DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 4 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang PDAM Kota Bandung dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang perubahan Pasal 4 huruf a, perubahan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), perubahan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf d,ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), perubahan Pasal 8 ayat (3), perubahan Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5), perubahan Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4), penambahan huruf c pada Pasal 20, perubahan Pasal 21, perubahan Pasal 22 ayat (1), penyisipan Pasal 22A dan Pasal 22B.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat dan menghadapi perkembangan perekonomian, diperlukan langkah-langkah yang strategis untuk lebih meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung yang sehat dan tangguh, melaluipenguatan struktur permodalan, pengembangan usaha dan percepatan peningkatan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung, dan untuk itu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung, perlu diubah;
c.bahwa ... 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahKota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4490);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan ... 3
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
11.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 15); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG dan WALIKOTA BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 15), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 huruf a diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

PDAM Tirtawening didirikan dengan maksud dan tujuan untuk:

a.menyelenggarakan usaha Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta usaha lainnya yang sah dalam rangka menunjang usaha inti PDAM Tirtawening;
b.memupuk ... 4
b.memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah Daerah di bidang air minum dan air limbah dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip perusahaan.
1. 2.Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diubah, serta setelah ayat (4) ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat

(5), sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Modal dasar PDAM Tirtawening adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang telah dipisahkan terdiri dari modal disetor dan belum disetor.
(2)Melalui Peraturan Daerah ini Modal Dasar PDAM Tirtawening ditetapkan sebesar Rp.2.000.000.000.000,00 (Dua Triliun Rupiah).
(3)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh kekayaan Pemerintah Daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang pada saat pendirian PDAM Tirtawening berada di bawah pengelolaan, pengawasan dan tanggung jawab PDAM Kota Bandung yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 7 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah untuk terakhir kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 08 Tahun 1987, sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 147.104.563.880,81 (seratus empat puluh tujuh milyar seratus empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah delapan puluh satu sen).
(4)Selain ... 5
(4)Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), PDAM Tirtawening dapat memperoleh tambahan modal bersumber dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dan/atau Badan serta Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(5)Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah secara bertahap melakukan penyertaan modal kepada PDAM Tirtawening, yang dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

3.Ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf d,ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Dewan Pengawas berasal dari unsur perangkat daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
(2)Batas Usia Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan:
1. a.menguasai manajemen PDAM;
2. b.menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
3. c.tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
4. d.persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Jumlah ... 6
(4)Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah dengan ketentuan paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
(5)Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
(6)Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota oleh Walikota.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Walikota.

4.Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(2)Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM Tirtawening dalam meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.
(3)Dewan ... 7
(3)Dewan Pengawas diberi penghasilan berupa uang jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

5.Ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Dewan Pengawas.
(2)Jumlah Direksi ditetapkan paling banyak 4 (empat)orang.
(3)Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM Tirtawening.
(4)Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian Direksi diatur dalam Peraturan Walikota.

6.Ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
(2)Tunjangan ... 8
(2)Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk isteri/suami dan anak; dan
2. b.Tunjangan lainnya.
(3)Dalam hal PDAM Tirtawening memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM Tirtawening.

7.Ketentuan Pasal 20 setelah huruf b ditambah 1 (satu) huruf baru yaitu huruf c, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Penggunaan laba bersih yang telah disahkan oleh Walikota ditetapkan sebagai berikut:

a.Disetorkan kepada Pemerintah Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah sebesar 55% (Lima Puluh Lima Persen).
b.Dikelola PDAM Tirtawening sebesar 45% (empat puluh lima persen) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Untuk cadangan umum …………………....... 15%;
2. 2.Untuk sosial dan pendidikan ……………...... 10%;
3. 3.Untuk jasa produksi………………………...... 10%;
4. 4.Untuk dana pensiun dan tunjangan hari tua10%. c.Dalam ... 9
c.Dalam hal cakupan pelayanan PDAM Tirtaweningbelum mencapai 80% (Delapan Puluh persen) dari jumlah penduduk Kota Bandung, maka bagian laba sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerahdapat diinvestasikan oleh Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirtawening, yang ditujukan untuk percepatan peningkatan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.
1. 8.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan pelayanan air minum dan air limbah diatur dalam Peraturan Walikota.

9.Diantara Pasal 22 ayat (1) diubah,sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Tarif pelayanan air minum dan air limbah serta tarif lainnya yang berhubungan dengan pelayanan air minum dan air limbah diaturdalam Peraturan Walikota.
(2)Dalam hal tarif rata-rata berada di bawah biaya dasar Pemerintah Daerah mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10.Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 2 (dua) pasal baru yakni Pasal 22A dan Pasal 22B, sehingga keseluruhan Pasal 22A dan Pasal 22B berbunyi sebagai berikut: 10

Pasal 22A

(1)Penyesuaian tarif dilakukan dengan formula indeksasi dengan memperhitungkan:
1. a.nilai indeks inflasi tahunan pada tahun yang bersangkutan yang diterbitkan instansi pemerintah yang berwenang;
2. b.indeks daya beli masyarakat;
3. c.beban bunga pinjaman; dan/atau
4. d.parameter lain sesuai kontrak perjanjian kerjasama.
(2)Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diusulkan oleh Direksi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk ditetapkan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…