DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 142

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bandar Lampung

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa air limbah domestik yang tidak terkelola berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
c.bahwa pengelolaan air limbah domestik/rumah tangga merupakan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan umum yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan, meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 (Lembaran Negara SALINAN Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503);
5.Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
10.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3213);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3254);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5802);
15.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
17.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/ Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
18.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/Prt/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
19.Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG dan WALIKOTA BANDAR LAMPUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

X TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
3.Walikota adalah Walikota Kota Bandar Lampung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di Kota Bandar lampung.
6.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
7.Air Limbah adalah air sisa dari sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan lainnya.
8.Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia berupa black water dan grey water yang bersumber dari usaha dan/atau kegiatan permukiman/perumahan, rumah makan, rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan, perkantoran, perniagaan, pasar, apartemen, hotel, asrama, tempat rekreasi, stasiun kereta api, terminal, pelabuhan, lembaga pemasyarakatan, tempat ibadah, dan sebagainya.
9.Black water adalah air limbah domestik yang tekontaminasi tinja, urine, dan cairan tubuh yang bersumber dari kakus.
10.Grey water adalah air limbah domestik yang bersumber dari non kakus.
11.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
12.Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
13.SPALD Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
14.SPALD Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke sub- sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan.
15.Jaringan Perpipaan Air Limbah adalah jaringan pengumpul air limbah dari sumber ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang terdiri atas pipa primer, sekunder, dan tersier beserta kelengkapannya.
16.Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
17.Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal adalah sistem pengolahan air limbah yang dilakukan secara terpusat yaitu terdapat bangunan yang digunakan untuk memproses limbah cair domestik yang difungsikan secara komunal sesuai dengan baku mutu lingkungan.
18.Pelayanan Air Limbah Domestik meliputi pelayanan sistem terpusat dan Sistem Layanan Lumpur Tinja (SLLT).
19.Sistem Layanan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat SLLT adalah suatu pengelolaan lumpur tinja yang dilakukan secara terpadu dimana seluruh komponen operasinya (pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan lumpur tinja) dapat berjalan dengan baik, benar, dan berkelanjutan karena didukung oleh prasarana, lembaga, prosedur, aturan, dan finansial yang memadai.
20.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.
21.Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
22.Sistem penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
23.Lumpur Tinja adalah limbah cair yang dihasilkan oleh manusia (tinja).
24.Tangki septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk merubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.
25.Tangki septik komunal adalah tangki septik yang digunakan bersama-sama, bentuknya lebih besar dibandingkan tangki septik rumah tangga dan biasanya dibuat menjadi paralel.
26.Pengelola Air Limbah Domestik adalah Perangkat Daerah dan/atau instansi swasta yang bertanggung jawab melaksanakan pelayanan dasar air limbah domestik.
27.Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disingkat UPTD SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.
28.Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disingkat BUMD SPALD adalah badan usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
29.Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
30.Regulator AirLimbah adalah institusi pemerintah yang bertanggungjawab melaksanakan tugas untuk penyusunan kebijakan, perencanaan, pembangunan sarana dan prasarana, monitoring dan evaluasi.
31.Operator Air Limbah Domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah yang dapat berbentuk BUMD SPALD, UPT SPALD, Badan Usaha SPALD, dan Kelompok Masyarakat.
32.Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan di bidang pengelolaan Air Limbah Domestik guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
33.Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan Air Limbah Domestik untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
34.Setiap Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang, dan/atau badan hukum.
35.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
36.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Pengelolaan Air Limbah Domestik berdasarkan pada asas-asas tanggungjawab, keadilan, kehati-hatian, kemanfaatan, kelestarian, dan keberlanjutan.
(2)Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk:
1. a.mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
2. b.melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
3. c.meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
4. d.meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
5. e.memperbaiki tata kelola penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik; dan
6. f.mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik.
(3)Ruang lingkup pengaturan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.jenis dan komponen SPALD;
2. b.perencanaan SPALD;
3. c.konstruksi SPALD;
4. d.pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
5. e.pemanfaatan;
6. f.sosialisasi dan promosi;
7. g.tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
8. h.hak dan kewajiban;
9. i.kelembagaan;
10. j.peran serta masyarakat;
11. k.kerja sama;
12. l.pembiayaan dan pendanaan;
13. m.perizinan;
14. n.pembinaan dan pengawasan;
15. o.insentif dan disinsentif;
16. p.larangan; dan
17. q.sanksi administratif

BAB III

JENIS DAN KOMPONEN SPALD

Pasal 3

(1)Air Limbah Domestik terdiri atas:
1. a.air limbah kakus (black water); dan
2. b.air limbah non kakus (grey water).
(2)Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan, dan terpadu antara aspek fisik dan non fisik.
(3)Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek teknik operasional.
(4)Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek peran masyarakat, kelembagaan, legalitas, dan aspek pembiayaan.

Pasal 4

(1)SPALD dan sistem drainase diselenggarakan secara terpisah.
(2)Pemisahan antara SPALD dengan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 5

(1)SPALD meliputi:
1. a.SPALD-S;
2. b.SPALD-T.
(2)Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.kepadatan penduduk;
2. b.kedalaman muka air tanah;
3. c.permeabilitas tanah;
4. d.kemiringan tanah; dan
5. e.kemampuan pembiayaan.

Pasal 6

Komponen SPALD-S terdiri atas:

a.sub-sistem Pengolahan Setempat;
b.sub-sistem Pengangkutan; dan
c.sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Pasal 7

(1)Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
(2)Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
1. a.skala individual; dan
2. b.skala komunal.
(3)Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
(4)Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
1. a.2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
2. b.Mandi Cuci Kakus (MCK).
(5)Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Pasal 8

(1)Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub- sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
(2)Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.

Pasal 9

(1)Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
(2)IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
1. a.prasarana utama; dan
2. b.prasarana dan sarana pendukung.
(3)Prasarana dan sarana IPLT sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas:
1. a.skala perkotaan;
2. b.skala permukiman; dan
3. c.skala kawasan tertentu.
(2)Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
(3)Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
(4)Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Isi peraturan

Teks142PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa air limbah domestik yang tidak terkelola berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
c.bahwa pengelolaan air limbah domestik/rumah tangga merupakan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan umum yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan, meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 (Lembaran Negara SALINAN Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503);
5.Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
10.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3213);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3254);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5802);
15.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
17.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/ Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
18.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/Prt/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
19.Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG dan WALIKOTA BANDAR LAMPUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

X TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
3.Walikota adalah Walikota Kota Bandar Lampung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di Kota Bandar lampung.
6.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
7.Air Limbah adalah air sisa dari sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan lainnya.
8.Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia berupa black water dan grey water yang bersumber dari usaha dan/atau kegiatan permukiman/perumahan, rumah makan, rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan, perkantoran, perniagaan, pasar, apartemen, hotel, asrama, tempat rekreasi, stasiun kereta api, terminal, pelabuhan, lembaga pemasyarakatan, tempat ibadah, dan sebagainya.
9.Black water adalah air limbah domestik yang tekontaminasi tinja, urine, dan cairan tubuh yang bersumber dari kakus.
10.Grey water adalah air limbah domestik yang bersumber dari non kakus.
11.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
12.Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
13.SPALD Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
14.SPALD Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke sub- sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan.
15.Jaringan Perpipaan Air Limbah adalah jaringan pengumpul air limbah dari sumber ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang terdiri atas pipa primer, sekunder, dan tersier beserta kelengkapannya.
16.Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
17.Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal adalah sistem pengolahan air limbah yang dilakukan secara terpusat yaitu terdapat bangunan yang digunakan untuk memproses limbah cair domestik yang difungsikan secara komunal sesuai dengan baku mutu lingkungan.
18.Pelayanan Air Limbah Domestik meliputi pelayanan sistem terpusat dan Sistem Layanan Lumpur Tinja (SLLT).
19.Sistem Layanan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat SLLT adalah suatu pengelolaan lumpur tinja yang dilakukan secara terpadu dimana seluruh komponen operasinya (pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan lumpur tinja) dapat berjalan dengan baik, benar, dan berkelanjutan karena didukung oleh prasarana, lembaga, prosedur, aturan, dan finansial yang memadai.
20.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.
21.Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
22.Sistem penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
23.Lumpur Tinja adalah limbah cair yang dihasilkan oleh manusia (tinja).
24.Tangki septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk merubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.
25.Tangki septik komunal adalah tangki septik yang digunakan bersama-sama, bentuknya lebih besar dibandingkan tangki septik rumah tangga dan biasanya dibuat menjadi paralel.
26.Pengelola Air Limbah Domestik adalah Perangkat Daerah dan/atau instansi swasta yang bertanggung jawab melaksanakan pelayanan dasar air limbah domestik.
27.Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disingkat UPTD SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.
28.Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disingkat BUMD SPALD adalah badan usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
29.Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
30.Regulator AirLimbah adalah institusi pemerintah yang bertanggungjawab melaksanakan tugas untuk penyusunan kebijakan, perencanaan, pembangunan sarana dan prasarana, monitoring dan evaluasi.
31.Operator Air Limbah Domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah yang dapat berbentuk BUMD SPALD, UPT SPALD, Badan Usaha SPALD, dan Kelompok Masyarakat.
32.Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan di bidang pengelolaan Air Limbah Domestik guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
33.Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan Air Limbah Domestik untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
34.Setiap Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang, dan/atau badan hukum.
35.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
36.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Pengelolaan Air Limbah Domestik berdasarkan pada asas-asas tanggungjawab, keadilan, kehati-hatian, kemanfaatan, kelestarian, dan keberlanjutan.
(2)Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk:
1. a.mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
2. b.melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
3. c.meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
4. d.meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
5. e.memperbaiki tata kelola penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik; dan
6. f.mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik.
(3)Ruang lingkup pengaturan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.jenis dan komponen SPALD;
2. b.perencanaan SPALD;
3. c.konstruksi SPALD;
4. d.pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
5. e.pemanfaatan;
6. f.sosialisasi dan promosi;
7. g.tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
8. h.hak dan kewajiban;
9. i.kelembagaan;
10. j.peran serta masyarakat;
11. k.kerja sama;
12. l.pembiayaan dan pendanaan;
13. m.perizinan;
14. n.pembinaan dan pengawasan;
15. o.insentif dan disinsentif;
16. p.larangan; dan
17. q.sanksi administratif

BAB III

JENIS DAN KOMPONEN SPALD

Pasal 3

(1)Air Limbah Domestik terdiri atas:
1. a.air limbah kakus (black water); dan
2. b.air limbah non kakus (grey water).
(2)Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan, dan terpadu antara aspek fisik dan non fisik.
(3)Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek teknik operasional.
(4)Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek peran masyarakat, kelembagaan, legalitas, dan aspek pembiayaan.

Pasal 4

(1)SPALD dan sistem drainase diselenggarakan secara terpisah.
(2)Pemisahan antara SPALD dengan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 5

(1)SPALD meliputi:
1. a.SPALD-S;
2. b.SPALD-T.
(2)Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.kepadatan penduduk;
2. b.kedalaman muka air tanah;
3. c.permeabilitas tanah;
4. d.kemiringan tanah; dan
5. e.kemampuan pembiayaan.

Pasal 6

Komponen SPALD-S terdiri atas:

a.sub-sistem Pengolahan Setempat;
b.sub-sistem Pengangkutan; dan
c.sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Pasal 7

(1)Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
(2)Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
1. a.skala individual; dan
2. b.skala komunal.
(3)Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
(4)Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
1. a.2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
2. b.Mandi Cuci Kakus (MCK).
(5)Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Pasal 8

(1)Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub- sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
(2)Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.

Pasal 9

(1)Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
(2)IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
1. a.prasarana utama; dan
2. b.prasarana dan sarana pendukung.
(3)Prasarana dan sarana IPLT sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas:
1. a.skala perkotaan;
2. b.skala permukiman; dan
3. c.skala kawasan tertentu.
(2)Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
(3)Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
(4)Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.