DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung No. 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bandung

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang … 2
2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7.Peraturan ………. 3
7.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 24); Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG dan WALIKOTA BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 24), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1), ayat (3) huruf c dan huruf (e) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
(2)Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menyusun mekanisme, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.penyusunan perencanaan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;
2. b.pengalokasian … 4
3. b.pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dalam APBD;
4. c.penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah termasuk tugas pembantuan;
5. d.pemberian bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat;
6. e.pemeliharaan taman makam pahlawan;
7. f.pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial; dan
8. g.pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah.
(4)Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.

2.Ketentuan Pasal 26 ditambah 2 (dua) ayat baru, yakni ayat

(4)dan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Setiap organisasi sosial yang akan menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial wajib memenuhi ketentuan:
1. a.berbentuk institusi;
2. b.tidak mencari keuntungan/nirlaba;
3. c.berorientasi untuk kepentingan umum;
4. d.dibutuhkan oleh masyarakat;
5. e.dikelola secara profesional.
(2)Setiap organisasi sosial yang telah berbadan hukum wajib mendaftarkan organisasinya Kepada Walikota melalui Kepala SKPD.
(3)Setiap lembaga di bidang kesejahteraan sosial milik Pemerintah Daerah dan masyarakat yang melakukan pelayanan kesejahteraan sosial, wajib memiliki akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi administrasi, berupa:
1. a.teguran lisan atau panggilan;
2. b.teguran … 5
3. b.teguran tertulis;
4. c.pemberhentian sementara dari kegiatan;
5. d.pembekuan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial;
6. e.pencabutan dan/atau pembatalan izin dan/atau rekomendasi.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), diatur dalam Peraturan Walikota.

3.Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

(1)Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi, berupa:
1. a.teguran lisan atau panggilan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.pemberhentian sementara dari kegiatan;
4. d.pembekuan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial;
5. e.pencabutan dan/atau pembatalan izin dan/atau rekomendasi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diatur dalam Peraturan Walikota.

4.Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

(1)Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 33, dikenakan sanksi administrasi, berupa:
1. a.teguran lisan atau panggilan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.pemberhentian sementara dari kegiatan;
4. d.pembekuan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial;
5. e.pencabutan … 6
6. e.pencabutan dan/atau pembatalan izin dan/atau rekomendasi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diatur dalam Peraturan Walikota.

5.Ketentuan Pasal 37 ditambah 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat

(3)dan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)Setiap penyelenggaraan undian di Daerah harus mendapat rekomendasi izin undian dari Walikota.
(2)Penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan doorprize, lucky draw yang dikaitkan dengan kegiatan olahraga, kontes burung, peresmian suatu perusahaan, jumpa pelanggan, launching, seminar, pameran disamping undian yang dikaitkan dengan penjualan suatu produk promosi penjualan barang dan kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan penyelenggaraan undian.
(3)Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi, berupa:
1. a.teguran lisan atau panggilan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.pemberhentian sementara dari kegiatan;
4. d.pembekuan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial;
5. e.pencabutan dan/atau pembatalan izin dan/atau rekomendasi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), diatur dalam Peraturan Walikota.

6.Pasal 46 dihapus. Pasal II … 7 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 1 September 2015 WALIKOTA BANDUNG, TTD. MOCHAMAD RIDWAN KAMIL Diundangkan di Bandung pada tanggal 1 September 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, TTD. YOSSI IRIANTO LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2015 NOMOR 05 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH Pembina Tingkat I NIP.19690111 199603 1 002 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT: 106/2015

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang … 2
2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7.Peraturan ………. 3
7.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 24); Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG dan WALIKOTA BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 24), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1), ayat (3) huruf c dan huruf (e) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
(2)Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menyusun mekanisme, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.penyusunan perencanaan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;
2. b.pengalokasian … 4
3. b.pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dalam APBD;
4. c.penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah termasuk tugas pembantuan;
5. d.pemberian bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat;
6. e.pemeliharaan taman makam pahlawan;
7. f.pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial; dan
8. g.pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah.
(4)Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.

2.Ketentuan Pasal 26 ditambah 2 (dua) ayat baru, yakni ayat

(4)dan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Setiap organisasi sosial yang akan menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial wajib memenuhi ketentuan:
1. a.berbentuk institusi;
2. b.tidak mencari keuntungan/nirlaba;
3. c.berorientasi untuk kepentingan umum;
4. d.dibutuhkan oleh masyarakat;
5. e.dikelola secara profesional.
(2)Setiap organisasi sosial yang telah berbadan hukum wajib mendaftarkan organisasinya Kepada Walikota melalui Kepala SKPD.
(3)Setiap lembaga di bidang kesejahteraan sosial milik Pemerintah Daerah dan masyarakat yang melakukan pelayanan kesejahteraan sosial, wajib memiliki akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi administrasi, berupa:
1. a.teguran lisan atau panggilan;
2. b.teguran … 5
3. b.teguran tertulis;
4. c.pemberhentian sementara dari kegiatan;
5. d.pembekuan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial;
6. e.pencabutan dan/atau pembatalan izin dan/atau rekomendasi.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), diatur dalam Peraturan Walikota.

3.Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

(1)Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi, berupa:
1. a.teguran lisan atau panggilan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.pemberhentian sementara dari kegiatan;
4. d.pembekuan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial;
5. e.pencabutan dan/atau pembatalan izin dan/atau rekomendasi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diatur dalam Peraturan Walikota.

4.Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

(1)Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 33, dikenakan sanksi administrasi, berupa:
1. a.teguran lisan atau panggilan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.pemberhentian sementara dari kegiatan;
4. d.pembekuan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial;
5. e.pencabutan … 6
6. e.pencabutan dan/atau pembatalan izin dan/atau rekomendasi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diatur dalam Peraturan Walikota.

5.Ketentuan Pasal 37 ditambah 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat

(3)dan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)Setiap penyelenggaraan undian di Daerah harus mendapat rekomendasi izin undian dari Walikota.
(2)Penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan doorprize, lucky draw yang dikaitkan dengan kegiatan olahraga, kontes burung, peresmian suatu perusahaan, jumpa pelanggan, launching, seminar, pameran disamping undian yang dikaitkan dengan penjualan suatu produk promosi penjualan barang dan kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan penyelenggaraan undian.
(3)Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi, berupa:
1. a.teguran lisan atau panggilan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.pemberhentian sementara dari kegiatan;
4. d.pembekuan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial;
5. e.pencabutan dan/atau pembatalan izin dan/atau rekomendasi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), diatur dalam Peraturan Walikota.

6.Pasal 46 dihapus. Pasal II … 7 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 1 September 2015 WALIKOTA BANDUNG, TTD. MOCHAMAD RIDWAN KAMIL Diundangkan di Bandung pada tanggal 1 September 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, TTD. YOSSI IRIANTO LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2015 NOMOR 05 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH Pembina Tingkat I NIP.19690111 199603 1 002 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT: 106/2015