DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bandar Lampung

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 4 Darurat Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang- Undang Nomor 5 Darurat Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Darurat Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang SALINAN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960);
8.Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2017 Nomor 12); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG Dan WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Nomor 01) sebgaimana telah diubah dengan diubah Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2017 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1.Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11 disisipkan 1 ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
(2)Pelayanan yang disediakan oleh restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain (2a) Termasuk Objek Pajak Restoran adalah kegiatan festival kuliner/makanan dan minuman atau sejenisnya yang bersifat insidentil dengan dipungut bayaran.
(3)Tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.250.00,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.

2.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus).

3.Ketentuan ayat (1) huruf j Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1)Tarif Pajak untuk setiap jenis Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Tontonan Film sebesar 20 % (dua puluh per seratus) dari harga tanda masuk;
2. b.Pagelaran busana, kontes kecantikan dan binaraga yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0% (nol per seratus) dari harga tanda masuk;
3. c.Pagelaran busana, kontes kecantikan dan binaraga yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari harga tanda masuk;
4. d.Pagelaran busana, kontes kecantikan dan binaraga yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh per seratus) dari harga tanda masuk;
5. e.Pagelaran musik, tari berkelas nasional ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari harga tanda masuk;
6. f.Pagelaran musik, tari berkelas internasional ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari harga tanda masuk;
7. g.Pagelaran musik, tari nasional yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0% (nol per seratus);
8. h.Pameran yang bersifat non komersial ditetapkan sebesar 0% (nol per seratus);
9. i.Pameran yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 20% (dua puluh per seratus);
10. j.Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari pembayaran;
11. k.Sirkus akrobat dan sulap yang berkelas lokal/tradisional, ditetapkan sebesar 0% (nol per seratus) dari harga tanda masuk;
12. l.Sirkus akrobat dan sulap yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh per seratus) dari harga tanda masuk;
13. m.Sirkus akrobat dan sulap yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari harga tanda masuk;
14. n.Permainan bilyar yang menggunakan AC (Air Conditioner) dikenakan pajak sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus);
15. o.Permainan bilyar yang tidak menggunakan AC (Air Conditioner) dikenakan pajak sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari pembayaran;
16. p.Permainan bowling ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus) dari pembayaran;
17. q.Pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0% (nol per seratus) dari harga tanda masuk;
18. r.Pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari harga tanda masuk;
19. s.Balapan kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari harga tanda masuk;
20. t.Permainan ketangkasan (termasuk game center dan sejenisnya) ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari pembayaran;
21. u.Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus) dari pembayaran;
22. v.Pusat kebugaran ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari pembayaran;
23. w.Pertandingan olahraga yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0% (nol per seratus) dari harga tanda masuk;
24. x.Pertandingan olahraga yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh per seratus) dari harga tanda masuk;
25. y.Pertandingan olahraga yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari harga tanda masuk.
(2)Setiap penyelenggara hiburan pagelaran musik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan f yang diselenggarakan di hotel atau tempat lainnya wajib menyetorkan uang jaminan.
(3)Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah uang untuk pembayaran pajak hiburan yang akan diperhitungkan kembali setelah pagelaran berakhir sesuai dengan jumlah tiket atau tanda masuk yang terjual.
(4)Besarnya uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

4.Ketentuan Pasal 135 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung. Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 44 Desember 2019 WALIKOTA BANDAR LAMPUNG, Cap/Dto HERMAN HN. Diundangkan di Bandar Lampung pada tanggal 4 Desember 2019 SEKRETARIS KOTA BANDAR LAMPUNG, Cap/dto BADRI TAMAM NIP. 19610414 198903 1 004 LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2019 NOMOR 8 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG NOMOR 08/743/BL/2019

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 11

Pasal 14

Pasal 21

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 11

Pasal 14

Pasal 21

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011