DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 6 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Penetapan UU, Pemerintahan Daerah, Pembentukan Peraturan UU, Perubahan Batas Wilayah, Perubahan Batas Wilayah dan nama, Kelurahan, Pembinaan dan Pengawasan, Kecamatan, Penataan Lembaga, Pedoman Penataan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang LPM. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung karang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3254);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10.Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa AtauSebutan Lain;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG dan WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PEMBERDAYAANMASYARARAT (LPM) KOTA BANDAR LAMPUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerahini yang dimaksud dengan:

a.Kota adalah Kota Bandar Lampung;
b.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
c.Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
d.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
e.Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah di Kota Bandar Lampung;
f.Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung;
g.Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota dalam Wilayah kerja Kecamatan;
h.Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung;
i.LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kota dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;
j.Dewan Fasilisator LPM adalah Badan yang memberi fasilitas kepada LPM diminta atautidak diminta;
k.Dewan Pakar LPM adalah Badan yang memberikan pertimbangan dan atau saran kepada LPM diminta atau tidak diminta;
l.Dewan Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Pimpinan Daerah LPM Kota Bandar Lampung;
m.Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disingkat DPC adalah Dewan Pimpinan Cabang LPM Kecamatan;
n.LPM Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah LPM Kelurahan yang berkedudukan di Kelurahan;
o.Anggota LPMbiasa adalah terdiri dari orang per-orang yang menjadi anggota dan atau pengurus LPM;
p.Anggota LPM Luar Biasa adalah orang per-orang yang peduli dan mempunyai keahlian tertentu ikut berpartisipasi dalam Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat;
q.Gotong royong masyarakat adalah kegiatan kerja sama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan;
r.Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPM.
(2)LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Dewan Pimpinan Daerah LPM.Kota;
2. b.Dewan Pimpinan Cabang LPM Kecamatan; dan
3. c.LPM Kelurahan.
(3)Pembentukan LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/ atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Daerah melalui musyawarah dan mufakat.
(4)Hasil pembentukan LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan setingkat diatasnya.
(5)Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pembentukan LPMlebih lanjut, diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LPM.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pembentukan LPMadalah :

a.Untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotongroyongan, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal gunamembantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna;
b.Untuk membantu kelancaran tugas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaanurusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan danpemberdayaan masyarakat;
c.Sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Pasal 4

Pembentukan LPM bertujuan untuk mempercepat terwujudnya pembangunan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta pelaksanaan urusan pemerintahan.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), mempunyai tugas:
1. a.Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
2. b.Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;dan
3. c.Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembangunan yang berbasiskan kemasyarakatan.
(2)LPM dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
1. a.Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat disetiap tingkatan dalam pembangunan;
2. b.Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. c.Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
4. d.Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil- hasil pembangunan secara partisipatif;
5. e.Penumbuh kembang dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
6. f.Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 6

LPM mempunyai kewajiban :

a.Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
c.Mentaati seluruhPeraturan Perundang-Undangan;
d.Menjagaetika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
e.Membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB V

KEPENGURUSAN

Pasal 7

(1)Pengurus LPM baik ditingkat Dewan Pimpinan Daerah Kota, Dewan Pimpinan Cabang di Tingkat Kecamatan, dan LPM di Tingkat Kelurahan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
(2)Pengurus Dewan Pimpinan Daerah LPM Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.SeorangKetua Dewan Fasilisator merangkap anggota;
2. b.Beberapa orang anggota Dewan Fasilisator;
3. c.Seorang Ketua Dewan Pakar merangkap anggota;
4. d.Beberapa orang anggota Dewan Pakar;
5. e.Seorang Ketua;
6. f.Beberapa orang Wakil Ketua;
7. g.Seorang Sekretaris;
8. h.Beberapa orang Wakil Sekretaris;
9. i.Seorang Bendahara;
10. j.Beberapa orang Wakil Bendahara; dan
11. k.Beberapa Bidang sesuai dengan kebutuhan.
(3)Pengurus Dewan Pimpinan Cabang LPMKecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.Seorang Ketua;
2. b.Seorang Wakil Ketua;
3. c.Seorang Sekretaris;
4. d.Seorang Wakil Sekretaris;
5. e.Seorang Bendahar;
6. f.Seorang Wakil Bendahara dan;
7. g.Beberapa Bagian sesuai dengan kebutuhan.
(4)Pengurus LPM Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.Seorang Ketua;
2. b.Seorang Wakil Ketua;
3. c.Seorang Sekretaris;
4. d.Seorang Wakil Sekretaris;
5. e.Seorang Bendahara;
6. f.Beberapa orang Wakil Bendahara dan;
7. g.Beberapa Seksi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

(1)PengurusLPMdisemuatingkatanmempunyaikewajiban:
1. a.Menampung danmenyalurkanaspirasi anggota dan masyarakat;
2. b.Melaksanakan tugas sesuai kedudukannya dalam kepengurusan;
3. c.Membantu memberikan pelayanan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial dan pemberdayaan masyarakat kepada anggota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;dan
4. d.Memberikan pelayanan kemasyarakatan kepada anggota tanpa diskriminasi.
(2)Pengurus LPM mempunyai hak :
1. a.Menerima pembinaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Kecamatan; dan Kelurahan.
2. b.Menyampaikan pendapat dalam Rapat LPM dan pertemuan lainnya; dan
3. c.Berinovasi dan mengembangkan kreasi yang menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai pengurus.

Pasal 9

(1)Pengurus LPM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Warga Negara Republik Indonesia;
2. b.Berstatus sebagai penduduk setempat dan telah bertempat tinggal tetap minimal 1 (satu) tahun, dan berumur sekurang-kurangnya 17 Tahun atau sudah menikah;
3. c.Betaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
4. d.Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
5. e.Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
6. f.Sehat jasmani dan rohani;
7. g.Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian untuk bekerja sama dan membangun;
8. h.Tidak pernah terlibat tindak pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
9. i.Berpendidikan minimal SLTA/sederajat untuk pengurus DPD Kota dan SLTP/sederajat untuk pengurus Kecamatan dan Kelurahan.
(2)Untuk memaksimalkan kinerja Pengurus LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak boleh merangkap jabatan pada LPM lainnya.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…