DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 14 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Ringkasan

Penetapan UU, Penyelenggaraan Negara, Penataan ruang, Keterbukaan Informasi Publik, Pelayanan Publik, Pajak Daerah, PERDA, Pembagian Urusan, Pedoman Pemberian Insentif, Pelaksanaan UU, Pelayanan terpadu, Petunjuk Teknis Penyusunan, Urusan Pemerintahan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perizinan yang dihasilkan berfungsi sebagai instrument Pemerintah dalam pengawasan, pengendalian, perlindungan, dalam kegiatan berusaha maupun dalam kegiatan kemasyarakatan yang berdampak pada kepentingan umum;
c.bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas perizinan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai perizinan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang dalam memberikan pelayanan perizinan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perizinan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5357) 3
11.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
14.Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG Dan WALIKOTA BANDAR LAMPUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Bandar Lampung;
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah;
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disingkat DPRD;
4.Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
5.Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut BPPT ;
6.Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung adalah unsure pembantuan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
8.Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun Tanda Daftar Usaha; 4
9.Penegakan hukum adalah upaya menerapkan hukum administrasi, pidana dan perdata dalam situasi yang konkrit baik dilakukan melalui proses peradilan maupun diluar peradilan, sehingga dapat ditetapkan tingkat kepatuhan terhadap hukum;
10.Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan pemegang izin guna menetapkan tingkat ketaatan terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan;
11.Sanksi administrasi adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban dan/atau penghapusan hak bagi pemegang izin dan/atau Pelaksana penyelenggara atas dasar ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan;
12.Penyelenggara Perizinan yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah Walikota beserta satuan kerja perangkat daerah yang mendapat pendelegasian wewenang;
13.Pelaksana penyelenggara yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara perizinan;
14.Standar pelayanan perizinan adalah tolak ukur yang diperguanakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan perizinan dan acuan penilaian kualitas pelayanan perizinan sebagi kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur;
15.Maklumat pelayanan perizinan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar pelayanan perizinan;
16.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
17.Penanaman Modal adalah adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS, RUANG LINGKUP DAN PRINSIP Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang perizinan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan.

Pasal 3

Tujuan peraturan daerah tentang perizinan adalah :

a.Memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi masyarakat;
b.Memberikan perlindungan hukum bagi pemegang izin dan masyarakat;
c.Mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat tepat dan terpercaya;
d.Menata dan menetapkan pelayanan perizinan berdasarkan kualifikasi dan kategori serta mampu menjaga citra pemerintah;
e.Mendorong investasi dan iklim usaha serta mendorong pemberdayaan dan partisipasi ekonomi dan usaha kecil dan menengah serta masyarakat;
f.Memberikan kejelasan tata-cara dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan yang efektif dan efisien. 5 Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan perizinan dilaksanakan dengan berdasarkan asas :

a.Kepastian hukum;
b.Keterbukaan;
c.Partisipasi masyarakat;
d.Akuntabilitas;
e.Kepentingan umum;
f.Profesionalisme;
g.Kesamaan hak, dan
h.Keseimbangan hak dan kewajiban. Ruang Lingkup

Pasal 5

(1)Perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Bandar Lampung.
(2)Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Prinsip Perizinan

Pasal 6

Penyelenggaraan Perizinan berdasarkan pada Prinsip :

a.Sederhana.
b.Konsistensi.
c.Partisipatif.
d.Akuntabel.
e.Berkesinambungan.
f.Transparansi.
g.Keadilan.

Pasal 7

(1)Sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a adalah Standar Pelayananan perizinan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun Penyelenggara.
(2)Konsistensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b adalah dalam penyusunan dan penerapan standar pelayanan perizinan harus memperhatikan ketetapan dalam menaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau.
(3)Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c adalah Penyusunan Standar pelayanan perizinan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
(4)Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d adalah Hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan perizinan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan. 6
(5)Berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e adalah Standar pelayanan perizinan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan.
(6)Transparansi sebagimana dimaksud dalam pasal 6 huruf f adalah harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat.
(7)Keadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf g adalah Standar pelayanan perizinan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

BAB III

FUNGSI PERIZINAN

Pasal 8

Perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai pengendalian dan pengawasan.

Pasal 9

Fungsi pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dimaksudkan untuk :

a.Mencegah, mengatasi dan menanggulangi penyebaran dampak social, ekonomi, dan lingkungan secara terkoordinasi;
b.Mengurangi kerugian pada pemerintah, masyarakat dan pemegang izin; dan
c.Memberikan kepastian hukum bagi jalannya usaha.

Pasal 10

(1)Pangawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dimaksudkan adalah pengawasan oleh Pemerintah dan oleh masyarakat untuk memberi kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam perizinan.
(2)Pelaksanaan fungsi pengawasan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
1. a.Memberikan saran pendapat; dan
2. b.Menyampaikan informasi dan/atau laporan.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…