DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang perubahan Pasal 1 angka 19, angka 32, angka 51 dan angka 54 serta penghapusan angka 56, angka 57 dan angka 58, penyisipan angka 20A, penghapusan ayat (1) Pasal 6 dan perubahan ayat (2), perubahan huruf c Pasal 8, penyisioan Pasal 8A, perubahan ayat (2) Pasal 11, penambahan ayat (3), penambahan ayat (4) pada Pasal 12, penyisipan Pasal 12A, penghapusan ayat (2) Pasal 14, dan penambahan ayat (6), penghapusan ayat (4) dan ayat (7) Pasal 16, dan penambahan ayat (8), penghapusan ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 17, dan penambahan ayat (7), perubahan ayat (1) Pasal 20, dan penghapusan ayat (4) Pasal 20, penghapusan Pasal 22, penghapusan ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) Pasal 23, dan penambahan ayat (8), perubahan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 24, penghapusan ayat (5) Pasal 2, dan penambahan ayat (6), perubahan ayat (1) pasal 29, dan penambahan ayat (5), perubahan ayat (3) Pasal 37, dan penambahan ayat (6), perubahan huruf a dan huruf c ayat (3) Pasal 46, penghapusan huruf b dan huruf d ayat (3) Pasal 46, dan penambahan ayat (4), perubahan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 49 dan penghapusan ayat (2), perubahan Paragraf 2 Bagian Kedua BAB V, perubahan ayat (4) Pasal 51, perubahan Pasal 54, perubahan Paragraf 2 Bagian ketiga BAB V, perubahan Pasal 57, perubahan ayat (1) Pasal 59, perubahan Paragraf 2 Bagian Keempat BAB VI, perubahan Pasal 60, perubahan ayat (5) Pasal 61, perubahan Pasal 63, perubahan Pasal 64, perubahan ayat (3) Pasal 6, penambahan ayat (3) pada Pasal 66, penambahan ayat (3) Pasal 67, penambahan huruf bb, huruf cc, huruf dd, dan huruf ee pada ayat (2) Pasal 70 dan penambahan ayat (5), penyisipan Pasal 73A dan Pasal 73B, penambahan huruf f pada ayat (1) Pasal 75, perubahan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 76, penyisipan PAsal 76A dan Pasal 76B, perubahan Pasal 77, penyisipan Pasal 77A, penghapusan Pasal 91, penghapusan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 92, penyisipan ayuat (3a), penyisipan PAsal 101A, penyisipan Pasal 102A.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang … . 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
5.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Admininstrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
7.Peraturan…….. . 3
7.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
9.Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 08). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG dan WALIKOTA BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 08) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 19, angka 32, angka 51 dan angka 54 diubah dan angka 56, angka 57 dan angka 58 dihapus dan diantara angka 20 dan angka 21 disisipkan 1 (satu) angka yakni 20A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Bandung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3.Walikota … . 4
3.Walikota adalah Walikota Bandung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.
7.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah.
8.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
9.Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
10.Kepala Keluarga adalah:

a.orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
b.orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
c.kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.
1. 11.Anggota Keluarga adalah orang-orang yang nama dan identitas biodatanya tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
2. 12.PENYELENGGARA … . 5
3. 12.Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
4. 13.Instansi Pelaksana adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
5. 14.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
6. 15.Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
7. 16.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan adminitrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
8. 17.Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
9. 18.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
10. 19.Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
11. 20.Penduduk Sementara adalah Orang Asing yang berada di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Ijin Tinggal Terbatas. 20A. Surat … . 6 20A. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah surat keterangan bagi Penduduk Warga Negara Indonesia yang hanya tinggal sementara bertempat tinggal di suatu Daerah tertentu, berlaku selama 1 (satu) tahun.
12. 21.Kartu Penduduk sementara adalah Kartu Tanda Pengenal yang diberikan kepada Orang Asing dengan Ijin Tinggal Terbatas di Daerah, berlaku selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang.
13. 22.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.
14. 23.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang, pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. 24.Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
16. 25.Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
17. 26.Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.
18. 27.Peristiwa … . 7
19. 27.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP, dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
20. 28.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, pembatalan perkawinan, perubahan nama, atau perubahan status kewarganegaraan.
21. 29.Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin.
22. 30.Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pada orang asing untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang– undangan.
23. 31.Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada orang asing untuk bertempat tinggal/menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.
24. 32.Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kelurahan atau nama lainnya.
25. 33.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
26. 34.Data Pribadi … . 8
27. 34.Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
28. 35.Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
29. 36.Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain Dokumen Kependudukan.
30. 37.Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
31. 38.Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
32. 39.Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
33. 40.Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
34. 41.Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
35. 42.Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut penduduk rentan adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan korban bencana sosial.
36. 43.Biodata … . 9
37. 43.Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
38. 44.Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
39. 45.Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.
40. 46.Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan dari Akta-Akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk dan orang asing.
41. 47.Perubahan Akta Pencatatan Sipil adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat dari adanya perubahan data.
42. 48.Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena Kutipan Akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.
43. 49.Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon.
44. 50.Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukan tanda-tanda kehidupan, dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
45. 51.Pengakuan Anak adalah merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.
46. 52.Pengangkatan ... . 10
47. 52.Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
48. 53.Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir dari perkawinan sah menurut hukum agama dan sah menurut hukum negara menjadi anak sah sepasang suami istri.
49. 54.Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
50. 55.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai–nilai kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan.
51. 56.Dihapus.
52. 57.Dihapus.
53. 58.Dihapus.
54. 2.Ketentuan ayat (1) dihapus dan ayat (2) pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Dihapus.
(2)Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Walikota dengan kewenangan meliputi:
1. a.koordinasi ... . 11
2. a.koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
3. b.pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang administrasi kependudukan;
4. c.pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. d.pembinaaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
6. e.pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
7. f.penugasan kepada Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
8. g.penyajian data kependudukan berskala Kota berasal dari data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
9. h.koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
  1. 3.Ketentuan huruf c Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Kewajiban Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

a.mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting yang dilaporkan oleh penduduk;
b.memberikan pelayanan yang sama dan professional kepada setiap penduduk atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
c.mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
d.mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
e.menjamin … . 12
e.menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
f.melakukan verifikasi dan validasi atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
1. 4.Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1)Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk beragama islam berikut pelaporannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada KUA sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang- undangan.

5.Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Petugas Registrasi membantu Lurah, Camat dan Kepala Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
(2)Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diangkat dan diberhentikan oleh Walikota diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(3)Ketentuan … . 13
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

6.Ketentuan Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat

(4)sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
(2)NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah, tidak mengikuti perubahan domisili, dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana setelah dilakukan pencatatan biodata.
(3)NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya, serta pencantuman NIK diatur dalam Peraturan Walikota.

7.Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

(1)Setiap Penduduk Tidak Tetap wajib memilki SKTS.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penduduk Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur dalam Peraturan Walikota.

8.Ketentuan ayat (2) Pasal 14 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: . 14

Pasal 14

(1)Dalam hal terjadi perubahan biodata penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2), penduduk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan perubahan biodatanya.
(2)Dihapus.
(3)Pencatatan perubahan biodata penduduk WNI di Instansi Pelaksana dilakukan dengan tata cara melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan.
(4)Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk yang telah diubah.
(5)Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Biodata Orang Asing yang telah diubah.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perubahan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

9.Ketentuan ayat (4) dan ayat (7) Pasal 16 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Penduduk WNI wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana melalui Lurah dan Camat.
(2)Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana.
(3)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)sebagai dasar untuk menerbitkan KK.
(4)Dihapus.
(5)Setiap Penduduk WNI atau Orang Asing Tinggal Tetap hanya dapat didaftarkan dalam 1 (satu) KK.
(6)Nomor KK berlaku selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.
(7)Dihapus.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan KK baru diatur dalam Peraturan Walikota.

10.Ketentuan ... . 15
10.Ketentuan ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 17 dihapus, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Perubahan susunan keluarga dalam Kartu Keluarga untuk Warga Negara Indonesia dan Orang asing wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
(2)Perubahan KK dilakukan apabila:
1. a.terjadi penambahan anggota keluarga akibat kelahiran;
2. b.menumpang ke dalam KK bagi penduduk yang pindah datang;
3. c.karena pengurangan akibat kematian atau pindah pergi dan/atau perubahan biodata;
4. d.karena hilang atau rusak.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.
(5)Dihapus.
(6)Dihapus.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

11.Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, ayat (4) Pasal 20 dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…