DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 November 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Izin Gangguan Dan Retribusi Izin Gangguan diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan huruf a Pasal 12 diubah, 2. Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah, 3. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 21 diubah, 4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 23 diubah, 5. Ketentuan Pasal 45 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang ... 2
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan ... 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 673);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 19); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG dan WALIKOTA BANDUNG MEMUTUSKAN: ... 4 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG IZIN GANGGUAN DAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 19), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan huruf a Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Kegiatan dan/atau Usaha yang tidak wajib memiliki Izin adalah:

a.kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat dan Kawasan Ekonomi Khusus;
b.kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
c.usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.
1. 2.Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Objek Retribusi Izin Ganggunan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
(2)Tidak ... 5
(2)Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
(3)Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan dari Pemerintah Daerah atas pemberian Izin Gangguan.
(4)Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
(5)Retribusi Izin Gangguan digolongkan ke dalam Retribusi Perizinan Tertentu.

3.Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Retribusi Izin ditetapkan berdasarkan:
1. a.Indeks Gangguan dihitung berdasarkan besar kecilnya gangguan kegiatan usaha dengan klasifikasi sebagai berikut:
2. b.Ruang usaha, dihitung berdasarkan luas yang dipergunakan untuk kegiatan usaha baik ruang tertutup maupun ruang terbuka.
3. c.Indeks lokasi ditetapkan berdasarkan pada letak/lokasi perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut: Lokasi Primer Sekunder Arteri 7 6 Kolektor 5 4 Lokal 3 2
(2)Ketentuan ... Intensitas Gangguan Indeks Gangguan Tinggi 6 Sedang 5 Kecil 4 6
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Klasifikasi jenis perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

4.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 23 diubah, serta ayat (2) huruf c dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Untuk setiap Izin Gangguan dikenakan Retribusi dan Daftar Ulang Izin Gangguan tidak dikenakan Retribusi.
(2)Struktur dan besarnya tarif dasar Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.sampai dengan 100 m2 sebesar Rp. 600,-/m2;
2. b.selebihnya Rp. 300,-/m2.
3. c.dihapus.
(3)Besarnya tarif dasar untuk Izin Gangguan karena adanya perubahan ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Perhitungan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

5.Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung. Pasal ... Luas Ruang Usaha x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Tarif Dasar Retribusi 7 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 18 November 2016 WALIKOTA BANDUNG, TTD. MOCHAMAD RIDWAN KAMIL Diundangkan di Bandung pada tanggal 18 November 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, TTD. YOSSI IRIANTO LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 07 NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT ( 7/293/2016 ) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, H. BAMBANG SUHARI, SH Pembina NIP. 19650715 198603 1 027

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…