DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 22 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bandung

regulasi_utama

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kota Bandung memiliki beberapa tantangan/isu strategis yang berimplikasi pada kondisi kemasyarakatan sehingga dibutuhkan perencanaan yang sistematis guna meningkatkan kinerja pemerintahan daerah yang bertanggung jawab, transparan dan responsif terhadap perubahan;
c.bahwa... SALINAN 2 https://jdih.bandung.go.id/
c.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dalam Pasal 282 ayat (1) huruf c, dinyatakan bahwa rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal terjadi perubahan yang mendasar antara lain adanya perubahan kebijakan daerah,sehingga Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, dan untuk itu perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat danDaerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telahdiubah beberapakali terakhirdengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota- kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang... 3 https://jdih.bandung.go.id/
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evalusi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4663);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evalusai Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9.Peraturan... 4 https://jdih.bandung.go.id/
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013- 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 210);
11.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2014 Nomor 03); 12.Peraturan ... 5 https://jdih.bandung.go.id/
12.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 05);
13.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG dan WALI KOTA BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 03 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013-2018. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2014 Nomor 03), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal... 6 https://jdih.bandung.go.id/

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.WaliKota adalah Wali Kota Bandung.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
8.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
11.Rencana... 7 https://jdih.bandung.go.id/
11.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD 2005- 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun2013-2018 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.
13.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut denganRenstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
18.Prioritas ... 8 https://jdih.bandung.go.id/
18.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepadaPerangkat Daerahuntuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerahsebelum disepakati dengan DPRD.
19.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerahyang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerahadalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PerangkatDaerahserta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
20.Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
21.Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan Daerah.
22.Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan Daerah secara utuh.
23.Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang.
24.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
25.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
26.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
27.Kebijakan ... 9 https://jdih.bandung.go.id/
27.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
28.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerahatau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
29.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerahsebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
30.Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
31.Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
32.Bersifat Indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
33.Kinerja ... 10 https://jdih.bandung.go.id/
33.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
34.Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
35.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
36.Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
37.Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
38.Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
39.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebutMusrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
40.Pemangku ... 11 https://jdih.bandung.go.id/
40.Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
41.Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok/konsultasi publik yang memenuhi kualifikasi kompetensi teknis/ substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang partisipatif dan efektivitas kegiatan.
42.Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta musrenbang untuk menghadiri Musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi.
43.Kabupaten/Kota Lainnya adalah kabupaten/kota lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
44.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
45.Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
2.Ketentuan ... 12 https://jdih.bandung.go.id/
2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)RPJMD Tahun 2013-2018 merupakan rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan:
1. a.Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih; dan
2. b.tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(2)RPJMD Tahun 2013-2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

3.Ketentuan Pasal 3 tetap,dengan perubahan Lampiran Pasal 3 ayat (2), sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
4.Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Perubahan RPJMD dilakukan karena:

a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.terjadi perubahan yang mendasar, mencakup perubahan kebijakan nasional;
c.terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional; dan/atau
d.merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional. Pasal ... 13 https://jdih.bandung.go.id/ Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 22 Januari 2018 WALIKOTA BANDUNG, TTD MOCHAMAD RIDWAN KAMIL Diundangkan di Bandung pada tanggal 22 Januari 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, TTD YOSSI IRIANTO LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 1 NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT: (1/13/2018) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, H. BAMBANG SUHARI, SH NIP. 19650715 198603 1 027 https://jdih.bandung.go.id/ PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013-2018 I. UMUM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Merupakan suatu dokumen yang bersifat dinamis dan berkelanjutan sehingga dimungkinkan adanya penyesuaian dengan kebutuhan dan perkembangan kondisi yang ada. Memperhatikan sifat dinamisnya perencanaan tersebut dan banyaknya regulasi yang mendorong RPJMDharus disesuaikan maka RPJMD Kota Bandung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 perlu disesuaikan. Adapun peraturan perundang-undangan yang mendorong adanya perubahan termaksud, diantaranya terdiri atas:
1. 1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bandung;
2. 2.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, sehingga perlu penyesuaian dan penyelarasan antara agenda prioritas nasional (Nawacita) dengan agenda prioritas Pemerintah Kota Bandung;
3. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandung sebagai penanggungjawab pencapaian target kinerja yang telah direncanakan pada RPJMD. 2 https://jdih.bandung.go.id/ Selain itu faktor pendorong lainnya yang mengharuskan adanya perubahan yaitu:
4. 1.Adanya perubahan dari Mdgs (Millenium Development Goals) Menjadi Sdgs (Suistainable Development Goals), maka Pemerintah Kota Bandung harus mempersiapkan indikator-indikator yang dapat mendukung pelaksanaan Sdgs dan memasukannya ke dalam Rencana Pembangunan dan persiapan penyusunan Rencana Aksi Daerah Sdgs;
5. 2.Perubahan Standar Pelayanan Minimal (Spm) dari 15 menjadi 6, yang meliputi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial. Keenam urusan tersebut dalam pelaksanaannya harus mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR1 RPJMD Pendahuluan
6. 1.Latar Belakang UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut, disusun secara berjangka meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahunan, (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahunan, dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahunan. Dengan terpilihnya Wali Kota Bandung dan Wakil Wali Kota Bandung masa bakti periode 20182023 yang dilantik pada tanggal 20 September 2018, maka melekat kewajiban untuk menyusun RPJMD Kota Bandung Tahun 20182023 sebagai pedoman perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun serta perwujudan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah daerah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, hingga perencanaan tahunan yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Salah satu RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 I 1 indikasi perencanaan yang baik adalah mengacu atau berpedoman kepada peraturan perundangundangan yang berlaku. UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan pedoman dan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah, selain itu UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga mengamanatkan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota untuk menyusun perencanaan pembangunan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya. Sebagai pelaksanaan amanat tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan RPJPD Kota Bandung 20052025 di dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008. Salah satu substansi strategis dalam RPJPD tersebut adalah menetapkan visi daerah, yaitu: Mewujudkan Kota Bandung Sebagai Kota Bermartabat 2025, yang didalamnya memuat indikator dan target capaian kinerja. Sebagaimana diketahui pula pada setiap tahap 5 (lima) tahunan RPJPD tersebut kemudian diuraikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu: Tahap I (20032008), Tahap II (20092013), Tahap III

(20142018), Tahap IV (20182023), dan Tahap V (20242025). Mengingat bahwa RPJMD memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas perangkat daerah, dan program kewilayahan, maka RPJMD memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kota Bandung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan demikian, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 20182023 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Selain itu, RKPD untuk periode dari tahun 2019 hingga tahun 2023 sebagai rencana kerja tahunan juga wajib mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kota Bandung Tahun 20182023. RPJMD Kota Bandung Tahun 20182023 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun secara RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 I 2 bersamasama dengan pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masingmasing, dengan mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 20182023, merupakan Tahap IV (keempat) RPJPD Kota Bandung Tahun 20052025 serta memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJM Nasional dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat 20182023, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya disusun berdasarkan beberapa pendekatan, yaitu:

1.Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan kepala daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program program pembangunan yang ditawarkan para calon kepala daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah saat kampanye ke dalam RPJMD;
2.Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut;
3.Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki;
4.Pendekatan AtasBawah (topdown) dan BawahAtas (bottomup), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan. Pendekatanpendekatan tersebut secara utuh diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dan telah dilaksanakan secara konsisten. Pendekatan atasbawah dan bawahatas dilakukan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 I 3 melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, sedangkan pendekatan partisipatif dilakukan melalui forum konsultasi publik. Terakhir, pendekatan politis dilakukan melalui pembahasan di DPRD Kota Bandung, yang mengacu pada ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu kepala daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik. Proses penting lainnya dalam penyusunan RPJMD Kota Bandung ini adalah pemahaman awal posisi Kota Bandung yang unik atau berbeda dengan daerah lain pada umumnya. Keunikan ini muncul dari faktor karakteristik geografis serta sejarahnya. Penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 20182023 melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjaringan aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan stakeholders atau pemangku kepentingan. Adapun proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 1.1 Proses Penyusunan RPJMD Kota Bandung RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 I 4 Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 20182023 tersebut serta merujuk pada ketentuanketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah, secara jelas menunjukkan bahwa RPJMD memiliki nilainilai strategis dan politis, yaitu:
1.RPJMD Kota Bandung Tahun 20182023 merupakan m edia untuk mengimplementasikan janji kepala daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
2.RPJMD Kota Bandung Tahun 20182023 merupakan p edoman pembangunan selama 5 (lima) tahun;
3.RPJMD Kota Bandung Tahun 20182023 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Daerah (RKPD);
4.RPJMD Kota Bandung Tahun 20182023 merupakan a lat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bappelitbang;
5.RPJMD Kota Bandung Tahun 20182023 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala perangkat daerah selama 5 (lima) tahun;
6.RPJMD Kota Bandung Tahun 20182023 merupakan p edoman bagi daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang selaras dengan provinsi;
7.RPJMD Kota Bandung Tahun 20182023 merupakan p edoman penilaian keberhasilan pemerintah daerah sesuai amanat Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2.Dasar Hukum Penyusunan Landasan penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 20182023 adalah:
1.Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 I 5
2.UndangUndang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan UndangUndang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kotakota Besar dan Kotakota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.UndangUndang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7.UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 I 6 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 I 7 Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6244);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);
18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 20092029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 I 8 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20052025;
21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20182023;
22.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 07);
23.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
24.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08);
3.Hubungan Antar Dokumen RPJMD Kota Bandung Tahun 20182023 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat. Penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 20182023 berpedoman pada RPJP Nasional Tahun 20052025, Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 20202024, RTRW Nasional Tahun 20082028, RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 20182023, RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 20092029, RPJPD Kota Bandung Tahun 20052025 serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 20112031 . Agar RPJMD Kota Bandung Tahun 20182023 selaras dan sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan dan atau RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 I 9 mempengaruhi pembangunan daerah. Di samping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain. Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar berikut. Gambar 1.2 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah Secara lebih terperinci hubungan antara RPJMD Kota Bandung Tahun 20182023 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut: 3.1. RPJMD Kota Bandung dengan RPJPD Kota Bandung RPJMD Kota Bandung Tahun 20182023 adalah rencana pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan RPJPD 20052025. Penyusunan RPJMD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung periode 2018 2023. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 I 10 Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Kota Bandung Tahun 20052025 dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun. Suatu program pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik sasaransasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Gambar 1.3 Tahapan Pembangunan 3.2. RPJMD Kota Bandung dengan Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra perangkat daerah disusun sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD Kota Bandung Tahun 20182023 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra perangkat daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 I 11 arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dalam Renstra perangkat daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD, sedangkan visi dan misi perangkat daerah mengacu pada visi dan misi kota. Gambar 1.4 Keterkaitan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah 3.3. RPJMD Kota Bandung dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pelaksanaan RPJMD Kota Bandung Tahun 20182023 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam RKPD, sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Bandung yang memuat prioritas program dan kegiatan dari rencana kerja perangkat daerah. Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 I 12 Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Bandung yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota. Prioritas dan sasaran pembangunan pada RKPD harus berpedoman pada RPJMD Kota Bandung, RPJMD Provinsi Jawa Barat, serta RPJM Nasional. Harus berpedoman pada RPJMD mengandung makna bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dan sejalan dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras serta sejalan dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD. Gambar 1.5 Bagan Alur Hubungan antara Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Prioritas pembangunan daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (milestones) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. 3.4. RPJMD Kota Bandung dengan Perencanaan Lainnya Sebagai sub sistem, maka berbagai dokumen perencanaan yang berkaitan dengan RPJMD Kota Bandung Tahun 20182023 juga perlu RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 I 13 ditelaah baik dokumen pada level nasional, Provinsi Jawa Barat, dan kabupaten/kota di cekungan Bandung, yaitu:
1.Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
2.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat;
3.Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung;
4.Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJMD wilayah cekungan Bandung (Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang);
5.Dokumen terkait lainnya (dokumen perencanaan sektoral). Penyusunan RPJMD Kota Bandung berpedoman pada RTRW Kota Bandung yaitu dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota. Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011 2031, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsiasumsinya, meliputi: 1) struktur ruang dalam susunan pusat pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional; 2) distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu. Dalam menyusun RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 I 14 kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
4.Maksud dan Tujuan 4.1 Maksud RPJMD Kota Bandung Tahun 20182023 dimaksudkan sebagai pedoman pembangunan daerah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan citacita masyarakat Kota Bandung sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan daerah Kota Bandung, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, kolaboratif, koordinatif, dan integratif. 4.2 Tujuan RPJMD Kota Bandung Tahun 20182023 , bertujuan antara lain:
1.Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima tahun) ke depan. Sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam menyusun Renstra perangkat daerah periode 20182023;
2.Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
3.Menerjemahkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 20182023, yang disertai dengan program prioritas untuk masing masing perangkat daerah tahun 20182023, dengan berpedoman pada RPJPD Kota Bandung Tahun 20052025; RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 I 15
4.Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 20182023.
5.Menetapkan indikator kinerja perangkat daerah dan indikator kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kota Bandung periode 2018 2023.
5.Sistematika Penulisan Sistematika penulisan RPJMD Kota Bandung Tahun 20182023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang terdiri atas 9 (sembilan) bab, sebagai berikut: (i) aspek geografi dan demografi; (ii) aspek kesejahteraan; (iii) aspek pelayanan umum; dan (iv) aspek daya saing daerah.
1.Aspek Geografi dan Demografi 1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kota Bandung

a.Luas dan Batas Wilayah Administrasi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, luas wilayah Kota Bandung adalah 16.729,65 ha. Secara administratif berbatasan dengan beberapa daerah kabupaten/kota lainnya, yaitu:
1. 1.Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat;
2. 2.Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi;
3. 3.Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung; dan
4. 4.Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung. Wilayah administrasi Kota Bandung terbagi menjadi 30 kecamatan dan 151 kelurahan, dibantu oleh masyarakat dalam bentuk organisasi Rukun Warga sebanyak 1.584 Rukun Warga (RW) dan 9.873 Rukun Tetangga (RT). Gambar 2.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 1 Peta Administrasi Kota Bandung Sumber: Pemerintah Kota Bandung, 2018
b.Letak dan Kondisi Geografis Secara astronomis, Kota Bandung berada pada 107º36’ Bujur Timur dan 6º55’ Lintang Selatan. Secara geografis, Kota Bandung terletak di bagian tengah “Cekungan Bandung” dengan dimensi luas 233.000 ha. Cekungan ini terletak di lima daerah administrasi kabupaten/kota, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan 5 (lima) kecamatan yang termasuk Kabupaten Sumedang.
c.Kondisi Topografi Kota Bandung terletak pada ketinggian 791 m di atas permukaan laut (dpl), dengan titik tertinggi di daerah utara dengan ketinggian 1.050 m dan titik terendah di sebelah selatan dengan ketinggian 675 m di atas permukaan laut. Wilayah Kota Bandung bagian selatan sampai lajur RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 2 lintasan kereta api memiliki permukaan tanah relatif datar, sedangkan wilayah kota bagian utara memiliki topografi berbukit. Secara topografis dan morfologis regional, Kota Bandung terletak pada Cekungan Bandung (basin) yang dikelilingi oleh gunung api dengan ketinggian 650 m sampai lebih dari 2.000 m. Pada dasar cekungan mengalir Sungai Citarum yang berhulu di Gunung Wayang, Kabupaten Bandung (1.700 m dpl), mengalir ke Waduk Saguling dan bermuara di Pantai Utara Jawa. Sebagian besar wilayah cekungan Bandung merupakan daerah datar (kemiringan 0 – 8%), 21% merupakan daerah landai (kemiringan 8% – 15%), 20% bergelombang (kemiringan lereng 15% 25%), 12% merupakan daerah curam (kemiringan lereng 25% 40%), dan 5% merupakan daerah sangat curam (kemiringan lereng > 40%).
d.Kondisi Geologi Keadaan geologis Kota Bandung dan sekitarnya terbentuk pada jaman kwarter dan mempunyai lapisan tanah alluvial yang merupakan hasil letusan Gunung Tangkuban Perahu. Jenis material di bagian utara umumnya merupakan jenis andosol, sedangkan di bagian selatan serta timur terdiri atas sebaran jenis alluvial kelabu dengan bahan endapan liat. Pada bagian tengah dan barat tersebar jenis tanah andosol. Secara geologis, Kota Bandung berada pada Cekungan Bandung yang dikelilingi oleh gunung berapi yang masih aktif dan berada di antara 3 (tiga) daerah sumber gempa bumi yang saling melingkup, yaitu (i) sumber gempa bumi SukabumiPadalarangBandung, (ii) sumber gempa bumi Bogor PuncakCianjur, serta (iii) sumber gempa bumi GarutTasikmalaya Ciamis. Daerahdaerah tersebut berada di sepanjang sesarsesar aktif, sehingga sewaktuwaktu dapat terjadi gempa tektonik.
e.Kondisi Hidrologi Wilayah Kota Bandung dilewati oleh 11 sungai sepanjang 252,55 km, yaitu Sungai Cikapundung, Sungai Cipamokolan, Sungai Cidurian, Sungai Cinambo, Sungai Citepus, Sungai Cisaranten, Sungai Cikapundung Kolot, Sungai Citarum, Sungai Cikeruh, Sungai Palasari, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 3 dan Sungai Cibeureum. Sungaisungai tersebut selain dipergunakan sebagai saluran induk dalam pengaliran air hujan, juga oleh sebagian kecil penduduk masih dipergunakan untuk keperluan mandi cuci kakus (MCK). Kota Bandung termasuk dalam Daerah Pengaliran Sungai (DPS) Citarum bagian hulu. Secara nasional, DPS ini sangat strategis karena merupakan pemasok utama ke Waduk Saguling dan Waduk Cirata yang digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik, pertanian, dan lainnya. Saat ini, kondisi sebagian besar sungai di Kota Bandung telah mengalami pencemaran. Regulasi yang tidak tegas terhadap pengelolahan limbah pabrik menjadi salah satu penyebab tercemarnya sungai yang ada. Selain itu, penurunan kualitas sungai disebabkan oleh pembuangan air kotor oleh warga. Sungai Cikapundung merupakan salah satu sungai penting yang membelah Kota Bandung dan saat ini telah banyak kehilangan fungsi ekologisnya.
f.Kondisi Klimatologi Iklim asal Kota Bandung dipengaruhi oleh pegunungan di sekitarnya, sehingga cuaca yang terbentuk sejuk dan lembap. Pada beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan suhu, serta musim hujan yang lebih panjang dari biasanya. 1) Curah Hujan Pada tahun 2017, tingkat curah hujan Kota Bandung bervariasi dari 39,1 mm sampai dengan 442,2 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November sebesar 442,2 mm dan curah hujan terendah pada bulan Juli sebesar 39,1 mm. Kondisi curah hujan ratarata, hari hujan, dan lama penyinaran matahari Kota Bandung pada tahun 20132017 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.1 Curah Hujan RataRata, Hari Hujan, dan Lama Penyinaran Matahari di Kota Bandung Tahun 2013-2017 Tahun Curah Hujan (mm) Hari Hujan (hari) LPM (%) 2017 191,54 19,75 56,25 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 4 Tahun Curah Hujan (mm) Hari Hujan (hari) LPM (%) 2016 295,80 30 52 2015 184,74 17,42 67 2014 198,80 18,8 60,3 2013 223,45 20 59 Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018 2) Suhu Pada tahun 2017, suhu di Kota Bandung tercatat suhu tertinggi 24,2°C pada bulan Januari dan suhu terendah 23°C pada bulan Februari. Secara alamiah, Kota Bandung tergolong daerah yang cukup sejuk. Ratarata temperatur di Kota Bandung pada tahun 2017 mencapai 23,48°C. Kondisi temperatur ratarata Kota Bandung dari tahun 20132017 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.2 Temperatur Ratarata Kota Bandung Tahun 201 3-2017 Tahun Temperatur ( 0 C) Ratarata Maksimum Minimum 2017 23,48 29,17 20,07 2016 23,8 24,4 23,1 2015 23,6 29,9 19,5 2014 23,4 29,1 19,8 2013 23,5 29,0 19,9 Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD , 2018 3) Kelembapan Udara Selama tahun 2017, kelembapan udara tertinggi terjadi pada bulan Agustus sebesar 77% dan kelembapan terendah terjadi pada bulan November sebesar 37%. Kondisi kelembapan udara ratarata Kota Bandung dari tahun 20132017 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.3 Kelembapan Ratarata Kota Bandung Tahun 20 13-2017 No Tahun Ratarata (%) 1 2017 56,25 2 2016 80 3 2015 74 4 2014 77,17 5 2013 77 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 5 Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018
g.Penggunaan Lahan 1) Kawasan Budidaya Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kota Bandung terdiri atas:  Kawasan perumahan,  Kawasan pertanian,  Kawasan perdagangan dan jasa,  Kawasan industri dan pergudangan,  Kawasan wisata buatan,  Kawasan hankam,  Kawasan perkantoran. Penggunaan lahan di Kota Bandung didominasi oleh lahan permukiman, jumlahnya meningkat sangat signifikan dari tahun
1. 2013.Pada tahun 2014 sebesar 57,23% (9.601,46 ha), persentase tersebut terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan pembangunan Kota Bandung, terutama pertumbuhan perumahan di bagian timur dan utara Kota Bandung. Persentase luas lahan pertanian basah di tahun 2014 tercatat hanya sekitar 6,75% berkurang dari tahun sebelumnya. Sedangkan penggunaan lahan untuk perdagangan dan jasa mencapai 2,35% dan penggunaan lahan untuk industri sebesar 5,36% dari total lahan yang ada. 2) Kawasan Lindung Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung di Kota Bandung terdiri atas:  Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya,  Kawasan perlindungan setempat, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 6  Kawasan RTH,  Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya,  Kawasan eks industri,  Kawasan rawan bencana,  Kawasan lindung lainnya. Luasan kawasan RTH di Kota Bandung terdiri atas RTH privat dan RTH Publik. Data tahun 2017 sesuai LKPJ AMJ, RTH Kota Bandung sebesar 12,20% dari luas total Kota Bandung. RTH publik, terdiri atas: taman kota, kebun bibit, RTH pemakaman, sempadan tegangan tinggi/sutet, sempadan sungai, jalur hijau jalan, sempadan kereta api, serta RTH yang merupakan PSU perumahan formal yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Bandung. RTH privat, terdiri atas: RTH kawasan permukiman, RTH sarana pelayanan umum pendidikan, RTH sarana pelayanan umum kesehatan, RTH kawasan militer, RTH kawasan perdagangandan industri, dan RTH perkantoran dan perdagangan. 1.2. Potensi Pengembangan Wilayah Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri dan pergudangan, wisata buatan, ruang terbuka non hijau, ruang sektor informal, ruang evakuasi bencana, dan kawasan peruntukan lainnya.
a.Pengembangan Kawasan Perumahan Pengembangan perumahan diklasifikasikan menjadi perumahan kepadatan tinggi, kepadatan sedang, dan kepadatan rendah. Perumahan dengan kepadatan tinggi, direncanakan di Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir, Bandung Kulon, Bojongloa Kidul, Regol, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Astana Anyar, Lengkong, Sumur Bandung, Buah Batu, Batununggal, Kiara Condong, Antapani, dan Cibeunying Kidul. Perumahan kepadatan sedang, yaitu di Kecamatan Bandung Wetan, Bandung Kidul, Cibeunying Kaler, Mandalajati, Arcamanik, Rancasari, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 7 dan Cibiru. Perumahan kepadatan rendah, yaitu di Kecamatan Cidadap, Ujung Berung, Gedebage, Cinambo, dan Panyileukan. Kepadatan perumahan yang direncanakan ini untuk ratar ata per wilayah dan kecamatan dengan pengembangan secara horizontal yang disesuaikan dengan ketersediaan ruang untuk pengembangan perumahan. Selain itu, kebijakan pembangunan perumahan secara vertikal diterapkan untuk perencanaan perumahan di kawasan sekitar inti pusat kota, yang saat ini merupakan kawasan sangat padat yang sebagian besar merupakan slum area (daerah kumuh) dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang mendekati 80% 90 %, sementara nilai lahannya sangat strategis dan bernilai ekonomi tinggi. Pada daerah kumuh ini akan dilakukan urban renewal dan revitalisasi sehingga tercapai kualitas lingkungan yang baik, dengan cara optimalisasi aset Pemerintah Kota Bandung pada zona perumahan, pembangunan rumah susun, kampung wisata, kampung kreatif, dan perbaikan infrastruktur pemukiman. Urban renewal dan redevelopment direncanakan pada beberapa daerah kumuh, antara lain di Kelurahan Taman Sari, Andir, Braga, Cigondewah, Cicadas, dan Kiara Condong di atas tanah milik pemerintah daerah.
b.Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa Berdasarkan RTRW Kota Bandung Tahun 20112031, ka wasan jasa meliputi kegiatan berikut ini:
1. 1.Jasa keuangan, meliputi bank, asuransi, keuangan non bank, dan pasar modal;
2. 2.Jasa pelayanan, meliputi komunikasi, konsultan, dan kontraktor;
3. 3.Jasa profesi, meliputi pengacara, dokter, dan psikolog;
4. 4.Jasa perdagangan, meliputi ekspor impor dan perdagangan berjangka; dan
5. 5.Jasa pariwisata, meliputi agen dan biro perjalanan dan penginapan. Kawasan jasa direncanakan untuk dikembangkan sebagai berikut:
6. 1.Pengembangan kegiatan jasa profesional, jasa perdagangan, jasa pariwisata, dan jasa keuangan ke wilayah Bandung Timur; RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 8
7. 2.Pengembangan kegiatan jasa profesional, jasa perdagangan, jasa pariwisata, dan jasa keuangan di SPK wilayah Bandung Timur, SPK Sadang Serang, serta sisi jalan arteri primer dan arteri sekunder sesuai dengan peruntukannya;
8. 3.Pembatasan konsentrasi perkantoran di wilayah Bandung Barat. Untuk kawasan perdagangan di Kota Bandung terdiri atas pasar tradisional dan pusat perbelanjaan, berupa grosir, eceran aglomerasi, dan eceran tunggal/toko. Pengembangan kawasan pasar tradisional akan dilakukan di pusat kegiatan yang akan dijadikan sebagai pusat sekunder. Bentuk pasar ini dapat berupa pasar modern (shopping mall), ataupun pasar tradisional namun dengan penataan dan pengaturan yang ketat agar terjaga lingkungannya (sebaiknya berupa pasar tertutup/dalam gedung). Rencana pengembangan fasilitas pasar tradisional adalah sebagai berikut:
9. 1.Peningkatan Pasar Induk Gedebage yang terpadu dengan pengembangan PPK Gedebage;
10. 2.Pembangunan kembali (redevelopment) kawasan Pasar Andir, Pasar Kiaracondong, Pasar Ciroyom, Pasar Ujung Berung, dan pasar pasar khusus lainnya;
11. 3.Pengaturan dan penataan pasar yang masih sesuai dengan peruntukannya dan relokasi pasar lingkungan kelurahan/kecamatan dan sekitarnya yang sudah tidak sesuai lagi peruntukannya di 30 kecamatan;
12. 4.Pengaturan kegiatan perdagangan grosir di Jalan Soekarno Hatta, termasuk Pasar Induk Caringin dan Gedebage. Arahan pengembangan kawasan pusat perbelanjaan adalah sebagai berikut:
13. 1.pengendalian pusat belanja di wilayah Bandung Barat;
14. 2.pengembangan pusat belanja ke wilayah Bandung Timur;
15. 3.pengendalian perkembangan pusat belanja dan pertokoan yang cenderung linier sepanjang jalan arteri dan kolektor. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 9
c.Pengembangan Kawasan Perkantoran Konteks pengembangan kawasan perkantoran yang dimaksud adalah pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan. Pengembangan kawasan perkantoran Kota Bandung dilaksanakan dengan mempertahankan perkantoran pemerintah berskala nasional, provinsi, dan kota pada lokasi yang sudah berkembang dan mengembangkan perkantoran pemerintahan baru di PPK Gedebage.
d.Pengembangan Kawasan Industri dan Pergudangan Rencana pengembangan kawasan industri non polutan dan pergudangan adalah sebagai berikut:
1. 1.Relokasi industri yang tidak ramah lingkungan dan menimbulkan dampak terhadap lalu lintas dan jaringan jalan ke wilayah luar kota secara bertahap;
2. 2.Mempertahankan industri kecil dan rumah tangga ramah lingkungan yang ada di lingkungan perumahan;
3. 3.Pengalihfungsian industri yang tidak ramah lingkungan menjadi kegiatan jasa dan perumahan;
4. 4.Pembatasan kawasan pergudangan di wilayah Bandung Barat dan diarahkan untuk dikembangkan ke wilayah Bandung Timur. Rencana pengembangan kawasan industri kecil adalah sebagai berikut:
5. 1.Mempertahankan industri kecil yang ada di lingkungan perumahan pada kawasan strategis ekonomi Kota Bandung;
6. 2.Mengembangkan industri kecil dan menengah ke Kecamatan Ujung Berung, Cibiru, dan Gedebage. Kawasan pergudangan diarahkan ke pinggiran kota yang ditunjang oleh akses yang memadai akan dikembangkan ke lokasi yang memiliki akses jalan arteri primer dan/atau akses peti kemas Gedebage. Sedangkan pengembangan kawasan industri rumah tangga adalah sebagai berikut:
7. 1.Menetapkan dan mengembangkan kawasan industri rumah tangga, yang terdiri atas: sentra kaos Surapati, sentra tekstil dan konveksi Cigondewah, sentra boneka Sukamulya (dihapus), sentra rajutan Binongjati, sentra sepatu dan olahan kulit Cibaduyut; serta sentra industri potensial lainnya yang dikembangkan; RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 10
8. 2.Pengembangan fasilitas kota yang menunjang kegiatan industri rumah tangga; dan
9. 3.Revitalisasi bangunan tua/bersejarah menjadi bagian dari industri rumah tangga.
e.Pengembangan Kawasan Wisata Buatan Rencana pengembangan kawasan wisata buatan adalah sebagai berikut:
1. 1.Mempertahankan kawasan dan bangunan bersejarah;
2. 2.Pengembangan obyek wisata di wilayah Bandung Timur;
3. 3.Mempertahankan obyek wisata pendidikan dan wisata budaya kota;
4. 4.Pengembangan sarana konferensi ke arah wilayah Bandung Timur;
5. 5.Pengendalian dan pembatasan kegiatan hiburan di lokasi sekitar kegiatan peribadatan, pendidikan, dan perumahan.
f.Pengembangan Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) Rencana pengembangan kawasan ruang terbuka non hijau, terdiri atas RTNH Publik dan RTNH Privat. RTNH publik meliputi lapangan terbuka non hijau yang dapat diakses oleh masyarakat secara bebas. RTNH privat adalah plaza milik swasta atau perorangan yang dapat diakses oleh masyarakat sesuai ketentuan yang ditetapkan.
g.Pengembangan Ruang Kegiatan Sektor Informal Rencana pengembangan ruang kegiatan sektor informal di Kota Bandung adalah sebagai berikut:
1. 1.Pembatasan ruang publik yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan sektor informal;
2. 2.Kewajiban dan insentif bagi sektor formal dalam penyediaan ruang paling kurang 10% untuk kegiatan sektor informal;
3. 3.Pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan PKL hanya diperbolehkan pada lokasi dan waktu sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan; dan
4. 4.Ketentuan lainnya yang harus diatur adalah batas gangguan yang diijinkan, ketentuan ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota, perlindungan terhadap fungsi utama ruang publik, serta keamanan dan keselamatan pengguna ruang publik. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 11
h.Pengembangan Ruang Evakuasi Bencana Rencana pengembangan ruang evakuasi bencana di Kota Bandung adalah sebagai berikut:
1. 1.Pengembangan ruang evakuasi bencana banjir diarahkan di Taman Tegallega di Kecamatan Regol dan Stadion Utama Sepakbola di Kecamatan Gedebage;
2. 2.Pengembangan ruang evakuasi bencana longsor diarahkan di Taman Gasibu dan Sasana Budaya Ganesha di Kecamatan Bandung Wetan dan Sport Centre Jawa Barat di Kecamatan Arcamanik;
3. 3.Pengembangan tamantaman lingkungan berupa taman skala Rukun Tetangga (RT), taman skala Rukun Warga (RW), lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik lainnya menjadi titik atau pos evakuasi skala lingkungan di kawasan perumahan;
4. 4.Pengembangan ruang evakuasi bencana gempa bumi diarahkan pemanfaatan ruang terbuka publik yang cukup besar, seperti di alunalun kota, di lapanganlapangan olahraga, halaman/gedung sekolah, dan lainlain sebagai ruang evakuasi skala kota;
5. 5.Pengembangan ruang evakuasi bencana kebakaran diarahkan di tamantaman lingkungan skala rukun warga dan skala rukun tetangga, lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik.
i.Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Lainnya Rencana pengembangan kawasan peruntukan lainnya di Kota Bandung, terdiri atas kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertanian dan pelayanan umum pendidikan, kesehatan, dan peribadatan. 1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan Kondisi eksisting dari kawasan kegiatan militer adalah terkonsentrasi di Kota Bandung bagian barat, yaitu berada di SWP Cibeunying dan SWP Karees. Pengembangan kawasan kegiatan militer ini direncanakan sebagai berikut:  Mempertahankan perkantoran dan instalasi pertahanan keamanan, meliputi Kawasan Pangkalan Angkatan Udara (LANUD) Husein Sastranagara dan Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) Bandung; RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 12  Pengamanan kawasan perkantoran dan instalasi pertahanan keamanan yang baru sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pertahanan keamanan. 2) Kawasan Pertanian Rencana mempertahankan kawasan pertanian yaitu mempertahankan kawasan pertanian tanaman pangan melalui intensifikasi lahan pertanian di Kecamatan Mandalajati, Ujung Berung, dan Cibiru, serta menetapkan menjadi Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) 1.3. Wilayah Rawan Bencana Kota Bandung berada di Cekungan Bandung yang dikelilingi oleh gunung berapi yang masih aktif dan berada di antara 3 (tiga) daerah sumber gempa bumi yang saling melingkup, yaitu (i) sumber gempa bumi SukabumiPadalarangBandung, (ii) sumber gempa bumi Bogor PuncakCianjur, serta (iii) sumber gempa bumi GarutTasikmalaya Ciamis. Daerahdaerah tersebut berada di sepanjang sesarsesar aktif, sehingga sewaktuwaktu dapat terjadi gempa tektonik. Selain itu, Kota Bandung memiliki jumlah penduduk dan kepadatan yang cukup serta kerapatan bangunan yang cukup tinggi pula sehingga berisiko tinggi pada berbagai bencana yang terjadi. Ancaman bencana geologis bagi Kota Bandung sangat besar karena dikelilingi patahan (sesar/fault) dari 3 (tiga) penjuru, setiap sesar menyimpan potensi kegempaan. Di utara Sesar Lembang, di barat patahan Cimandiri, dan di selatan patahan dengan jalur Baleendah dan Ciparay hingga Tanjung Sari. Selain itu, dasar Cekungan Bandung memiliki tingkat sedimentasi yang tinggi sehingga akan memberikan efek yang lebih besar apabila terkena rambat gelombang gempa. Sedimentasi tertinggi terdapat di Kawasan Cibiru, Gedebage, SoekarnoHatta, dan Tol Purbaleunyi. Beberapa wilayah rawan bencana di Kota Bandung yang terindentifikasi antara lain sebagai berikut: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 13
1. 1.Daerah rawan banjir, diantaranya: di utara jalan tol Purbaleunyi dan 68 (enam puluh delapan) lokasi; terutama daerahdaerah yang dilewati oleh 5 (lima) aliran sungai, yaitu aliran Sungai Cipaku, Cikapundung, Cibeunying, Cipamokolan, dan Cipadung.
2. 2.Daerah rawan bencana gempa bumi, diantaranya: Bandung Kulon, Bandung Wetan, Batununggal, Bojongloa Kaler, Cicendo, Cinambo, Coblong, Kiaracondong, Lengkong, Regol, Sukajadi, Sukasari dan Sumur Bandung.
3. 3.Daerah rawan longsor, diantaranya: Cibiru, Mandalajati, Ujungberung, Cibeunying Kaler, Cidadap, dan Coblong.
4. 4.Daerah rawan kebakaran di permukiman padat, diantaranya: Kecamatan Babakan Ciparay dan Cicendo merupakan kecamatan dengan jumlah kejadian yang terbanyak, kemudian disusul Kecamatan Astana Anyar, Bandung Kidul, Bandung Wetan, Sukajadi, Bandung Kulon, Batununggal, Bojongloa Kaler, Cibeunying Kidul, dan Cibiru.
5. 5.Daerah rawan bencana letusan gunung berapi, diantaranya: Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cidadap, Coblong, dan Cibeunying Kaler. Tabel berikut merupakan rencana penanganan kawasan bencana di Kota Bandung. Tabel 2.4 Rencana Penanganan Kawasan Bencana di Kota Bandung No Rencana Penanganan Kawasan Bencana 1 Rencana penanganan rawan bencana kebakaran.
a.Pengembangan sistem proteksi kebakaran pada bangunan dan
b.Peningkatan cakupan pelayanan penangulangan bencana kebakaran. 2 Rencana penanganan rawan bencana gerakan tanah.
a.Relokasi bangunan di wilayah rawan bencana longsor dan
b.Pengendalian pembangunan di wilayah rawan gerakan tanah. 3 Rencana penanganan rawan bencana genangan banjir.
a.Rehabilitasi dan penataan saluran drainase jalan;
b.Peningkatan kapasitas saluran drainase jalan;
c.Pengendalian terhadap alih fungsi lahan; dan
d.Peningkatan peresapan air melalui rekayasa RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 14 No Rencana Penanganan Kawasan Bencana teknis. 4 Rencana penanganan rawan bencana gempa bumi. Pengendalian pembangunan pada kawasan rawan gempa bumi sesuai dengan tingkat kerentanan bencana. 5 Rencana penanganan rawan bencana letusan gunung berapi. Pengendalian pembangunan pada kawasan rawan letusan gunung berapi sesuai dengan tingkat kerentanan bencana. Sumber: RTRW Kota Bandung Tahun 20112031 1.4. Demografi Perubahan demografis merupakan salah satu tantangan utama pembangunan daerah saat ini. Salah satu modal pembangunan, selain sumber daya alam, ilmu pengetahuan, dan teknologi adalah jumlah penduduk dan sumber daya manusia (SDM). Dengan kata lain, penduduk merupakan modal dasar yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (sustainable development), diperlukan komponen penduduk yang berkualitas. Hanya dengan adanya penduduk yang berkualitas, keberadaan potensi sumber daya yang beraneka ragam dapat dimanfaatkan secara tepat, efisien, dan berkesinambungan. Keberadaan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan bermoral adalah jaminan masa depan suatu daerah. Penduduk atau masyarakat merupakan titik sentral dalam pembangunan (peoplecentered development ). Hal tersebut menjadi penting karena peran penduduk sejatinya adalah sebagai subjek dan objek dari pembangunan. Besaran, komposisi, kualitas, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial, serta kebijakan pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cepat, akan tetapi memiliki kualitas yang rendah, akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang semakin terbatas. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 15 sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan. Selain akibat pertumbuhan penduduk secara alami (fertilitas), adanya migrasi masuk yang lebih besar dari migrasi keluar (migrasi neto positif) inilah yang menyebabkan jumlah penduduk Kota Bandung terus bertambah setiap tahunnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa geliat perkembangan aspek sosial ekonomi Kota Bandung yang terus meningkat hingga saat ini menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk daerah lain untuk mengadu nasib. Ditambah lagi peran Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat yang menjadikan magnet penarik bagi penduduk dari daerah lain untuk datang ke Kota Bandung, baik yang bertujuan untuk menetap ataupun komuter. Penduduk yang semakin besar ini mendorong perubahan tatanan aspekaspek kehidupan Kota Bandung yang meliputi aspek sosial, ekonomi, spasial, pola demografis, dan sebagainya yang semakin kompleks. Dinamika ini perlu diantisipasi oleh Pemerintah Kota Bandung dalam penyediaan pelayanan publik (public services) secara layak dan menyeluruh bagi masyarakat. Jumlah penduduk Kota Bandung selama periode 20132017, terus mengalami peningkatan. Catatan data tahun 2013 relatif belum valid, karena saat itu ada pergantian sistem aplikasi. Jika pada tahun 2013 jumlah penduduk Kota Bandung sebanyak 2.322.010 jiwa, pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi sebanyak 2.412.458 jiwa, dan pertahun mengalami tren pertumbuhan yang terus mengecil. Dalam hal ini ratarata laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kota Bandung periode 20142017 mencapai 1,67%. Berdasarkan tren yang ada, maka bila mengacu kepada klasifikasi pertumbuhan penduduk, maka Kota Bandung termasuk lambat karena pertumbuhannya antara 1% atau kurang 1%. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 16 Gambar 2.2 Perkembangan Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Bandung Tahun 2013 – 2017 Sumber: Disdukcapil Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD Tabel 2.5 Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Bandung Tahun 2013201 7 Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 Rerata Perubahan Jumlah Penduduk (jiwa) N/A 2.322.010 2.378.628 2.397.365 2.412.458 1,28 Ratarata Kepadatan Penduduk (jiwa/km 2 ) N/A 13.879 14.218 14.330 14.420 1,28 Laju Pertumbuhan Penduduk (%) N/A 2,84 2,44 0,79 0,63 1,67 Komposisi Penduduk, menurut:
a.Jenis Kelamin  Laki Laki (orang) N/A 1.182.714 1.202.025 1.211.803 1.218.143 0,99  Perempuan (orang) N/A 1.139.296 1.176.603 1.185.562 1.194.315 1,59
b.Angkatan Kerja (orang) N/A 1.192.770 1.192.521 N/A 1.219.398 1,21  Jumlah yang Bekerja (orang) N/A 1.096.799 1.084.989 N/A 1.116.529 2,19  Jumlah Pengangguran (orang) 129.142 95.971 107.532 N/A 102.869 5,99  Tingkat Pengangguran (%) 10,98 8,05 9,02 N/A 8,44 1,48 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 17 Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 Rerata Perubahan
c.Pendidikan (penduduk usia> 10 tahun dan ijazah tertinggi).  Tidak Mempunyai Ijazah (%) N/A 12,39 13,82 12,11 11,70 1,41  SD/MI/Sederajat (%) N/A 16,39 17,01 15,56 15,46 1,78  SMP/MTs/Sederajat (%) N/A 17,11 16,77 16,64 16,72 0,75  SLTA/Sederajat (%) N/A 36,20 34,37 37,57 37,70 1,53  Perguruan Tinggi (%) N/A 17,90 18,03 18,11 18,41 0,93 Sumber: BPS dan Disdukcapil Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD
a.Distribusi Jumlah Penduduk Distribusi jumlah penduduk dan kepadatan per kecamatan di Kota Bandung pada tahun 2014 2015 dapat dilihat dari tabel berikut. Tabel 2.6 Distribusi Penduduk Per Kecamatan dan Kepadatan Penduduk di Kota Bandung Tahun 2014201 7 No Kecamatan 2014 2015 2016 2017 Kepadatan 2017 1 Sukasari 71.280 70.136 72.456 74.029 11.807 2 Coblong 108.468 128.238 110.803 111.247 15.135 3 Babakan Ciparay 123.277 119.886 130.470 132.497 17.785 4 Bojongloa Kaler 116.140 110.888 121.107 120.851 39.885 5 Andir 97.793 104.807 101.975 99.085 26.707 6 Cicendo 91.330 93.132 93.745 94.048 13.710 7 Sukajadi 96.218 91.893 98.998 99.672 23.180 8 Cidadap 49.856 47.497 52.092 52.044 8.518 9 Bandung Wetan 29.406 38.076 30.957 29.774 8.783 10 Astana Anyar 71.893 68.047 73.643 73.236 25.342 11 Regol 77.109 93.926 81.753 80.314 18.678 12 Batununggal 114.164 114.486 116.707 117.515 23.363 13 Lengkong 70.759 79.205 71.575 70.943 12.024 14 Cibeunying Kidul 106.377 101.646 109.045 109.149 20.790 15 Bandung Kulon 127.498 120.501 130.562 130.831 20.252 16 Kiaracondong 118.888 123.778 122.312 124.255 20.303 17 Bojongloa Kidul 81.286 78.173 83.289 84.079 13.431 18 Cibeunying Kaler 67.727 67.727 67.913 68.316 15.182 19 Sumur Bandung 34.800 41.406 35.538 35.919 10.564 20 Antapani 71.493 68.715 74.008 75.209 19.844 21 Bandung Kidul 54.692 51.173 56.909 57.732 11.477 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 18 No Kecamatan 2014 2015 2016 2017 Kepadatan 2017 22 Buah Batu 93.103 100.711 96.696 97.857 12.340 23 Rancasari 76.706 81.951 79.229 80.701 11.010 24 Arcamanik 67.476 65.494 70.667 72.424 12.338 25 Cibiru 69.378 81.614 70.200 71.612 11.701 26 Ujungberung 76.757 74.806 79.600 81.271 12.698 27 Gedebage 36.091 35.425 37.504 38.169 3.984 28 Panyileukan 36.193 35.778 37.401 37.882 7.428 29 Cinambo 23.186 22.385 23.871 24.145 6.561 30 Mandalajati 62.666 67.128 66.340 67.652 10.143 JUMLAH 2.322.010 2.378.628 2.397.365 2.412.458 14.526 Sumber: Disdukcapil Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk tiap tahunnya, maka tantangan Kota Bandung dalam pembangunan ke depan menjadi lebih besar pula. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang tepat sehingga tekanan penduduk yang semakin besar tidak memunculkan konflik sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi lingkungan, dan kurangnya tingkat dukungan ketersediaan infrastruktur yang layak. Besaran jumlah penduduk tersebut mendiami wilayah seluas 167,31 km 2 , sehingga ratarata kepadatan penduduk Kota Bandung pada tahun 2017 adalah 14.526 jiwa per km 2 . Dalam tataran regional Jawa Barat ataupun nasional, tingkat kepadatan penduduk Kota Bandung merupakan salah satu yang tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Dari grafik berikut terlihat bahwa kepadatan penduduk Kota Bandung terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Peningkatan kepadatan dan aktivitas penduduk ini juga berimplikasi pada makin terbatasnya pemanfaatan lahan di Kota Bandung. Gambar 2.3 Kepadatan Penduduk di Kota Bandung Tahun 20142017 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 19 Sumber: Disdukcapil Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD
b.Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Berdasarkan kategori usia, komposisi penduduk didominasi oleh masyarakat usia produktif. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk usia produktif (1564) pada tahun 201 7 yang mencapai 72,24% (1.804.494 jiwa) dari total jumlah penduduk. Kondisi ini merupakan bonus demografi yang dimaknai sebagai keuntungan ekonomi yang disebabkan besarnya jumlah penduduk produktif sehingga dapat memacu investasi dan pertumbuhan ekonomi yang sering disebut dengan jendela kesempatan. Secara rinci, jumlah dan persentase penduduk kelompok umur tahun 2017, tampak pada tabel berikut. Tabel 2.7 Jumlah Penduduk berdasarkan Umur di Kota Bandung Tahun 2017 Umur Lakilaki Perempuan Jumlah % 0‒4 103.395 99.363 202.758 8,12 5‒9 98.225 93.070 191.295 7,66 10‒14 87.936 84.752 172.688 6,91 15‒19 108.881 111.143 220.024 8,81 20‒24 133.509 125.321 258.830 10,36 25‒29 119.219 109.698 228.917 9,16 30‒34 109.736 101.912 211.648 8,47 35‒39 98.859 97.470 196.329 7,86 40‒44 93.020 92.975 185.995 7,45 45‒49 81.692 83.777 165.469 6,62 50‒54 71.057 72.357 143.414 5,74 55‒59 57.880 59.402 117.282 4,70 60‒64 38.847 37.739 76.586 3,07 6569 26.682 28.172 54.854 2,20 7074 16.750 18.112 34.862 1,40 75+ 14.516 22.471 36.987 1,48 Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD Potensi tersebut harus dioptimalkan oleh pemerintah kota melalui peningkatan kualitas dan investasi sumber daya manusia (human capital investment) mulai dari pendidikan, kesehatan, kemampuan komunikasi, keterampilan, serta penguasaan teknologi. Bonus demografi tidak akan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 20 memberikan dampak yang signifikan jika pemerintah tidak melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jika mayoritas penduduk yang berusia produktif memiliki kualitas yang rendah, akan memicu gelombang pengangguran massal dan semakin menambah beban daerah. Gambar 2.4 Komposisi Penduduk Kota Bandung Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014 – 2017 Sumber: Disdukcapil Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD Komposisi penduduk Kota Bandung menurut jenis kelamin selama periode tahun 20142017 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki– laki cenderung lebih banyak daripada penduduk perempuan, namun ratarata peningkatan jumlah penduduk perempuan sebesar 1,59% atau lebih besar daripada penduduk lakilaki sebesar 0,99%.
c.Jumlah Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja Berdasarkan Tabel 2.5 dapat diketahui bahwa jumlah angkatan kerja Kota Bandung setiap tahun mengalami peningkatan ratarata sebesar 1,21% selama periode tahun 20132017. Pada tahun 2013, angkatan kerja yang berada di Kota Bandung tercatat sebanyak 1.176.377 tenaga kerja dan meningkat menjadi 1.219.398 tenaga kerja di tahun 2017. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandung selama periode 2013 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 21 2017 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2013 tingkat pengangguran mencapai 10,98%, kemudian mengalami penurunan yang signifikan menjadi 8,44% di tahun 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa pertambahan angkatan kerja mampu diserap oleh peningkatan jumlah lapangan kerja yang ada. Akan tetapi apabila dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional sebesar 5,13% dan Provinsi sebesar 8,16% maka TPT Kota Bandung paling besar. Gambar 2.5 Perkembangan Tenaga Kerja dan Pengangguran Kota Bandung Tahun 20132015, dan 2017 Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD 2018
d.Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tingkat pendidikan penduduk mencerminkan kualitas sumber daya manusia dan potensi kekuatan pembangunan daerah. Aspek pendidikan yang baik sangat memegang peranan strategis dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Pembangunan yang merupakan proses yang berkesinambungan membutuhkan lembaga pendidikan formal sistem persekolahan yang merupakan lembaga utama dalam mengembangkan pengetahuan, serta melatih kemampuan, keahlian, dan menanamkan sikap modern para individu yang diperlukan dalam proses RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 22 pembangunan. Selain itu, proses pencerdasan SDM melalui peningkatan pendidikan merupakan elemen penting agar dapat menjaga tingkat daya saing dan keberlanjutan pembangunan di Kota Bandung dalam jangka panjang. Pada tahun 2014, penduduk usia di atas 10 tahun yang tidak memiliki ijazah SD sebesar 12,4% dan kemudian mengalami penurunan menjadi 11,7%, pada tahun 2017. Di sisi lain, penduduk usia di atas 10 tahun yang memiliki ijazah tertinggi SD/MI/sederajat, SMP/MTs/sederajat, SLTA/sederajat, dan Perguruan Tinggi mengalami fluktuasi, sedangkan yang memiliki ijazah tertinggi SLTA/sederajat mengalami peningkatan dari 36,2% di tahun 2014 menjadi 37,7% pada tahun 2017. Kenaikan terus menerus terjadi pada persentase penduduk yang lulus perguruan tinggi dari diploma hingga doktoral, yaitu dari semula pada tahun 2014 sebesar 17,9%, terus meningkat menjadi 18,4% pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Bandung setiap tahunnya telah cukup mengalami peningkatan kesadaran (awareness) atas arti penting pendidikan bagi peningkatan kualitas kehidupan di masa yang akan datang. Hal ini juga ditunjang dengan adanya kebijakan pemerintah yang terus menggalakkan urusan wajib di bidang pendidikan secara masif. Gambar 2.6 Perkembangan Komposisi Penduduk Kota Bandung Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 20142017 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 23 Sumber: Disdukcapil Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD 2018
1. 2.Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1. Indeks Pembangunan Manusia
a.Tingkat dan Perkembangan IPM Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur capaian kesejahteraan penduduk secara umum, berbasis komponen dasar kualitas hidup seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, antara lain: 1) mencakup umur panjang dan sehat; 2) pengetahuan, dan 3) kehidupan yang layak. Pengukuran dimensi kesehatan menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH). Untuk dimensi pengetahuan, digunakan gabungan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan RataRata Lama Sekolah (RLS). Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari ratarata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Tabel 2.8 IPM Kota Bandung Tahun 20112017 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 24 Indikator Satuan Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Pendidikan Harapan Lama Sekolah Tahun 12,97 13,05 13,13 13,33 13,63 13,89 13,90 Ratarata Lama Sekolah Tahun 10,33 10,35 10,37 10,51 10,52 10,58 10,59 Kesehatan Umur Harapan Hidup Tahun 73,74 73,77 73,79 73,80 73,82 73,84 73,86 Standar Hidup Layak Pengeluaran per kapita Ribu rupiah/ Orang/ Tahun 14.700 14.763 14.957 15.048 15.609 15.805 16.033 Indeks Pembangunan Manusia 78.13 78.30 78.55 78.98 79,67 80,13 80,31 Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018 IPM Kota Bandung mengalami peningkatan setiap tahunnya mulai tahun 2011 sampai 2017. Peningkatan IPM per tahun berkisar antara 0,17 0,69 poin. Kenaikan IPM tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 0,69, kenaikan IPM tersebut dikarenakan keempat indikator pembentuknya mengalami kenaikan dan 2 (dua) diantaranya mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu indikator Harapan Lama Sekolah (+0,3 tahun) dan pengeluaran per kapita (+561 ribu rupiah/ orang/ tahun). Kenaikan IPM ini hendaknya menjadi pemacu peran serta yang nyata dari segenap komponen masyarakat Kota Bandung agar diperoleh hasil yang lebih optimal lagi. Akan tetapi perlu disadari bahwa investasi ini hasilnya tidak berdampak langsung secara instan karena investasi pembangunan manusia merupakan pembangunan jangka panjang. 1) Perbandingan IPM Kota Bandung IPM sebagai indikator makro pembangunan selain memiliki makna yang positif untuk mengukur seberapa besar kinerja pembangunan daerah, juga memiliki makna penting untuk melihat disparitas wilayah. Penelaahan komparatif atas disparitas dapat dilihat dengan perbandingan antar kabupaten/kota di Jawa Barat, maupun dengan kabupaten/kota secara nasional. Gambar 2.7 IPM Kota Bandung, Jawa Barat dan Nasional Tahun 20112017 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 25 Sumber :  IPM Kota Bandung (Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018)  IPM Nasional dan Provinsi Jawa Barat (Sumber: BPS Pusat, 2018) Analisis komparasi dengan tingkat nasional dan Provinsi Jawa Barat, menunjukkan bahwa perkembangan IPM Kota Bandung mengalami peningkatan dengan nilai yang lebih tinggi dari IPM tingkat nasional dan Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bandung relatif lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan nasional. Sebagai kota metropolitan, maka sudah selayaknya IPM Kota Bandung berada di atas level provinsi dan nasional. Gambar 2.8 Perbandingan IPM Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 26 Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD dan BPS Jawa Barat, 2018 Grafik komparasi nilai IPM kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa Kota Bandung memiliki nilai IPM tertinggi di tahun 2017 yaitu 80,31. tingkat kedua diduduki oleh Kota Bekasi dengan nilai IPM sebesar 80,30 dan kemudian disusul oleh Kota Depok sebesar 79,83. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung secara berkelanjutan melalui perbaikan kualitas kehidupan dan penghidupan di segala bidang harus terus diupayakan untuk dapat tetap RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 27 mempertahankan tingkat daya saing (competitiveness) yang semakin dinamis di era global saat ini. 2) Ekonomi dan Pemerataan Pendapatan Dalam tata kelola pembangunan, kesejahteraan dan pemerataan ekonomi berkualitas menjadi ultimate goal yang dikedepankan dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan. Pemerataan menjamin pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu daerah agar dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin golongan masyarakat, tidak hanya terakumulasi ditangan segelintir golongan. Hal ini kelak akan turut menimbulkan kestabilan dalam upaya membangun atau menumbuhkan kesejahteraan. 3) Pertumbuhan PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektorsektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sementara, PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula. Nilai dan kontribusi sektoral (lapangan usaha) PDRB Kota Bandung tahun 20132017 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.9 PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2013─2017 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 28 KBLI Uraian 2013 2014 2015 2016* 2017** A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 80.669,42 180.982,18 184.106,23 176.341,00 188.927,66 B Pertambangan dan Penggalian C Industri Pengolahan 29.371.304,16 30.755.949,25 31.968.181,17 33.249.092,63 34.753.930,16 D Pengadaan Listrik dan Gas 138.004,83 145.553,91 150.726,82 160.823,06 165.363,98 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 247.170,73 260.825,38 269.975,16 279.883,24 278.409,85 F Konstruksi 11.480.053,10 12.260.690,81 13.224.753,36 14.141.570,29 15.238.956,14 G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 37.550.557,04 40.412.177,42 43.307.804,29 46.451.124,92 49.410.000,07 H Transportasi dan Pergudangan 9.502.247,92 10.315.596,63 11.498.477,22 12.618.047,71 13.331.526,27 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5.900.296,92 6.552.047,68 7.091.232,14 7.900.173,63 8.715.422,04 J Informasi dan Komunikasi 12.155.505,10 13.947.533,24 16.244.007,58 18.774.381,73 21.245.090,37 K Jasa Keuangan dan Asuransi 6.801.283,93 7.320.270,77 7.772.481,69 8.429.764,67 8.994.224,74 L Real Estate 1.777.794,51 1.880.435,39 1.956.856,28 2.041.429,60 2.188.004,24 M,N Jasa Perusahaan 940.255,71 1.039.534,08 1.122.114,35 1.217.219,57 1.334.194,37 O Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 3.985.218,53 4.022.538,11 4.063.849,09 4.103.285,65 4.135.291,28 P Jasa Pendidikan 3.777.642,18 4.074.172,98 4.389.017,34 4.734.861,96 5.157.685,13 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.149.454,58 1.274.376,79 1.422.891,18 1.564.364,77 1.707.983,97 R,S,T,U Jasa Lainnya 4.048.003,22 4.518.256,84 4.913.905,03 5.385.467,54 6.006.950,49 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 129.005.461,88 138.960.941,47 149.580.378,93 161.227.831,96 172.851.960,77 Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018 Ket: *Angka Sementara *Angka Sangat Sementara Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa selama lima tahun terakhir (2013 2017), struktur perekonomian Kota Bandung didominasi oleh 6 (enam) kategori lapangan usaha, diantaranya: perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor; industri pengolahan; transportasi dan pergudangan; informasi dan komunikasi; konstruksi; serta jasa keuangan dan asuransi. Secara serentak keenam kategori RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 29 tersebut memiliki peranan sebesar 82,16 persen terhadap total PDRB Kota Bandung tahun 2017. Tabel 2.10 PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2013─2017 KBLI Uraian 2013 2014 2015 2016* 2017** A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 219.108,54 236.522,06 266.413,55 258.769,06 286.222,02 B Pertambangan dan Penggalian C Industri Pengolahan 33.136.006,61 37.095.553,31 40.314.207,91 43.335.237,91 46.404.982,69 D Pengadaan Listrik dan Gas 128.446,01 137.945,41 168.553,20 201.844,34 237.643,91 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 291.785,04 332.943,6 0 362.908,5 2 409.965,2 3 448.010,0 0 F Konstruksi 13.657.347,1 5 15.542.877,7 5 17.632.271,5 6 19.244.245,3 4 21.275.805,3 3 G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 43.172.759,1 4 47.982.312,2 0 53.770.990,7 1 58.434.424,8 8 63.777.426,9 1 H Transportasi dan Pergudangan 12.932.830,4 7 15.966.907,7 9 20.837.641,5 3 24.390.912,9 5 27.395.577,9 1 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6.785.257,7 1 7.986.461,2 0 8.925.149,8 8 10.282.633,5 5 11.761.828,9 2 J Informasi dan Komunikasi 13.608.490,1 1 15.627.204,4 7 18.197.267,5 1 21.064.357,8 0 24.270.353,0 6 K Jasa Keuangan dan Asuransi 8.687.069,4 5 10.016.160,8 1 11.181.554,0 1 12.613.090,3 9 14.145.708,6 3 L Real Estate 1.961.795,2 1 2.139.831,9 8 2.275.164,7 5 2.410.798,8 7 2.639.101,5 2 M,N Jasa Perusahaan 1.153.164,8 3 1.328.737,4 1 1.480.912,3 1 1.636.892,0 2 1.830.372,6 6 O Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 4.781.209,9 4 5.129.943,9 3 5.521.871,6 5 5.806.555,4 3 6.426.695,5 5 P Jasa Pendidikan 4.912.216,5 7 5.624.665,4 7 6.305.998,3 9 6.973.897,0 3 7.964.887,8 0 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.421.210,0 8 1.734.019,1 7 2.012.776,1 1 2.322.079,5 3 2.590.047,5 1 R,S,T, U Jasa Lainnya 4.945.669,2 4 5.815.782,8 9 6.520.702,9 8 7.477.935,2 9 8.654.962,3 1 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 151.794.366,11 172.697.869,44 195.774.384,58 216.863.639,62 240.109.626,72 Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018 Ket: *Angka Sementara *Angka Sangat Sementara Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Bandung pada tahun 2017 dihasilkan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor yaitu mencapai 26,56 persen. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 30 Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 19,33 persen, lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 11,41 persen, lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 10,11 persen, lapangan usaha konstruksi sebesar 8,86 persen serta lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar 5,89 persen. Sementara peranan lapangan usahalapangan usaha lainnya masingmasing masih berada di bawah 5 (lima) persen. Gambar 2.9 menggambarkan kontribusi kategori PDRB di Kota Bandung tahun 2017 yang diurut mulai dari nilai kontribusi terbesar (kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor) hingga nilai kontribusi terkecil (kategori pengadaan listrik dan gas) dengan menggunakan harga berlaku. Gambar 2.9 Persentase PDRB Kota Bandung Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2017 (Atas Dasar Harga Berlaku) Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018 Apabila melihat tren dari tahun 2013–2017, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta industri pengolahan merupakan dua lapangan usaha yang memberikan peranan tertinggi terhadap total PDRB Kota Bandung. Namun meskipun peranannya tinggi, selama 20132017 kedua lapangan usaha tersebut cenderung RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 31 menunjukkan peranan yang menurun. Sebaliknya, lapangan usaha transportasi dan pergudangan peranannya berangsurangsur meningkat. Sementara lapangan usaha konstruksi, informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan dan asuransi peranannya berfluktuasi namun cenderung meningkat. Hal tersebut dapat menggambarkan terjadinya pergeseran struktur ekonomi di Kota Bandung ke kategori jasajasa. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung dari tahun 2013–2017 memperlihatkan adanya fluktuasi. Pada tahun 2013, perekonomian Kota Bandung yang dihitung berdasarkan tahun dasar 2010 mampu tumbuh 7,84%, kemudian melambat menjadi 7,72% dan 7,64% pada tahun 2014 dan 2015 yang selanjutnya pada tahun 2016 meningkat menjadi 7,79%, serta mengalami perlambatan menjadi 7,21% pada tahun 2017. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Kota Bandung pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 disebabkan karena melambatnya beberapa lapangan usaha seperti pengadaan listrik dan gas; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sementara itu, penurunan pertumbuhan lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang juga turut memberikan andil perlambatan pertumbuhan ekonomi Kota Bandung pada tahun 2017. Tingkat LPE Kota Bandung ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan LPE Jawa Barat dan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Bandung relatif lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi makro secara nasional. Selama periode 20132017, rerata LPE Kota Bandung mencapai 7,64%, sedangkan rerata LPE Provinsi Jawa Barat dan nasional selama periode 20132017 masing– masing sebesar 5,48% dan 5,11%. Gambar 2.10 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 32 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung Tahun 2013–2017 dan Perbandingannya dengan Jawa Barat dan Nasional (Metode Tahun Dasar 2010) Keterangan: LPE Kota Bandung dan Jawa Barat (Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD dan BPS Jawa Barat, 2018) LPE Nasional (Sumber: BPS Pusat, 2018) Potret perkembangan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Kota Bandung dapat dilihat dari dimensi yang lebih luas lagi. Hal ini dikarenakan tingkat pertumbuhan ekonomi tidak berdiri sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas, melainkan saling bertautan (berkorelasi) dan berinteraksi dengan aspek dan indikator makro lainnya. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi dan mempengaruhi indikatorindikator pembangunan lainnya. Hal ini berguna untuk dapat melihat kerangka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif dan holistik. 4) PDRB Per Kapita Indikator lain untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktorfaktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 33 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kota Bandung atas dasar harga berlaku sejak tahun 2013 hingga 2017 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2013, PDRB per kapita tercatat sebesar 61,74 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 mencapai 96,12 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi penduduk di suatu wilayah. PDRB per kapita atas dasar harga konstan di Kota Bandung juga mengalami kenaikan sejak tahun 2013 hingga 2017, masingmasing sebesar 52,47 juta rupiah dan 69,20 juta rupiah. Namun tidak setinggi kenaikan yang terjadi pada PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, karena sudah tidak ada pengaruh inflasi. Selengkapnya, nilai PDRB perkapita dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 2.11 PDRB Per Kapita Kota Bandung Tahun 20132017 *Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 34 Pada tahun 2017, seluruh kabupaten/kota di wilayah Bandung Raya mengalami peningkatan PDRB per kapita dibandingkan tahun 2016. Jika dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat yang mencapai 37,18 juta rupiah pada tahun 2017, maka PDRB per kapita Kota Bandung adalah lebih tinggi. Berdasarkan analisis Klassen Typology, Kota Bandung termasuk ke dalam kategori Daerah Maju dan Tumbuh Cepat (Rapid Growth Region) yaitu daerah yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita provinsi. Berdasarkan Tabel 2.11 dapat diketahui bahwa Kota Bandung dan Kota Cimahi merupakan daerah yang memiliki nilai PDRB per kapita lebih tinggi daripada Provinsi Jawa Barat, sementara Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Bandung Barat masih di bawah PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat. Tabel 2.11 Perbandingan PDRB Per Kapita Harga Konstan Kota Bandung, Wilayah Bandung Raya dan Provinsi Jawa Barat Periode 20132017 (Dalam Juta Rupiah) Kabupaten / Kota 2013 2014 2015 2016* 2017** Kota Bandung 61,74 69,9 78,89 87,07 96,12 Kabupaten Bandung 19,93 22,01 24,23 26,29 28,26 Kabupaten Sumedang 18,01 19,75 21,83 23,65 25,85 Kabupaten Bandung Barat 17,24 19,06 20,86 22,47 24,14 Kota Cimahi 32,2 35,52 38,61 41,35 44,14 Provinsi Jawa Barat 27,77 30,11 32,65 34,88 37,18 *Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018 5) Pengeluaran Per Kapita Pengeluaran per kapita merupakan indikator yang merepresentasikan dimensi standar hidup hidup layak. Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pada tahun 2013, pengeluaran per kapita Kota Bandung sebesar Rp14.957 ribu per tahun yang setiap tahunnya mengalami tren peningkatan dengan rata RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 35 rata sebesar 1,67%. Perkembangan pengeluaran per kapita Kota Bandung dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 2.12 Perkembangan Pengeluaran per Kapita Kota Bandung, Tahun 20132017 (dalam ribu rupiah) Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD (diolah) 6) Laju Inflasi Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli. Selama periode 20132017, Kota Bandung mengalami fluktuasi laju inflasi tiap tahunnya. Pada tahun 2013, tingkat inflasi Kota Bandung pada posisi 7,97%, sedangkan pada tahun 2014, inflasi Kota Bandung sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 7,76% dan pada tahun 2015, inflasi kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi sebesar 3,93% serta mengalami penurunan menjadi 2,93% pada tahun 2016 dan mengalami kenaikan menjadi 3,46%. Selanjutnya pada tahun 2017, laju inflasi Kota Bandung mengalami peningkatan menjadi 3,46%. Peningkatan inflasi pada tahun 2017 disebabkan oleh adanya beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga, seperti telur ayam ras, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 36 daging ayam ras, beras, tarif kereta api, bahan bakar rumah tangga, cabe merah, angkutan udara, tomat sayur, cabe rawit, dan wortel. Tabel 2.12 Perkembangan Inflasi Tahunan Tingkat Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Periode 2013-2017 No Cakupan Laju Inflasi 2013 2014 2015 2016 2017 1 Kota Bandung 7,97 7,76 3,93 2,93 3,46 2 Prov. Jawa Barat 9,15 7,41 2,73 2,75 3,63 3 Nasional 8,38 8,36 3,35 3,02 3,61 Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, BPS Provinsi Jawa Barat, BPS Pusat, dan Bank Indonesia Jika dibandingkan dengan tingkat inflasi di tingkat nasional dan regional Jawa Barat, nilai inflasi di Kota Bandung pada tahun 2017 cenderung lebih rendah daripada regional Jawa Barat dan nasional. Selain itu, tingkat inflasi Kota Bandung di tahun 2017 juga relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan 5 kota lainnya di Jawa Barat (Bogor, Sukabumi, Cirebon, Depok, dan Tasikmalaya). Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga di Kota Bandung cenderung tidak mengalami fluktuasi yang relatif besar. Gambar 2.13 Inflasi Tahunan Kota Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Periode 20102017 Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, BPS Jawa Barat, dan BPS Pusat RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 37 Gambar 2.14 Inflasi Tahun 2017 Kota di Jawa Barat Sumber: BPS yang dikelola dalam SIPD, 2017 7) Indeks Gini Tujuan pembangunan adalah peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Jika peningkatan tidak diiringi dengan pemerataan, akan menimbulkan fenomena ketimpangan wilayah. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah Gini Ratio, Indeks Williamson, dan Kriteria Bank Dunia. Koefisien gini (gini ratio) merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien gini didasarkan pada kurva Lorenz yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi variabel tertentu dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Ukuran kesenjangan indeks gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna. Semakin besar nilai indeks gini, maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 38 tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi. Indeks gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi kemerataan sempurna, sementara indeks gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna. Standar penilaian ketimpangan gini ratio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:  GR < 0,4 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah,  0,4 <GR < 0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (moderat),  GR > 0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi. Gambar 2.15 Perbandingan Gini Ratio Kota Bandung, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2012 –2017 Sumber: BPS Kota Bandung dan BPS Provinsi Jawa Barat yang dikelola dalam SIPD, 2017 Gini ratio di Kota Bandung lebih besar daripada Provinsi Jawa Barat dan nasional, artinya tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Bandung termasuk tinggi. Dari tahun 2012 hingga tahun 2014 angka gini ratio merangkak naik dan bahkan sudah mencapai angka 0,48 pada tahun 2014 dan mengalami penurunan menjadi 0,43 pada tahun 2017. Angka gini ratio Kota Bandung menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat tergolong ‘sedang’. Situasi ini membutuhkan upaya penurunan ketimpangan dan agar tidak terjadi tingkat RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 39 ketimpangan ‘tinggi’. Berikut ini adalah perkembangan gini ratio di Kota Bandung dari tahun 2012201 7. 8) Tingkat Kemiskinan Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang menyangkut aspek ekonomi, politik, dan sosialpsikologis. Permasalahan kemiskinan terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia. Adapun penyebab terjadinya kemiskinan adalah sebagai berikut:
1. 1.Laju pertumbuhan penduduk, dimana jumlah penduduk semakin bertambah namun tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan.
2. 2.Angkatan kerja, penduduk yang bekerja dan pengangguran, dimana sebagian besar penduduk yang bekerja memiliki penghasilan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan seharihari.
3. 3.Tingkat pendidikan yang rendah, dimana hal ini berpengaruh pada kompetensi dan skill yang dimiliki oleh penduduk dalam dunia kerja.
4. 4.Distribusi yang tidak merata, dimana secara makro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan menjadi timpang. Sebagai kota metropolitan, Kota Bandung tak lepas dari masalah kemiskinan. Berdasarkan data dari Pemerintah Kota Bandung, jumlah penduduk miskin terbilang signifikan karena mencapai lebih dari 10 persen dari jumlah warga Kota Bandung. Berikut adalah tabel rincian jumlah rumah tangga miskin setiap kecamatan di Kota Bandung. Tabel 2.13 Basis Data Terpadu Jumlah Rumah Tangga Miskin per Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2017 No Kecamatan Jumlah Kk % 1 Andir 5.452 3,93% 2 Antapani 2.785 2,01% 3 Arcamanik 3.887 2,80% 4 Astanaanyar 3.823 2,76% 5 Babakan Ciparay 9.811 7,07% 6 Bandung Kidul 3.857 2,78% 7 Bandung Kulon 8.344 6,01% 8 Bandung Wetan 1.044 0,75% 9 Batununggal 8.672 6,25% RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 40 No Kecamatan Jumlah Kk % 10 Bojongloa Kaler 11.405 8,22% 11 Bojongloa Kidul 6.031 4,35% 12 Buahbatu 5.653 4,07% 13 Cibeunying Kaler 2.924 2,11% 14 Cibeunying Kidul 6.094 4,39% 15 Cibiru 4.491 3,24% 16 Cicendo 3.968 2,86% 17 Cidadap 1.903 1,37% 18 Cinambo 1.560 1,12% 19 Coblong 6.265 4,52% 20 Gedebage 1.936 1,40% 21 Kiaracondong 8.589 6,19% 22 Lengkong 2.658 1,92% 23 Mandalajati 3.853 2,78% 24 Panyileukan 1.651 1,19% 25 Rancasari 3.138 2,26% 26 Regol 4.264 3,07% 27 Sukajadi 5.469 3,94% 28 Sukasari 2.596 1,87% 29 Sumur Bandung 1.046 0,75% 30 Ujungberung 5.564 4,01% Jumlah 138.733 100,00% Sumber: Dinsosnangkis Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018 Berdasarkan data pada tabel tersebut, pada tahun 2017, Kecamatan Bojongloa Kaler merupakan wilayah dengan jumlah rumah tangga miskin terbesar yaitu sebanyak 11.405 KK atau 8,22% dari jumlah rumah tangga miskin di Kota Bandung yang mencapai 138.733 KK. Wilayah tersebut merupakan wilayah padat penduduk dan berada di daerah pusat kota dengan kondisi lingkungan yang kurang tertata baik. Tingginya jumlah keluarga miskin di kecamatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya aksesibilitas warga miskin terhadap sistem sumber yang ada, ketidakberdayaan warga miskin dalam pengambilan keputusan dalam setiap kegiatan pembangunan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta rendahnya sistem perlindungan sosial baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang berbasis masyarakat. Sementara Kecamatan Bandung Wetan merupakan kecamatan di Kota Bandung dengan jumlah rumah tangga miskin terendah yaitu sebanyak 1.044 KK atau 0,75%. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 41 9) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index = P1) merupakan ukuran ratarata kesenjangan pengeluaran masingmasing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Bila dilihat perkembangannya selama periode 2014 – 2017, indeks kedalaman kemiskinan di Kota Bandung berfluktuasi. Akan tetapi, bila dilihat perkembangannya selama periode tahun 2014 – 2017, indeks kedalaman kemiskinan di Kota Bandung berfluktuasi, pada tahun 2014 2015 indeks kedalaman kemiskinan mengalami kenaikan. Tabel 2.14 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), dan Garis Kemiskinan di Kota Bandung Tahun 2014 - 2017 Tahun Jumlah Penduduk Miskin (Dlm 000) Persentase Penduduk Miskin (%) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) 2014 115,00 4,65 0,69 0,17 353.423 2015 114,12 4,61 0,72 0,19 376.311 2016 107,58 4,32 0,55 0,12 400.541 2017 103,98 4,17 0,68 0,18 420.579 Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018 Indeks kedalaman kemiskinan naik dari 0,69 pada tahun 2014 menjadi 0,72 pada tahun 2015. Ini mengindikasikan bahwa ratarata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan. Sementara itu selama periode 20152016 mengalami penurunan menjadi 0,55, ini artinya bahwa ratarata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekat garis kemiskinan. Dan selama periode 20162017 mengalami kenaikan kembali menjadi 0,68 . Ini mengindikasikan bahwa ratarata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan. 10) Aspek Kesempatan Kerja Jumlah angkatan kerja Kota Bandung mengalami peningkatan sebesar 1,39% selama periode tahun 20132014. Pada tahun 2013, angkatan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 42 kerja yang berada di Kota Bandung tercatat sebanyak 1.176.377 orang dan meningkat menjadi 1.192.770 orang di tahun 2014. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandung di tahun 2013 yang sebesar 10,98%, mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2014 menjadi sebesar 8,05%. Hal ini mengindikasikan bahwa pertambahan angkatan kerja mampu diserap oleh peningkatan jumlah lapangan kerja yang ada. Namun pada tahun 2015, pengangguran terbuka mengalami kenaikan menjadi sebesar 9,02% yang selanjutnya mengalami penurunan menjadi 8,44% pada tahun 2017. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung melalui kebijakan dan programnya yang projob cukup berhasil mengurangi angka pengangguran yang ada. Hal ini juga ditunjang oleh semakin membaiknya tingkat perekonomian makro ekonomi Kota Bandung, sehingga penyediaan lapangan pekerjaan mengalami perbaikan. Tingkat pengangguran merupakan fenomena multidimensional, terutama fenomena ekonomi dan sekaligus fenomena sosial. Dampak dari tingkat pengangguran akan sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Diharapkan dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Bandung setiap tahunnya ke depan, maka secara simultan dapat memperluas kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat meminimalisasi tingkat pengangguran yang ada. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan Kota Bandung yang tinggi perlu diupayakan agar mampu menciptakan perubahan dan perbaikanperbaikan dalam masyarakat, seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran, penciptaan lapangan kerja, dan mengurangi kesulitankesulitan lain dalam masyarakat. Gambar 2.16 Perkembangan Tenaga Kerja dan Pengangguran Kota Bandung Tahun 20132015 dan 2017 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 43 Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD Berdasarkan berbagai analisis yang telah disampaikan di atas, sebagai kota berpenduduk banyak dan padat, maka terjadi terjadi keterbatasan lahan pertanian. Karena itu Kota Bandung selalu mendatangkan bahan makanan untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan Sektor Industri Pengolahan yang dahulunya cukup dominan, saat ini telah mengalami penurunan dan lebih banyak bergerak pada sektor jasa. Industri kreatif berkembang kuat, sehingga Bandung termasuk sebagai Creative City dalam aspek desain, menurut UNESCO pada tahun 2015. Sektor perdagangan dan perhubungantelekomunikasi serta sektor pendukung pariwisata tumbuh pesat, walaupun perkembangan pariwisata pada akhir tahun ini mengalami penurunan atau kejenuhan. 2.2. Kesehatan Aspek kesehatan merupakan unsur penting yang berkaitan dengan kapabilitas penduduk. Derajat kesehatan pada dasarnya dapat dilihat dari seberapa lama harapan hidup yang mampu dicapai. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai merefleksikan semakin tinggi derajat kesehatannya. Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yaitu mencerminkan “lamanya hidup” sekaligus “hidup sehat” suatu masyarakat. Tren perkembangan Angka Harapan Hidup di Kota Bandung selama kurun waktu tahun 2011 hingga 2017 dapat dilihat pada gambar berikut. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 44 Gambar 2.17 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Bandung Tahun 20112017 (dalam tahun) Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018 (diolah) Pada gambar tersebut terlihat bahwa selama periode 20112017, Angka Harapan Hidup di Kota Bandung selalu meningkat. Pada tahun 2017, Angka Harapan Hidup penduduk Kota Bandung adalah sebesar 73,86. Jika dibandingkan dengan tahun 20112017, angka tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal tersebut berarti bahwa dari tahun 2011 sampai tahun 2017, ratarata penduduk Kota Bandung dapat bertahan hidup, yaitu sampai usia 7374 tahun.
a.Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Ibu adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebabsebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Perkembangan AKI di Kota Bandung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada gambar berikut ini. Gambar 2.18 Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kota Bandung Tahun 20132017 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 45 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, diolah Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa AKI di Kota Bandung selama rentang tahun 20132017 berfluktuasi, dengan AKI tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 71,12 dan yang terendah pada tahun 2017 sebesar 52,57. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan angka kematian ibu di Kota Bandung mengalami perbaikan dengan kecenderungan menurunnya AKI seperti pada tahun 2017 yang telah mencapai 52,57 yang berarti bahwa terdapat terdapat 53 kematian ibu di Kota Bandung yang disebabkan karena kehamilan, persalinan sampai 42 hari setelah melahirkan pada periode tersebut per 100.000 kelahiran hidup.
b.Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Bayi adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 46 ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Bandung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada gambar berikut ini. Gambar 2.19 Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Bandung Tahun 20132017 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, diolah Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa AKB di Kota Bandung selama rentang tahun 20132017 berfluktuasi, dengan AKB terendah pada tahun 2014 sebesar 2,68 dan tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 5,10. Setelah mengalami peningkatan di tahun 2016, AKB Kota Bandung menunjukkan perkembangan positif dengan menurunnya AKB sebesar 1,66 poin menjadi 3,44 pada tahun 2017 yang berarti bahwa di Kota Bandung pada tahun 2017, diantara 1.000 kelahiran hidup ada 3 bayi yang meninggal sebelum usia tepat 1 tahun. 2.3. Pendidikan Indikator pendidikan yang merepresentasikan dimensi pengetahuan dalam IPM adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) dan RataRata Lama Sekolah (RLS). HLS Kota Bandung pada tahun 2017 sebesar 13,90 tahun. Artinya, secara ratarata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2017 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,90 tahun atau setara dengan Diploma III. Adapun RLS adalah ratarata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 47 pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar UNDP adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. RLS Kota Bandung pada tahun 2017 sebesar 10,59, ini artinya ratarata lama sekolah setara dengan SMA Kelas 2 atau kelas XI. Hal ini karena pengaruh pola pikir masyarakat kota yang relatif sadar akan pentingnya pendidikan dan iklim di Kota Bandung yang relatif kondusif dengan banyaknya lembaga pendidikan. Analisis kinerja atas aspek pendidikan dilakukan terhadap indikator harapan lama sekolah, ratarata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, dan angka partisipasi murni. HLS merupakan indikator baru pengganti Angka Melek Huruf (AMH). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Gambar 2.20 Harapan Lama Sekolah Kota Bandung Tahun 20102017 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 48 Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2017 HLS Kota Bandung terus mengalami tren kenaikan dari tahun ke tahun, mulai dari 13,13 tahun pada tahun 2013, menjadi 13,90 tahun pada tahun 2017. Adapun RLS Kota Bandung terus mengalami tren kenaikan dari tahun ke tahun, mulai dari 10,37 tahun pada tahun 2013, menjadi 10,59 tahun pada tahun 2017. Gambar 2.21 Rata rata Lama Sekolah Kota Bandung Tahun 20132017 Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2017
1. 3.Aspek Pelayanan Umum 3.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Fokus layanan urusan wajib dilakukan melalui analisis kinerja atas indikatorindikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah yang menjadi pelayanan dasar masyarakat, yaitu bidang urusan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 49 pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial.
a.Pendidikan Urusan pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan, karena melalui sektor pendidikan inilah modal sumber daya manusia berkualitas yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pendidikan salah satunya dapat dilihat dari indikator berikut: 1) Rasio Ketersediaan Sekolah Tabel. 2.15 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah pada Jenjang Dikdas dan Dikmen No Jenjang Pendidikan Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 1 SD/MI Jumlah SD/MI N/A N/A N/A 889 823 Jumlah Penduduk Usia 712 N/A N/A N/A 231.174 229.718 Rasio Ideal N/A N/A N/A 52 52 Rasio Ketersediaan Sekolah N/A N/A N/A 38,46 35,83 2 SMP/MTs Jumlah SMP/MTs N/A N/A N/A 234 236 Jumlah Penduduk Usia 13 15 N/A N/A N/A 110.218 107.890 Rasio Ideal N/A N/A N/A 52 52 Rasio Ketersediaan Sekolah N/A N/A N/A 21,23 21,87 3 SMA/SMK Jumlah SMP/MTs N/A N/A N/A 274 262 Jumlah Penduduk Usia13 15 N/A N/A N/A 119.264 124.642 Rasio Ideal N/A N/A N/A 52 52 Rasio Ketersediaan Sekolah N/A N/A N/A 22,97 21,02 Sumber: Pusdalisbang Prov. Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Kota Bandung (Diolah) Mengacu kepada tabel tersebut bahwa secara umum rasio ketersediaan sekolah pada semua tingkatan menunjukkan masih jauh dari rasio ideal atau kurang memadai, artinya jumlah siswa di semua level sekolah dan rasio jumlah siswa dengan ruang kelas berlebihan. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 50 2) Angka Putus Sekolah Salah satu indikator yang digunakan dalam menilai berhasil/tidaknya pembangunan di bidang pendidikan adalah angka putus sekolah, yaitu indikator yang mencerminkan anakanak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Data yang tersedia menunjukkan bahwa angka putus sekolah di Kota Bandung pada periode 2013 sampai dengan 2017 cukup rendah (< 1 %). Misalnya pada tahun 2017, angka putus sekolah untuk masing masing jenjang pendidikan diperoleh persentase sebagai berikut, SD/MI sebesar 0,01% dan SMP/MTs sebesar 0,02%. Kecilnya angka putus sekolah tersebut diantaranya disebabkan oleh adanya program sekolah gratis, meningkatnya fasilitas pendidikan, kemampuan pendidik, serta peningkatan anggaran pendidikan yang berasal dari daerah maupun pusat. Berikut adalah gambaran lengkap mengenai angka putus sekolah berdasarkan jenjang pendidikan selama kurun waktu 2013 – 2017. Tabel 2.16 Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Bandung Tahun 2013-2017 No Jenjang Pendidikan 2013 2014 2015 2016 2017 1 SD/MI: 0,001% 0,001% 0,01% 0,01% 0,01% 2 SMP/MTs: 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 3 SMA/MA/SMK: 0,05% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD 3) Persentase Guru Berpendidikan > S1 Tenaga pendidik/guru mulai jenjang pendidikan PAUD sampai SMA/MA/SMK sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 Ayat 16 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, harus mempunyai kualifikasi pendidikan minimal Diploma IV atau Sarjana (S1). Tabel 2.17 Persentase Guru Berpendidikan > S1 di Kota Bandung Tahun 2013-2017 No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 51 1 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV 90% 93% 95% 96% 98% Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD 4) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka partisipasi kasar adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Capaian tingkat APK Kota Bandung pada tahun 2017 untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs melampaui 100%, yaitu 106,19% untuk APK SD/MI dan 104,80% untuk APK SMP/MTs serta 109,66% untuk SMA/SMK/MA. Hal ini didukung oleh adanya penguatan penyelenggaraan program sekolah gratis melalui pendanaan BOS APBN, BOS Provinsi, dan BOS Kota. Tabel 2.18 Angka Partisipasi Kasar Kota Bandung Tahun 2013201 7 No Angka Partisipasi Kasar (APK) Satuan 2013 2014 2015 2016 2017 1 SD/MI % 131,05 109,13 102,01 110,13 106,19 2 SMP/MTs % 116,16 108,19 103,19 104,17 104,80 3 SMA/SMK/MA (khusus Kota Bandung) % 98,96 99,31 104,25 102,81 109,66 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018 5) Angka Partisipasi Murni (APM) Angka partisipasi murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Capaian APM Kota Bandung pada tahun 2017 secara umum untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/Mts mencapai 100%. Hanya saja, untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK masih di bawah 100% yaitu sebesar 95,71%, sehingga perlunya dukungan program tersebut. Tabel 2.19 Angka Partisipasi Murni Kota Bandung Tahun 2013-2017 No Jenjang Pendidikan 2013 2014 2015 2016 2017 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 52 1 SD/MI/Paket A 100% 100% 100% 100% 100% 2 SMP/MTs/Paket B 100% 100% 100% 100% 100% 3 SMA/SMK/MA/Paket C 90,59% 94,04% 94,86% 95,69% 95,71% Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD 6) Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) Angka pendidikan yang ditamatkan (APT) adalah rasio jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendidikan tertentu terhadap total jumlah penduduk. Nilai angka tamat berkisar antara 0100. Semakin tinggi ijazah yang dimiliki oleh sebagian besar penduduk mencerminkan semakin tinggi taraf intelektualitas masyarakat di wilayah tersebut. Di Kota Bandung pada tahun 2017, angka tamat SD sebesar 20,66%, angka tamat SMP sebesar 21,56%, angka tamat SMA sebesar 35,59%, dan angka tamat PT sebesar 14,88%, artinya sebagian besar penduduk di Kota Bandung telah menamatkan jenjang pendidikan SMA. Tabel 2.20 Capaian Kinerja Aspek Pendidikan Kota Bandung Tahun 2013201 7 No APT 2013 2014 2015 2016 2017 1 SD / MI / Sederajat 21,2% 20,91% 22,37% 25,12% 20,66% 2 SLTP / MTs / Sederajat 18,3% 20,2% 17,69% 14,51% 21,56% 3 SMU / MA / Sederajat 35,3% 32,9% 34,96% 32,09% 35,59% 4 Perguruan Tinggi 13,5% 15,77% 16,56% 12,14% 14,88% Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD Situasi dan kondisi pendidikan di Kota Bandung, ditentukan oleh penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Pada sekolahsekolah negeri, kondisi saat ini diantaranya karena masih adanya: (1) ketimpangan sebaran sekolah; (2) perbedaan kualitas yang menimbulkan munculnya sekolah favorit; (3) tingkat kompetensi guru;

(4)kemampuan manajerial sekolah; serta (5) kurangnya link & match. Selain itu persoalan pendidikan inklusif bagi yang berkebutuhan khusus relatif masih belum dapat dipenuhi. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 53
1. b.Kesehatan Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai UUD 1945 dan UndangUndang Nomor 3 6 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bahkan untuk mendapatkan penghidupan yang layak di bidang kesehatan, amandemen kedua UUD 1945, Pasal 34 ayat (3) menetapkan: ”Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak”. Di era otonomi daerah amanat amandemen dimaksud, mempunyai makna penting bagi tanggung jawab pemerintah daerah untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang layak, tanpa ada diskriminasi sosial, budaya, ekonomi, dan politik. 1) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar dengan fokus pada ibu dan anak yang meliputi: peningkatan status kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak, secara pengalaman empirik di beberapa tempat dapat dilakukan pada tingkatan posyandu. Pembentukan posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai. Berikut adalah gambaran lengkap mengenai ketersediaan posyandu selama kurun waktu 20132017. Tabel 2.21 Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita di Kota Bandung Tahun 2013-2017 N o Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 1 Jumlah Posyandu 1.959 1.967 1.973 1.978 1.978 2 Rasio Posyandu per Satuan Balita 0,91 0,88 0,92 0,92 0,98 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 54 2) Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk Puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Secara lengkap mengenai rasio puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk di Kota Bandung selama kurun waktu 20132017 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.22 Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk di Kota Bandung Tahun 2013201 7 No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 1 Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk 0,88 0,85 0,88 0,88 0,90 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD Tabel tersebut menggambarkan rasio Puskesmas per 30.000 penduduk di Kota Bandung pada tahun 20132017. Rasio puskesmas terhadap 30.000 penduduk menurun pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, hal ini disebabkan laju pertambahan jumlah puskesmas lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan jumlah penduduk. Dan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 rasio puskesmas mengalami peningkatan. Akan tetapi peningkatan jumlah puskesmas tidak secara langsung menggambarkan pemenuhan pelayanan kesehatan, ada banyak faktor dan indikator yang bisa menunjukan tinggi rendahnya tingkat pemenuhan layanan kesehatan. Situasi dan kondisi kesehatan di Kota Bandung, berkaitan pula dengan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bandung, lembaga masyarakat, termasuk lembaga pelayanan yang dikelolan provinsi dan pemerintah pusat. Pada layanan kesehatan oleh Pemerintah Kota Bandung, beberapa situasi dan kondisinya, diantaranya adalah: (1) sebaran puskesmas yang belum merata; (2) belum semua puskesmas terakreditasi untuk dapat memberikan layanan sesuai standar; (3) masih terbatasnya jumlah tenaga kesehatan dan nonkesehatan ; serta (4) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 55 kondisi fisik alam dan sosial masyarakat yang belum maksimal mendukung derajat kesehatan masyarakat. 3) Ketersediaan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Ketersediaan tenaga kesehatan dan non kesehatan masih terbatas, dimana hal ini dapat terlihat dari sumber daya manusia bidang kesehatan di Kota Bandung sejak tahun 2014 sampai dengan 2016 menunjukkan gambaran seperti pada tabel berikut. Tabel 2.22 Profil Tenaga Kesehatan Tahun 2014 – 2016 Tahun 2014 2015 2016 Dokter Spesialis 1296 0 999 Dokter Umum 564 103 487 Dokter Gigi 115 85 192 Dokter Gigi Spesialis 0 0 42 Bidan 984 344 550 Perawat 4854 217 2941 Perawat Gigi 46 50 118 Tenaga Teknis Kefarmasian 0 35 372 Apoteker 0 5 121 Kesmas 93 7 43 Kesling 36 51 83 Nutrisionis 82 68 117 Dietisien 0 0 30 Fisioterapis 4 0 64 Okupasi Terapis 0 0 15 Terapis Wicara 0 0 16 Akupuntur 0 0 1 Radiographer 0 0 77 Radioterapis 0 0 0 Teknisi Elektromedis 7 0 17 Teknisi Gigi 0 0 0 Analisis Kesehatan 12 30 195 Refraksionis Optisien 0 0 19 Ortetik Prostetik 0 0 0 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 0 2 249 Teknisi Transfusi Darah 0 0 5 Teknisi Kardiovaskuler 0 0 11 Sumber: Dinas Kesehatan yang dikelola dalam SIPD RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 56 Pada data tersebut, terlihat pada tahun 2015 ada penurunan jumlah yang signifikan dibanding tahun sebelum dan sesudahnya, hal ini terjadi karena hanya didapatkan data jumlah tenaga kesehatan yang ada di puskesmas saja. Apabila dilihat tren tahun 2014 dan 2016 saja, secara umum didapatkan bahwa jumlah dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat mengalami penurunan jumlah. Tenaga dokter spesialis, dokter dan dokter gigi lebih banyak memberikan pelayanan pada upaya kesehatan perorangan. Pada upaya kesehatan masyarakat, peran tenaga kesehatan masyarakat, ahli gizi, bidan, perawat dan sanitarian sangatlah besar. Pada era Jaminan Kesehatan Nasional, sistem rujukan harus diberlakukan secara terstruktur dan berjenjang mulai dari tingkat primer, sekunder, dan tersier. Pada pelayanan primer, upaya kesehatan yang utama adalah upaya promotif dan preventif tanpa meninggalkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Upaya promotif dan preventif merupakan bagian dari upaya kesehatan masyarakat dengan tenaga utamanya adalah ahli kesehatan masyarakat, ahli gizi, sanitarian, bidan, dan perawat. Pada tabel tersebut dapat dilihat jumlah tenaga tersebut sangatlah minimal. Untuk itu perlu upayaupaya khusus dari Pemerintah Kota Bandung agar kebutuhan tenaga tersebut dapat terpenuhi. Ditinjau dari sudut pembiayaan kesehatan, upaya kesehatan perorangan akan memberikan dampak pembiayaan kesehatan yang jauh lebih besar daripada upaya kesehatan masyarakat. Dengan pembiayaan yang terbatas, seharusnya upaya kesehatan masyarakat harus lebih menjadi prioritas.
2. c.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat sangat berkaitan dengan jaringan jalan yang baik. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, maka semakin baik kondisi RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 57 infrastruktur jalan, maka semakin baik pula roda perekonomiannya. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi didasarkan pada besarnya persentase tingkat kerusakan, terbagi ke dalam beberapa tingkatan, yaitu: baik, sedang, rusak sedang, rusak dan rusak berat. Berikut gambaran Rasio Ruas Jalan di Kota Bandung dalam kondisi baik selama kurun waktu 20132017. Tabel 2.23 Persentase Minimal Ruas Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Bandung Tahun 2013-2017 No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 1 Persentase Minimal Ruas Jalan dalam Kondisi Baik (%) 68,96% 80% 91,22% 100% 100% Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD Dalam hal penataan ruang, indikator penilaian difokuskan pada persentase penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dan tertib pemanfaatan ruang. Tertanganinya jumlah pengaduan, permasalahan, dan pelanggaran yang ditertibkan dan diselesaikan serta pelaksanaan penyegelan bangunan yang melanggar pemanfaatan ruang. Permasalahan dalam pengendalian pemanfaatan ruang terutama berkaitan dengan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan dan ketaatan untuk memiliki IMB, sehingga masih banyak ditemukan pelanggaran tata ruang dan bangunan. Adapun dalam hal tertib pemanfaatan ruang, terealisasi 100%. Penyiapan perangkat untuk perwujudan tertib pemanfaatan ruang telah terlaksana pada tahun 2015 dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ) Kota Bandung, sebagai acuan dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang terutama sebagai acuan dalam perizinan. Faktor pendorong pencapaian target adalah komitmen bersama untuk mewujudkan tertib pemanfaatan ruang, melalui penyusunan dan penetapan Perda RDTR dan PZ, serta kegiatan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 58 sosialisasi RDTR dan PZ yang telah dilaksanakan pula pada tahun 2015 untuk meningkatkan pemahaman aparat Pemerintah Kota Bandung. Terkait penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 mencapai target karena pada tahun 2014 target 60% dan realisasi sampai dengan tahun 2017 adalah 67% artinya persentase penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melebihi target. Tabel 2.24 Capaian Kinerja Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Tahun 2013-2017 No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 1 Persentase Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (%) N/A 60,34% 65,00% 67,00% Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD
3. d.Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Identifikasi kawasan permukiman kumuh mempertimbangkan berbagai aspek atau dimensi seperti kesesuaian peruntukan lokasi dengan rencana tata ruang, status (kepemilikan) tanah, letak/kedudukan lokasi, tingkat kepadatan penduduk, tingkat kepadatan bangunan, kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal. Selain itu perlu juga adanya pertimbangan lain untuk menentukan kawasan sebagai kawasan penyangga kota metropolitan, seperti kawasan permukiman kumuh teridentifikasi yang berdekatan atau berbatasan langsung dengan kawasan yang menjadi bagian dari kota metropolitan. Wilayah kumuh di Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Bandung No. 648/KEP.286 DISTARCIP/2015 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh di Kota Bandung menyebutkan bahwa terdapat sebaran kawasan permukiman kumuh di 454 kawasan pada 121 kelurahan dengan total luas 1.457,45 ha. Ada tiga kategori permukiman yang bisa disebut kumuh, yaitu kumuh berat, kumuh ringan, dan kumuh sedang. Di Kota Bandung sudah tidak terdapat wilayah yang dikategorikan sebagai kategori kumuh berat, yang ada hanya kumuh sedang dan kumuh ringan. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 59 Berdasarkan uraian tersebut maka untuk menilai suatu kawasan termasuk kumuh atau tidak adalah dengan memakai kriteria kawasan kumuh adalah sebagai berikut: a) Tersedianya proteksi kebakaran/bencana, bobot 10%;  Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran  Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran b) Terpenuhinya kuantitas dan kualitas bangunan, bobot 15%;  Ketidakteraturan bangunan  Tingkat kepadatan bangunan  Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat c) Terpenuhinya kualitas jalan lingkungan, bobot 10%;  Cakupan pelayanan jalan lingkungan  Kualitas permukaan jalan lingkungan d) Terpenuhinya kualitas drainase lingkungan, bobot 25%;  Ketidakmampuan drainase mengalirkan limpasan air  Ketidaktersediaan drainase  Ketidakterhubungan dengan sistem drainase perkotaan  Tidak terpeliharanya drainase  Kualitas konstruksi drainase e) Tersedianya pengolahan air limbah rumah tangga, bobot 10%;  Sistem pengelolaan air limbah tidak Sesuai standar teknis  Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis f) Tersedianya cakupan layanan air minum, bobot 10%;  Ketidaktersediaan akses aman air minum  Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum g) Terlaksananya pengelolaan sampah, bobot 15%;  Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis  Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis  Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Persentase penduduk berakses air minum dapat disusun tabel sebagai berikut. Tabel 2.25 Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kota Bandung Tahun 2013201 7 N o Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 1 Persentase Penduduk berakses 70% 70% 70,65% 72,15% 75,75% RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 60 air minum Sumber: PDAM Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD Cakupan pelayanan air minum menjadi kewenangan PDAM dan DPKP3. DPKP3 bertanggungjawab dengan pengelolaan non perpipaan yang mencapai 1,52%, sedangkan untuk layanan perpipaan PDAM capaian kinerja sebesar 75,75% sehingga total menjadi 77,27%. Saat ini produksi air baku yang sudah ada sebanyak 2.800 liter/detik di 7 lokasi, yaitu:
  1. 1.Instalasi Pengolahan Air (IPA) Badak Singa, kapasitas 1.800 l/detik;
  2. 2.Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pakar, 600 l/detik;
  3. 3.Mata Air Pakar, 60 l/detik;
  4. 4.Sumur Bor tersebar, 100 l/detik;
  5. 5.Mata Air Cibeureum, 100 l/detik;
  6. 6.Mata Air tersebar, 120 l/detik;
  7. 7.Mata Air Cipanjalu, 20 l/detik. Tingkat kehilangan air eksisting tahun 2018 adalah sebesar 42%, diharapkan ada penurunan sebesar 12% selama 5 tahun sehingga target tahun 2023 menjadi 30% dengan upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:
4. a.Kalibrasi dan/atau penggantian meteran air;
5. b.Rehabilitasi atau penggantian saluran pipa;
6. c.Upaya penegakkan hukum terhadap pelanggar penggunaan air terutama untuk pengguna kelompok niaga dan kelompok industri. Persentase cakupan pelayanan air limbah dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.26 Persentase Cakupan Pelayanan Air Limbah di Kota Bandung Tahun 2013201 7 No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 1 Persentase Cakupan Pelayanan Air Limbah 61,90% 66.60% 70,77% 72,07% 79,09% Sumber: PDAM Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD Adapun perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Bandung berdasarkan kondisi selama kurun waktu 20132017 dapat dilihat pada tabel berikut. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 61 Tabel 2.27 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Bandung Tahun 2013-2017 No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Na 85 1614 2993 4978 Sumber: DPKP3 Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD Penanganan perbaikan rumah tidak layak huni sampai dengan tahun 2017 sebanyak 4.978 unit. Beberapa permasalahan yang terjadi karena ada rutilahu yang sudah di perbaiki secara swadaya maupun sudah berpindah tangan. sehingga tidak bisa memenuhi kelengkapan administrasi kepemilikan dan mengundurkan diri.
7. e.Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 1) Penegakan Perda Pembangunan kawasan perkotaan tak terlepas dari K3 (ketertiban, kebersihan, dan keindahan). Ketertiban berhubungan erat dengan penataan ruang publik, privat, dan lainnya. Tingkat urbanisasi dan pertumbuhan kawasan perkotaan yang tinggi menjadi suatu kondisi potensial terhadap ketertiban. Penyalahgunaan ruang publik seperti jalan, trotoar, daerah hijau, daerah resapan, dan lainlain . Pertumbuhan penduduk, tingkat konsumsi, industrialisasi dan keterbatasan ruang menjadi konsekuensi logis dari perkembangan kota. Di sisi lain hal ini akan berdampak negatif bila kebersihan lingkungan tidak dikelola secara baik. Tingginya produksi sampah di kawasan perkotaan menjadi ancaman serius terhadap kebersihan kawasan perkotaan. Keindahan adalah hasil dari sinergi antara ketertiban dan kebersihan dimana kawasan perkotaan bisa menjadi tempat yang tertata dan terkelola secara baik. Setiap pelanggaran ketertiban, ketenteraman, dan keindahan di kabupaten/kota harus ditindak sesuai dengan peraturan daerah yang ada. Hal ini bertujuan untuk memelihara ketertiban, ketenteraman, dan keindahan di kabupaten/kota. Capaian kinerja indikator ketertiban umum di Kota Bandung Tahun 2013 – 2017 dapat dilihat pada tabel berikut. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 62 Tabel 2.28 Indikator Ketertiban Umum Tahun 201320 17 No Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 1 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) (%) 123,9 124 101,5 128,6 119 2 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan) (%) 100 100 82,71 75,53 100 3 Persentase Penyelesaian Penegakan Perda (%) 100 70,30 84,00 90,35 100 Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja yang dikelola dalam SIPD 2) Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran Proteksi terhadap bencana kebakaran, berdasarkan Permen PU RI Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Kebakaran Perkotaan, suatu kota perlu membentuk WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran). Jumlah minimal WMK untuk suatu daerah tergantung luas daerah tersebut, dengan minimal satu WMK. Manajemen penanggulangan kebakaran adalah upaya proteksi kebakaran suatu daerah yang akan dipenuhi dengan adanya instansi kebakaran sebagai suatu public service dalam suatu WMK. Respon time (waktu tanggap) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di WMK. Pada tahun 2015 dari target <18 menit dapat terealisasi 14,20 menit. Kesadaran masyarakat/khususnya pengguna jalan meningkat dalam memberikan akses yang seluasluasnya di ruas jalan tertentu ketika terjadi TK 65 (kejadian kebakaran) maupun ketika tiba di lokasi kebakaran. Untuk mencapai SRT < 15 menit, perlu didukung oleh penyediaan SDM, sarana prasarana (mobil pemadam kebakaran dan motor unit reaksi cepat), pos kewilayahan, hydran, dan peran serta masyarakat/satwankar. Tabel 2.29 Indikator Perlindungan Masyarakat Tahun 201320 17 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 63 No Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 1 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota (%) 64,27% 64,27% 71,27% 75,15% 78,50% 2 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%) 61,15% 66,29% 68,18% 70,73% 73,73% 3 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%) n/a n/a n/a n/a 100% Sumber: DKPB Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Bandung dari tahun 20132017 selalu ada peningkatan. Pada tahun 2017 mencapai 78,50% dan sampai bulan September 2018 sudah mencapai 100%. Respon time (waktu tanggap) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sampai tahun 2017 sudah mencapai 73,73%. Kesadaran masyarakat/khususnya pengguna jalan meningkat dalam memberikan akses yang seluasluasnya di ruas jalan tertentu ketika terjadi TK 65 (kejadian kebakaran) maupun ketika tiba di lokasi kebakaran. Untuk mencapai SRT<15 menit, perlu didukung oleh penyediaan SDM, sarana prasarana (mobil pemadam kebakaran dan motor unit reaksi cepat), pos kewilayahan, hydrant, dan peran serta masyarakat/satwankar. Persentase Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat pada tahun 2017 sudah mencapai 100% dari 210 KK yang tertipa bencana semuanya mendapat bantuan.
8. f.Sosial Sarana sosial meliputi panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah, dan lain sebagainya yang terdapat di suatu daerah. Adapun jumlah sarana sosial di Kota Bandung dalam kurun waktu 20112016 dapat dilihat pada tabel berikut. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 64 Tabel 2.30 Sarana Sosial di Kota Bandung Tahun 2011-2016 No Indikator 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 Jumlah Sarana Sosial 60 buah 60 buah 60 buah 60 buah 60 buah 60 buah Sumber: Dinas Sosial Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD 3.2. Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Fokus layanan urusan wajib dilakukan melalui analisis kinerja atas indikatorindikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah yang menjadi non pelayanan dasar masyarakat meliputi: tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan.
9. a.Tenaga Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan seharihari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Pada kelompok umur muda (1524 tahun), TPAK cenderung rendah, karena pada usia ini mereka lebih banyak masuk kategori bukan angkatan kerja (sekolah). Begitu juga pada kelompok umur tua (di atas 65 tahun), TPAK rendah dikarenakan mereka masuk pada masa purnabakti (pensiun). Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai TPAK di Kota Bandung selama kurun waktu 20132017. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 65 Tabel 2.31 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Bandung Tahun 2013201 7 No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 63,55% 63,04% 62,52% 62,52% 63,11% Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD Jika TPAK Kota Bandung pada tahun 2017 sebesar 63,11% artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas, sebanyak 63 orang tersedia untuk memproduksi pada periode tertentu. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen, TPT berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan. Gambaran tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandung selama kurun waktu 20132017 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.32 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bandung Tahun 2013201 7 No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 1 Tingkat Pengangguran Terbuka 10,98% 8,05% 9,02% N/A 8,44% Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 66 Data tersebut menunjukkan bahwa TPT Kota Bandung pada rentang tahun 20132017 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 TPT Kota Bandung sebesar 8,44%, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 8 orang merupakan pengangguran.
10. b.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Akses seluasluasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan diperlukan dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan gender. Indikator pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dlihat pada tabel berikut. Tabel 2.33 Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung Tahun 2013201 7 No Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 1 Proporsi kursi yang diduduki Perempuan di DPR 6% 6% 6% 6% 6% Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan 3 3 3 3 3 Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD 50 50 50 50 50 2 Rasio KDRT (%) 0,016% 0,019% 0,009% 0,010% 0,006% Jumlah KDRT 104 122 45 53 33 Jumlah Rumah Tangga 661.194 657.769 521.765 531.111 532.433 3 Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 6.341 6.361 372.671 442.803 504.779 4 Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganaan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu 97,7% 100% 92,9% 97,2% 97,4% Jumlah laporan ditindaklanjuti 130 190 78 105 147 Jumlah laporan yang masuk ke unit pelayan terpadu 133 190 84 108 151 5 Cakupan perempuan dan anak korban yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga terlatih di puskesmas mampu tata laksana KTP/A dan PPT/ PKT di rumah sakit 12,8% 16,8% 19,1% 25% 23,2% Jumlah korban KTPA yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas 17 32 16 27 35 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 67 No Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 Jumlah seluruh korban KTPA yang terdata datang ke psukesmas maupun tatalaksana kasus KTPA dan RS di suatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu 133 190 84 108 151 Sumber: DP3APM dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD Tabel 2.34 Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Bandung Tahun 20132017 Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 38,00% 47.97% 46,73% N/A N/A Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD Hal yang menarik adalah pada perbedaan persentase yang cukup besar, dimana persentase perempuan yang bekerja hanya sebesar 46,73 persen sedangkan lakilaki sebesar 63,11 persen. Hal ini menunjukkan bahwa lakilaki yang bekerja lebih dominan dibanding perempuan, penduduk lakilaki umumnya merupakan tulang punggung keluarga sehingga mereka yang seharusnya bekerja, sedangkan kaum perempuan lebih dominan bekerja mengurus rumah tangga.
11. c.Pangan Ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi. Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial politik. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan, khususnya di Kota Bandung. Ketersediaan pangan utama Kota Bandung selama kurun waktu 20132017 mengalami fluktuasi, hal ini disebabkan salah satunya oleh peningkatan jumlah penduduk. Secara lebih lengkap mengenai indikator pangan Kota Bandung selama kurun waktu 20132017 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.35 Indikator Pangan di Kota Bandung Tahun 2013-2017 No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 1 Ketersediaan pangan utama 144,35 kg/kapita 149,4 kg/kapita/ 197,17 kg/kapita 197,42 kg/kapi 197,05 kg/kapit RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 68 No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 /thn thn /thn ta/thn a/thn 2 Ketersediaan pangan/kapita/hari X kandungan kalori NA 1990 2733,59 2312,19 2048,23 3 Ketersediaan pangan/kapita/hari X kandungan protein NA 60,6 119,39 88,02 83,67 4 Jumlah maksimum pangan segar yang tercemar NA 0 20 13 0 5 Jumlah target kasus pangan segar yang tercemar NA 50 50 45 40 Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018
12. d.Pertanahan Dalam hal pertanahan, indikator difokuskan pada persentase luas lahan bersertifikat dan penyelesaian kasus tanah negara yang dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.36 Indikator Pertanahan Kota Bandung Tahun 2013-2017 No Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 1 Persentase luas lahan bersertifikat 12,17% 12,78% 15,45 % 10,81% 14,75% Luas lahan bersertifikat 1.355.927 1.442.912 1.750.587 2.046.278 2.797.263 Jumlah luas wilayah 11.144.426 11.290.392 11.331.319 18.937.462 18.961.096 2 Penyelesaian kasus tanah negara 100% 100% 100% 100% NA Jumlah kasus yang terfasilitasi 7 Kasus terfasilitasi 10 Kasus terfasilitasi 12 Kasus terfasilitasi 10 Kasus terfasilitasi NA Jumlah kasus yang terdaftar 7 Kasus terdaftar 10 Kasus terdaftar 12 Kasus terdaftar 10 Kasus terdaftar Sumber: BPKA Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 69
13. e.Lingkungan Hidup 1) Kondisi Daya Dukung Ketersediaan Air Air adalah kebutuhan vital bagi masyarakat. Keadaan hidrologi di Wilayah Kota Bandung meliputi sistem air tanah dan air permukaan. Secara umum baik air tanah maupun air permukaan di Kota Bandung tersedia cukup memadai. Hal ini disebabkan sebagian besar wilayah Kota Bandung berada di dataran rendah yang dilewati oleh 15 sungai sepanjang 265,05 km, dimana sungai utamanya yaitu Sungai Cikapundung beserta anakanak sungainya pada umumnya mengalir ke arah selatan dan bermuara ke Sungai Citarum. Indikator sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV golongan B (dari tercemar berat menjadi tercemar ringan) setiap tahun realisasinya tidak sesuai target kecuali pada tahun 2016, yaitu sebesar 17,00%. Pada tahun 2014 tidak terealisasi dari target 12,50%, sedangkan realisasi pada tahun 2015 adalah sebesar 12,50% dari target sebesar 17,00%. Indikator sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV golongan B menunjukkan kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu air kelas IV pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 dan dalam penentuan status mutu air dengan metode STORET memiliki skor yang berada pada rentang nilai kelas B, yaitu 1 sampai dengan 10 dan dikategorikan sebagai cemar ringan. Dengan kondisi air sungai yang masih terkontaminasi oleh limbah domestik, maka status cemar ringan ini akan sulit dijangkau. Tabel 2.37 Perkembangan Baku Mutu Sungai No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 1 Sungai yang memenuhi baku mutu Kelas IV Gol. B (dari tercemar berat menjadi tercemar ringan) N/A 12,00% 17,00% Sumber: DLHK Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018 Kebutuhan air terbanyak di Kota Bandung adalah untuk rumah tangga. Diasumsikan kebutuhan air di Kota Bandung terdiri atas air bersih untuk domestik (rumah tangga), non domestik (industri, perkantoran, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 70 fasilitas umum dan lainlain) serta untuk pertanian (pertanian, peternakan). Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dalam melangsungkan kegiatannya seharihari, sehingga pemenuhan kebutuhan terhadap air bersih tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Ketersediaan air bersih sangat tergantung kepada sumber air bersih yang dapat diolah dan dimanfaatkan, dimana dalam penyediaannya air bersih dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan kegiatannya serta sumber air yang ada. Perhitungan kebutuhan air bersih berdasarkan pada kriteria sebagai berikut: a) Kebutuhan air bersih per orang adalah 150 liter/hari. b) Kebutuhan non domestik adalah 20% dari total kebutuhan domestik. c) Asumsi kebocoran 15% dari total kebutuhan air bersih. d) Kebutuhan non domestik: 20% kebutuhan domestik. e) Kebutuhan air pertanian sawah: 1 liter/detik/ha. Berdasarkan kriteria tersebut, maka dengan jumlah penduduk Kota Bandung tahun 2016 sebanyak 2.490.622 jiwa, maka kebutuhan air bersih pada tahun 2016 adalah 5,92 m 3 /detik, sebagaimana pada tabel dan gambar berikut. Tabel 2.38 Kebutuhan Air Bersih Domestik dan Non Domestik Tiap Kecamatan (m3/detik) Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa) Luas Sawah Ha Kebutuhan Air m3/detik Jumlah (m3/deti k)Domestik Non Domestik Sawah 2015 2.481.469 736 4,31 0,86 0,736 5,91 2016 2.490.622 736 4,32 0,86 0,736 5,92 2017 2.503.822 736 4,35 0,87 0,736 5,95 2018 2.517.093 736 4,37 0,87 0,736 5,98 2019 2.530.433 736 4,39 0,88 0,736 6,01 2020 2.543.844 736 4,42 0,88 0,736 6,04 2021 2.557.327 736 4,44 0,89 0,736 6,06 2022 2.570.881 736 4,46 0,89 0,736 6,09 2023 2.584.506 736 4,49 0,90 0,736 6,12 Sumber: KLHS RPJMD Kota Bandung Tahun 20182023 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 71 2) Daya Dukung Air Kota Bandung Berdasarkan pembahasan sebelumnya, apabila diasumsikan seluruh air hujan yang jatuh di Kota Bandung tertampung dalam sebuah danau yang besar, maka kapasitasnya masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan air bersih Kota Bandung bahkan hingga tahun 2023. Kebutuhan air total di Kota Bandung tahun 2016 adalah 5,92 m 3 /det baik untuk kebutuhan domestik, non domestik maupun irigasi sawah, dan kapasitas air hujan yang jatuh sebesar 12,94 m 3 /det, lebih dari dua kali kebutuhan Kota Bandung. Sehingga secara teori seharusnya dapat dipenuhi. Namun pada kenyataannya terdapat kejadiankejadian kekurangan air di Kota Bandung. Bila kita bahas lebih detil lagi, perbandingan antara potensi sumber air hujan yang turun dengan kebutuhan air di Kota Bandung, akan terlihat sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.39 Perbandingan Sumber Air Hujan dengan Kebutuhan Air Kota Bln CH (mm) Potensi Air Hujan (m3/det) Kebutuhan Domestik 2016 Kebutuhan Non Domestik (m3/det) Kebutuhan Irigasi (m3/det) Jumlah Kebutuhan Kota m3/det Selisih m3/detik Jan 208,51 13,02 4,324 0,865 0,074 5,262 7,76 Feb 227,14 15,17 4,324 0,865 0,074 5,262 9,90 Mar 328,36 20,51 4,324 0,865 0,074 5,262 15,25 Apr 297,76 19,22 4,324 0,865 0,074 5,262 13,96 Mei 222,91 13,92 4,324 0,865 0,074 5,262 8,66 Jun 138,90 8,97 4,324 0,865 0,074 5,262 3,70 Jul 99,88 6,24 4,324 0,865 0,074 5,262 0,98 Ags 72,06 4,50 4,324 0,865 0,074 5,262 0,76 Sep 143,60 9,27 4,324 0,865 0,074 5,262 4,01 Okt 201,40 12,58 4,324 0,865 0,074 5,262 7,32 No p 363,03 23,43 4,324 0,865 0,074 5,262 18,17 Des 313,31 19,57 4,324 0,865 0,074 5,262 14,31 Sumber: KLHS RPJMD Kota Bandung Tahun 20182023 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 72 Gambar 2.22 Grafik Potensi Air Hujan dan Kebutuhan Air Kota Bandung Tahun 2016 Sumber: KLHS RPJMD Kota Bandung Tahun 20182023 Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, terlihat bahwa secara teori sepanjang tahun kebutuhan air di Kota Bandung tahun 2016 dapat dipenuhi dengan potensi air hujan yang ada, kecuali pada bulan kering yang terjadi di bulan Agustus, kebutuhan air Kota Bandung tidak bisa dipenuhi dengan potensi curah hujan yang ada pada bulan tersebut. 3) Kondisi Kapasitas Daya Tampung Sampah a) Persentase Penanganan Sampah Salah satu permasalahan perkotaan yang dihadapi saat ini adalah timbunan sampah yang besar. Dengan jumlah penduduk sebesar 2.412.458 jiwa pada tahun 2017 dan timbulan sampah per kapita sebanyak 0,6 kg/orang/hari (Kajian Timbulan Sampah Kota Bandung Tahun 2016, DLHK), maka setiap harinya Kota Bandung menghasilkan sampah sebanyak ±1.499 ton. Dari jumlah timbulan sampah harian tersebut, sampah yang dikirim ke TPA ratarata adalah sebesar 1.101,19 ton/hari atau 97,47%. Tabel 2.39 Persentase Penanganan Sampah di Kota Bandung Tahun 2013-2017 No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 1 Persentase Pananganan Sampah 74% 87,23% 87,41% 90,4% 97,47% RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 73 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD Sampah merupakan persoalan serius yang dihadapi wilayah Bandung Raya, termasuk juga Kota Bandung di dalamnya. Produktivitas sampah di kota metropolitan seperti Bandung yang merupakan ibukota dari Jawa Barat sangat tinggi. Sampah tersebut bersumber dari sampah yang diproduksi perumahan, pasar, kantor daerah komersil, fasilitas publik, dan lain sebagainya. Secara umum, 65% sampah masih didominasi oleh sampah domestik. Dari jumlah itu, baru sekitar 300 ton per hari yang bisa diolah menjadi bahan kerajinan, kompos, bahan bakar gas, dan listrik. b) Cakupan Pelayanan Sampah Luas cakupan pelayanan Kota Bandung kurang lebih 90% dari luas area Kota Bandung dan dibagi ke dalam empat wilayah operasional kerja yaitu operasional wilayah Bandung Barat, Bandung Timur, Bandung Utara, dan Bandung Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.10 Wilayah Operasional Cakupan Pelayanan Sampah Kota Bandung No Operasional Wilayah Lingkup Operasional
  1. 1.Bandung Utara Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cidadap, Kecamatan Coblong, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kecamatan Cibeunying Kaler, dan Kecamatan Bandung Wetan
  2. 2.Bandung Barat Kecamatan Cicendo, Kecamatan Andir, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Babakan Ciparay, dan Kecamatan Astana Anyar.
  3. 3.Bandung Selatan Kecamatan Sumur Bandung, Kecamatan Batununggal, Kecamatan Regol, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Kiara Condong, dan Kecamatan Bandung Kidul
  4. 4.Bandung Timur Kecamatan Antapani, Kecamatan Cicadas, Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Ujung Berung, Kecamatan Cibiru, Kecamatan Rancasari, Kecamatan Cinambo, Kecamatan Gedebage, dan Kecamatan Buah Batu Sumber: DLHK Kota Bandung, 2018 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 74 Berdasarkan tabel tersebut, sarana persampahan di Kota Bandung tersebar di wilayah sebanyak 160 unit TPS, diantaranya 10 lokasi TPS kegiatan 3R dan 1 lokasi pengomposan di eks TPA Jelekong, kontainer ukuran 6 m 3 dan 10 m 3 sebanyak 170 unit, 82 unit tong komposter, 742 tempat sampah terpilah, dan 11 unit mesin pencacah, sedangkan 1 unit TPA berlokasi di Desa Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat. Pemanfaatan TPA Sarimukti hanya bisa dilaksanakan sampai dengan tahun 2023. Setelah itu, sedang direncanakan pemanfaatan TPA Legok Nangka skala regional. Menurut UndangUndang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, paradigma pengelolaan sampah harus diubah dari kumpul angkutbuang menjadi pengurangan di sumber dan daur ulang mela lui prinsip 3R (reduce, reuse, recycle). Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung berupaya melakukan pengurangan sampah di TPS 3R dan Ex TPA. Kegiatan pengurangan sampah dilakukan melalui pengolahan sampah organik yaitu dengan pengomposan dan teknologi biodigester. Kegiatan 3R yang efektif dilaksanakan masih di 4 (empat) TPS dan 1 (satu) eks TPA dari 10 TPS 3R yang ada, yaitu TPS Tegallega, TPS Ciroyom, TPS Indramayu, TPS Gedebage, dan exTPA Jelekong. Upaya tersebut menghasilkan pengurangan sampah pada tahun 2015 adalah sebesar 0,18% dari jumlah sampah total yang masuk ke TPS dengan jumlah pengurangan sampah organik yang dijadikan kompos sebesar 2.905,17 ton/tahun atau sebesar 8 ton per hari, sedangkan dengan upaya biodigester jumlah pengurangan sampah organik sebesar 53.460 ton/hari atau 146,5 ton per hari. 4) Kondisi Kualitas Udara Tingkat kualitas udara perkotaan harus memenuhi baku mutu udara ambien. Indikator tingkat kualitas udara perkotaan memenuhi baku mutu udara ambien setiap tahun terealisasi sesuai target bahkan melebihi target pada tahun 2014 dan 2015. Realisasi pada tahun 2014 adalah sebesar 96,00% dari target sebesar 30,00%, realisasi pada tahun 2015 adalah sebesar 92,60% dari target 35,00% dan realisasi pada tahun 2016 adalah sebesar 60,00% sesuai target yang telah ditetapkan. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 75 Tabel 2.41 Kualitas Udara No Uraian 2013 2014 2015 2016 1 Tingkat kualitas udara perkotaan memenuhi baku mutu udara ambien N/A 96,00% 92,60% 60,00% Sumber: DLHK Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018 Transportasi, industri, rumah tangga, dan pembakaran sampah (TPA) merupakan sumbersumber pencemaran udara kota, dan sektor transportasi merupakan penyebab utama pencemaran udara di berbagai kota termasuk Kota Bandung. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung akan berdampak terhadap penurunan kualitas udara ambien. Indeks Kualitas Udara Kota Bandung tahun 2017 berada pada rentang 40,00 hingga 85,59. Indeks terendah berada di Jalan Elang dan indeks kualitas udara paling tinggi di Pintu Tol Pasteur. Berikut ditampilkan tabel dan gambar hasil perhitungan indeks kualitas udara Kota Bandung tahun 2017. Tabel 2.42 Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Bandung Tahun 2017 No. Lokasi Indeks (Ieu) SO 2 Indeks (Ieu) NO 2 Indeks (Ieu) Rata rata IKU
  5. 1.Terminal Leuwipanjang 0,156 1,379 0,7675 57,46
  6. 2.Terminal Cicaheum 0,31925 1,339 0,82912 5 54,04
  7. 3.Bunderan Cibiru 0,056 0,7335 0,39475 78,17
  8. 4.Jalan Elang 0,33375 1,83 1,08187 5 40,00
  9. 5.Pintu Tol Pasteur 0,219 0,3035 0,26125 85,59
  10. 6.Jl. SoekarnoHatta depan Astra Bizz 0,056 1,8615 0,95875 46,84
  11. 7.Jl. SoekarnoHatta depan Aria Graha 0,056 0,9615 0,50875 71,84
  12. 8.Jl. BKR depan Alifa 0,37225 1,384 0,87812 5 51,32
  13. 9.Terminal Ledeng 0,1975 0,7595 0,4785 73,52
  14. 10.Alunalun Jl. Asia Afrika 0,365 1,481 0,923 48,82
  15. 11.Jl. Ahmad Yani 0,22425 0,875 0,54962 5 69,57
  16. 12.Jl. Tegalega depan Pendopo 0,222 1,2825 0,75225 58,31
  17. 13.Jl. Ir. H. Djuanda (saat tidak CFD) 0,20925 0,6345 0,42187 5 76,66
  18. 14.Jl. Buah batu (saat tidak CFD) 0,2665 1,039 0,65275 63,84
  19. 15.Jl. Merdeka (Balaikota) 0,22625 1,7895 1,00787 5 44,11
  20. 16.Jl. Rumah Sakit 0,196 1,0025 0,59925 66,81 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 76 Sumber: DLHK Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018 Gambar 2.23 Grafik Indeks Kualitas Udara Kota Bandung Tahun 2017 Sumber: DLHK Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018 Dibandingkan tahun 2015, di tahun 2017 memperlihatkan ada kenaikan nilai yang di beberapa lokasi pantau yang menunjukkan perbaikan kondisi kualitas udara terutama SO2 dan NOx. IKU di Terminal Leuwipanjang dan Terminal Cicaheum memperlihatkan kondisi kualitas udara membaik di tahun 2017 karena ada perubahan nilai dari 20,09 dan 32,36 menjadi 57,46 dan 54,04. Beberapa lokasi pantau yang mengalami penurunan indeks kualitas udara di tahun 2017 dibandingkan 2015, antara lain: Jl. Elang, Jl. Sukarno Hatta depan Astra Bizz, dan Alun Alun Jalan Asia Afrika. Gambar 2.24 Grafik Indeks Kualitas Udara Kota Bandung 2015 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 77 Sumber: DLHK Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018 5) Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kondisi RTH Eksisting Dinamika pembangunan yang berlangsung di Kota Bandung menyebabkan tekanan terhadap ‘infrastruktur hijau perkotaan’ yang lazim disebut sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan oleh berkurangnya ruang terbuka hijau privat seperti pekarangan dan tamantaman lingkungan yang terdapat di kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan industri, serta kawasan permukiman. Meskipun peraturan perundangan yang ditujukan untuk mengendalikan konversi ruang terbuka hijau privat telah tersedia, namun dalam kenyataannya konversi RTH untuk berbagai kepentingan pembangunan tidak dapat dihindarkan. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kota Bandung menjadi sebab akibat terjadinya alih fungsi lahan di Kota Bandung, sehingga mengakibatkan kebutuhan RTH di Kota Bandung diganggu oleh adanya konflik kepentingan dalam pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan fungsi lahan tersebut. Berdasarkan data dari DPKP3 Kota Bandung, penambahan luas RTH pada tahun 2017 seluas 48.165 m 2 (4,8 ha) dengan rincian sebagai berikut: - Realisasi Taman RW di 40 lokasi dengan luas 4.507 m 2 ; - Pengadaan lahan untuk RTH dengan luas 6.591 m 2 ; - Serah terima PSU Perumahan Batununggal seluas 37.067 m 2 . Persentase luasan RTH Kota Bandung tahun 2017 sebesar RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 78 2.041,47/16.729 adalah 12,20%. Hal tersebut masih jauh dari target RTH Publik yaitu sebesar 20%, berdasarkan UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur jumlah RTH minimal seluas 30% dari total luas kota. Minimnya RTH di Kota Bandung berdampak besar terhadap lingkungan. Satu di antaranya adalah suhu udara di Kota Bandung yang mulai terasa panas, akan tetapi potensi perluasan RTH di masa yang akan datang sangat memungkinkan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.43 Penambahan Luas Taman/RTH di Kota Bandung Taman Per Kecamatan Luas (M 2 ) Lama Hasil Up dating RTH WILAYAH BOJONEGARA I. Kecamatan Sukasari 44.939 48.506 II. Kecamatan Sukajadi 43.404 57.760 III. Kecamatan Cicendo 42.436 53.416 IV. Kecamatan Andir 44.368 44.818 WILAYAH CIBEUNYING I. Kecamatan Cidadap 10.666 10.666 II. Kecamatan Coblong 246.232 255.670 III. Kecamatan Bandung Wetan 312.742 314.089 IV. Kecamatan Sumur Bandung 62.329 62.329 V. Kecamatan Cibeunying Kidul 8.527 13.517 VI. Kecamatan Cibeunying Kaler 9.654 32.593 WILAYAH TEGALLEGA I. Kecamatan Astana Anyar 8.874 9.394 II. Kecamatan Babakan Ciparay 2.973 3.997 III. Kecamatan Bandung Kulon 300 7.089 IV. Kecamatan Bojongloa Kidul 549 896 V. Kecamatan Bojongloa Kaler 8.848 9.579 WILAYAH KAREES I. Kecamatan Kiaracondong 7.553 8.867 II. Kecamatan Batununggal 28.702 29.174 III. Kecamatan Lengkong 60.127 60.127 IV. Kecamatan Regol 209.375 209.675 WILAYAH UJUNGBERUNG I. Kecamatan Antapani 39.769 712.855 II. Kecamatan Arcamanik 19.177 687.416 III. Kecamatan Mandalajati 85.000 92.603 IV. Kecamatan Ujung Berung 7.067 7.407 V. Kecamatan Panyileukan 22.714 48.452 VI. Kecamatan Cibiru 8.409 8.669 WILAYAH GEDEBAGE RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 79 Taman Per Kecamatan Luas (M 2 ) Lama Hasil Up dating RTH WILAYAH BOJONEGARA I. Kecamatan Buah Batu 27.629 29.914 II. Kecamatan Rancasari 32.450 32.769 III. Kecamatan Bandung Kidul 20.983 25.844 IV. Kecamatan Cinambo 5.745 6.460 IV. Kecamatan Gedebage 1.430 Jumlah 1.402.362 2.199.344 Sumber: KLHS RTRW Kota Bandung Tahun 20112031, 2018 Luas ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bandung setiap tahun semakin berkurang, disebabkan terjadinya perubahan fungsi yang semula berupa lahan RTH menjadi area terbangun untuk berbagai keperluan seperti perumahan, industri, pertokoan, kantor, dan lainlain. Hal tersebut lambat laun dapat menimbulkan berbagai masalah, baik dari segi ekologi, sosial, hingga ekonomi, sekaligus juga menurunkan kualitas ruang kota. Semakin berkurangnya RTH, khususnya taman dapat menimbulkan munculnya kerawanan dan penyakit sosial sifat individualistik dan ketidakpedulian terhadap lingkungan yang sering ditemukan di masyarakat perkotaan. Secara ekologis, terbatasnya RTH juga berpengaruh terhadap peningkatan temperatur udara dan perubahan kualitas mikroklimat, pencemaran udara, terjadinya banjir dan berbagai dampak negatif lingkungan lainnya. Sebagai akibatnya, berbagai penyakit mulai dari infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), penyakit sanitasi kulit, dan penyakit sosial juga dapat timbul pada warga kota. Menurunnya kualitas lingkungan hidup kota dan berkurangnya kualitas hubungan sosial karena minimnya ruang terbuka publik lambat laun juga menurunkan kualitas ruang kota. Hal ini akan berdampak pada penurunan nilai ekonomi ruang kota dan pada akhirnya juga akan berpengaruh pada iklim investasi ekonomi dan kegiatan pembangunan kota di masa depan.
14. f.Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran, dan Akte RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 80 Nikah. Peningkatan/penurunan jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran, dan Akte Nikah menggambarkan tingkat kesadaran masyarakat mengenai identitas diri/administrasi kependudukan. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kepemilikan administrasi kependudukan dengan fokus kepemilikan KTP selama kurun waktu 20132017. Tabel 2.44 Persentase Jumlah Penduduk yang Sudah Terdaftar dalam Catatan Sipil di Kota Bandung Tahun 2013201 7 No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 1 Persentase Penduduk memiliki KTP 95,5% 99,05% 89,05% 95,38% 96,75% Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018
15. g.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PKK Aktif Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah serta pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan, dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Semakin besar ratarata jumlah kelompok binaan PKK, maka dapat menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK, juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui PKK. Adapun perkembangan PKK Kota Bandung dalam kurun waktu 20132017 dapat terlihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.45 PKK Aktif di Kota Bandung Tahun 2013-2017 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 81 No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 1 Persentase PKK Aktif 100% 100% 100% 100% 100% Sumber: DP3APM Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD Posyandu Aktif Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari keluarga berencana dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Tujuan penyelenggaraan posyandu, yaitu:
  1. 1.Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI) hamil, melahirkan, dan nifas.
  2. 2.Membudayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS).
  3. 3.Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
  4. 4.Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga, dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera. Adapun perkembangan Posyandu Kota Bandung dalam kurun waktu 20132017 dapat terlihat pada tabel berikut. Tabel 2.46 Posyandu Aktif di Kota Bandung Tahun 2013-2017 No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 1 Persentase Posyandu Aktif 100% 100% 100% 100% 100% Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD
16. h.Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Cakupan peserta KB aktif adalah perbandingan antara jumlah peserta KB aktif dengan pasangan usia subur. Cakupan peserta KB aktif menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara Pasangan Usia Subur (PUS). Berkaitan dengan hal tersebut, dapat diketahui bahwa rata –rata Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Bandung selama kurun waktu RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 82 20132017 adalah sebesar 70,18%. Selama 5 tahun terakhir, cakupan peserta KB aktif terus mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.47 Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Bandung Tahun 2013-2017 No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 1 Cakupan Peserta KB Aktif 68,10% 68,75% 70,10% 70,60% 73,35% Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD
17. i.Perhubungan Berdasarkan hasil survei preferensi masyarakat, kepemilikan kendaraan bermotor di Kota Bandung dapat diukur menurut kelompok usia, pada gambar berikut menunjukan kepemilikan kendaraan terdapat pada usia 1025 tahun didominasi oleh kendaraan pribadi dengan jenis mobil, dan pada usia 2640 tahun kepemilikan kendaraan pribadi didominasi oleh kendaraan pribadi dengan jenis motor. Ledakan jumlah kendaraan bermotor itu menjadi pemicu berbagai permasalahan trasportasi karena penambahan ruas jalan hanya berkisar 1,29% per tahun tidak sebanding dengan penambahan jumlah kendaraan bermotor yang mencapai 9,34% per tahun (Bandung Urban Mobility Project (BUMP), 2015). Gambar 2.25 Kepemilikan Kendaraan Sumber: Bandung Urban Mobility Project (BUMP) Tahun 2015 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 83 Implikasi yang jelas dari fenomena tersebut adalah peningkatan volume lalu lintas yang signifikan, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari. Dari survei yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung, ada tiga temuan yang terkait dengan kemacetan lalu lintas di Kota Bandung.  Pertama, volume lalu lintas tertinggi ditemukan antara pukul 07.00 09.00 dan 17.00 19.00 WIB.  Kedua, kecepatan ratarata di Bandung sekitar 16 km/jam .  Ketiga, Volume Capacity Ratio (VCR) pada beberapa ruas jalan sudah mendekati atau lebih dari 1. VCR adalah indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi kualitas lalu lintas, di mana VCR <1 berarti bahwa koridor belum mencapai titik jenuh dan VCR ≥ 1 berarti koridor telah melampaui kapasitasnya. Karena nilai VCR di banyak jalan di Bandung sekitar 1, dapat disimpulkan bahwa pengguna transportasi mengalami kemacetan lalu lintas dan hanya bisa mengendarai dengan kecepatan rendah. Dalam situasi ini, isu yang terjadi di Kota Bandung adalah penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat masih sangat dominan, sehingga pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung perlu menyediakan sistem angkutan publik yang aman, nyaman dan terjangkau untuk masyarakat. Yang perlu diperhatikan adalah penyediaan akses bagi pejalan kaki untuk menuju dan dari tempat penyediaan angkutan umum serta keterjangkauan pelayanan angkutan umum yang dapat diakses oleh masyarakat. Jumlah arus penumpang umum (bis/kereta api/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah Kota Bandung selama 1 (satu) tahun, dalam kurun waktu 20132017 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.48 Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kota Bandung Tahun 2011-2017 No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 1 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum 9.186.378 8.195.919 6.956.581 6.496.803 5.419.322 Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 84 Berdasarkan tabel tersebut, jumlah arus penumpang umum yang keluar masuk ke Kota Bandung mengalami penurunan selama kurun waktu 2013 – 2017. Hal ini disebabkan berbagai hal, diantaranya semakin banyak orang menggunakan kendaraan pribadi sebagai sarana transportasinya, penggunaan transportasi online yang tidak bisa diketahui secara pasti jumlah penumpangnya, serta faktor persepsi orang ketika akan menggunakan angkutan umum terkait faktor keamanan dan keselamatan cenderung rendah ketika menggunakan angkutan umum.
18. j.Komunikasi dan Informatika Sarana/prasarana komunikasi dan informatika saat ini telah berkembang dengan pesat dan telah merevolusi cara hidup manusia, baik cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis, dan lain sebagainya. Dengan teknologi komunikasi dan informasi, segala aktivitas manusia dapat dilakukan melalui cara baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu, dan efektif. Selain itu, semua proses pelaksanaaan kegiatan serta konten dapat ditransformasikan dari fisik dan statis menjadi digital, mobile, virtual serta personal, dengan demikian kecepatan kinerja akan meningkat. Teknologi informasi dapat digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Gambaran mengenai urusan komunikasi dan informatika yang tersedia di Kota Bandung selama kurun waktu 2013201 7 dengan indikator cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan dapat terlihat pada tabel berikut. Tabel 2.49 Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2013201 7 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 85 No Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 1 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan 410% 450% 500% Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD
19. k.Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 25/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Revitalisasi Koperasi, koperasi aktif adalah koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturutturut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Tabel 2.50 Persentase Koperasi Aktif dan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Bandung Tahun 2013-2017 N o Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 1 Persentase Koperasi Aktif 81,14% 81,76% 83,50% 84,67% 86,24% 2 Persentase Usaha Mikro dan kecil 94,23% 94,42% 94,65% 94,76% 95,13% Sumber: Dinas Koperasi UMKM dan Perindag Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD Revitalisasi koperasi adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan dalam mengupayakan agar koperasi yang tidak aktif dapat menjadi koperasi aktif dan koperasi aktif menjadi koperasi yang lebih besar. Indikator koperasi aktif pada tahun 2013 sampai tahun 2017 terus meningkat, dengan persentase koperasi aktif pada tahun 2017 mencapai 86,24% dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 2.212 koperasi. Untuk usaha mikro dan kecil pada tahun 2017 mencapai 5.510 usaha dengan persentase usaha mikro dan kecil sebesar 95,13% dimana dari tahun 20132017 selalu terjadi peningkatan. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 86 Persentase Koperasi Aktif Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan, dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan, dan menurunnya jumlah pengangguran. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai koperasi aktif di Kota Bandung selama kurun waktu 20132017. Tabel 2.51 Persentase Koperasi Aktif di Kota Bandung Tahun 2013-2017 No Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 1 Persentase Koperasi Aktif 81,14% 81,76% 83,50% 84,67% 86,24% 2 Jumlah Anggota NA 552.064 553.326 553.593 553.593 Sumber: Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Binaan Berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, jumlah usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Bandung dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.52 Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Bandung Tahun 2013201 7 No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 1 Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 4.581 4.336 5.251 5.365 5.799 Sumber: Dinas KUMKM Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD
20. l.Penanaman Modal Jumlah Proyek Berskala Nasional (PMDN/PMA) Penanaman modal memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian di tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara asal para investor. Kebijakan mengundang investor, terutama investor asing adalah untuk meningkatkan potensi ekspor dan substitusi impor, juga agar terjadi alih RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 87 teknologi yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia, khususnya Kota Bandung. Gambaran mengenai jumlah investor PMDN/PMA di Kota Bandung selama kurun waktu 20132017 disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.53 Jumlah Investor PMDN/PMA di Kota Bandung Tahun 2013201 7 No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 1 PMA 40 51 142 212 200 2 PMDN 13 20 60 94 109 3 Total 53 71 202 306 309 Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Semakin banyak nilai realisasi investasi PMDN dan PMA maka semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Semakin banyak realisasi proyek maka akan semakin menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan. Jumlah realisasi investasi PMDN/PMA di Kota Bandung kurun waktu 20132017 dibuktikan pada tabel jumlah investasi PMDN/PMA di Kota Bandung berikut. Tabel 2.54 Jumlah Investasi PMDN/PMA (Miliar) di Kota Bandung Tahun 2013201 7 No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 1 PMA 183,8 190,5 321 780,2 1.082,9 2 PMDN 1.578,4 3.420,6 4.957 6.388,9 11.617,5 3 Total 1.762,2 3.611,1 5.278 7.169,2 12.700,4 Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD
21. m.Kepemudaan dan Olahraga Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat dari jumlah organisasi pemuda dan jumlah organisasi olahraga. Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Semakin RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 88 banyak jumlah organisasi pemuda, menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberdayakan pemuda. Sampai dengan tahun 2017, terdapat 834 organisasi kepemudaan/komunitas. Kota Bandung menjadi sangat layak disebut kota pemuda karena dari total jumlah penduduk Kota Bandung 2,4 juta jiwa lebih dari 45 persennya berusia 15 sampai 39 tahun (lihat tabel 2.7), hal itu juga mendorong Kota Bandung merupakan kota pertama yang mempunyai peraturan daerah tentang kepemudaan melalui Perda Nomor 1 Tahun
  1. 2016.Lebih dari itu, dengan keberpihakan kebijakan program pemerintah Kota Bandung terhadap kepemudaan diwujudkan dengan dibangunnya berbagai fasilitas fasilitas publik seperti Bandung Creative Center sebagai wadah komunitaskomunitas kreatif, skate park, taman film, taman musik dan tamantaman lainnya sebagai wadah penunjang kepemudaan. Kondisi dan potensi keolahragaan di Kota Bandung menjadi kontributor terbesar baik atlet, pelatih maupun ofisial bagi prestasi olahraga Provinsi Jawa Barat. Prestasi olahraga Kota Bandung tergambar dalam raihan medali pada event olahraga prestisius, yaitu Porda, PON, Sea Games dan Asian Games seperti terlihat pada tabel berikut: Tabel 2.55 Prestasi Olahraga Kota Bandung Uraian Porda XIII 2018 Pon XIX 2016 Sea Games 2017 Asian Games 2018 Em as Per ak Per u ngg u Ema s Per ak Perung gu E ma s Per ak Pe rung gu Em as Per ak Per u ngg u Prestasi 131 149 139 63 50 56 2 5 16 3 1 2 Jumlah Atlet 949 Orang 307 Orang 43 Orang 52 Orang Jumlah Ofsial 462 Orang 131 Orang 21 Orang 43 Orang Jumlah Cabor 58 Cabor 44 Cabor 18 Cabor 26 Cabor Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD Khusus pembinaan olahraga prestasi terhadap bibit unggul, Kota Bandung selalu ikut serta dalam kegiatan pekan olahraga pelajar yang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 89 dilaksanakan setiap 2 tahun. Kota Bandung selalu menjadi juara umum dalam kegiatan tersebut.
22. n.Statistik Instrumen analisis sebagai bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan penentuan/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah adalah data/informasi statistik (dokumen statistik). Ketersediaan dokumen statistik memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja/pelaksanaan pembangunan daerah dan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dokumen statistik antara lain Buku Kota Dalam Angka dan buku PDRB Kota. Berikut adalah indikator statistik di Kota Bandung selama kurun waktu 2013 2017. Tabel 2.56 Indikator Statistik Kota Bandung Tahun 2013201 7 No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 1 Buku Bandung Dalam Angka Ada Ada Ada Ada Ada 2 Buku PDRB Kota Bandung Ada Ada Ada Ada Ada 3 Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi Belum ada Belum ada Ada Ada Ada Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD
23. o.Persandian Indikator persandian dapat dilihat melalui persentase tingkat keamanan informasi/data yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahun 2017 terealisasi sebesar 100% dari target 100% dengan dilakukannya RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 90 pemeliharaan peralatan komunikasi untuk lingkup pimpinan, pemeliharaan sarana komunikasi dan dilakukannya pengamanan data sistem informasi berupa pengamanan data sandi dan keamanan sistem aplikasi. Pengukuran target dengan terpeliharanya peralatan komunikasi di lingkup pimpinan dan keamanan sistem informasi, tersedianya dukungan peralatan yang tersedia, sehingga memudahkan pengelola jaringan dan adanya tenaga ahli security, sehingga data dan informasi aman dan valid.
24. p.Kebudayaan Pembangunan kebudayaan ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilainilai budaya daerah di tengahtengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Berikut gambaran indikator kinerja kebudayaan di Kota Bandung selama kurun waktu 20132017. Tabel 2.57 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan di Kota Bandung Tahun 2013-2017 No Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 1 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 26 buah 26 buah 26 buah 26 buah 26 buah 2 Penyelenggaraan festival seni dan budaya 87 kali 120 kali 146 kali 160 kali 176 kali 3 Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan 15,54% 15,54% 15,54% 11,49% 11,49% 4 Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu 99 99 99 99 370 Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD Penyelenggaraan festival seni dan budaya dari tahun 20132017 selalu ada peningkatan. Pada tahun 2017, penyelenggaraan festival seni RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 91 budaya sebanyak 176 kali atau 202% dari tahun 2013 yang hanya 87 kali. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu oleh Kota Bandung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebanyak 99 cagar budaya. Pada tahun 2017 terdapat peningkatan cagar budaya yang dikelola secara terpadu menjadi 370 cagar budaya. Pembangunan kebudayaan ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilainilai budaya daerah di tengahtengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kebudayaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja jumlah sarana dan penyelenggaraan seni dan budaya serta jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Berikut gambaran kinerja kebudayaan di Kota Bandung selama kurun waktu 20132017. Tabel 2.58 Sarana dan Penyelenggaraan Seni dan Budaya serta Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kota Bandung Tahun 2013201 7 No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 1 Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya 26 buah 26 buah 26 buah 26 buah 26 buah 2 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya 87 pagelaran 120 pagelaran 146 pagelaran 160 pagelaran 176 pagelaran 3 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan 15,54% 15,54% 15,54% 11,49% 11,49% Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 92
25. q.Perpustakaan Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Indikator efektivitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan. Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan dapat menggambarkan tingginya budaya baca di daerah. Pada tahun 2017 jumlah pengunjung perpustakaan daerah Kota Bandung tercatat sebanyak 91.287 orang, jumlah ini mengalami peningkatan dari tahuntahun sebelumnya, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut. Tabel 2.59 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Bandung Tahun 2013-2017 No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 1 Jumlah pengunjung Perpustakaan per Tahun 4.520 orang 6.010 orang 4.517 orang 54.181 orang 91.287 orang Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Banyaknya koleksi buku yang tersedia pada perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakan. Selain itu juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan. Secara terperinci mengenai koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah selama kurun waktu 2013201 7 dapat terlihat pada tabel berikut. Tabel 2.60 Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kota Bandung Tahun 2013201 7 No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 1 Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah 52,578 64,784 74,366 87,836 96,886 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 93
26. r.Kearsipan Kearsipan (filing) adalah sesuatu proses pengaturan dan penyimpanan bahanbahan secara sistematis sehingga bahanbahan tersebut dengan cepat dicari atau diketahui tempatnya setiap kali diperlukan. Pengertian arsip menurut Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam pelaksanaan penyimpanan arsip, pada pokoknya dikenal 4 (empat) macam sistem penyimpanan arsip, yaitu:
  1. 1.Penyimpanan arsip menurut abjad;
  2. 2.Penyimpanan menurut wilayah;
  3. 3.Penyimpanan menurut nomor;
  4. 4.Penyimpanan menurut tanggal. Dalam hal pengelolaan arsip secara baku ini, baru sebagian kecil PD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang melaksanakannya. Sampai tahun 2014, hanya 11% dari seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku. Penerapan pengelolaan arsip secara baku di Kota Bandung dalam kurun waktu 2013201 7 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.61 Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kota Bandung Tahun 2013201 7 No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 1 Pengelolaan Arsip secara Baku 11% 11% 58,23% 91.14% 58 PD 2 Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku (%) 38,16 (29 PD) 45,57 58,23 91,14 77,33 (58 PD) 3 Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan 1 1 1 2 1 sosialisasi dan 12 penyuluhan Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 94 3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan Fokus layanan urusan pilihan dilakukan melalui analisis kinerja atas indikatorindikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi urusan pariwisata; pertanian; perdagangan, perindustrian; transmigrasi; serta kelautan dan perikanan.
27. a.Pariwisata Jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara ke Kota Bandung semakin mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan antara lain oleh semakin meningkatnya infrastruktur kota dan peningkatan promosi pariwisata. Jumlah wisawatan yang datang ke Kota Bandung dalam kurun waktu 2013 2017. Tabel 2.62 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata di Kota Bandung Tahun 2013-2017 No Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 1 Kunjungan wisata 102% 108% 111% 122% 102% 2 Lama kunjungan Wisata 2,0 2,1 2,6 3 PAD sektor pariwisata 26% 25% 27% 30% 26% Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD Persentase kunjunan wisata di Kota Bandung dari tahun 20132016 selalu ada peningkatan dari target yang direncanakan, sampai dengan tahun 2016 mencapai 122%. Pada tahun 2017, persentase kunjungan wisata mengalami penurunan menjadi 102%, sebanyak 6.960.512 orang dari target 6.800.000 orang. Secara keseluruhan, kunjungan wisata dari tahun 20132017 selalu meningkat. Ratarata lama kunjunan wisata di Kota Bandung mencapai 2 hari. Tahun 20132017 sektor pariwisata dapat menunjang PAD sebesar 25%30% dari PAD Kota Bandung, dengan nilai terbesar pada tahun 2016 sebesar 654 miliar atau 30% dari PAD Kota Bandung. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 95
28. b.Pertanian Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Produktivitas tanaman pangan adalah kemampuan suatu tanah untuk menghasilkan tanaman pangan yang sedang diusahakan dengan sistem pengelolaan tertentu, termasuk didalamnya proses produksi. Walaupun Kota Bandung bukan merupakan daerah sentra produksi pertanian akan tetapi masih berpotensi untuk menghasilkan produk pertanian, seperti padi dan palawija. Dari data di lapangan, diketahui bahwa sentra produksi padi di Kota Bandung adalah Kecamatan Ujung Berung, Rancasari, Cibiru, Cinambo, Gedebage, Buah Batu, dan Arcamanik. Produktivitas tanaman padi pada tahun 2017 sebanyak 6808 ton/ha, mengalami kenaikan dari tahuntahun sebelumnya. Tabel 2.63 Produktivitas Padi Per Hektar Kota Bandung Tahun 2013201 7 No Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 1 Produktivitas padi per hektar (ton/ha) 6,295 6,503 6,505 6,805 6,808 Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Mengingat Kota Bandung bukan merupakan daerah sentra produksi pertanian, kehutanan, dan perikanan, maka kontribusi sektor tersebut terhadap pencapaian PDRB Kota Bandung pun nilainya cukup kecil, hanya berada pada kisaran 0,12%. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Bandung dalam kurun waktu 20132017. Tabel 2.64 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kota Bandung Tahun 2013201 7 No Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 1 Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB 0,14% 0,14% 0,13% 0,12% N/A Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 96
29. c.Perdagangan Nilai ekspor perdagangan Kota Bandung pada tahun 2017 didapat sebesar US$ 465 juta, dihitung berdasarkan atas penerbitan surat keterangan asal komoditi yang merupakan rekomendasi yang menyatakan barang tersebut diproduksi di Bandung. Berikut gambaran mengenai ekspor bersih perdagangan Kota Bandung selama kurun waktu 20132017. Tabel 2.65 Ekspor Bersih Perdagangan Kota Bandung Tahun 2013-2017 No Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 1 Ekspor bersih perdagangan ($ juta) 601,5 603 635 609 465 Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD
30. d.Perindustrian Kota Bandung memiliki potensi industri, baik industri skala besar, menengah, dan kecil. Dari data Dinas Perindutrian dan Perdagangan Kota Bandung, pada tahun 2017, berdasarkan nilai investasi terdapat 253 industri besar, 835 industri menengah, 2.932 industri kecil formal, dan 6.828 industri kecil non formal di Kota Bandung. Di kelompok industri kecil dan mikro, industri sandang merupakan industri dengan jumlah unit usaha terbesar sebanyak 1.237 unit usaha. Tabel 2.66 Potensi Sektor Industri di Kota Bandung Tahun 2017 No Uraian Unit Usaha Tenaga Kerja 1 Industri Besar 253 31.767 2 Industri Menengah 835 27.263 3 Industri Kecil Formal 2.932 46.540 4 Industri Kecil Non Formal 6.828 20.572 Sumber: Disdagin Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2017 Berdasarkan tabel tersebut dapat terlihat bahwa industri kecil formal dan non formal di Kota Bandung merupakan sektor industri terbesar dalam jumlah unit usaha dan penyerapan tenaga kerja. Adapun data rinci sekor industri kecil dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.67 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 97 Potensi Sektor Industri di Kota Bandung Tahun 2017 No Uraian Unit Usaha Tenaga Kerja 1 Industri Kecil Pangan 516 2.210 2 Industri Kecil Sandang 1.237 6.253 3 Industri Kecil Kimia dan Bahan Bangunan 36 124 4 Industri Kecil Logam dan Elektronika 222 451 5 Industri Kecil Kerajinan 711 3.762 Sumber: DKUMKM Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2017
31. e.Transmigrasi Pada implementasi urusan transmigrasi, Kota Bandung berperan sebagai daerah pengirim calon transmigran ke daerahdaerah tujuan transmigrasi melalui pelaksanaan penyuluhan dan pendaftaran calon transmigran. Pada tahun 20142015 telah dilaksanakan penyuluhan transmigrasi dengan jumlah peserta sebanyak 180 orang, selanjutnya pada tahun 2017 dilaksanakan penyuluhan transmigrasi kepada 140 orang calon transmigran dari Kota Bandung.
32. f.Kelautan dan Perikanan Sektor perikanan di Kota Bandung, terbagi ke dalam dua jenis, yaitu perikanan air tawar dan budidaya ikan hias. Keterbatasan lahan dan lingkungan padat penduduk menjadi hambatan dalam pengembangan perikanan ikan tawar, sehingga jenis perikanan ini hanya dilakukan dalam skala kecil. Namun demikian, produksi ikan konsumsi masih cukup besar bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2017, produksi ikan konsumsi mencapai 100,02% dari target, sementara konsumsi ikan mencapai 106,08% dari target yang ditetapkan. Tabel 2.68 Produksi Perikanan Kota Bandung Tahun 2013201 7 No Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 1 Produksi 103% 106,3% 101% 101,16% 100,02% RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 98 No Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 Perikanan 2 Konsumsi ikan 100,3% 101,34% 102,28% 102,53% 106,08% 3 Peningkaatan Produksi Ikan Konsumsi NA 2764,09 ton 2877 ton 2965 ton 2970,7 ton Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD 3.4. Fokus Layanan Penunjang Urusan
33. a.Perencanaan Pembangunan Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah, diantaranya: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Tabel 2.69 Capaian Indikator Kinerja Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 20132017 No Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA 2 Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada 1 3 Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada 2 2 2 2 2 4 Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW 100% 100% 100% 100% 100% Sumber: Bappelitbang Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 99
34. b.Keuangan Opini BPK terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 termasuk predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dalam hal penetapan APBD, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 termasuk kategori Tidak Tepat Waktu, dan seiring dengan adanya perbaikan dan perubahan sistem pendukung penganggaran maka pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan kategori menjadi Tepat Waktu. Indikator keuangan lainnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.70 Indikator Keuangan Kota Bandung Tahun 2013 – 2017 No Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 1 Persentase PAD terhadap Pendapatan (Realisasi) 33,30% 34,64% 36,48% 37,87% 44,96% PAD (realisasi) Rp.M 1.442,8 1.716,1 1.859,7 2.1528 2.578,5 Jumlah Pendapatan Daerah (realisasi) 4.332,1 4.953,9 5.098,1 5.685,1 5.735,0 2 Hasil Opini BPK WDP WDP WDP WDP WDP 3 Persentase SILPA 17,63% 27,35% 19,11% 9,13% 10,86% Total SILPA Rp.M 710,2 1.213,0 994,1 532,1 601,8 Total APBD (realisasi) Rp.M 4.027,5 4.435,6 5.201,9 5.830,4 5.541,7 4 Persentase belanja pendidikan (20%) (realisasi) 36,81% 37,53% 33,79% 28,93% 21,53% Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan (realisasi) Rp.M 1.482,7 1.664,5 1.757,7 1.686,6 1.193,1 Total APBD (realisasi) Rp.M 4.027,5 4.435,6 5.201,9 5.830,4 5.541,7 5 Persentase belanja kesehatan (realisasi) 8,59% 8,83% 10,18% 10,82% 16,10% Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan (realisasi) Rp.M 346,0 391,5 529,6 630,8 892,1 Total APBD (realisasi) Rp. 4.027,5 4.435,6 5.201,9 5.830,4 5.541,7 6 Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung (realisasi) 47,46% 47,24% 54,18% 56,16% 51,48% 52,54% 52,76% 45,82% 43,84% 48,16% Jumlah Belanja Langsung (realisasi) Rp.M 1.911,5 2.095,6 2.818,3 3.274,3 2.852,9 Total APBD (realisasi) 4.027,5 4.435,6 5.201,9 5.830,4 5.541,7 Jumlah Belanja Tidak Langsung (realisasi) Rp.M 2.116,0 2.340,0 2.383,6 2.556,1 2.668,9 Total APBD (realisasi) Rp.M 4.027,5 4.435,6 5.201,9 5.830,4 5.541,7 7 Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu Tidak Tidak Tidak Tepat Tepat RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 100 No Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 tepat waktu tepat waktu tepat waktu waktu waktu Sumber: BPKA Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD
35. c.Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Penempatan SDM Aparatur Sipil Negara Sesuai Formasi dan Kompetensi merupakan salah satu indikator kepegawaian yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.71 Capaian Indikator Kinerja Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2013 – 2017 No Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 1 Ratarata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan 0.13 0.09 0.05 0.11 0.13 2 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 63.55 % 67.91 % 69.05 % 88.34 % 95.53 % 3 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural 76.27 % 81.24 % 86.98 % 102.15 % 95.25 % 4 Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah 35 35 35 35 33 5 Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah 212 212 212 208 220 6 Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah 13,637 13,468 13,558 9,770 9,603 Sumber : BKPP Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD
36. d.Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan memiliki peranan yang penting untuk mendukung pembangunan suatu daerah. Indikator Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti telah mencapai 70% pada tahun 2017. Tabel 2.72 Perkembangan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2013 – 2017 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 101 No Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 1 Persentase implementasi rencana kelitbangan. N/A 30% 50& 50% 50% 2 Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti N/A N/A 70,00 44,44 90,91 3 Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. 4 Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. 5 Persentase implementasi rencana kelitbangan. N/A 100 100 100 100 6 Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah N/A N/A 10 9 11 7 Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Sumber: Bappelitbang Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD
37. e.Urusan Fungsi Penunjang Lainnya Dalam pelaksanaan urusan fungsi penunjang lainnya, salah satu indikator yang diukur adalah persentase perangkat daerah dengan nilai IKM Baik. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Kategori Perangkat Daerah dengan IKM yang "Baik" di Kota Bandung diukur dari hasil suvey kepuasan atau IKM yang memperoleh nilai minimal 75. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pemerintah Kota Bandung juga telah mengamanatkan pelayanan publik yang berorientasi pada Kepuasan masyarakat dalam RPJMD Tahun 2013 2018 yang hasilnya diperoleh melalui melalui pengukuran kepuasan pelayanan masyarakat kota pada seluruh unit layanan Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil Survey IKM, berikut merupakan data Persentase Perangkat Daerah dengan IKM Baik. Tabel 2.73 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 102 Capaian Indikator Kinerja Urusan Fungsi Penunjang Lainnya Tahun 20172018 No Indikator 2017 2018 1 Persentase Perangkat Daerah dengan IKM Baik 96.67% 100% Sumber: Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah Setda Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD
  1. 4.Aspek Daya Saing Daerah 4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Secara total, pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki tren yang meningkat setiap tahunnya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan tingkat perekonomian di Kota Bandung. Tabel 2.74 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bandung Periode 2013201 6 (Rp Juta) Harga Berlaku (Rp. Juta) 2013 2014 2015 2016
  2. 1.Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 812,568,323. 76 881,109, 398.50 983,714, 226.82 1,083,451,7 90.11
  3. 2.Pengeluaran Konsumsi LNPRT 8,518, 791.37 9,189, 585.86 8,908, 646.21 9,564,9 59.72
  4. 3.Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 73,717, 544.96 81,202, 692.40 98,292, 764.94 105,727,5 85.26
  5. 4.Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto 301,400, 003.83 346,009, 578.17 382,985, 600.09 412,295,9 10.95
  6. 5.Perubahan Inventori 58,549, 693.39 64,617, 769.57 59,421, 457.85 68,495,0 50.07
  7. 6.Ekspor Barang dan Jasa 440,292, 657.25 504,250, 137.96 559,711, 664.37 609,399,2 48.37
  8. 7.Dikurangi Impor Barang dan Jasa 436,057, 685.79 500,554, 085.97 568,202, 158.76 636,345,1 01.30 Produk Domestik Regional Bruto 1,258,989,328 .78 1,385,825,076 .49 1,524,832,201 .52 1,652,589,443.1 8 Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, PDRB Menurut Penggunaan Kota Bandung 20132016 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 103 4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
38. a.Luas Wilayah Terkena Banjir/Genangan Berkaitan dengan penanganan lokasi banjir dan genangan di Kota Bandung, pada tahun 2013 masih terdapat 48 lokasi banjir yang belum teratasi. Sekarang di daerah kota diperkirakan sebesar 75% dan di Kawasan Bandung Utara sebesar 60%. Tingginya air larian menyebabkan menurunnya air yang meresap ke dalam tanah, sehingga di musim kemarau mengalami kekeringan. Sebaliknya, tingginya air larian tersebut menimbulkan banjir/genangan di musim hujan. Pada tahun 2017 luas area yang terkena banjir/genangan di Kota Bandung di setiap tempat bervariasi antara 0,05 Ha sampai 1,60 Ha di 68 titik. Total luas lahan yang terkena banjir tahun 2017 mencapai 33,35 Ha dengan frekuensi/lama genangan kurang dari 2 jam. Rusaknya fungsi resapan di Kota Bandung dan daerah sekitarnya, khususnya di wilayah Kawasan Bandung Utara dapat terlihat dari indikasi tingginya selisih debit maksimum dengan debit minimum sungaisungai yang ada atau melintas Kota Bandung. Topografi Kota Bandung, serta perkembangannya secara horizontal dan vertikal sangat membutuhkan perencanaan dan penerapan teknologi drainase yang baik. Dalam membangun dan merevitalisasi drainase kota, akan banyak implikasi kebaikan yang akan diperoleh. Banjir cileuncang yang merugikan masyarakat dapat direduksi bahkan bisa diarahkan menjadi asupan bagi air tanah dengan teknik biopori dan sumur resapan.
39. b.Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran Kota Bandung terdapat 472 restoran dan 14 bar yang tersebar di beberapa kawasan dengan beragam variasi masakan dan minuman. Keberagaman kuliner yang dimiliki Kota Bandung merupakan salah satu potensi terbesar untuk menarik wisatawan serta daya tarik dan keunikan tersendiri dibandingkan dengan kotakota lainnya di Indonesia. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 104
40. c.Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel Bandung sebagai salah satu kota tujuan wisata memiliki cukup banyak sarana akomodasi. Pada tahun 2016 dan 2017 jumlah hotel bintang dan non bintang di Kota Bandung sebanyak 336 unit, atau mengalami penurunan sebesar 14,29 persen dibanding tahun 2015 yang jumlahnya mencapai 392 unit hotel. Adanya penurunan jenis hotel tersebut dikarenakan banyaknya hotelhotel khususnya hotel non bintang yang beralih fungsi menjadi kostkostan. Jumlah rincian jenis hotel tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel. 2.75 Jumlah Penginapan/Hotel Uraian 2014 2015 2016 2017 Hotel Bintang 5 10 9 9 9 Hotel Bintang 4 28 32 32 32 Hotel Bintang 3 40 41 42 42 Hotel Bintang 2 25 25 25 25 Hotel Bintang 1 9 10 10 10 Hotel Non Bintang 270 275 218 218 Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018 Meskipun secara keseluruhan jumlah hotel pada tahun 2016 dan 2017 menurun dibanding tahun 2015, ternyata jumlah kamar yang disewakan justru mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, jumlah kamar hotel yang disewakan ada sebanyak 16.821 kamar dan meningkat menjadi sebanyak 16.951 kamar pada tahun 2016 dan 2017 (naik 0,77 persen). Kenaikan jumlah kamar tersebut ternyata terjadi pada jumlah kamar hotel non bintang dan hotel bintang 3. Pada hotel non bintang, naik dari sebanyak 6010 kamar menjadi sebanyak 6041 kamar. Untuk hotel bintang 3, naik dari 3408 kamar menjadi 3507 kamar.
41. d.Rumah Tangga/Pelanggan yang Menggunakan Listrik Berdasarkan data dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat area Bandung, jumlah pelanggan yang menggunakan listrik pada tahun 2017 sebanyak 888.968 pelanggan. Pengguna listrik di Kota mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan ratarata peningkatan sebesar RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 105 5,66%. Data perkembangan jumlah pelanggan listrik di Kota Bandung dapat dilihat pada gambar berikut ini. Gambar 2.26 Jumlah Pelanggan yang menggunakan Listrik PLN Tahun 20132017
42. e.Liveable City Index Untuk menggambarkan kondisi infrastruktur Kota Bandung dapat digunakan Livable City Index (LCI). Livable City adalah gambaran sebuah lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktifitas yang dilihat dari berbagai aspek, baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) maupun aspek nonfisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dll). Livable City Index Kota Bandung terdiri dari tujuh aspek dengan nilai sebagai berikut. Tabel 2.76 Liveable City Index Tahun 201720 18 No Aspek Tahun 2017 Tahun 2018 1 Transportasi 6,1 6,6 2 Tata Ruang 7,3 7,0 3 Sosial dan Keamanan 8,5 7,9 4 Lingkungan dan Kesehatan 8,1 7,1 5 Layanan Dasar 6,3 7,0 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 106 6 Utilitas 7,2 8,8 7 Ekonomi 7,5 8,0 LCI Kota Bandung 7,3 7,5 Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Berdasarkan data tersebut dapat diperoleh gambaran gambaran bahwa sasaran investasi swasta perlu diarahkan pada aspek dengan skor yang masih dibawah ratarata yaitu aspek transportasi dan layanan dasar. Gambar 2.24 Liveable City Index Kota Bandung Tahun 20172018 4.3. Fokus Iklim Berinvestasi
43. a.Investasi dan Perijinan Pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan ditunjukkan dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan salah satu indikator makro yaitu pertumbuhan ekonomi. Salah satu faktor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah adanya investasi atau penanaman modal. Daerah yang menarik sebagai tujuan penanaman modal akan memiliki kesempatan yang besar untuk semakin bertumbuh. Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki potensi besar untuk dijadikan tempat menanam modal. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 107 Kota Bandung memiliki peluang investasi yang luas dalam berbagai sektor sesuai dengan karakteristik kota metropolitan. Penanaman modal tersebut dapat dilakukan oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.Fokus Investasi Kota Bandung di dorong untuk mendukung Kota Bandung sebagai destinasi wisata dunia berdasarkan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Bandung, selain itu investasi juga dilandaskan kepada semangat ekonomi kerakyatan sehingga pertumbuhan ekonomi tidak terjadi hanya pada skala makro, tetapi juga kepada skala mikro, sehingga pemerataan kesejahteraan warga dapat terwujud di Kota Bandung. Kota Bandung terpilih menjadi kota nomor satu terbaik seIndonesia dalam ajang penghargaan Indonesia’s Attractiveness Award (IAI) pada tahun 2017. Penghargaan tersebut diperoleh dari hasil pengukuran dan observasi terhadap daya tarik setiap daerah di Indonesia di sektor investasi, layanan publik, infrastruktur dan pariwisata oleh Frontier Consulting Group dan Tempo Media Group. Penghargaan ini menunjukkan bahwa Kota Bandung masih memiliki daya tarik untuk menarik investor dan pelaku bisnis di berbagai sektor. Hal ini akan berimplikasi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, dan menaikkan tingkat konsumsi masyarakat sehingga dapat menggairahkan ekonomi setempat baik sektor perdagangan, transportasi, akomodasi, dan lainnya. Sektor yang berpotensi untuk mrningkatkan penanaman modal di Kota Bandung adalah : industri kreatif (seperti ecommerce, iklan, fashion dan pakaian, desain, dll), telekomunikasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, perumahan dan properti, kesehatan, barang dan jasa, sektor industrial, dan serta perdagangan. Sesuai dengan Pasal 25 ayat 4 UndangUndang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bahwa untuk perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin dari instansi yang memiliki kewenangan. Pada ayat (5) disebutkan bahwa izin yang dimaksud diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 108 Pelayanan ini berarti pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk. Dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan, Pemerintah Kota Bandung telah melakukan beberapa inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan. Sejak tahun 2015, telah diresmikan Aplikasi Baru berbasis elektronik atau yang terkenal dengan Online Services System, bertajuk HAYU bandung! sebuah aplikasi perizinan berbasis website, full online, full paperless services. Inovasi ini memberikan kepastian waktu, kepastian biaya, dan kepastian proses. Dengan aplikasi ini, petugas dan pemohon perizinan tidak perlu lagi untuk tatap muka. Terdapat 3 langkah mudah dalam penggunaan pelayanan ini, yaitu mendaftar, membayar untuk 3 izin yang berbayar (Izin Gangguan, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Memperkerjakan Orang Asing dan Izin Trayek), serta menunggu izin diantar lewat pos ke alamat tujuan pemohon. Selain itu, Pemerintah Kota Bandung menghadirkan layanan Perizinan berbasis smartphone dengan nama "GAMPIL" (Gadget Mobile Application for License), yang merupakan sistem tata kelola perizinan yang dapat diakses secara mudah di mana pun dan kapan pun sistem perizinan online. Inovasi ini bermanfaat terutama perizinan bagi UKM dengan cara mudah dan persyaratan minimal.
44. b.Pajak dan Retribusi Daerah Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (taxing power) dan transfer ke daerah, merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Kebijakan taxing power kepada daerah dilaksanakan berdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan undangundang tersebut, pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah adalah 16 jenis, meliputi 5 jenis yang dapat dipungut oleh provinsi dan kabupaten/kota sebanyak 11 jenis. Tabel 2.77 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 109 Perincian Pendapatan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2017 (Sebelum dilakukan audit BPKRI) No Uraian Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2017 1 Pajak Hotel 295.385.661.260 2 Pajak Restoran dan Rumah Makan 278.760.056.903 3 Pajak Hiburan 85.094.874.308 4 Pajak Reklame 12.844.048.144 5 Pajak Penerangan Jalan 193.033.914.175 6 Pajak Parkir 40.137.159.581 7 BPHTB 695.876.761.086 8 Pajak Bumi dan Bangunan 543.210.584.172 9 Pajak Air Bawah Tanah 30.520.721.234 Jumlah 2.174.863.780.863 Sumber: Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun 2017 yang dikelola dalam SIPD Pemerintah Daerah Kota Bandung telah menetapkan 9 (sembilan) jenis mata pajak daerah yang menjadi bagian pendapatan asli daerah Kota Bandung, jenisjenis pajak tersebut meliputi: pajak hotel; pajak restoran; pajak hiburan; pajak reklame; pajak penerangan jalan; pajak parkir; Pajak Bumi Bangunan (PBB); Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan pajak air tanah. Rincian hasil pajak daerah dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa dari 9 (sembilan) komponen pajak daerah, terdapat 5 (lima) komponen pajak yang capaiannya melebihi target, sedangkan 4 (empat) komponen lainnya belum mencapai target. Realisasi pajak yang melampaui target pada tahun 2017, adalah (i) pajak restoran, (ii) pajak hiburan, (iii) pajak penerangan jalan, (iv) pajak parkir dan (v) pajak BPHTB. Kewenangan untuk memungut retribusi bagi pemerintah daerah diatur dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009. Menurut aturan tersebut bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi memiliki dua prinsip, yaitu sebagai sumber pendapatan (budgetary) dan sebagai pengatur (regulatory). Jenisjenis retribusi RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 110 daerah yang menjadi sumber penerimaan di Kota Bandung pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:
  1. 1.Retribusi pelayanan penguburan/pemakaman (Dinas Tata Ruang);
  2. 2.Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum (Dinas Perhubungan);
  3. 3.Retribusi pengujian kendaraan bermotor (Dinas Perhubungan);
  4. 4.Retribusi pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran (Diskar PB);
  5. 5.Retribusi pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi (Diskominfo);
  6. 6.Retribusi pelayanan tera/tera ulang (Disdagin)
  7. 7.Retribusi terminal tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum (Dinas Perhubungan)
  8. 8.Retribusi tempat rekreasi (DPKP3);
  9. 9.Retribusi rumah potong hewan (Dispangtan)
  10. 10.Retribusi TMB (Dinas Perhubungan)
  11. 11.Retribusi izin mendirikan bangunan (DPMPTSP);
  12. 12.Retribusi izin gangguan tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi (DPMPTSP);
  13. 13.Retribusi izin gangguan tempat usaha/kegiatan kepada badan (DPMPTSP);
  14. 14.Retribusi pemberian izin trayek kepada Orang Pribadi (DPMPTSP);
  15. 15.Retribusi pemberian izin trayek kepada Badan (DPMPTSP);
  16. 16.Retribusi perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing LRA (DPMPTSP) Rincian pendapatan dari retribusi daerah pada tahun anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.77 Perincian Pendapatan Retribusi Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2017 (Sebelum dilakukan audit BPKRI) No Uraian Tahun Anggaran 2017 Realisasi Pendapatan Perangkat Daerah 1 Retribusi pelayanan penguburan/pemakaman 3.750.547.000 Distaru 2 Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 5.995.581.500 Dinas Perhubungan 3 Retribusi pengujian kendaraan bermotor 4.468.409.300 Dinas Perhubungan 4 Retribusi pelayanan pemeriksaan 1.054.113.900 Diskar PB RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 111 No Uraian Tahun Anggaran 2017 Realisasi Pendapatan Perangkat Daerah dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran 5 Retribusi pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi (Diskominfo) 0 Diskominfo 6 Retribusi pelayanan tera/tera ulang 549.579.650 Disdagin 7 Retribusi terminal tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum 4.458.543.900 Dinas Perhubungan 8 Retribusi tempat rekreasi 543.633.600 DPKP3 9 Retribusi rumah potong hewan 1.580.700.000 Dispangtan 10 Retribusi TMB 1.479.501.000 Dinas Perhubungan 11 Retribusi izin mendirikan bangunan 19.194.470.768 DPMPTSP 12 Retribusi izin gangguan tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi); 519.193.452 DPMPTSP 13 Retribusi izin gangguan tempat usaha/kegiatan kepada badan 4.327.840.464 DPMPTSP 14 Retribusi pemberian izin trayek kepada Orang Pribadi 1.150.000 DPMPTSP 15 Retribusi pemberian izin trayek kepada Badan 127.500.000 DPMPTSP 16 Retribusi perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing LRA 2.013.792.800 DPMPTSP Jumlah 50.064.557.334 Sumber: Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun 2017 yang dikelola dalam SIPD Pada tabel tersebut menunjukan bahwa total perolehan retribusi daerah Kota Bandung pada tahun 2017 hanya terealisasi sebesar Rp. 50.064.557.334, atau 19.06% dari target yang telah ditetapkan yaitu Rp. 262.678.023.845,. Dari 16 (enam belas) komponen retribusi yang dipungut, terdapat 3 (tiga) komponen retribusi yang melebihi target, 1 (satu) komponen tidak ditarget tapi memberi pemasukan, 11 (sebelas) komponen tidak mencapai target, dan 1 (satu) komponen tidak menghasilkan retribusi. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 112 4.4. Fokus Sumber Daya Manusia
45. a.Rasio Lulusan S1/S2/S3 Salah satu faktor penting dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka diharapkan semakin baik kualitas SDM yang ada. Tabel 2.78 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Bandung Periode 2013201 7 No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 1 Jumlah Lulusan S1/S2/S3 261.402 325.865 391.328 368.896 372.191 2 Jumlah Penduduk 2.483.977 2.470.802 2.481.469 2.490.622 2.499.809 3 Rasio Lulusan S1/S2/S3 10,52 % 13,19% 15,77% 14,81% 14,89% Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD (diolah) Data dari tabel di atas, menunjukkan rasio pendidikan sarjana dan pasca sarjana masyarakat Kota Bandung masih rendah walaupun menunjukan kecenderungan meningkat. Implikasi kebijakan ke depan adalah mendorong masyarakat meningkatkan jenjang pendidikan hingga sarjana atau pasca sarjana, untuk mengantisipasi tuntutan kebutuhan lapangan pekerjaan formal.
46. b.Rasio Ketergantungan Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 1564 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 113 kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio, menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Tabel 2.79 Rasio Ketergantungan di Kota Bandung Periode 2013201 6 (dalam Persen) No Uraian 2013 2014 2015 2016 1 Rasio Ketergantungan Penduduk Laki Laki 38,9 38,6 38,4 38,9 2 Rasio Ketergantungan Penduduk Perempuan 39,8 39,5 39,2 39,8 3 Rasio Ketergantungan Total 39,3 39 38,8 39,4 Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD (diolah) Selama periode tahun 2013 – 2016, rasio ketergantungan penduduk Kota Bandung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 – 2015, rasio ketergantungan penduduk terus mengalami penurunan yaitu dari sebesar 39,3 persen menjadi 38,8 persen. Namun rasio ketergantungan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2016 menjadi 39,4 persen. Besar kecilnya rasio ketergantungan sangat dipengaruhi oleh proporsi penduduk usia anak anak dan proporsi penduduk usia kerja. 4.5. Capaian Kinerja RPJMD Kota Bandung Tahun 20132018 Secara umum capaian kinerja Misi RPJMD Kota Bandung Tahun 2013 2018 sampai dengan tahun 2017 yaitu sebesar 70,00 persen, atau dari sejumlah 40 Indikator Kinerja Sasaran, terdapat 28 Indikator Sasaran RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 114 tercapai, dan 12 Indikator Kinerja Sasaran tidak tercapai. Diantara indikator sasaran yang tidak tercapai adalah Tingkat cakupan air minum, Luasan Ruang Terbuka Hijau, Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah, serta Wirausaha Baru. Sedangkan untuk capaian kinerja Urusan serta Program RPJMD Kota Bandung Tahun 20132018 sampai dengan tahun 2017 yaitu sebesar 92,10 persen, atau dari total sebanyak 329 Indikator Program, tercapai 303 Indikator Program dan tidak tecapai sebanyak 26 Indikator Program. Janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung pada periode sebelumnya, yaitu Bandung Sehat, Bandung Resik, Bandung Nyaman, dan Bandung Sejahtera yang telah tercapai adalah 15 Program Prioritas, dan yang tidak tercapai adalah 7 Program Prioritas, diantaranya adalah Bebas Banjir, Bebas Macet, Perbaikan 10.000 Rumah Tidak Layak Huni, Penciptaan 100.000 Wirausahawan Baru, Penciptaan 250.000 Lapangan Pekerjaan Baru, Subsidi Harga Sembako dan Gas 3 Kg, serta Santunan Kematian Rp 2 Juta/Jiwa. Capaian kinerja Misi/Sasaran, serta capaian kinerja urusan dan program RPJMD 20132018 sampai dengan tahun 2017, tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian kinerja tahun 2014 2016, sebagai implikasi dari perubahan nomenklatur urusan sesuai Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perubahan organisasi perangkat daerah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, serta berdasarkan Indikator Kinerja pada Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 20132018. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 115 TABEL 2.81 CAPAIAN KINERJA MISI 1 RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 20132018 No Indikator Kinerja Satuan Capaian Kinerja Sasaran Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi MISI 1: Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan Sasaran 1 : Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten 1 Persentase penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang Persentase 60 63,34 63 65 67 67 2 Tingkat implementasi tata ruang Persentase 80 85 85 87 Tercapai 3 Tingkat keterbangunan infrastruktur PPK Gedebage Persentase 30 34,9 40 37,1 45 46 60 51.38 70 59,89 Belum Tercapai Sasaran 2 : Terwujudnya infrastruktur jalan, sanitasi, dan air bersih yang berkualitas dan merata 4 Rasio luas jalan dalam kondisi baik Persentase 75 81,03 85 91,22 100 100 5 Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik Persentase 100 100 100 100 Tercapai 6 Indeks Aksesibilitas Jalan Skala 7,42 7,41 65 7,42 7,45 7,43 7,47 7,47 7,48 7,48 Tercapai 7 Persentase wilayah Kota Bandung terang pada malam hari Persentase 55 55 75 83,27 100 96,91 8 Persentase minimal jumlah PJU terbangun berfungsi baik Persentase 100 100 100 100 Tercapai 9 Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik Persentase 70 58,46 80 81,24 100 91,22 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 116 No Indikator Kinerja Satuan Capaian Kinerja Sasaran Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 10 Persentase minimal saluran drainse yang berfungsi dengan baik Persentase 100 100 100 100 Tercapai 11 Titik banjir terselesaikan Lokasi 32 titik 30 titik 50 titik 50 titik 68 titik 58 titik 68 titik 66 titik 68 titik 68 titik Tercapai 12 Tingkat pelayanan air limbah dengan sistem terpusat Persentase 66 66,6 68 70,77 70 72,07 13 Tingkat pelayanan air limbah dengan sistem offsite dan onsite Persentase 72 79.09 74 80,77 Tercapai 14 Tingkat cakupan pelayanan air minum Persentase 78 70,26 29 70,65 82 72,15 84 77.27 85 78,88 Belum Tercapai Sasaran 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan 15 Luas kawasan permukiman kumuh Persentase 10,76 8,50 10,5 8,71 10,27 9,93 10,03 9,76 Tercapai 16 Jumlah rumah susun yang terbangun Unit 11 9 14 10 16 11 17 Perbaikan rumah tidak layak huni Unit 80 85 2480 1529 2480 1379 Sasaran 4 : Terwujudnya sistem transportasi publik yang nyaman serta terkendalinya kemacetan 18 Persentase tersedianya fasilitas sarana dan prasarana SAUM sesuai dengan Rencana Induk Transportasi Kota Persentase 23 16 47 32 35 32 19 Persentase aspek penyebab kemacetan yang terkendali Persentase 31 31,25 29 46,88 69 53 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 117 No Indikator Kinerja Satuan Capaian Kinerja Sasaran Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 20 Titik kemacetan yang teratasi Lokasi 24 24 32 28 Belum Tercapai 21 Rasio antara pengguna transportasi umum dengan kendaraan pribadi Rasio 23:77 24:76 19.5:80.5 25 : 75 26,14 : 73,86 Belum Tercapai Sasaran 5 : Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas 22 Tingkat pengelolaan sampah kota Persentase 88 87,23 89 87,41 90 90.4 23 Persentase pelayanan sampah Persentase 100 100 100 97,97 Belum Tercapai 24 Tingkat kualitas udara perkotaan memenuhi baku mutu udara ambien Persentase 30 96 17 92,6 40 35 25 Tingkat kualitas udara perkotaan pada titik pantau memenuhi baku mutu udara ambien Persentase 45 65 86 96,27 Tercapai 26 Sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV gol. B (dari tercemar berat menjadi tercemar ringan) Persentase 12,50 0 2 12,50 17 17 27 Sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV gol. B (dari tercemar berat menjadi tercemar ringan) Jumlah 2 Sungai 2 Sungai 2 Sungai 5 Sungai Tercapai 28 Persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca Persentase 2 6,38 16 5,23 2 2,05 29 Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota Persentase 14 12,14 16 12,15 18 12,17 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 118 No Indikator Kinerja Satuan Capaian Kinerja Sasaran Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi yang efektif menunjang fungsi hidrologi 30 Luasan Ruang Terbuka Hijau Persentase 12,17 20 12.2 23 12,2 Belum Tercapai 31 Cakupan pelayanan bencana kebakaran Persentase 45,98 45,98 45,98 45,98 68,57 68,57 32 Tingkat waktu tanggap (response time rate) Menit <20 <20 <18 14,20 <16 14,70 TABEL 2.82 CAPAIAN KINERJA MISI 2 RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 20132018 NO INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN KINERJA SASARAN Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi MISI 2: Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani Sasaran 1 : Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 1 PD yang mendapat temuan berindikasi penyimpangan material/administrasi Persentase 26 6,56 23 19,67 20 1,64 _ _ _ _ _ 2 PD yang telah menerapkan SPIP level berkembang Persentase 33 40,98 50 52,46 65 81,97 _ _ _ _ _ Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik 3 Perangkat daerah dengan IKM "Baik" Persentase _ _ _ _ _ 49,18 75 96,67 90 100 Tercapai 4 Ratarata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kategori B B B B B B _ _ _ _ _ Sasaran 3 : Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 119 NO INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN KINERJA SASARAN Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 5 Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi Persentase 73 73,56 76 75,27 79 92,59 _ _ _ _ _ 6 Tingkat ketepatan struktur dan ukuran organisasi Survey Cukup N/A Baik N/A Baik N/A _ _ _ _ _ 7 Nilai evaluasi AKIP Kota Kategori CC CC CC A A A A A A A Tercapai 8 Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah Kategori WDP WDP WTP WDP WDP WDP WTP WDP WTP N/A Belum Tercapai 9 Hasil dari EKPPD Kategori Sangat baik = 3,0550 Baik/tinggi = 2,8400 Sangat baik = 3,0992 Baik Sangat baik = 3,1434 Tinggi Sangat Tinggi (ST) Sangat Tinggi (ST) Sangat Tinggi (ST Sangat Tinggi (ST Tercapai Sasaran 4 : Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis egovernment 10 Cakupan wilayah untuk pelayanan informasi pembangunan Persentase 50 34,21 75 74,83 85 85 _ _ _ _ 11 Tingkat layanan interaksi pengaduan secara online Persentase 100 100 100 100 100 100 _ _ _ _ Sasaran 5 : Terwujudnya Bandung Smart City 12 Level kematangan Smart City Kategori Scattered Integrative Integrative Smart Integrative Belum Tercapai Sasaran 6 : Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis 13 Indeks demokrasi Skala 66.50 67.00 N/A _ _ _ _ Sasaran 7 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu 14 Tingkat partisipasi pemilihan umum Persentase 57 77,76 _ _ _ _ Sasaran 8 : Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum 15 Cakupan penegakan Perda Persentase 70 70 75 84 80 90,35 90.5 100 _ _ Tercapai RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 120 TABEL 2.83 CAPAIAN KINERJA MISI 3 RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 20132018 NO INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN KINERJA SASARAN Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi MISI 3: Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing Sasaran 1 : Mewujudkan sistem pendidikan di Kota Bandung yang merata, berkeadilan, dan berdaya saing secara global 1 Angka Ratarata Lama Sekolah (ARLS) Tahun 11,07 10,51 11,37 10,52 11.15 10,58 11,8 10.59 12 N/A Belum Tercapai 2 Angka Melek Huruf (AMH) % 99,66 99,63 99,75 99,65 99,65 99.69 99,93 99.77 100 N/A Belum Tercapai Sasaran 2 : Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau. 3 Persentase pelayanan kesehatan dasar pada bayi, balita, anak, remaja dan ibu Persentase 80 100,76 85 99,45 87 118,92 _ _ _ _ _ 4 Persentase penyakit menular yang ditangani Persentase 100 80,67 100 101,19 100 102,38 _ _ _ _ _ 5 Persentase pasien miskin yang dirujuk dan dilayani oleh PPK II Persentase 100 100 100 100 100 100 _ _ _ _ _ 6 Persentase RS memenuhi standar pelayanan Persentase 60 66,91 65 83,48 70 100 _ _ _ _ _ Sasaran 3 : Meningkatnya taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 121 NO INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN KINERJA SASARAN Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 7 Angka Kematian Ibu (AKI)/konversi Per 100 ribu kelahiran hidup _ _ _ _ _ 53,47 53,37 52.57 53,37 75,33 Belum Tercapai 8 Angka Kematian Bayi (AKB) / konversi Per 1.000 kelahiran hidup _ _ _ _ _ 29,22 28,99 28.91 28,90 23,8 Tercapai 9 Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun _ _ _ _ _ 73,84 73,86 73,86 73,87 N/A Tercapai 10 Persentase Gizi Buruk Persentase _ _ _ _ _ 0,57 0,49 0.39 0,42 0,38 Tercapai 11 Jumlah unit pelayanan kesehatan milik pemerintah yang memenuhi standar layanan Unit _ _ _ _ _ 18 26 26 33 35 Tercapai Sasaran 4 : Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan, dan penyehatan lingkungan 12 Jumlah RW siaga aktif RW 778 714 959 1.229 1.14 1.338 _ _ _ _ _ 13 Persentase kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat Persentase 7 13,90 14 21,85 20 38,41 _ _ _ _ _ 14 Persentase sarana air minum yang memenuhi syarat Persentase 73,80 72,47 75,80 72,97 76,3 84,48 _ _ _ _ _ Sasaran 5 : Terkendalinya kasus penyakit zoonosa 15 Kasus penyakit zoonosa Kasus 8 1 8 0 8 0 _ _ _ _ _ Sasaran 6 : Terwujudnya karakter/jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 122 NO INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN KINERJA SASARAN Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 16 Indeks Pembangunan Kebudayaan Indeks _ _ _ _ _ N/A _ _ 52,49 N/A _ 17 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks 65,3 67,73 65,35 73,93 65,4 95,52 65,55 95.52 65,60 95,03 Tercapai Sasaran 7 : Terkendalinya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan 18 Jumlah penduduk maksimal Kota Bandung Jiwa 2.502.808 2.470.802 2.530.122 2.481.469 2.557.636 2.490.622 _ _ _ 19 Angka fertilitas Anak per wanita usia subur 1,99 1,99 1,98 1,97 1,97 1,97 1.96 1.95 Tercapai 20 Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Measurement) Skala 70,05 73,93 70,1 70,6 70,15 58,27 _ _ _ 21 Kelurahan layak anak per seluruh kelurahan Persentase 10 10 20 20 40 60 _ _ _ Sasaran 8 : Meningkatnya pelestarian seni budaya serta prestasi kepemudaan dan olahraga 22 Jumlah seni budaya tradisi yang dilestarikan Unit 3 unit 3 unit 3 unit 10 unit 3 10 _ _ _ 23 Prestasi olah raga di tingkat provinsi dan nasional Peringkat Juara 1 pada POR Provinsi dan Juara 1 pada POR Pemda Juara 2 POR Pemda Juara 1 POR Pemda Juara 12 POR Pemda Kontribusi atlet kontingen PON, Juara Juara Umum _ _ _ _ _ RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 123 NO INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN KINERJA SASARAN Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Sasaran 9 : Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama 24 Terwujudnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masingmasing Nilai C N/A Cukup (C) N/A B N/A _ _ _ _ _ 25 Terwujudnya toleransi dan kerukunan umat beragama Nilai C N/A Cukup (C) Tinggi (T) B N/A _ _ _ _ _ Sasaran 10 : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas programprogram penanggulangan kemiskinan 26 Peran serta swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Rupiah 150 miliar 179,206 miliar 165 miliar 191,7 miliar 181,5 miliar 201,2 miliar _ _ _ _ _ 27 Tingkat pelaksanaan Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan Kewilayahan Skala NA NA Sedang Sedang Sedang Sedang _ _ _ _ _ Sasaran 11 : Menurunnya angka kemiskinan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 124 NO INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN KINERJA SASARAN Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 28 Menurunnya jumlah penduduk miskin jiwa 301,890 304,939 298,871 366,296 295.882 366,296 292,923 276,708 289.994 276.708 Tercapai 29 Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terlayani Persentase 20 20,9 22 28,38 24 32,27 34 47.41 36 48,85 Tercapai 30 Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni unit 80 85 2,480 1,614 2,480 2,993 7,007 4,978 10.000 8.266 Belum Tercapai 31 Daya tampung rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) KK 990 1,790 961 2.390 961 Belum Tercapai 32 Luas kawasan permukiman kumuh Persentase 10,76 8,5 10,5 8,71 10,27 9,93 10,03 9.76 9,79 5,16 Tercapai TABEL 2.84 CAPAIAN KINERJA MISI 4 RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 20132018 NO INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN KINERJA SASARAN Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi MISI 4: Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan Sasaran 1 : Terjaganya ketersediaan pangan 1 Penguatan cadangan pangan ekuivalen beras Ton 24 26,7 60 72,26 60 82,29 60 79,83 60 89,057 Tercapai RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 125 NO INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN KINERJA SASARAN Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Sasaran 2 : Meningkatnya akses dan kualitas usaha perdagangan dalam dan luar negeri 2 Nilai ekspor Kota Bandung Juta US $ 603 603 606 635 609 609 614 465 614 465 Tidak Tercapai Sasaran 3 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah 3 Penerimaan pajak daerah Juta Rupiah 1.400.000. 1.400.863 1.598.000 1.485.256 2.186.416 1.720.491 2.400.000 2.175.084 2.644.000 2.160.182 Tidak Tercapai 4 Penerimaan retribusi Juta Rupiah 138.000 99.192 107.56 64.99 142.000 92.165 144.000 50.065 146.000 69.134 Tidak Tercapai Sasaran 4 : Mengembangkan insentif fiskal untuk menarik sektor swasta/ masyarakat dalam pembiayaan dan penyediaan fasilitas publik 5 Insentif pajak daerah Jumlah kelompok sasaran 12 12 13 13 14 16 Sasaran 5 : Meningkatkan sinergitas pembiayaan pusat, provinsi, daerah 6 Program/kegiatan yang pendanaannya melibatkan APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, dan APBD Kota Bandung Jumlah 6 Program dan 14 Kegiatan pada 6 SKPD 1 21 Banprov; 20 Kegiatan DAK; 2 Kegiatan Tugas Pembantuan. Sasaran 6 : Penggunaan instrumen pembiayaan nonkonvensional dalam pembiayaan pembangunan (obligasi, kemitraan dengan swata ) 7 Jumlah perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan kota setiap tahun Jumlah 35 70 40 217 50 195 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 126 NO INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN KINERJA SASARAN Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Sasaran 7 : Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi 8 Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Triliun Rupiah 3,862 3,611 4,059 12,808 4,291 7,169 4,532 12,7 4,756 14,349 Tercapai Sasaran 8 : Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif 9 Tercapainya parameter kota kreatif yang meliputi kebijakan; infrastruktur; aspek hukum, HKI dan etika kreatif; sistem pendukung; kapasitas dan kontribusi ekonomi kreatif Kategori Cukup N/A Cukup N/A Cukup N/A 10 Aktivasi sub sektor ekonomi kreatif Sub sektor 5 6 8 7 8 Tercapai Sasaran 9 : Berkembangnya koperasi dan UMKM 11 Pelaku usaha bernilai tambah dalam aspek HKI, paten, omzet, akses modal sertifikasi halal, kuantitas, dan kualitas produksi Unit 155 761 420 622 450 467 12 Koperasi aktif Persentase 81,76 81,77 83,34 83,5 84,41 84,67 86,24 86,24 88,82 88,85 Tercapai Sasaran 10 : Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 127 NO INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN KINERJA SASARAN Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 13 Jumlah kunjungan wisatawan Orang 5.367.894 5.807.564 5.480.821 6.061.094 5.877.162 6.899.582 6.899.582 6.960.512 6.947.880 7.585.346 Tercapai Sasaran 11 : Meningkatkan kesempatan kerja 14 Tingkat pengangguran terbuka Persentase 10,78 8,05 10,55 9,02 10,36 9,02 10,17 8,44 10 8,44 Tercapai 15 Lapangan pekerjaan baru Orang 30.000 9.695 40.000 11.021 50.000 11.216 60.000 14.571 250.000 62.350 Tidak Tercapai 16 Wirausaha baru Orang 10.000 19.925 15.000 25.970 25.000 28.995 25.000 23.890 100.000 121.811 Tercapai RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 128 4.6. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Capaian implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia meliputi 17 tujuan dengan mengembangkan indikator TPB sebanyak 169 target dan 319 indikator yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota sesuai dengan kewenangan masingmasing. Sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, jumlah indikator TPB berdasarkan urusan kewarnanegaraan meliputi 319 indikator dan pembagiannya terdiri atas 4 (empat) kewenangan, di antaranya :
  1. 1.Jumlah indikator yang menjadi kewenangan pusat: 308
  2. 2.Jumlah indikator yang menjadi kewenangan provinsi: 235
  3. 3.Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kabupaten: 220
  4. 4.Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kota: 222 Selain itu, beberapa faktor yang menentukan jumlah indikator TPB yang menjadi kewajiban daerah adalah daerah khusus yang meliputi indikator, kondisi geografis, dan ketentuan indikator berdasarkan RPJMD. Untuk Kota Bandung sendiri telah melakukan penilaian dan analisis capaian indikator TPB yang terbagi dalam 4 (empat) kategori :
  5. 1.Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target/SS
  6. 2.Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target/SB
  7. 3.Indikator TPB tidak ada target/TT/BB
  8. 4.Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data/NA Pencapaian target tersebut adalah yang dianggarkan untuk berbagai pilar pembangunan. Adapun capaian target yang diperoleh dari Kota Bandung baru sebesar 21% dari total 214 indikator yang menjadi kewenangan, artinya bahwa indikator yang berhasil terlaksana dan mencapai target baru mencapai 45 indikator saja. Kategorisasi capaian tersebut bertujuan agar memetakan isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kota Bandung pada RPJMD periode berikutnya. Isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian utama pada umumnya adalah targettarget dalam indikator RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 129 TPB yang sudah dilaksanakan namun belum tercapai, indikator yang belum dilaksanakan dan yang tidak ada datanya. Capaian tersebut terhadap target diperoleh berdasarkan masingmasing capaian tersebut. Adapun masingmasing pencapaian pada tiap pilar dapat dijelaskan dari uraian di bawah ini.
47. a.Indikator Target TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target (SS) Secara keseluruhan, indikator yang masuk pada kategori ini sebanyak 45 indikator atau bila dipersentasekan menjadi 21% dari keseluruhan target yang dikaji pada kewenangan pemerintah. Capaian tertinggi terdapat pada tujuan pertama yaitu pada tujuan menghilangkan kemiskinan, yaitu sebanyak 10 target pencapaian. Sedangkan pada tujuan lainnya yang mencapai target hanya berkisar pada 1 hingga 5 target saja. Gambar 2.27 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 130 Capaian Target TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Sumber: KLHS RPJMD Kota Bandung Tahun 20182023 Dari grafik di atas menunjukkan bahwa pencapaian target pada tujuan kemiskinan telah dilaksanakan dengan baik dan mencapai target. Sedangkan pencapaian terbesar selanjutnya berada pada tujuan pemukiman yang inklusif sebanyak 6 indikator, 5 indikator lainnya pada kualitas pendidikan, kesetaraan gender serta peningkatan pertumbuhan ekonomi.
48. b.Indikator Target TPB yang Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target (BB) Secara keseluruhan yang termasuk pada kategori ini hanya mencapai 17% dari total indikator. Adapun indikator terbanyak pada kategori ini berada pada tujuanpengembangan kawasan kota dengan pemukiman inklusif yang mencapai 6 indikator dan tujuan lainnya yang telah RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 131 terlaksana namun belum mencapai target berada pada tujuan peningkatan ekonomi dengan masingmasing sebanyak 5 indikator. Gambar 2.28 Capaian TPB Yang Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Sumber: KLHS RPJMD Kota Bandung Tahun 20182023
49. c.Indikator Target TPB yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target (TT) Indikator pada kategori ini memiliki data masingmasing yang mengampu kegiatan terkait. Secara keseluruhan, indikator yang termasuk pada kategori ini terdapat pada tujuan menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Dalam arti bahwa data yang dikumpulkan dalam pencapaian target ini belum ada meski adanya ketersediaan data dapat dilakukan. Adapun banyaknya target yang mencapai tujuan kesehatan masingmasing mencapai 24 indikator. Adapun indikator lainnya yang memiliki data RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 132 namun tidak ada target yang jelas terdapat pada tujuan mengurangi kemiskinan dan kelaparan.
50. d.Indikator Target TPB yang Belum Memiliki Data (NA) Indikator pada kategori ini tidak dapat mendukung penjelasan capaiannya. Namun secara keseluruhan, indikator yang tidak memiliki data dan tidak memiliki target tertinggi berada pada tujuan Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan, yaitu sebanyak 17 target. Maksudnya bahwa dari pencapaian tujuan dari kategori ini tidak menjelaskan tujuan yang akan dicapai pada KLHS RPJMD Kota Bandung. Lalu pada target lainnya terdapat pada tujuan Menjamin Kehidupan Sehat sebanyak 8 indikator, 11 indikator pada tujuan Kemitraan Global, dan Tujuan Peningkatan Ekonomi yang Inklusif. Gambar 2.29 Capaian TPB Kategori yang Memiliki Data Namun Belum Menjadi Indikator Sumber: KLHS RPJMD Kota Bandung Tahun 20182023 Gambar 2.30 Capaian TPB Kategori Tidak Ada Data RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 133 Bila ditinjau secara keseluruhan berdasarkan kategori dan jumlah indikator yang digunakan dalam analisis capaian tujuan, maka akan terlihat seperti berikut : Tabel 2.80 Capaian TPB Kota Bandung terhadap Target Nasional NO. TPB TUJUAN TPB CAPAIAN INDIKATOR Jumlah SS SB TT NA TDR 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun 10 5 7 6 28 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan 1 0 7 7 15 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia 2 0 24 8 34 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua 5 2 2 2 11 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan 5 2 2 1 10 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan 1 9 1 7 18 7 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua 0 0 0 2 2 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua 5 6 0 8 19 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi 3 0 0 2 5 10 Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara 2 2 0 2 6 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 134 NO. TPB TUJUAN TPB CAPAIAN INDIKATOR Jumlah SS SB TT NA TDR 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan 6 4 0 8 18 12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan 0 2 1 2 5 13 Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya 1 0 1 0 2 15 Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati 0 1 2 1 4 16 Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan 2 2 2 17 23 17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan 2 1 0 11 14 TOTAL 45 36 49 82 2 214 Sumber : Hasil Analisis KLHS Kota Bandung Tahun 20182023 Berdasarkan penilaian tabel di atas, capaian TPB dari tiap indikator pembangunan di Kota Bandung dianalisis menjadi 3 tujuan pembangunan yang memiliki indikator terbanyak, serta dengan adanya pencapaian indikator tersebut target terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, diantaranya :
  1. 1.Terdapat pada tujuan pertama yaitu mengakhiri kemiskinan dengan bentuk apapun, dengan total indikator yang tercapai sebanyak 10 indikator.
  2. 2.Lalu dengan capaian yang dilaksanakan dan mencapai target sebanyak 5 indikator.
  3. 3.Terdapat pada tujuan ke11 yaitu Kota dan Permukiman Aman, Tangguh dan Berkelanjutan. Adapun total indikator yang dinilai sebanyak 6 indikator dengan tercapainya 4 indikator yang telah dilaksanakan mencapai target.
  4. 4.Terdapat pada tujuan ke8 yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pekerjaan layak dinilai sebanyak 5 indikator dan sebanyak 6 indikator pula yang telah dilaksanakan sesuai target. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 135 Adapun pelaksanaan target yang belum terdapat data ditunjukkan sebanyak 82 indikator, di mana pencapaian ini cenderung belum terlaksana berdasarkan tujuan yang dicapai. Di antaranya dari yang terbanyak berada pada tujuan 16 yaitu meningkatkan perdamaian dan kesejahteraan yang diidentifikasi belum memiliki data sebanyak 17 indikator serta tujuan ke17 yaitu revitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang diidentifikasi mencapai 11 indikator. Sedangkan total kelompok indikator TPB yang memiliki target namun belum memiliki data diidentifikasi sebanyak 49 indikator, dengan indikator terbanyak berada pada tujuan ke3 yaitu menjamin kehidupan sehat dan sejahtera sebanyak 24 indikator. Total indikator pada masing masing tujuan dalam TPB beserta rinciannya ditunjukkan pada grafik di bawah ini. Gambar 2.31 Capaian TPB Kota Bandung Terhadap Target Nasional 4.7. Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terbitnya UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 136 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksananya, telah memberikan penguatan kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu instrumen dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana BUMD didirikan dengan tujuan sebagai berikut:
  5. 1.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
  6. 2.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karekteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
  7. 3.Memperoleh laba dan/atau keuntungan. BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Daerah yang dapat berbentuk perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah. Pemerintah Kota Bandung sampai dengan 2018 telah memiliki 5 BUMD yang terdiri dari:
  8. 1.Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 7/PD/1974 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Bandung sebagaimana telah diubah untuk terakhir kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 8 Tahun 1987, berubah namanya menjadi PDAM Tirtawening;
  9. 2.Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02/PD/1985 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
  10. 3.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 24 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
  11. 4.Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perusahaan daerah Pasar Bermartabat kota Bndung; RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 137
  12. 5.PT. Bandung Infra Investama yang didirikan melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Bandung Infra Investama dan mendapatkan status badan hukumnya melalui Akte Pendirian PT Bandung Infra Investama Nomor 4 Tanggal 22 Desember 2017.
  13. 6.Sejalan dengan terbitnya UndangUndang 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksananya, keempat Perusahaan daerah tersebut akan berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah melalui Peraturan Daerah yang akan dibahas dalam Propemperda Tahun 2019. Adapun PT. Bandung Infra Investama merupakan BUMD yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah yang sahamnya 70% dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung sedangkan 30% nya dimiliki oleh pihak mitra. Dari modal dasar yang tertuang dalam Peraturan Daerah masingmasing BUMD, sampai saat ini belum sepenuhnya terpenuhi oleh pemerintah Kota Bandung sehingga akan dilakukan penyertaan modal secara bertahap melalui mekanisme peraturan daerah setelah dilakukan analisa investasi. Sampai dengan Tahun 2018, penyertaan modal dari Pemerintah Kota Bandung kepada masing masing BUMD adalah sebagai berikut: PD. Pasar Bermartabat Modal Dasar : Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua trilyun rupiah) Modal Disetor : RP. 870.511.428.795,00 (delapan ratus tujuh puluh milyar lima ratus sebelas juta empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah). PDAM Modal Dasar : Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua trilyun rupiah) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 138 Modal Disetor : RP. 647.789.602.115,00 (enam ratus empat puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua ribu seratus lima belas rupiah). PD. Kebersihan Modal Dasar : Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah) Modal Disetor : RP.15.675.201.611,00 (lima belas milyar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus satu ribu enam ratus sebelas rupiah). PD. Bank Perkreditan Rakyat Modal Dasar : Rp. 600.000.000.000,00 (enam ratus milyar rupiah) Modal Disetor : RP.123.040.794.540,00 (seratus dua puluh tiga milyar empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah). PT. Bandung Infra Investama Modal Dasar : sampai dengan Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima trilyun) Modal Disetor : RP.5.250.000.000,00 (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). 4.8. Kerjasama Daerah Berdasarkan Undangundang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kerjasama daerah diartikan sebagai kesepakatan antara gubernur dengan gubernur ataugubernur dengan bupati/walikota atau antara bupati/walikota dengan bupati/walikota yang lain, dan atau gubernur, bupati/walikota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Kerjasama antar daerah diatur dalam Pasal 363 Undangundang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kerjasama ini dapat dilakukan dengan daerah lain, pihak ketiga dan atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai ketentuan perundang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 139 undangan. Kerjasama antar daerah ini dapat dikategorikan menjadi kerjasama wajib dan kerjasama sukarela. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kerjasama wajib adalah apabila dilaksanakan kerja sama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama, sedangkan kerjasama sukarela adalah kerjasama yang dilaksanakan oleh daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, namun dipandang lebih efektif dan efi sien jika dilaksanakan dengan bekerjasama. Kebijakan kerjasama daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kerjasama Daerah yang merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Berdasarkan ketentuan Perda tersebut, kerjasama daerah dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sumber PAD. Adapun tujuan pengembangan kerjasama daerah adalah untuk: 1) Meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan, dan mengurangi kesenjangan; 2) Memaksimalkan pelaksanaan kewenangan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah; 3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik; 4) Mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; 5) Meningkatkan PAD; dan 6) Meningkatkan efi siensi penggunaan sumber daya. Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah memiliki keterbatasan baik dari aspek SDM, kemampuan keuangan, manajemen, maupun teknologi. Oleh karena itu, demi kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah dalam hal ini Kota Bandung membutuhkan dukungan dari berbagai pihak/stakeholder pembangunan (pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 140 komunitas) untuk bersamasama dalam satu kolaborasi secara sinergis dalam rangka peningkatan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung memandang bahwa dengan kolaborasi, tujuan pembangunan akan tercapai lebih efektif. Namun demikian, kerjasama tersebut harus dilakukan sesuai dengan kemampuan daerah dan bertujuan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan dan kemajuan daerah yang dilaksanakan sebesarbesarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, dengan asas saling menguntungkan. Selain itu, pelaksanaan kerjasama daerah di Kota Bandung harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah, didalamnya memuat antara lain ruang lingkup, prinsip, objek yang dikerjasamakan, dan subjek pelaksana kerjasama. Prinsip dasar pemerintahan yang diselenggarakan di Kota Bandung mengacu pada tiga hal utama, yaitu: (1) desentralisasi: yaitu prinsip pendelegasian kewenangan pada sub kewilayahan di bawah pemerintah kota dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan;
(2)inovasi: yaitu prinsip menerapkan gagasan baru untuk memprakarsai atau memperbaiki proses dan hasil akhir layanan yang mengarah pada pembenahan; (3) kolaborasi: yaitu prinsip kerjasama dengan segenap stakeholders untuk menyelesaikan permasalahan wilayah. Perkembangan jumlah kerjasama yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung selama periode 20132018 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.81 Jumlah Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 No Bentuk Kerja Sama Jumlah Kerja Sama / Tahun Jumlah 2013 2014 2015 2016 2017 2018 I Kerja Sama Dalam Negeri 270 1 Kerja Sama 1 4 3 37 68 47 160 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 141 antardaerah 2 Kerja Sama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Sebutan Lain 3 2 9 6 4 8 32 3 Kerja Sama dengan Badan Hukum 13 4 5 5 8 9 44 4 Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi 3 6 5 2 3 15 34 II Kerja Sama Luar Negeri 3 2 3 4 7 15 34 Jumlah 23 18 25 54 90 94 304 Sumber : Bagian Kerjasama Setda Kota Bandung, 2019 Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui jumlah kerja sama yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung selama periode 2013 2018 adalah sebanyak 304 kerja sama yang terdiri dari 270 kerja sama dalam negeri dan 34 kerja sama luar negeri. Kerja sama antardaerah merupakan jenis kerja sama yang paling banyak dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung yaitu sebanyak 160 kerja sama, sedangkan kerja sama yang sedikit dilaksanakan adalah kerja sama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Sebutan Lain yaitu sebanyak 32 kerja sama. Sementara itu, kerja sama luar negeri yang dilaksanakan Pemerintah Kota Bandung menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya dan sampai dengan tahun 2018 telah terlaksana sebanyak 34 kerja sama dengan luar negeri. 4.9. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pengertian Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 142 Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, meliputi: SPM Pendidikan, SPM Kesehatan, SPM Pekerjaan Umum, SPM Perumahan Rakyat, SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat, dan SPM Sosial. Pemerintah Kota Bandung telah menerapkan keenam SPM tersebut. Adapun rincian penerapan masingmasing jenis pelayanan dasar melalui program perangkat daerah terkait disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.82 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) No Jenis Pelayanan Dasar Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar Indikator Kinerja Program Capaian 2018 Perangkat Daerah Penanggung Jawab SPM PENDIDIKAN 1 Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Anak Usia Dini Angka Partisipasi Kasar PAUD 79.54% Dinas Pendidikan 2 Pendidikan Kesetaraan Program Pendidikan Nonformal Angka Partisipasi Kasar Kesetaraan 0.22% Dinas Pendidikan 3 Pendidikan Dasar Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SD Angka Partisipasi Kasar SD 102.12% Dinas Pendidikan 4 Pendidikan Dasar Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SMP Angka Partisipasi Kasar SMP 103.10% Dinas Pendidikan 5 Pendidikan Dasar Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Dasar Angka Partisipasi Kasar SD NA Dinas Pendidikan Angka Partisipasi Kasar SMP NA Dinas Pendidikan 6 Pendidikan Dasar Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD Angka putus sekolah SD 0.01% Dinas Pendidikan 7 Pendidikan Dasar Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP Angka putus sekolah SMP 0.02% Dinas Pendidikan 8 Pendidikan Dasar Program Bantuan Pendidikan Angka putus sekolah SD NA Dinas Pendidikan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 143 No Jenis Pelayanan Dasar Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Indikator Kinerja Program Capaian 2018 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Persentase siswa miskin SD yang mendapat bantuan pendidikan NA Angka putus sekolah SMP NA Persentase siswa miskin SMP yang mendapat bantuan pendidikan NA Persentase masyarakat yang mendapat bantuan pendidikan NA SPM KESEHATAN

1.Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Program Upaya Kesehatan Masyarakat Tingkat Kesehatan Masyarakat 100% Dinas Kesehatan Persentase penanganan masalah gizi buruk Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia
2.Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Program Upaya Kesehatan Masyarakat Tingkat Kesehatan Masyarakat 100% Dinas Kesehatan Persentase penanganan masalah gizi buruk Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia 3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Program Upaya Kesehatan Masyarakat Tingkat Kesehatan Masyarakat 100% Dinas Kesehatan Persentase penanganan masalah gizi buruk Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 144 No Jenis Pelayanan Dasar Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Indikator Kinerja Program Capaian 2018 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 4 Pelayanan Kesehatan Balita Program Upaya Kesehatan Masyarakat Tingkat Kesehatan Masyarakat 100% Dinas Kesehatan Persentase penanganan masalah gizi buruk Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia 5 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Program Upaya Kesehatan Masyarakat Tingkat Kesehatan Masyarakat 100% Dinas Kesehatan Persentase penanganan masalah gizi buruk Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia 6 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Program Upaya Kesehatan Masyarakat Tingkat Kesehatan Masyarakat 100% Dinas Kesehatan Persentase penanganan masalah gizi buruk Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia 7 pelayanan kesehatan pada usia produktif; Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular Tingkat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 100% Dinas Kesehatan Persentase penanganan penderita penyakit tidak menular
8.pelayanan kesehatan penderita hipertensi; Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular Tingkat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 100% Dinas Kesehatan Persentase penanganan penderita penyakit tidak menular RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 145 No Jenis Pelayanan Dasar Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Indikator Kinerja Program Capaian 2018 Perangkat Daerah Penanggung Jawab
9.pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular Tingkat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 100% Dinas Kesehatan Persentase penanganan penderita penyakit tidak menular
10.pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular Tingkat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 100% Dinas Kesehatan Persentase penanganan penderita penyakit tidak menular
11.pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis; Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular Tingkat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 100% Dinas Kesehatan Persentase penanganan penderita penyakit tidak menular
12.pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular Tingkat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 100% Dinas Kesehatan Persentase penanganan penderita penyakit menular Universal Child Immunization (UCI) Persentase Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) < 24 jam SPM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak dan sehat di perkotaan Program Pengembangan Perumahan Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menempati hunian yang layak 65.97% DPKP3 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 146 No Jenis Pelayanan Dasar Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Indikator Kinerja Program Capaian 2018 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Penanganan Pemukiman Kumuh Perkotaan Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Persentase luasan kawasan permukiman kumuh 9.76% DPKP3 SPM PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 Penyediaan air bersih Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Cakupan Layanan Air bersih 77.27% DPKP3/PDAM 2 Penyediaan air limbah Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Persentase pengolahan air limbah rumah tangga 79.09% DPKP3/PDAM 3 Meningkatnya ruang Kota yang nyaman dan berkelanjutan Program Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Persentase Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Ketentuan 75.00% Dinas Penataan Ruang Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Persentase RTH yang berkualitas 44.73% Dinas Penataan Ruang Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Persentase lahan milik Pemerintah Kota Bandung yang bersertifikat 16.00% Dinas Penataan Ruang SPM KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 Standar Operasional Prosedur Satpol PP Program Penyelenggaraan ketentraman ketertiban Umum dan Dukungan Logistik Cakupan Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum 100% Satpol PP Standar Pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda perkada Program Penegakan Produk Hukum Daerah Cakupan Penyelesaian Penegakan Perda 100% 2 Persentase Penegakan Perda RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 147 No Jenis Pelayanan Dasar Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Indikator Kinerja Program Capaian 2018 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 3 Standar Sarana Prasarana Satpol PP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran 100% Satpol PP Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 75% Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Disiplin Aparatur 90% Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah Persentase layanan data dan informasi n/a 4 Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dan Anggota Perlindungan masyarakat Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Persentase Siskamling tingkat RW yang aktif 63,64% Satpol PP Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Perlindungan masyarakat Program Pengembangan kemampuan Polisi Pamong Praja dan Pengetahuan Masyarakat Cakupan pengembangan kemampuan dan pengetahuan Pol PP dan masyarakat n/a Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 90% SPM BIDANG SOSIAL 1 Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial skala Kabupaten/Kota Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya Prosentase warga miskin yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya 40% Dinas Sosial dan Penanggulang an Kemiskinan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 148 No Jenis Pelayanan Dasar Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Indikator Kinerja Program Capaian 2018 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Prosentase PMKS yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dasar Dinas Sosial dan Penanggulang an Kemiskinan Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Prosentase penyandang disabilitas yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dasar Dinas Sosial dan Penanggulang an Kemiskinan Program Peningkatan Pelayanan Lanjut Usia Prosentase lanjut usia yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya Dinas Sosial dan Penanggulang an Kemiskinan 2 Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) Prosentase eks penyandang penyakit sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar 88% Dinas Sosial dan Penanggulang an Kemiskinan Program Pembinaan Anak Terlantar Prosentase anak terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya Dinas Sosial dan Penanggulang an Kemiskinan Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Prosentase PMKS yang mengikuti kegiatan pemberdayaan Dinas Sosial dan Penanggulang an Kemiskinan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya Prosentase warga miskin yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya Dinas Sosial dan Penanggulang an Kemiskinan Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Prosentase PMKS yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dasar Dinas Sosial dan Penanggulang an Kemiskinan Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Prosentase penyandang disabilitas yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dasar Dinas Sosial dan Penanggulang an Kemiskinan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 149 No Jenis Pelayanan Dasar Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Indikator Kinerja Program Capaian 2018 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 3 Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala Kabupaten/Kota Program pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo Prosentase panti asuhan/jompo terdaftar yang memperoleh bantuan sarana prasarana 100% Dinas Sosial dan Penanggulang an Kemiskinan 4 Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten/Kota Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Prosentase PSKS yang berperan aktif dalam penanganan kesejahteraan sosial 21% Dinas Sosial dan Penanggulang an Kemiskinan 5 Pemenuhan kebutuhan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten/Kota Program Perlindungan Sosial Bencana Cakupan korban bencana yang terlayani tepat waktu 100% Dinas Sosial dan Penanggulang an Kemiskinan 6 Evakuasi korban bencana skala Kabupaten / Kota Program Perlindungan Sosial Bencana Cakupan korban bencana yang terlayani tepat waktu 100% Dinas Sosial dan Penanggulang an Kemiskinan 7 Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial penyelenggaraan sosial skala Kabupaten/Kota Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) Prosentase penyandang disabilitas berat yang memperoleh jaminan sosial 5% Dinas Sosial dan Penanggulang an Kemiskinan Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) Prosentase lanjut usia terlantar yang memperoleh jaminan sosial 3% Dinas Sosial dan Penanggulang an Kemiskinan 2. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 II 150 RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-1
1.Kinerja Keuangan Tahun 2013-2017 Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Ruang lingkup keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:
1.Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2.Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3.Penerimaan daerah;
4.Pengeluaran daerah;
5.Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
6.kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya, sehingga RPJMD Gambaran Keuangan Daerah APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, sehingga dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Kriteria pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut, pendapatan daerah diperoleh dengan mengacu pada kebijakan di bidang keuangan negara dan mempertimbangkan kondisi perekonomian, yang dicerminkan melalui asumsi indikator makro ekonomi, serta kemampuan Pemerintah Daerah dalam menggali potensi pendapatan daerah yang diupayakan melalui kebijakan intensifikasi dan ektensifikasi pendapatan daerah. Belanja daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Pembiayaan daerah yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2013 - 2017

a.Pendapatan Daerah Pendapatan daerah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-3 merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud, terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pengaruh dari pergerakan output sektor-sektor produksi utama dalam hal ini diindikasikan melalui pergerakan pertumbuhan ekonomi, serta pelaksanaan kebijakan pendapatan daerah, selama tahun 2013-2017 tergambar dalam Tabel 3.1. Tabel 3.1 Realisasi Target Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2013 s/d 2017 (Dalam Milyar Rupiah) No. Tahun Target Anggaran Realisasi Capaian (%) 1 2013 4.349,88 4.332,09 99,59 2 2014 5.302,47 4.953,94 93,43 3 2015 5.455,36 5.098,07 93,45 4 2016 6.684,13 5.685,27 85,06 5 2017 6.345,54 5.735,69 90,39 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited) Secara lebih detail, realisasi pendapatan daerah Kota Bandung dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.2. RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-4 Tabel 3.2 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2013 s/d 2017 (Dalam Milyar Rupiah) No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 Rata-rata Pertumbuhan (%)Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 1 PENDAPATAN 4.349,88 4.332,09 5.302,47 4.953,94 5.455,36 5.098,07 6.684,13 5.685,27 6.345,55 5.735,69 7,42 1.1 Pendapatan Asli Daerah 1.407,76 1.442,78 1.808,51 1.716,06 2.066,25 1.859,70 2.787,40 2.152,82 3.015,84 2.579,15 15,72 1.1.1. Pajak Daerah 1.063,00 1.194,09 1.938,45 1.399,60 1.598,00 1.494,15 2.186,42 1.709,87 2.400,09 2.174,86 16,40 1.1.2 Retribusi Daerah 100,82 115,51 131,16 99,19 107,56 64,99 204,77 92,01 262,68 50,06 (13,16) 1.1.3 Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan 19,16 12,07 19,16 9,36 20,00 8,60 20,00 10,66 20,00 11,28 (0,20) 1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah 224,79 121,11 258,19 207,91 340,68 291,96 356,22 340,28 333,06 342,94 32,36 1.2 Dana Perimbangan 1.818,17 1.778,97 1.938,45 1.886,01 1.857,23 1.765,83 2.785,94 2.443,76 2.416,22 2.290,75 7,94 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 264,92 225,72 278,09 241,56 250,29 173,38 291,22 315,65 349,27 302,06 14,14 1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.485,94 1.485,94 1.596,75 1.596,75 1.574,74 1.574,74 1.672,46 1.672,46 1.643,08 1.643,08 2,63 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 67,31 67,31 63,61 47,70 32,19 17,71 822,26 455,65 423,87 345,61 589,17 1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1.123,95 1.110,34 1.555,51 1.351,87 1.531,89 1.472,54 1.130,78 1.088,69 913,49 865,79 (3,97) 1.3.1 Hibah 0 0 15,50 0 15,50 8,55 270,23 269,62 26,51 20.57 740,27 1.3.2 Dana Darurat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 619,65 610,10 717,42 677,41 773,07 749,48 770,18 742,94 798,13 785,52 6,63 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 417,05 425,12 503,19 503,19 632,52 629,17 0 0 0 0 (14,15) 1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 87,25 75,12 319,41 171,27 110,80 85,34 90,38 76,13 88,85 59,70 11,36 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited) RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-5 Berdasarkan data pada Tabel 3.2 maka dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan daerah meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,42 persen per tahun, dengan pertumbuhan pendapatan daerah terbesar bersumber dari PAD sebesar 15,72 persen per tahun, Dana Perimbangan sebesar 7,94 persen per tahun. Sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami pertumbuhan negatif sebesar minus 3,97% per tahun. Untuk mengetahui perkembangan pendapatan daerah berdasarkan sumber-sumbernya, dijelaskan sebagai berikut: 1) Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah selama periode tahun 2013–2017, memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 15,71 persen per tahun. Komponen PAD terdiri atas: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Tabel 3.3 Realisasi Target Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2013 s/d 2017 (Dalam Milyar Rupiah) No. Tahun Target Anggaran Realisasi Capaian (%) 1 2013 1.407,76 1.442,78 102,49 2 2014 1.808,51 1.716,06 94,89 3 2015 2.066,25 1.859,69 90,00 4 2016 2.767,40 2.152,82 77,79 5 2017 3.015,84 2.579,15 85,52 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited) Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung selama periode 2013-2017 senantiasa meningkat, baik dari sisi anggaran maupun dari sisi realisasi. Namun demikian selama periode 2013-2017 tersebut, hanya tahun 2013 realisasi mampu memenuhi target yang ditetapkan, sedangkan tahun-tahun lainnya pencapaian realisasi masih dibawah target yang ditetapkan. Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2013-2017, yaitu 15,71% per tahun. Sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD Kota Bandung berasal dari Pajak Daerah, yaitu rata-rata 81,69% di tahun 2013-2017. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang kemudian diturunkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-6 Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, mendefinisikan pajak daerah sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sampai dengan tahun 2017, Kota Bandung telah menetapkan 9 (sembilan) jenis mata pajak daerah yang menjadi bagian pendapatan asli daerah Kota Bandung, meliputi: pajak hotel; pajak restoran; pajak hiburan; pajak reklame; pajak penerangan jalan; pajak parkir; pajak bumi dan bangunan; bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan pajak air tanah. Selama tahun 2013 hingga tahun 2017, penerimaan pajak daerah secara kumulatif berada pada nilai Rp.7.972,73 Milyar atau sebesar 92,20% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.8.647,51 Milyar, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 16,40 persen per tahun. Tabel 3.4 Realisasi Target Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2013 s/d 2017 (Dalam Milyar Rupiah) No. Tahun Target Anggaran Realisasi Capaian (%) 1 2013 1.063,00 1.194,09 112,33 2 2014 1.400,00 1.399,60 99,97 3 2015 1.598,00 1.494,15 93,50 4 2016 2.186,42 1.709,87 78,20 5 2017 2.400,10 2.174,86 90,62 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited) Dari sisi pertumbuhan, realisasi perolehan pajak daerah dari tahun 2013-2017 tren perolehannya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tren pertumbuhan pajak daerah yang senantiasa mengalami kenaikan tiap tahunnya tersebut memiliki kecenderungan yang sama dengan pendapatan asli daerah secara total, dengan pertumbuhan per tahun dapat dilihat pada Gambar 3.1 RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-7 Gambar 3.1 Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2013-2017 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited) Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bandung berjumlah 16 jenis retribusi, dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Retribusi Jasa Umum, meliputi: Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
2. 2.Retribusi Jasa Usaha, meliputi: Retribusi Tempat Rekreasi,Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Terminal - Tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, Retribusi Trans Metro Bandung (TMB);
3. 3.Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi, Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan, Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi, Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan, Retribusi Pemberian IMTA. RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-8 Retribusi daerah selama tahun 2013 hingga tahun 2017, dari sisi perbandingan realisasi dengan target terus mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 114,57% pada tahun 2013 menjadi 19,06% pada tahun 2017. Penurunan dalam hal realisasi ini berimplikasi pada sisi pertumbuhan realisasiyang juga mengalami pertumbuhan negatif, dengan rata-rata sebesar minus 13,15% per tahun. Tabel 3.5 Realisasi Target Retribusi Daerah Kota Bandung Tahun 2013 s/d 2017 (Dalam Milyar Rupiah) No. Tahun Target Anggaran Realisasi Capaian (%) 1 2013 100,82 115,51 114,57 2 2014 131,16 99,19 75,63 3 2015 107,56 64,98 60,42 4 2016 204,77 92,01 44,93 5 2017 262,68 50,06 19,06 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited) Pertumbuhan retribusi daerah cenderung tidak sejalan dengan pola pertumbuhan PAD, dimana pertumbuhan PAD kecenderungannya positif dan terus meningkat, sedangkan pertumbuhan retribusi kecenderungannya negatif dan semakin menurun, hal tersebut dikarenakan PAD yang bersumber dari retribusi daerah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor intern, yaitu bagaimana komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan aturan pemungutan retribusi daerah dan juga kepatuhan masyarakat untuk membayar retribusi daerah. Pertumbuhan realisasi retribusi daerah selama periode 2013-2017 dapat terlihat pada gambar 3.2 RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-9 Gambar 3.2 Pertumbuhan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2013-2017 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited) Tabel 3.6 Realisasi Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kota Bandung Tahun 2013 s/d 2017 (Dalam Milyar Rupiah) No. Tahun Target Anggaran Realisasi Capaian (%) 1 2013 19,16 12,07 63,00 2 2014 19,16 9,36 48,84 3 2015 20,00 8,60 43,01 4 2016 20,00 10,66 53,29 5 2017 20,00 11,28 56,40 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan laba yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Kota Bandung pada PDAM Tirtawening, PT. Bank Jabar Banten, PD. BPR, dan KPKB Kota Bandung. Selama tahun 2013 sampai dengan 2017, rata-rata ketercapaian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 52,91%. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terbesar bersumber dari bagian laba yang diperoleh dari PT. Bank Jabar Banten. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan selama tahun 2013 hingga tahun 2017 tumbuh negatif dengan rata-rata sebesar minus 0,20 persen per tahun, dengan rincian per tahun sebagaimana disajikan pada Gambar 3.3 RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-10 Gambar 3.3 Pertumbuhan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2013-2017 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah memberikan kontribusi ketiga setelah pajak daerah dan retribusi daerah dalam hal pembentukan pendapatan asli daerah. Pos pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri atas: (1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan; (2) Penerimaan Jasa Giro; (3) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR); (4) Pendapatan Denda Pajak; (5) Pendapatan dan Pengembalian dari SKPD; (6) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum; (7) Pendapatan dan Pemanfaatan Kekayaan Daerah; (8) Penerimaan Setoran dari Lembaga lain - PT. Taspen; (9) Pendapatan Lainnya, Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dari sisi pencapaian, pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ini terus meningkat setiap tahunnya, bahkan pada tahun 2017 mampu melebihi dari target yang ditetapkan, meskipun pada tahun 2013 pencapaiannya masih sangat kecil. Pendapatan BLUD menjadi penyumbang terbesar terhadap pos ini, disusul oleh komponen pendapatan dari jasa giro kas daerah, serta hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah sewa. RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-11 Tabel 3.7 Realisasi Target Lain-lain PAD Yang Sah Kota Bandung Tahun 2013 s/d 2017 (Dalam Milyar Rupiah) Tahun Target Anggaran Realisasi Capaian (%) 1 2013 224,78 121,11 53,88 2 2014 258,19 207,91 80,52 3 2015 340,68 291,96 85,70 4 2016 356,22 340,28 95,53 5 2017 333,06 342,94 102,97 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited) Lain-lain PAD yang Sah selama tahun 2013 hingga tahun 2017 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 32,29 persen per tahun, dengan kecenderungan terjadi perlambatan pertumbuhan setiap tahunnya, sebagaimana terlihat pada Gambar 3.4 Gambar 3.4 Pertumbuhan Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2013-2017 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited) 2) Dana Perimbangan Dana Perimbangan selama periode tahun 2013–2017, memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 7,94 persen per tahun. Komponen dana perimbangan terdiri atas: (1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; (2) Dana Alokasi Umum; dan (3) Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-12 Dilihat dari besaran realisasi Dana Perimbangan, terlihat bahwa secara umum mengalami kenaikan tiap tahunnya. Dari sisi persentase capaian pun, dana perimbangan realisasinya cenderung stabil mendekati target yang ditetapkan dikisaran 95% sampai 98%. Namun pada tahun 2016 realisasinya cukup jauh dari target yakni hanya 87,72%, hal ini dikarenakan rendahnya kemampuan merealisasikan anggaran yang berasal dari DAK. Tabel 3.8 Realisasi Target Dana Perimbangan Kota Bandung Tahun 2013 s/d 2017 (Dalam Milyar Rupiah) No. Tahun Target Anggaran Realisasi (%) Capaian 1 2013 1.818,17 1.778,97 97,84 2 2014 1.938,45 1.886,02 97,30 3 2015 1.857,23 1.765,83 95,08 4 2016 2.785,94 2.443,76 87,72 5 2017 2.416,22 2.290,75 94,81 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited) Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak selama tahun 2013 hingga tahun 2017 rata-rata tumbuh sebesar 14,14% per tahun dengan rincian pertumbuhan per tahun dapat dilihat pada Gambar 3.5 Gambar 3.5 Pertumbuhan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2013-2017 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited) RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-13 Berdasarkan Gambar 3.5 pertumbuhan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak memiliki tren yang sama dengan dana perimbangan secara total. Dimana pada tahun 2014 dan 2016 tumbuh secara positif, sedangkan pada tahun 2015 dan 2017 tumbuh secara negatif. Tabel 3.9 Persentase Realisasi Terhadap Target Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Kota Bandung Tahun 2013 s/d 2017 (Dalam Milyar Rupiah) No. Tahun Target Anggaran Realisasi (%) Capaian 1 2013 264,92 225,72 85,20 2 2014 278,09 241,56 86,86 3 2015 250,29 173,38 69,27 4 2016 291,22 315,65 108,39 5 2017 349,27 302,06 86,48 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited) Fluktuasi pertumbuhan realisasi dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dalam kurun waktu 2013 sampai 2017 tersebut sejalan dengan persentase capaian realisasi dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak yang juga berfluktuasi dari tahun 2013-2017, persentase terkecil dicapai pada tahun 2015 sebesar 69,55%, sedangkan pencapaian terbesar terjadi pada tahun 2016 dengan raihan 108,55%. Kontribusi terbesar dana bagi hasil pajak diperoleh dari dana bagi hasil pajak penghasilan orang pribadi, sedangkan untuk dana bagi hasil bukan pajak, bagi hasil dari petambangan panas bumi dan pertambangan gas bumi menjadi sektor yang paling banyak memberikan kontribusi. Hal ini sejalan masih besarnya kontribusi sektor pertambangan dalam pendapatan pemerintah pusat. DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Anggaran dan realisasi dari DAU Kota Bandung selama periode tahun 2013-2017 cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, dan mampu terealisasikan 100%, sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.10. RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-14 Tabel 3.10 Persentase Realisasi Terhadap Target Dana Alokasi Umum Kota Bandung Tahun 2013 s/d 2017 (Dalam Milyar Rupiah) No. Tahun Target Anggaran Realisasi (%) Capaian 1 2013 1.485,94 1.485,94 100,00 2 2014 1.596,75 1.596,75 100,00 3 2015 1.574,74 1.574,74 100,00 4 2016 1.672,46 1.672,46 100,00 5 2017 1.643,08 1.643,08 100,00 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited) Tren pertumbuhan realisasi dana alokasi umum memiliki kesamaan dengan tren realisasi dana perimbangan secara total, yaitu tumbuh secara positif pada tahun 2014 dan 2016, dan tumbuh negatif pada tahun 2015 dan 2017. Namun demikian secara keseluruhan terjadi peningkatan realisasi DAU dari tahun 2013 sebesar Rp. 1.485 Milyar menjadi Rp. 1.643 Milyar atau terjadi kenaikan sebesar 10,58% dengan rata-rata pertumbuhan 2,63 persen per tahun. Gambar 3.6 Pertumbuhan Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2013-2017 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited) DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kebijakan transfer ke Daerah terutama melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk pembangunan fisik berbagai sarana dan prasarana layanan publik di daerah. RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-15 Tabel 3.11 Persentase Realisasi Terhadap Target Dana Alokasi Khusus Kota Bandung Tahun 2013 s/d 2017 (Dalam Milyar Rupiah) No. Tahun Target Anggaran Realisasi (%) Capaian 1 2013 67,31 67,31 100,00 2 2014 63,61 47,71 75,00 3 2015 32,20 17,71 55,00 4 2016 822,26 455,65 55,41 5 2017 423,87 345,61 81,54 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited) Penerimaan Dana Alokasi Khusus terjadi fluktuasi setiap tahunnya, dari Rp.67,312 Milyar pada tahun 2013 meningkat drastis pada tahun 2016 menjadi Rp.822,262 Milyar, namun kembali menurun pada tahun selanjutnya di kisaran Rp.423,866 Milyar. Dalam hal capaiannya pun, terjadi fluktuasi dimana dari 100% pencapaian di tahun 2013, terus turun sampai tahun 2015, kemudian meningkat lagi di tahun-tahun berikutnya. Alokasi terbesar DAK setiap tahunnya diperuntukan dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan. Sebagaimana halnya komponen dana perimbangan yang lain (dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dan DAU), pertumbuhan realisasi dana alokasi khusus memiliki tren yang sama dengan dana perimbangan secara total, dengan rata-rata tumbuh sebesar 589,17% per tahun dengan rincian pertumbuhan per tahun dapat dilihat pada Gambar 3.7. Gambar 3.7 Pertumbuhan Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2013-2017 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited) RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-16 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Penerimaan Pemerintah Kota Bandung yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah selama periode tahun 2013–2017, memiliki rata- rata pertumbuhan sebesar minus 3,97 persen per tahun, dengan kecenderungan terjadi fluktuasi pertumbuhan setiap tahunnya. Komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas: (1) Pendapatan Hibah; (2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; (3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; dan (4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah ini relatif besar, dimana selama periode 2013-2018 berkisar pada nilai 1 (satu) Trilyunan. Dalam hal persentase capaian, tiap tahunnya mendekati target yang ditetapkan, dengan rata-rata capaian sebesar 94,58%. Tabel 3.12 Persentase Realisasi Terhadap Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Bandung Tahun 2013 s/d 2017 (Dalam Milyar Rupiah) No. Tahun Target Anggaran Realisasi (%) Capaian 1 2013 1.123,95 1.110,34 98,79 2 2014 1.555,52 1.351,87 86,91 3 2015 1.531,88 1.472,54 96,13 4 2016 1.130,78 1.088,69 96,28 5 2017 913,49 865,79 94,78 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited) 4) Belanja Daerah Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2013-2017, disusun menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-17 Analisis Belanja Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun 2013-2017 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah dimasa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Dengan memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian yang digambarkan melalui realisasi indikator makro ekonomi, juga pelaksanaan kebijakan Belanja Daerah, diperoleh nilai realisasi Belanja Daerah, seperti ditunjukkan pada tabel 3.13. Tabel 3.13 Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2013 s/d 2017 (Dalam Milyar Rupiah) No. Tahun Target Anggaran Realisasi Capaian (%) 1 2013 4.755,24 4.027,47 84,70 2 2014 5.717,54 4.435,59 77,58 3 2015 6.553,37 5.201,94 79,38 4 2016 7.360,85 5.830,41 79,21 5 2017 6.752,91 5.541,66 82,06 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited) Anggaran dan realisasi belanja daerah Kota Bandung selama periode 2013-2017 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jika pada tahun 2013 realisasi belanja daerah sebesar Rp.4,027 Triliun, maka pada tahun 2017 realisasinya telah mencapai Rp.5,541 Triliun atau mengalami kenaikan sebesar 37,60%. Selama periode 2013 sampai 2017, belanja langsung tercatat terus mengalami peningkatan baik dari sisi anggaran maupun dari sisi realisasi. Pada tahun 2013, realisasi belanja tidak langsung Pemerintah Kota Bandung mencapai Rp.2.115,99 Milyar dari anggaran Rp.2.366,20 Milyar dan mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi sebesar Rp.2.688,86 Milyar dari target Rp.2.826,04 Milyar, atau tumbuh sebesar 27,07%. RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-18 Dalam periode 2013-2017, realisasi belanja tidak langsung dibelanjakan untuk keperluan belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah daerah lainnya termasuk pemerintah desa, serta belanja tidak terduga. Dari semua jenis belanja yang menjadi komponen belanja tidak langsung, belanja pegawai yang dipakai untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai menjadi pengeluaran terbesar diantara belanja lainnya, dengan pengeluaran rata-rata per tahun sebesar 87,22% dari total belanja tidak langsung, sedangkan sisanya terbagi kedalam belanja lainnya. Sama halnya dengan belanja tidak langsung, untuk belanja langsung dari tahun 2013 sampai 2017, juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, realisasi belanja langsung Pemerintah Kota Bandung mencapai Rp.1.911,47 Milyar dari anggaran Rp.2.389,05 Milyar dan mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi Rp.2.852,80 Milyardari anggaran Rp.3.926,88 Milyar, atau tumbuh sebesar 49,25%. Alokasi Belanja Langsung terbagi ke dalam belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Secara lebih rinci, Tabel 3.14 berikut menyajikan proporsi realisasi belanja terhadap rencana belanja daerah menurut kategori tahun 2013 hingga tahun 2017. RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-19 Tabel 3.14 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kota Bandung Tahun 2013 s/d 2017 (Dalam Milyar Rupiah) No Uraian Tahun Rata- rata 2013 2014 2015 2016 2017 Anggaran Realisasi Proporsi (%) Anggaran Realisasi Proporsi (%) Anggaran Realisasi Proporsi (%) Anggaran Realisasi Proporsi (%) Anggaran Realisasi Proporsi (%) 2 BELANJA 4.755,24 4.027,46 84,70 5.717,54 4.435,59 77,58 6.553,37 5.201,94 79,38 7.360.85 5.830,41 79,21 6.752,91 5.541,72 82,06 80,58 2.1 Belanja Tidak Langsung 2.366,19 2.115,99 89,43 2.703,05 2.340,03 86,57 2.784,26 2.383,63 85,61 2.934,43 2.556,09 87,11 2.826,04 2.688,86 95,15 88,77 2.1.1 Belanja Pegawai 1.958,87 1.791,06 91,43 2.306,76 2.006,28 86,97 2.494,97 2.139,61 85,76 2.621,38 2.275,39 86,80 2.428,08 2.337,41 96,27 89,45 2.1.2 Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3 Belanja Subsidi 95,87 95,88 100,0 0 101,47 95,63 94,24 126,73 116,26 91,74 130,34 128,53 98,62 4,59 0,00 0,00 96,15 2.1.4 Belanja Hibah 280,52 207,64 74,02 180,02 164,43 91,34 140,38 126,74 90,28 154,10 151,25 98,15 380,97 350,21 91,93 89,14 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 21,07 19,95 94,67 100,55 72,79 72,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,54 2.1.6 Belanja Bagi Hasil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 0,82 0,81 99,88 0,85 0,84 98,27 1,00 0,90 90,07 1,00 0,90 90,07 1,00 0,90 90,07 93,52 2.1.8 Belanja Tidak Terduga 9,04 0,65 7,21 13,40 0,06 0,49 21,18 0,12 0,55 27,61 0,02 0,08 11,40 0,34 3,03 2,25 2.2 Belanja Langsung 2.389,05 1.911,47 80,01 3.014,49 2.095,56 69,52 3.769,11 2.818,31 74,77 4.426,42 3.274,32 73,97 3.926,87 2.852,86 72,65 74,18 2.2.1 Belanja Pegawai 183,40 162,33 88,51 209,99 186,79 88,95 273,23 242,33 88,69 300,79 264,95 88,09 0,66 0,52 78,79 86,61 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 776,48 684,30 88,13 1.196,99 937,33 78,31 1.587,23 1.288,18 81,16 2.130,06 1.755,34 82,41 2.505,95 1.933,46 77,15 81,43 2.2.3 Belanja Modal 1.429,17 1.064,84 74,51 1.607,51 971,44 60,43 1.908,65 1.287,80 67,47 1.995,57 1.254,03 62,84 1.420,26 918,88 64,70 65,99 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited) RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-20 Dari rincian realisasi belanja daerah sebagaimana disajikan pada Tabel 3.14 di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi belanja tidak langsung tahun 2013 hingga tahun 2017 sebesar 88,77 Persen, sedangkan rata-rata realisasi belanja langsung tahun 2013 hingga tahun 2017 sebesar 74,18 Persen. Realisasi belanja daerah dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Selama periode tahun 2013 sampai tahun 2017, secara proporsi realisasi terhadap anggaran, diketahui bahwa realisasi belanja langsung relatif lebih rendah dibandingkan realisasi belanja tidak langsung, hal ini dikarenakan belanja langsung tidak dapat sepenuhnya diserap diantaranya disebabkan karena adanya hambatan pada proses pengadaan barang dan jasa, serta adanya dampak perekonomian global. Dari sisi pertumbuhan realisasi, belanja daerah memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 8,64 persen per tahun. Pertumbuhan belanja daerah terbesar bersumber dari belanja langsung sebesar 11,86 persen per tahun, diikuti rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung sebesar 6,22 persen, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3.15. Tabel 3.15 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2013 s/d 2017 (Dalam Milyar Rupiah) No. Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 Rata-rata Pertum buhan (%) 2 BELANJA 4.027,46 4.435,59 5.201,94 5.830,41 5.541,72 8,64 2.1 Belanja Tidak Langsung 2.115,99 2.340,03 2.383,63 2.556,09 2.688,86 6,22 2.1.1 Belanja Pegawai 1.791,06 2.006,28 2.139,61 2.275,39 2.337,41 6,93 2.1.2 Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3 Belanja Subsidi 95,88 95,63 116,26 128,53 0,00 (17,03) 2.1.4 Belanja Hibah 207,64 164,43 126,74 151,25 350,21 26,79 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 19,95 72,79 0,00 0,00 0,00 41,22 2.1.6 Belanja Bagi Hasil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 0,81 0,84 0,90 0,90 0,90 2,71 2.1.8 Belanja Tidak Terduga 0,65 0,06 0,12 0,02 0,34 381,47 2.2 Belanja Langsung 1.911,47 2.095,56 2.818,31 3.274,32 2.852,86 11,86 2.2.1 Belanja Pegawai 162,33 186,79 242,33 264,95 0,52 (11,42) 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 684,30 937,33 1.288,18 1.755,34 1.933,46 30,20 2.2.3 Belanja Modal 1.064,84 971,44 1.287,80 1.254,03 918,88 (1,39) Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited) RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-21 5) Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara garis besar, analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Tabel 3.16 menyajikan gambaran realisasi Pembiayaan Daerah tahun 2013 hingga tahun 2017. RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-22 Tabel 3.16 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Bandung Tahun 2013 s/d 2017 (Dalam Milyar Rupiah) No Uraian Tahun Rata-rata Pertumbuhan Realisasi (%) 2013 2014 2015 2016 2017 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 3 Pembiayaan 405,37 405,54 683,52 694,66 1.098,01 1.098,01 676,72 677,33 407,36 408,51 12,84 3.1 Penerimaan Pembiayaan 432,45 432,46 710,16 710,16 1.213,01 1.213,01 994,14 994,14 532,13 532,13 17,63 3.1.1 Penggunaan SiLPA 432,45 432,46 710,16 710,16 1.213,01 1.213,01 994,14 994,14 532,13 532,13 17,63 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 27,08 26,92 26,64 15,50 115,00 115,00 317,42 316,81 124,76 123,62 178,51 3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 26,00 26,00 26,64 15,50 115,00 115,00 317,42 316,81 124,76 123,62 179,01 3.2.3 Pembayaran Pokok Utang Pokok 1,08 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (25,00) Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited) Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan daerah tumbuh dengan rata-rata sebesar 12,84 persen per tahun. Penerimaan pembiayaan tumbuh dengan rata-rata 17,63 persen per tahun, sedangkan pengeluaran pembiayaan tumbuh dengan rata-rata 178,51 persen per tahun. RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-23 1.2. Neraca Daerah Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen Pemerintah Daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca Pemerintah Daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain rasio lancar (current ratio) dan rasio quick (quick ratio). Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan antara lain: rasio total hutang terhadap total aset (debt to asset ratio) dan rasio hutang terhadap modal (debt to equity ratio). Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah. Jenis rasio aktivitas yang digunakan dalam analisis antara lain: rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan. Perkembangan Neraca Pemerintah Kota Bandung tahun 2013-2017 dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada Tabel 3.17. RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-24 Tabel 3.17 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Bandung Tahun 2013 s/d 2017 (Dalam Milyar Rupiah) No Uraian Tahun Rata-rata Pertumbuhan (%)2013 2014 2015 2016 2017 ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah 688,23 1.168,81 908,54 416,34 492,04 2,89 Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00 0,01 0,06 0,06 125,00 Kas di Bendahara Pengeluaran 3,61 16,48 6,51 5,53 0,28 46,51 Kas di BLUD 19,81 28,38 35,31 110,20 103,43 68,28 Kas di Bendahara FKTP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kas di Bendahara BOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kas Lainnya 0,00 16,19 48,16 1,85 2,66 36,27 Setara Kas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Piutang Pendapatan 122,06 897,26 1.066,19 1.155,29 1.273,02 168,12 Piutang Lainnya 53,24 0,00 0,00 0,00 0,00 (25,00) Penyisihan Piutang 0,00 0,00 (576,49) (638,84) (750,59) 7,08 Beban Dibayar Dimuka 1,20 1,04 0,29 0,65 0,52 4,67 Persediaan 39,79 54,59 57,15 64,95 78,70 19,18 JUMLAH ASET LANCAR 924,94 2.181,75 1.545,67 1.116,03 1.206,12 21,56 INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Jangka Panjang Non Permanen Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investasi dalam Obligasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investasi dalam Proyek Pembangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Bergulir 0,37 0,37 0,40 0,40 0,40 2,03 Deposito Jangka Panjang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investasi Non Permanen Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen 0,37 0,37 0,40 0,40 0,40 2,03 RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-25 No Uraian Tahun Rata-rata Pertumbuhan (%)2013 2014 2015 2016 2017 Investasi Jangka Panjang Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 831,43 810,31 931,06 1.074,70 1.329,60 12,88 Investasi Permanen Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen 831,43 810,31 931,06 1.074,70 1.329,60 12,88 JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 831,80 810,68 931,46 1.075,10 1.330,00 12,87 ASET TETAP Tanah 15.375,59 15.686,71 15.661,33 15.571,81 14.559,65 (1,30) Peralatan dan Mesin 825,03 1.078,83 1.472,20 1.803,48 1.883,98 23,55 Gedung dan Bangunan 1.692,36 2.523,08 2.742,62 2.932,66 2.733,35 14,48 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 2.109,91 2.472,68 2.911,92 3.390,73 3.238,01 11,72 Aset Tetap Lainnya 63,18 69,51 89,37 148,24 221,65 38,50 Konstruksi Dalam Pengerjaan 811,95 169,22 403,43 546,49 450,19 19,27 Akumulasi Penyusutan 0,00 0,00 (2.754,26) (2.825,38) (2.093,11) (5,83) JUMLAH ASET TETAP 20.878,02 22.000,03 20.526,61 21.568,03 20.993,72 0,27 DANA CADANGAN Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUMLAH DANA CADANGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASET LAINNYA Tagihan Jangka Panjang 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,00 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 384,68 211,83 211,83 211,83 211,83 (11,23) Aset Tidak Berwujud 1,96 20,10 21,28 26,69 26,88 239,38 Aset Lain-lain 17,33 22,83 21,52 21,90 194,37 203,82 JUMLAH ASET LAINNYA 404,48 255,27 255,14 260,93 433,59 7,88 JUMLAH ASET 23.042,24 25.247,73 23.258,88 24.020,09 23.963,43 1,18 RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-26 No Uraian Tahun Rata-rata Pertumbuhan (%)2013 2014 2015 2016 2017 KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 (50,00) Utang Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 (25,00) Pendapatan Diterima Dimuka 15,66 20,04 29,28 37,03 33,77 22,94 Utang Beban 0,00 0,00 41,45 52,08 245,83 99,42 Utang Jangka Pendek Lainnya 39,28 251,69 38,46 68,76 122,53 153,26 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 55,78 271,73 109,20 157,87 402,14 131,66 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utang Jangka Panjang Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUMLAH KEWAJIBAN 55,78 271,73 109,20 157,87 402,14 131,66 EKUITAS EKUITAS 22.986,46 271,73 109,20 157,87 402,14 0,79 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 23.042,24 25.247,73 23.258,88 24.020,09 23.963,43 1,18 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited) RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-27 Definisi dari setiap elemen utama neraca serta sub-sub rekening yang terdapat didalam elemen utama neraca sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 528 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akunansi, adalah sebagai berikut:
a.Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber- sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan ke dalam Aset Lancar dan non lancar. Aset Lancar merupakan Aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak memenuhi criteria tersebut, dikategorikan sebagai aset non lancar. Aset Pemerintah Kota Bandung selama periode Tahun 2013-2017 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,18%, dengan rata-rata pertumbuhan untuk masing-masing jenis aset antara lain, aset lancar rata-rata naik sebesar 21,56%, investasi jangka panjang terjadi peningkatan sebesar 12,87%, aset tetap rata-rata naik sebesar 0,27%, dan aset lainnya rata-rata naik sebesar 7,88%. Adapun yang menjadi sub-sub rekening dari aset, dijelaskan berikut:
1. 1.Kas di Kas Daerah; mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah, meliputi: a) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening - rekening pada bank yang ditentukan oleh walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Kota Bandung; b) Setara kas, antara lain Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan, yang dikelola bendahara umum daerah; c) Uang tunai (uang kertas/tunai dan logam) di bendahara umum daerah. RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-28
2. 2.Kas di Bendahara Penerimaan; mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu. Kas tersebut berasal dari pungutan dan setoran yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu yang belum disetorkan ke kas daerah.
3. 3.Kas di Bendahara Pengeluaran; mencakup seluruh saldo rekening bank Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu per tanggal neraca.
4. 4.Kas di BLUD; merupakan kas yang dikelola oleh Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Badan Layanan Umum Daerah, yang bersumber dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.
5. 5.Kas Lainnya; merupakan kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bukan berasal dari sisa uang persediaan yang belum disetor kepada fihak terkait per tanggal neraca.
6. 6.Investasi Jangka Pendek; adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan dalam rangka untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
7. 7.Investasi jangka pendek dapat berupa: a) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits); b) Pembelian Surat Utang Negara (SUN); c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan d) Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
8. 8.Piutang; adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-29
9. 9.Penyisihan Piutang; adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
10. 10.Beban Dibayar Dimuka; adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Klasifikasi Beban dibayar di muka antara lain pembayaran premi asuransi dan sewa guna (leasing).
11. 11.Persediaan; adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, termasuk barang-barang yang akan dihibahkan.
12. 12.Investasi Jangka Panjang Nonpermanen; merupakan investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
13. 13.Investasi Jangka Panjang Permanen; merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen
14. 14.terdiri dari penyertaan modal di perusahaan daerah dan di perusahaan negara.
15. 15.Tanah yang dikelompokan sebagai Aset Tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
16. 16.Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
17. 17.Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
18. 18.Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-30
19. 19.Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset Tetap Lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.
20. 20.Konstruksi dalam Pengerjaan mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
21. 21.Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (Depreciable Asets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
22. 22.Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan maupun peruntukan Dana Cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan Dana Cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.
23. 23.Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah, sedangkan ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit.
24. 24.Kemitraan dengan Pihak Ketiga; merupakan upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimiliki dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa: kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa, kerja sama pemanfaatan (KSP), bangun guna serah (BGS), bangun serah guna (BSG). RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-31
25. 25.Aset Tidak Berwujud adalah aset nonmoneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.
26. 26.Aset tak Berwujud terdiri atas: goodwill, hak paten atau hak cipta, royalti, software, lisensi, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, aset tak berwujud lainnya, aset tak berwujud dalam pengerjaan.
27. 27.Aset Lain-lain merupakan aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah/direklasifikasi. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).
b.Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban yang penyelesaiannya setelah dua belas bulan dari tanggal pelaporan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban Pemerintah Kota Bandung selama periode Tahun 2013-2017 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 131,66%, dengan rata-rata pertumbuhan untuk masing-masing jenis kewajiban antara lain kewajiban jangka pendek tumbuh positif rata-rata sebesar 131,66%, sedangkan untuk kewajiban jangka panjang tidak dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung. RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-32 Adapun sub-sub rekening dari aset, dijelaskan sebagai berikut:
1. 1.Utang perhitungan pihak ketiga adalah hutang kepada pihak ketiga yang timbul dari pemotongan yang dilakukan oleh entitas dari kegiatan/transaksi yang dilakukan oleh entitas yang bersangkutan. Utang perhitungan pihak ketiga (PFK), terdiri dari: utang taspen, utang askes, utang PPh pusat, utang PPN pusat, utang perhitungan pihak ketiga lainnya.
2. 2.Utang Bunga Pinjaman, terdiri dari : a) Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat ; b) Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya ; c) Utang Bunga kepada BUMN/BUMD; d) Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan; e) Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya; dan f) Utang Bunga Luar Negeri.
3. 3.Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, terdiri dari: a) Utang Bank; b) Utang Obligasi (SUN); c) Utang Pemerintah Pusat; d) Utang Pemerintah Provinsi ; e) Utang Pemerintah Kabupaten/Kota Lain.
4. 4.Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.
5. 5.Utang Beban adalah sejumlah kewajiban Pemerintah Daerah kepada Fihak Ketiga sebagai akibat belanja modal dan barang jasa yang sudah menjadi kewajiban sampai dengan tanggal pelaporan namun oleh pemerintah daerah belum dibayarkan, misalnya belum jatuh tempo atau baru akan dibayar.
6. 6.Utang Jangka Pendek lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam Utang Jangka Pendek lainnya antara lain adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun, seperti biaya sewa atau bunga yang sudah menjadi kewajiban namun belum jatuh tempo.
7. 7.Utang Dalam Negeri, terdiri dari : 1) Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan; 2) Utang Dalam Negeri – Obligasi; 3) Utang kepada Pemerintah Pusat; 4) Utang kepada Pemerintah Provinsi; 5) Utang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-33
8. 8.Utang Jangka Panjang Lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan.
c.Ekuitas Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Perkembangan ekuitas Pemerintah Kota Bandung selama periode 2013-2017 tumbuh rata-rata sebesar 0,79%. Rasio keuangan yang dapat dianalisis berdasarkan data neraca tahun 2013 sampai dengan 2017, tersaji dalam Tabel 3.18 Tabel 3.18 Analisis Rasio Keuangan Kota Bandung Tahun 2013 s/d 2017 No Uraian Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 1 Rasio Lancar (%) 1.663,57 802,91 1.415,45 706,93 299,93 2 Rasio Quick (%) 1.592,24 782,82 1.363,11 665,79 280,36 3 Rasio Total Hutang Terhadap Aset (%) 0,24 1,08 0,47 0,66 1,68 4 Rasio Hutang Terhadap Modal (%) 0,24 1,09 0,47 0,66 1,71 5 Rata-rata Umur Piutang (Hari) 6 38 70 71 77 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited) Rasio likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas yang diperoleh dari neraca daerah Kota Bandung sebagaimana tercantum dalam tabel 3.18, dapat dijelaskan:
1. 1.Rasio Lancar (Current Ratio), yang menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Semakin besar nilai current ratio artinya semakin likuid, dengan nilai proporsional berada pada batas 200%. Dari tabel 3.18 dapat dilihat bahwa pada tahun 2013, setiap Rp.100 hutang lancar dijamin oleh aktiva lancar sebesar Rp.1.663,57, tahun 2014 sebesar Rp.802,91, tahun 2015 sebesar Rp.1.415,45, tahun 2016 sebesar Rp.709,93, serta tahun 2017 sebesar Rp.299,93. RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-34
2. 2.Rasio Quick (Quick Ratio), yaitu ukuran kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, dimana nilai yang baik berada pada batas 100 persen. Dengan melihat pada tabel 3.18 di atas, quick ratio tahun 2013 sebesar 1.592,24, artinya bahwa hutang lancar sebesar Rp.100 dijamin dengan aktiva sebesar Rp.1.592,24, tahun 2014 sebesar Rp.782,82, tahun 2015 sebesar Rp.1.363,11, tahun 2016 sebesar Rp.665,79, dan tahun 2017 sebesar Rp.280,36, hal tersebut menunjukkan kelebihan kas dan piutang untuk membayar kewajiban jangka pendek.
3. 3.Rasio total hutang terhadap total aset (Debt to Asset Ratio), yang menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan, juga menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh kreditur. Pengaruh hutang terhadap aktiva tahun 2013 sebesar 0,24 persen, tahun 2014 sebesar 1,08 persen, tahun 2015 sebesar 0,47 Persen, tahun 2016 sebesar 0,66 persen, dan tahun 2017 sebesar 1,68 persen.
4. 4.Rasio hutang terhadap modal (Debt to Equity Ratio) digunakan untuk mengukur seberapa perlunya hutang jika dibandingan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari kreditur. Tahun 2013 sebesar 0,24%, tahun 2014 sebesar 1,09%, tahun 2015 sebesar 0,47%, tahun 2016 sebesar 0,66%, serta tahun 2017 sebesar 1,71%.
5. 5.Rata-rata umur piutang, digunakan untuk menilai berapa lama waktu yang diperlukan untuk melunasi piutang atau merubah piutang menjadi kas. Angka rata-rata umur piutang yang terlalu tinggi menunjukkan tidak kembalinya piutang yang lebih tinggi. Sebaliknya, angka yang terlalu rendah bisa jadi merupakan indikasi kebijakan piutang terlalu ketat. Tercatat selama tahun 2013 sampai tahun 2017, rata-rata umur piutang adalah 6 hari pada tahun 2013, 38 hari pada tahun 2014, 70 hari pada tahun 2015, 71 hari pada tahun 2016, dan 77 hari pada tahun 2017. RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-35
6. 2.Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai fungsi berikut ini:
7. 1.Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
8. 2.Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
9. 3.Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
10. 4.Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkanefisiensi dan efektivitas perekonomian.
11. 5.Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
12. 6.Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus APBD yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Daerah telah menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI). RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-36 Kebijakan pengelolaan keuangan tahun 2013 – 2017 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Dalam kurun waktu 2013 sampai dengan tahun 2017, arah kebijakan pendapatan daerah Kota Bandung diarahkan pada:
13. 1.Arah Kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah a) Mengoptimalkan penerimaan PAD dengan: menerapkan sistem daring penerimaan Pajak Daerah dan membenahi manajemen data penerimaan PAD; b) Memantapkan regulasi pajak yang telah diserahkan ke daerah termasuk prosedur dan mekanismenya; c) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah. d) Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah; e) Penguatan data basis pajak daerah Kota Bandung. f) Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi; g) Meningkatkan dan pengembangan asset pemerintah daerah secara profesional.
14. 2.Arah kebijakan untuk meningkatkan Dana Perimbangan a) Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) dan PPh pasal 21; b) Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan. c) Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pendapatan daerah dengan Instansi/lembaga terkait di tingkat kota dan provinsi; RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-37
15. 3.Arah kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan non- konvensional, a) Meningkatkan peluang pendanaan pihak ketiga melalui pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) b) Penguatan Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR). c) Memantapkan kelembagaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif pendanaan Infrastruktur; d) Mengembangkan jejaring dengan dunia usaha maupun pihak donor untuk mendapatkan bantuan pembiayaan non APBN/APBD. Kebijakan belanja daerah Kota Bandung merupakan kebijakan yang diarahkan untuk mengupayakan atau membelanjakan sumber daya daerah yang lebih efisien, efektif dan optimal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kota Bandung. Dengan berpedoman pada prinsip- prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2013 sampai 2017 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas penggunaan anggaran kedalam program/kegiatan. Kebijakan untuk belanja langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:
16. 1.Penganggaran belanja langsung diprioritaskan untuk menunjang pelayanan dasar Masyarakat meliputi urusan Pendidikan dan urusan Kesehatan serta Peningkatan Infrastruktur Kota bagi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi Masyarakat;
17. 2.Belanja dalam rangka penyelenggaran urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan fasilitas sosial dan fasilitas umum; RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-38
18. 3.Mengefisienkan pengeluaran belanja yang bersifat umum dalam kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah, sesuai dengan kompleksitas, besaran pagu anggaran dan jumlah personilnya. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:
19. 1.Belanja Pegawai a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas; b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. c) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD; d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD; e) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
20. 2.Belanja Bunga Bagi daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang supaya dianggarkan pembayarannya dalam APBD.
21. 3.Belanja Subsidi Belanja Subsidi diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-39
22. 4.Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan social;
23. 5.Belanja Bagi Hasil Pajak a) Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran rencana. b) Dari aspek teknis penganggaran, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah sesuai kode rekening berkenaan.
24. 6.Belanja Bantuan Keuangan a) Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD. Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah. RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-40 b) Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan.
25. 7.Belanja Tidak Terduga Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan. Kemudian, terkait pembiayaan Pemerintah Kota Bandung selama tahun 2013-2018 memiliki kebijakan sebagai berikut:
26. 1.Kebijakan penerimaan pembiayaan meliputi: SILPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.
27. 2.Kebijakan pengeluaran pembiayaan a) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada PD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut. b) Penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-41 tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya; c) Apabila akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, terlebih dahulu dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut. Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. 2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran Untuk melihat upaya pemenuhan kebutuhan aparatur selama 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat rincian proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, yaitu sebagaimana disajikan pada Tabel 3.19. Tabel 3.19 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bandung Tahun 2013 s/d 2017 (Dalam Milyar Rupiah) No Uraian Tahun Rata-rata Pertumbuhan (%)2013 2014 2015 2016 2017 A Belanja Tidak Langsung 1.785,06 2.006,28 2.139,60 2,275,38 2.337,70 7,03
28. 1.Belanja Gaji dan Tunjangan 1.540,68 1.722,77 1.804,02 1.846,17 1.406,97 (1,23)
29. 2.Belanja Tambahan Penghasilan PNS 201,55 212,11 270,08 346,68 849,91 51,52
30. 3.Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH 4,72 6,48 7,03 7,28 9,42 19,68
31. 4.Insentif Pemungutan Pajak Daerah 33,56 60,05 55,89 71,34 69,94 24,42
32. 5.Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 4,55 4,87 2,58 3,91 1,46 (12,77) B Belanja Langsung 260,05 413,21 612,71 666,41 324,58 16,16
33. 1.Belanja Honorarium PNS 68,99 76,61 92,17 112,42 2,83 (11,04) RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-42 No Uraian Tahun Rata-rata Pertumbuhan (%)2013 2014 2015 2016 2017
34. 2.Belanja Uang Lembur 10,33 11,90 13,30 13,36 0,34 (17,51)
35. 3.Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 1,58 2,17 1,17 0,14 0,25 (4,55)
36. 4.Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 23,11 22,93 35,77 59,15 27,57 16,80
37. 5.Belanja Premi Asuransi 1,22 1,43 64,25 76,31 0,27 1.082,34
38. 6.Belanja Makanan dan Minuman Pegawai 3,04 3,22 3,68 4,80 2,28 (0,46)
39. 7.Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 6,52 5,40 8,13 10,01 6,61 5,63
40. 8.Belanja Pakaian Khusus dan Hari- hari Tertentu 7,10 11,21 17,30 16,51 12,82 21,32
41. 9.Belanja Perjalanan Dinas 61,80 71,60 60,10 98,39 78,45 10,81
42. 10.Belanja Perjalanan Pindah Tugas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43. 11.Belanja Pemulangan Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44. 12.Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, Peralatan dan Perlengkapan, dll) 76,36 206,74 316,84 275,32 193,16 45,26 TOTAL 2.045,11 2.419,49 2.752,31 2.941,79 2.662,28 7,36 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited) Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Peningkatan tersebut lebih disebabkan karena jumlah aparatur yang jumlahnya terus bertambah, juga berkenaan dengan peningkatan keahlian aparatur yang mengakibatkan lebih besar anggaran yang harus disediakan. Selanjutnya dijelaskan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur untuk 5 (lima) tahun terakhir dengan Tabel 3.20. RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-43 Tabel 3.20 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bandung (Dalam Milyar Rupiah) No. Tahun Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Total Pengeluran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) Prosentase (a) (b) (a)/(b) x 100%
45. 1.2013 2.045,11 4.054,38 50,44
46. 2.2014 2.419,49 4.451,09 54,36
47. 3.2015 2.752,31 5.316,94 51,76
48. 4.2016 2.941,79 6.147,22 47,86
49. 5.2017 2.662,28 5.665,34 46,99 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited) Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif menurun dari waktu ke waktu, tahun 2013 sebesar 50,44 persen; tahun 2014 sebesar 54,36 persen, tahun 2015 sebesar 51,76 persen, tahun 2016 sebesar 47,86 persen, dan tahun 2017 sebesar 46,99 persen. Dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa belanja untuk pembangunan semakin besar proporsinya setiap tahun terhadap APBD dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Selain itu, dari tahun ke tahun diupayakan efisiensi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur jika diproporsikan terhadap APBD, meskipun jumlah aparatur terus meningkat. Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. 2.2. Analisis Pembiayaan Analisis pembiayaan daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut.
a.Analisis Sumber Penutup Defisit Riil Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran. Langkah awal dalam melakukan analisis ini dengan mencari nilai defisit riil anggaran, RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-44 yaitu mencari nilai realisasi pendapatan, setelah dikurangi realisasi Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan. Perkembangan defisit rill anggaran, dijelaskan pada Tabel 3.21. Tabel 3.21 Defisit Riil Anggaran Kota Bandung (Dalam Milyar Rupiah) No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 1 Realisasi Pendapatan Daerah 4.332,09 4.953,94 5.098,07 5.685,21 5.735,00 Dikurangi Realisasi: 2 Belanja Daerah 4.027,46 4.435,49 5.201,94 5.830,41 5.541,72 No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 26,92 15,50 115,00 316,81 123,62 Defisit Riil 277,71 502,95 (218,87) (462,01) 70,66 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited) Berdasarkan Tabel 3.21 ini selama kurun waktu 2013-2017, APBD Kota Bandung mengalami surplus artinya realisasi pendapatan daerah melebihi realisasi belanja daerah pada tahun 2013, 2014 dan 2017. Namun demikian, tahun 2015 dan 2016 mengalami defisit, yang artinya realisasi pendapatan daerah kurang dari realisasi belanja daerah. Selanjutnya untuk mendapatkan surplus atau defisit riil harus diperhitungkan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, pembayaran kegiatan lanjutan tahun lalu, dan pengembalian kelebihan penerimaan tahun lalu.Sehingga diperoleh data bahwa pada tahun 2013, 2014 dan 2017 terjadi surplus riil masing-masing sebesar Rp.277,71 Milyar; Rp.502,95; dan Rp.70,66 Milyar, sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 terjadi defisit riil masing-masing sebesar Rp.218,87 dan Rp.462,01. Tabel 3.22 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Bandung (Dalam Milyar Rupiah) No Uraian Proporsi Dari Total Defisit Riil 2013 2014 2015 2016 2017 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya 432,46 710,1 6 1.213,01 994,1 4 532,13 2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-45 No Uraian Proporsi Dari Total Defisit Riil 2013 2014 2015 2016 2017 4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Penerimaan Piutang Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah 432,46 710,1 6 1.213,01 994,1 4 532,13 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited) Dengan memperhatikan data defisit riil anggaran dan komposisi penutup defisit riil anggaran selama tahun 2013 sampai dengan 2017, maka dapat diterjemahkan bahwa Pemerintah Kota Bandung mempunyai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan yang cukup besar sebagai akumulasi dari surplus/defisit riil anggaran ditambah penerimaan pembiayaan yang relatif besar sebagai komposisi penutup defisit riil anggaran. Surplus riil Pemerintah Kota Bandung dimaksud dapat dilihat pada Tabel 3.23. Tabel 3.23 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (Dalam Milyar Rupiah) No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 1 Realisasi Pendapatan Daerah 4.332,09 4.953,94 5.098,07 5.685,21 5.735,00 Dikurangi Realisasi: 2 Belanja Daerah 4.027,46 4.435,49 5.201,94 5.830,41 5.541,72 3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 26,92 15,50 115,00 316,81 123,62 A Defisit Riil 277,71 502,95 (218,87) (462,01) 70,66 Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya 432,46 710,16 1.213,01 994,14 532,13 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penerimaan Piutang Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-46 No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 B Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah 432,46 710,16 1.213,01 994,14 532,13 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan 710,17 1.213,11 994,14 532,13 602,79 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited) Berdasarkan Tabel 3.23, didapat informasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan Pemerintah Kota Bandung selama tahun 2013-2017, berturut-turut sebesar Rp.710,17 Milyar Tahun 2013; Rp.1.213,11 Milyar Tahun 2014; Rp.994,14 Milyar Tahun 2015; Rp.532,13 Milyar Tahun 2016; serta Rp.602,79 Milyar Tahun 2017. Kondisi demikian menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Bandung cukup kuat untuk membiayai belanja langsung dan belanja tidak langsung.
b.Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Analisis SiLPA diperlukan untuk melihat dari mana sumber perolehan SiLPA, dan seberapa besar kontribusi yang diberikan. Tabel 3.24 memberikan gambaran perolehan SiLPA selama tahun 2013 hingga 2017. Tabel 3.24 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Bandung (Dalam Milyar Rupiah) No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 Rp % dari SiLPA Rp % dari SiLPA Rp % dari SiLPA Rp % dari SiLPA Rp % dari SiLPA Jumlah SiLPA 711,65 100 1.228,86 100 998,53 100 533,98 100 598,47 100
1. 1.Pelampauan Penerimaan PAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. 2.Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. 3.Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. 4.Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya 711,65 100 1.228,86 100 998,53 100 533,98 100 598,47 100 RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-47 No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 Rp % dari SiLPA Rp % dari SiLPA Rp % dari SiLPA Rp % dari SiLPA Rp % dari SiLPA
5. 5.Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. 6.Kegiatan Lanjutan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited) Perolehan SiLPA selama tahun 2013 hingga 2017 diperoleh dari sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 mendefinisikan SiLPA sebagai selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran, sehingga keberadaan SiLPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) tersebut dapat bermakna positif ataupun negatif. Bermakna positif jika SiLPA tersebut merupakan hasil dari efektifnya penerimaan PAD sehingga terjadi overtarget dan dibarengi oleh efisiensi anggaran belanja pemerintah daerah. Sedangkan SiLPA bermakna negatif bila berasal dari tertundanya belanja langsung program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah. SiLPA yang terdapat pada APBD Kota Bandung sebagian besar berasal dari tertundanya belanja langsung program dan Kegiatan. Hasil evaluasi terhadap SiLPA tersebut diharapkan untuk rencana kedepan jumlah SiLPA Kota Bandung dapat diperkecil.
c.Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Tabel 3.25 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan Kota Bandung Tahun 2013-2018 (Dalam Milyar Rupiah) No Uraian Proporsi Dari Total Defisit Riil 2013 2014 2015 2016 2017 1 Saldo Kas Neraca Daerah 711,65 1.228,86 998,53 533,98 598,47 Dikurangi 2 Kewajiban Kepada Pihak Ketiga 0 0 0 0 0 RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-48 No Uraian Proporsi Dari Total Defisit Riil 2013 2014 2015 2016 2017 Sampai Dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan 3 Kegiatan Lanjutan 0 0 0 0 0 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran 711,65 1.228,86 998,53 533,98 598,47 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited) Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan.
1. 3.Kerangka Pendanaan Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. 3.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
a.Proyeksi Pendapatan Tahun 2019-2023 Proyeksi pendapatan merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungnya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. Dalam melakukan proyeksi pendapatan daerah harus didapat nilai perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi. Dalam melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu dilakukan analisis RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-49 mengenai Pendapatan Daerah yang dilakukan dengan kerangka pemikiran sebagaimana disajikan pada Gambar 3.8. Gambar 3.8 Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Dengan melihat performa Pendapatan Daerah tahun 2013-2017, pada masa yang akan datang pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat lebih tinggi, yang diikuti dengan berbagai upaya-upaya untuk dapat mencapainya. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan pada sektor Pajak Daerah, Regtribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Yang Sah dan Peningkatan Dana Perimbangan dengan kebijakan, sebagai berikut :
1. 1.Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pungutan pendapatan daerah;
2. 2.Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah;
3. 3.Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meingkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. 4.Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pendapatan daerah dengan Instansi/Lembaga terkait di tingkat Kota dan Provinsi;
5. 5.Menyusun strategi optimalisasi pengelolaan piutang pajak daerah, melalui inventarisasi piutang pajak daerah. Piutang pajak yang terdapat unsur kesalahan administrasi dilakukan koreksi akuntansi, Piutang pajak yang memenuhi syarat penghapusan piutang pajak Kebijakan di Bidang Keuangan Negara Kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Angka rata-rata Pertumbuhan Setiap Objek Pendapatan Daerah Asumsi Indikator Makro Ekonomi Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-50 dilakukan penghapusan piutang pajak, dan Piutang pajak yang wajib pajaknya dapat ditelusuri dilakukan upaya penagihan;
6. 6.Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
7. 7.Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
8. 8.Meningkatkan dan pengembangan aset pemerintah daerah secara profesional;
9. 9.Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan. Proyeksi pendapatan dalam RPJMD ini berlaku untuk periode 2019 sampai dengan tahun 2023, sebagaimana tercantum pada Tabel 3.26. Tabel 3.26 Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bandung No Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 1 PENDAPATAN 6.552.675.658.887,08 6.417.323.951.787,41 6.708.178.385.831,00 7.046.992.867.249,42 7.373.285.215.687,46 1.1 Pendapatan Asli Daerah 3.055.014.614.374,75 3.068.092.487.054,00 3.268.833.227.361,00 3.511.226.056.482,00 3.734.347.236.961,40 1.1.1 Pajak Daerah 2.436.311.729.897,75 2.522.552.659.693,00 2.691.062.135.340,00 2.898.122.897.465,00 3.082.342.305.461,00 1.1.2 Retribusi Daerah 135.564.168.477,00 68.517.268.961,00 78.763.712.768,00 90.860.026.931,00 105.155.337,726,00 1.1.3 Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan 80.040.000.000,00 24.952.800.00,00 25.929.496.000,00 26.974.560.720,00 28.092.779.970,40 1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah 403.098.716.000,00 452.069.758.400,00 473.077.883.253,00 495.268.571.366,00 518.756.813.804,00 1.2 Dana Perimbangan 2.535.287.328.333,33 2.440.444.114.451,41 2.471.121.980.863,01 2.503.947.297.923,42 2.539.070.387.178,06 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 339.361.364.333,33 438.255.234.451,41 468.933.100.863,01 501.758.417.923,42 536.881.507.178,06 1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.695.146.944.000,00 1.643.076.905.000,00 1.643.076.905.000,00 1.643.076.905.000,00 1.643.076.905.000,00 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 500.779.020.000,00 359.111.975.000,00 359.111.975.000,00 359.111.975.000,00 359.111.975.000,00 1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 962.373.716.179,00 908.787.350.282,00 968.223.177.607,00 1.031.819.512.844,00 1.099.867.591.548,00 1.3.1 Hibah 100.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 Dana Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 862.373.716.179,00 849.083.247.491,00 908.519.074.816,00 972.115.410.053,00 1.040.163.488.757,00 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 59.704.102.791,00 59.704.102.791,00 59.704.102.791,00 59.704.102.791,00 Sumber: Hasil Kajian Potensi dan Analisis, 2018 RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-51
b.Proyeksi Belanja Tahun 2019-2023 Analisis mengenai belanja daerah, didasarkan pada kondisi perekonomian yang digambarkan melalui serangkaian asumsi indikator makro ekonomi, juga mengacu pada kebijakan pemerintah, serta mempertimbangkan kebijakan pembiayaan daerah, yang kemudian diformulasikan sehingga diperoleh angka rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib, dan mengikat, serta prioritas utama. Dari rata-rata tersebut, akan diperoleh tingkat pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama, yang digunakan sebagai gambaran dasar untuk mempehitungkan bagian dari belanja daerah yang harus dipenuhi di masa yang akan datang, sebagaimana Gambar 3.9. Gambar 3.9 Analisis Proyeksi Belanja Daerah Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Proyeksi belanja daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja tidak langsung daerah dan belanja langsung daerah. Dalam menentukan proyeksi belanja dilakukan berdasarkan metode yang berbeda untuk setiap jenis belanja, sebagai berikut:
1. 1.Belanja Pegawai berdasarkan pada acress 7,5% dengan menjadikan realisasi 2017, dengan memperhatikan kebijakan pusat pada tahun berjalan. Asumsi Indikator Makro Ekonomi Kebijakan Pemerintah Yang Mempengaruhi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Pendidikan Angka rata-rata Pertumbuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Belanja Daerah Kebijakan Pembiayaan Daerah Tingkat Pertumbuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-52
2. 2.Belanja Hibah berdasarkan pada rata-rata realisasi lima tahun (2013-2017).
3. 3.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa dalam bentuk bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
4. 4.Belanja Tidak Terduga berdasarkan pada rata-rata anggaran lima tahun (2013-2017). Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Belanja Wajib Mengikat, Belanja Prioritas dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah serta Belanja Pendukung lainnnya dengan arah kebijakan, sebagai berikut :
5. 1.Mengupayakan atau membelanjakan sumber daya daerah yang lebih efisien, efektif dan optimal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kota Bandung;
6. 2.Penganggaran belanja langsung diprioritaskan untuk menunjang pelayanan dasar masyarakat;
7. 3.Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah;
8. 4.Mengefisienkan pengeluaran belanja yang bersifat umum dalam kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah; RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-53
9. 5.Melakukan analisis mengenai kesesuaian Program dan Kegiatan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan pertimbangan manfaat yang akan didapatkan bagi masyarakat. Proyeksi belanja tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 3.27. Tabel 3.27 Proyeksi Belanja Kota Bandung Tahun 2019-2023 No Uraian Proyeksi 2019 2020 2021 2022 2023 2 BELANJA 7.121.331.712. 722,25 6.754.191,164. 324,20 7.004.923.742. 037,65 7.361.781.840. 366,99 7.721.740.972. 130,36 2.1 Belanja Tidak Langsung 3.226.341.577. 041,95 3.028.283.041. 980,00 3.178.475.607. 280,00 3.339.827.356. 780,00 3.573.937.356. 780,00 2.1.1 Belanja Pegawai 2.909.152.769.6 90,95 2.701.160.000.0 00,00 2.903.740.000.0 00,00 3.121.530.000.0 00,00 3.355.640.000.0 00,00 2.1.2 Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3 Belanja Subsidi 108.825.685.20 0,00 108.825.685.20 0,00 56.438.250.500, 00 0,00 0,00 2.1.4 Belanja Hibah 196.470.565.70 0,00 200.050.000.00 0,00 200.050.000.00 0,00 200.050.000.00 0,00 200.050.000.00 0,00 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.6 Belanja Bantuan Keuangan 1.500.000.000,0 0 1.717.356.780,0 0 1.717.356.780,0 0 1.717.356.780,0 0 1.717.356.780,0 0 2.1.7 Belanja Tidak Terduga 10.392.556,451, 00 16.530.000.000, 00 16.530.000.000, 00 16.530.000.000, 00 16.530.000.000, 00 2.2 Belanja Langsung 3.894.990.135. 680,30 3.725.908.122. 344,20 3.826.448.134. 757,65 4.021.954.483. 586,99 4.147.803.615. 350,36 Sumber: Hasil Analisis, 2018
c.Proyeksi Pembiayaan Tahun 2019-2023 Dalam menganalisis pembiayaan daerah, didasarkan pada kondisi perekonomian di lapangan yang ditunjukkan melalui asumsi indikator makro ekonomi, juga mengacu pada kebijakan penyelesaian kewajiban daerah. Selain itu, juga perlu memperhatikan kebijakan efisiensi belanja daerah dan peningkatan pendapatan daerah, sebagai komponen pembentuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Dari rumusan tersebut, akan diperoleh angka rata-rata pertumbuhan kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan, serta kegiatan lanjutan yang harus diselesaikan, juga dapat dilihat angka pertumbuhannya sebagai gambaran besaran kewajiban yang harus diselesaikan di masa yang akan datang. RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-54 Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk peningkatan kinerja BUMD dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan pelayanan dan kemanfaatan umum bagi masyarakat. 3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan.
a.Proyeksi Pembiayaan Daerah Proyeksi pembiayaan daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis kemudian dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan. Sebagaimana yang tergambarkan dalam Gambar 3.10. Gambar 3.10 Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Asumsi Indikator Makro Ekonomi Angka rata-rata Pertumbuhan Saldo Kas Neraca Daerah dan Rata-rata Pertumbuhan Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan Serta Kegiatan Lanjutan Kebijakan Penyelesaian Kewajiban Daerah Tingkat Pertumbuhan Saldo Kas Neraca Daerah dan Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan Serta Kegiatan Lanjutan Kebijakan Efisiensi Belanja Daerah dan Peningkatan Pendapatan Daerah RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-55 Berikut tersaji proyeksi pembiayaan daerah, sebagaimana Tabel 3.28 berikut ini: Tabel 3.28 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Bandung No Uraian Proyeksi 2019 2020 2021 2022 2023 3 PEMBIAYAAN 568.656.053 .835,17 336.867.212 .536,79 296.745.356 .206,64 314.788.97 3.117,57 348.455.756. 442,90 3.1 Penerimaan Pembiayaan 779.006.053. 835,17 336.867.212. 536,79 296.745.356. 206,64 314.788.973. 117,57 348.455.756.4 42,90 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 210.350.000. 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sumber: Hasil Analisis, 2018
b.Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Proyeksi Belanja pengeluaran wajib dan mengikat direncanakan nilai dan tingkat pertumbuhan belanja pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami kenaikan sebagaimana ditunjukan melalui Tabel 3.29 berikut ini : Tabel 3.29 Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat Kota Bandung No Uraian Proyeksi 2019 2020 2021 2022 2023 A Belanja Tidak Langsung 2.910.652.769. 690,95 2.702.877.356. 780,00 2.905.457.356. 780,00 3.123.247.356. 780,00 3.357.357.356. 780,00 1 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.895.068.037. 423,03 2.690.274.188. 155,00 2.892.037.752. 266,62 3.108.950.083. 686,62 3.342.116.589. 963,12 2 Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DRPD serta Operasional KDH/WKDH 14.084.732.267, 92 10.885.811.845, 00 11.702.247.733, 38 12.579.916.313, 38 13.523.410.036, 88 3 Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Belanja Bagi Hasil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Belanja Bantuan Keuangan 1.500.000.000,0 0 1.717.356.780,0 0 1.717.356.780,0 0 1.717.356.780,0 0 1.717.356.780,0 0 B Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Pembayaran Pokok Utang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Belanja Wajib 2.910.652.769. 690,95 2.702.877.356. 780,00 2.905.457.356. 780,00 3.123.247.356. 780,00 3.357.357.356. 780,00 RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-56 No Uraian Proyeksi 2019 2020 2021 2022 2023 Mengikat Serta Prioritas Utama Sumber: Hasil Analisis, 2018
c.Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi pendapatan, perhitungan proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, perhitungan proyeksi belanja tidak langsung dan perhitungan proyeksi pengeluaran pembiayaan dapat diproyeksikan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah pada Tahun 2019-2023 untuk mendanai pembangunan Kota Bandung. Adapun proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Bandung tahun 2019-2023, sebagaimana tersajikan pada Tabel 3.30. Tabel 3.30 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Bandung No Uraian Proyeksi 2019 2020 2021 2022 2023
1. 1.Pendapatan 6.552.675.658 .887,08 6.417.323.951. 787,41 6.708.178.385. 831,00 7.046.992.867. 249,42 7.373.285.215. 687,46
2. 2.Pencairan dana cadangan (sesuai Perda) - - - - -
3. 3.Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran 779.006.053. 835,17 336.867.212. 536,79 296.745.356. 206,64 314.788.973. 117,57 348.455.756. 442,90 Total Penerimaan 7.331.681.712 .722,25 6.754.191.164. 324,20 7.004.923.742. 037,64 7.361.781.840. 366,99 7.721.740.972. 130,36 Dikurangi :
4. 4.Belanja Tidak Langsung 3.226.341.577 .041,95 3.028.283.041. 980,00 3.178.475.607. 280,00 3.339.827.356. 780,00 3.573.937.356. 780,00
5. 5.Pengeluaran Pembiayaan 210.350.000.0 00,00 - - - - Kapasitas riil kemampuan keuangan 3.894.990.135 .680,30 3.725.908.122. 344,20 3.826.448.134. 757,64 4.0021.954.48 3.586,99 4.147.803.615. 350,36 Sumber: Hasil Analisis, 2018
d.Kebijakan Alokasi Anggaran Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 III-57 Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan prioritas (money follow program) dan kebutuhan. Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :
1. 1.Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat;
2. 2.Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah serta program prioritas;
3. 3.Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja non urusan yang tidak mengikat. Tabel 3.31 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Bandung No Uraian Proyeksi 2019 2020 2021 2022 2023 KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 7.331.681.712.722, 25 6.754.191.164.32 4,20 7.004.923.742.037 ,65 7.361.781.840.366, 99 7.721.740.972.130, 36 1 Prioritas I 2.910.652.769.690, 95 2.702.877.356.78 0,00 2.905.457.356.780, 00 3.123.247.356.780, 00 3.357.357.356.780, 00 2 Prioritas II 3.091.427.296.566, 10 3.055.168.384.35 3,67 3.165.724.946.415, 54 3.340.859.265.515, 00 3.449.208.280.501, 00 3 Prioritas III 1.329.601.646.465, 20 996.145.423.190, 53 933.741.438.842,1 1 897.675.218.071,99 915.175.334.849,35 Sumber: Hasil Analisis, 2018 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-1 BAB ini menguraikan isu-isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan- permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kota dan merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan yang tepat pula. Isu strategis ini diperoleh dengan cara melakukan penelaahan terhadap dokumen perencanaan lain serta mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan.
4. 1.Permasalahan Pembangunan Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan pembangunan didasarkan pada (1) evaluasi capaian kinerja RPJMD Tahun 2013-2018, (2) evaluasi capaian kinerja bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau (3) evaluasi terhadap beberapa urusan yang berpengaruh sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. RPJMD Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah
5. 1.Cakupan masalah yang luas.
6. 2.Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif.
7. 3.Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka permasalahan-permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan, dapat diuraikan berikut ini. 1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
a.Urusan Pendidikan Permasalahan pada urusan pendidikan di Kota Bandung, diantaranya adalah:
1. 1.Penyebaran sekolah yang tidak merata; data eksisting menunjukkan bahwa sebanyak 274 SD tersebar di seluruh kecamatan di Kota Bandung, sedangkan untuk SMP masih terdapat Kecamatan yang belum memiliki SMP, yaitu Kecamatan Cinambo. Pemenuhan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk mengejar standar nasional yaitu rasio 1:28 untuk SD dibutuhkan sejumlah 770 RKB yang harus terbangun, sedangkan untuk tingkat SMP dengan rasio standar 1:32 dibutuhkan 552 RKB. Adapun TK negeri yang sudah dimiliki sampai dengan saat ini adalah 3 TK Negeri, yang dinilai masih belum dapat memenuhi layanan pendidikan PAUD.
2. 2.Kualitas layanan pendidikan yang tidak merata; pemerataan kualitas layanan pendidikan untuk SD dan SMP baik negeri dan swasta masih belum optimal berdasarkan data statistik, dari 35.000 lulusan SD, yang ditampung oleh SMP negeri hanya 18.500 siswa, tetapi bila dihitung dengan SMP swasta, daya tampung keseluruhan adalah 45.000 siswa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerataan kualitas layanan pendidikan pada semua lini baik negeri maupun swasta menjadi kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah kota dengan memperlihatkan keberpihakan terhadap sekolah swasta agar dapat bersaing dengan sekolah negeri dan tentunya, harus dapat dijangkau dari sisi akses dan biaya pendidikan dan tertuang dalam program pembinaan dan pengembangan pendidikan pendidikan dasar; RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-3
3. 3.Kurang meratanya kualitas kemampuan profesionalisme guru; Saat ini ini kualitas kemampuan guru diukur dari kepemilikan minimal ijazah S-1. Sampai dengan tahun 2017, jumlah guru yang memiliki ijazah S-1 adalah sejumlah 8.292 orang guru dari total jumlah guru keseluruhan sebanyak 22.061 guru;
4. 4.Belum optimalnya kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, khususnya untuk pendidikan nonformal; Konsep link and match antara dunia pendidikan dengan lapangan pekerjaan masih menjadi salah satu target pembelajaran terutama untuk pendidikan nonformal. Sampai dengan Tahun 2017, hanya 8 Lembaga Pelatihan dan Kursus (LPK) yang telah menjalin kerjasama dari total 65 Lembaga Pendidikan Non Formal;
5. 5.Kemampuan manajerial sekolah dalam mengembangkan pelayanan pendidikan belum merata pada seluruh sekolah. Hal ini berarti bahwa dan Sekolah yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah Manajemen berbasis sekolah (MBS) dapat diartikan sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi (kewenangan dan tanggungjawab) lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas/ keluwesan kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orangtua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dan sebagainya.), untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan data yang telah diolah Dinas Pendidikan pada tahun 2017 untuk SD baik negeri dan swasta yang telah menerapkan MBS adalah sejumlah 356 SD dari total 454 SD sementara jumlah SMP yang telah menerapkan MBS adalah 150 SMP negeri dan swasta dari total 225 SMP di Kota Bandung.
6. 6.Masih belum optimalnya pengembangan sekolah inklusif, yaitu sekolah yang menerima siswa berkebutuhan khusus, sampai dengan tahun 2017 dari total 1.090 PAUD/TK baru 60 sekolah inklusif, sedangkan pada level SD sebanyak 454 SD telah menerima siswa berkebutuhan khusus. Pada jenjang SMP dari total 225 SMP sebanyak 120 SMP masuk dalam kategori sekolah inklusif. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-4
b.Urusan Kesehatan Permasalahan urusan kesehatan di Kota Bandung diantaranya:
1. 1.Sebaran Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) belum merata. Idealnya 1 (satu) Puskesmas melayani 30.000 penduduk (atau 3.3 per 100.000 penduduk), sementara di Kota Bandung seperti dapat dilihat pada tabel sebelumnya, setiap 100.000 penduduk Kota Bandung masih dilayani oleh kurang dari 3 Puskesmas (atau 1 Puskesmas melayani sekitar 35.000 penduduk). Namun persebaran penduduk Kota Bandung yang tidak merata, menyebabkan jumlah penduduk yang dilayani Puskesmas juga berbeda-beda. Ada Puskesmas yang melayani kurang dari 30.000 penduduk, namun juga ada Puskesmas yang melayani lebih dari 35.000 penduduk. Meskipun jumlah Puskesmas di Kota Bandung sudah berjumlah 80 unit Puskesmas, Namun keberadaaan 80 Puskesmas dimaksud belum dapat menjawab kebutuhan masyarakat sehingga sesuai dengan RPJMD 2013-2018 bahwa target Puskesmas yang terbangun adalah 84 unit;
2. 2.Standarisasi Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah (Puskesmas) yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan akreditasi, hal ini dapat terlihat dari 80 UPT Puskesmas yang ada, sampai dengan akhir tahun 2018 hanya 30 UPT Puskesmas yang sudah terakreditasi, 32 UPT Puskesmas yang sedang berproses untuk mendapatkan proses akreditasi;
3. 3.Ketersediaan tenaga kesehatan dan non kesehatan yang masih terbatas, dilihat tren tahun 2014, 2015 dan 2016, secara umum didapatkan bahwa jumlah dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat mengalami penurunan.
4. 4.Tenaga dokter spesialis, dokter dan dokter gigi lebih banyak memberikan pelayanan pada upaya kesehatan perorangan. Pada upaya kesehatan masyarakat, peran tenaga kesehatan masyarakat, ahli gizi, bidan, perawat dan sanitarian sangatlah besar. Pada era Jaminan Kesehatan Nasional, sistem rujukan harus diberlakukan secara terstruktur dan berjenjang mulai dari tingkat primer, sekunder dan tersier.
5. 5.Pada pelayanan primer, upaya kesehatan yang utama adalah upaya promotif, preventif tanpa meninggalkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Upaya promotif dan preventif merupakan bagian dari upaya kesehatan masyarakat dengan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-5 tenaga utamanya adalah ahli kesehatan masyarakat, ahli gizi, sanitarian, bidan dan perawat.
6. 6.Belum optimalnya pemanfaatan IT dalam peningkatan layanan kesehatan hal ini berkaitan dengan peningkatan efesiensi di dalam organisasi dan membantu pengambilan keputusan para stakeholder di dalam organisasi. Sistem informasi yang baik adalah sistem informasi yang bisa mengumpulkan data dari berbagai sistem informasi yang ada di bawah struktur organisasi yang ada. Sampai dengan akhir tahun 2018, Puskesmas yang menggunakan aplikasi SIMPUS sebagai aplikasi terkait dengan layanan kesehatan primer adalah 47 Puskesmas dari 80 Puskesmas yang ada, sehingga hal tersebut mengakibatkan belum optimalnya layanan kesehatan berbasis online sebagai layanan rujukan puskesmas;
7. 7.Lingkungan fisik dan sosial yang belum mendukung ketercapaian program kesehatan. Hal ini digambarkan sampai dengan akhir Oktober 2018 bahwa baru tercapainya 6 Kelurahan dari jumlah total kelurahan sebanyak 151 kelurahan yang sudah menyandang status ODF (Open Defecation Free/Bebas Buang Air Besar Sembarangan). Indikator ODF ini dilihat aspek sanitasi masyarakat, yang mana jamban dan toilet yang memiliki standar kelayakan masih dapat dikatakan kurang baik;
8. 8.Perilaku masyarakat yang bersih dan sehat masih belum mencapai 100 %. Data sampai dengan akhir Oktober menunjukkan masih Status Rumah Tangga yang sudah menggunakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah sejumlah 67.78% (data Dinas Kesehatan, diolah).
c.Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Permasalahan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi:
1. 1.Penyediaan prasarana jalan a) Kuantitas dan kualitas jalan: luas penyediaan jalan Kota Bandung masih kurang dari 5% dari luas total wilayah kota. Fly over/underpasss belum terbangun seluruhnya di persimpangan sebidang dengan kereta api serta pada persimpangan jalan yang padat. Selain itu, desain jalan dan persimpangan serta pedestrian yang memenuhi prinsip-prinsip jalan yang berkeselamatan (road safety) pun harus menjadi perhatian; b) Konfigurasi jalan: jaringan jalan primer masih terganggu oleh lalu lintas commuter dan perkotaan, jaringan jalan sekunder belum terintegrasi. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-6 c) Kondisi fisik jalan: cukup banyak ruas jalan yang belum memenuhi persyaratan teknis fungsi jalan, dari sisi lebar maupun pengaturan aksesnya. d) Kinerja jaringan jalan: Titik kemacetan yang teramati tahun 2017 mencapai 51 titik (bertambah 7 titik dibanding tahun 2013, Degree of Saturation (DS) > 1 pada hampir seluruh persimpangan di jalan utama pada jam sibuk, kecepatan rata-rata lalu lintas jalan 14,1 km/jam.
2. 2.Permasalahan penanganan banjir/ genangan di Kota Bandung sangat erat kaitannya dengan optimalisasi pengelolaan drainase, dan sumber daya air. Penanganan permasalahan genangan di Kota Bandung saat ini masih belum optimal karena di beberapa titik lokasi banjir/ genangan belum dapat terselesaikan. Penyebab dari banjir/ genangan adalah berkurangnya kapasitas drainase primer, berlum terintegrasinya saluran drainase, dan belum optimalnya kualitas saluran drainase sekunder dan tersier. Permasalahan yang terkait drainase primer adalah pendangkalan sungai akibat sedimentasi dan tidak tertatanya kawasan sempadan sungai akibat pelanggaran pemanfaatan ruang, sedangkan permasalahan terkait drainase sekunder dan tersier adalah tidak optimalnya kapasitas saluran drainase sekunder dan tersier, belum optimalnya inspeksi saluran drainase, dan desain teknis drainase yang bermasalah. Hingga tahun 2017, telah teridentifikasi sebanyak 68 titik yang masih berpotensi terjadi genangan. Untuk menangani permasalahan tersebut telah dilakukan intervensi program dan kegiatan, sehingga pada 66 titik telah dapat tertangani dengan menurunnya waktu genangan menjadi rata-rata di bawah 2 jam.
3. 3.Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut di atas terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. Distribusi ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud di atas RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-7 disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang. Saat ini, di Kota Bandung baru terealisasi sebesar kurang lebih 12,20%. Luasan RTH ini memiliki korelasi yang cukup kuat terhadap kualitas udara ambien, kapasitas resapan air, dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Sehingga usaha untuk menambah jumlah RTH dan intensifikasi RTH yang ada, harus terus ditingkatkan. Sesuai hasil kajian Livable City Index Kota Bandung Tahun 2018, terdapat 16 kecamatan yang memiliki luas RTH yang masuk katagori sangat kurang. Hanya 4 kecamatan yang masuk kategori sangat baik yaitu Kecamatan Arcamanik, Bandung Wetan, Coblong, dan Regol.
4. 4.Pengendalian pemanfaatan ruang Pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Bandung masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya implementasi pembangunan yang belum sesuai dengan ketentuan peruntukan dan intensitas sesuai izin yang diterbitkan. sampai dengan tahun 2017 terdapat 67% penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah dilakukan.
d.Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Luasan kawasan permukiman kumuh dengan memperhatikan 7 aspek, mulai dari bangunan gedung, jalan lingkungan, air minum, drainase, air limbah, persampahan dan proteksi kebakaran. Dalam penanganan kawasan kumuh pada tahun 2017 realisasinya sebesar 9,76% dari target 10,03%. Capaian kinerja tahun 2017 baru tertangani 0,27% artinya target tercapai dan kawasan kumuh di Kota Bandung semakin berkurang. Target pembangunan sesuai SDGs pada tahun 2019 adalah pelayanan akses universal air minum dan sanitasi kepada seluruh masyarakat serta terwujudnya kota tanpa kawasan kumuh. Dimana pada kawasan kumuh akan dibangun prasarana dan sarana dasar air minum untuk menambah akses air minum menjadi 100%, sanitasi layak 100% sehingga akan mengurangi kawasan kumuh menjadi 0%.
1. 1.Cakupan pelayanan air minum Syarat-syarat air minum menurut Kementerian Kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri (misalnya escherichia coli) atau zat- zat berbahaya. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100°C, banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-8 dengan cara ini. Pelayanan air minum menjadi kewenangan PDAM dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan bertanggungjawab dengan pengelolaan non perpipaan yang sudah mencapai 1,52% dari target 85% dan sisanya menjadi kewenangan PDAM. sedangkan untuk layanan perpipaan PDAM capaian kinerja sebesar 75,75% sehingga total menjadi 77,27%. Adapun yang menjadi kendala dengan tidak tercapainya target adalah: a) Konversi lahan produktif ke lahan terbangun mengakibatkan menurunnya fungsi imbuhan air tanah di wilayah tangkapan air utama; b) Ketersediaan dan kualitas air tanah menurun, termasuk ketersediaan air bersih. Bahkan di beberapa wilayah pengembangan, kualitas air tidak layak untuk minum, mandi dan cuci. Sehingga air tanah seminimal mungkin digunakan sebagai sumber air baku. c) Peningkatan penyediaan sumber air baku belum memadai untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk; Air baku yang tersedia diluar wilayah Kota Bandung (perlu adanya peran Pemerintah Pusat dan Prov.) d) Sungai-sungai di Kota Bandung juga banyak yang tercemar. Beberapa sungai belum memenuhi baku mutu, baik kualitas, kuantitas, serta konituitas; e) Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air minum, air limbah, dan persampahan. f) Belum tersedia infrastruktur perkotaan khususnya untuk sistem penyediaan air minum yang dapat menjangkau seluruh masyarakat Kota Bandung
2. 2.Air Limbah Domestik Penanganan air limbah domestik merupakan salah satu pelayanan sanitasi dasar kawasan permukiman. Sanitasi dasar yang dimaksud adalah jamban yang dilengkapi dengan saluran pembuangan air limbah domestik seperti septiktank, saluran air limbah PDAM/ riol kota, sistem pengolahan air limbah yang digunakan komunal atau individual, sehingga tidak mencemari badan air. Tingkat pelayanan air limbah dengan sistem terpusat adalah dengan dilakukannya kolaborasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-9 dan Pertamanan dengan PDAM, adapun capaian pelayanan air limbah dengan sistem off site sebesar 42,85% dan on site sebesar 36,24%. Pelyanan sanitasi dasar sesuai Target SDGs dan Universal akses pada tahun 2019 harus mencapai 100%, oleh karena itu masih diperlukan 20,91% penambahan cakupan pelayanan air limbah se-Kota Bandung.
3. 3.Rumah Tidak Layak Huni Penanganan rumah tidak layak huni dari tahun 2014 - 2017 sebanyak 7.520 unit. Akumulasi capaian kinerja perbaikan rumah tidak layak huni sampai dengan tahun 2017 sebanyak 4.978 unit. Beberapa permasalahan yang terjadi karena ada rutilahu yang sudah di perbaiki secara swadaya maupun sudah berpindah tangan. sehingga tidak bisa memenuhi kelengkapan administrasi kepemilikan dan mengundurkan diri. Penanganan rumah tidak layak huni dilakukan melalui senergi program dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung dan pihak swasta (CSR), serta optimalisasi data base kebutuhan perumahan layak huni. Selain itu tingkat pendapatan dan daya beli yang rendah menyebabkan sejumlah penduduk tidak dapat memiliki rumah yang layak huni dan sehat.
e.Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Permasalahan pada urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kota Bandung, diantaranya adalah:
1. 1.Potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban. Menurut data Polrestabes Kota Bandung tahun 2017, total jumlah tindak pidana menurut jenis kriminalitas di Kota Bandung pada tahun 2016 sebanyak 3.546 kasus yang mengalami penurunan, dibandingkan Tahun 2015 sebanyak 4.455 kasus dan tahun 2014 sebanyak 4.918 kasus. Sementara itu, jumlah gangguan umum kamtibmas pada tahun 2016 sebanyak 3.515 dan tahun 2015 sebanyak 4.159, meskipun trennya menurun, namun ketenteraman dan ketertiban perlu terus ditingkatkan karena merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
2. 2.Peningkatan potensi ATHG (ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan) terhadap stabilitas politik dan keamanan, hal ini menjadi krusial mengingat banyaknya ancaman ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, baik yang datang dari dalam dan luar negeri. Selain itu pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan yang semakin menurun dipengaruhi oleh globalisasi dan kebebasan pada masa demokrasi. Kota Bandung merupakan daerah yang memiliki tingkat perkembangan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-10 pluralitas yang tinggi yang akan berakibat pada melemahnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, sehingga, tentunya diperlukan pengembalian kepada bingkai NKRI yaitu kondisi Bhineka Tunggal Ika, perbedaan suku, agama, ras dan kepercayaan yang tetap terjaga.
3. 3.Meningkatnya individualisme di kalangan masyarakat merupakan suatu konsekuensi akibat dari banyaknya pendatang yang meningkatkan heterogenitas atau keberagaman latar belakang, sehingga terjadi percampuran budaya yang dapat memudarkan nilai-nilai budaya, juga tak lepas dari tekanan globalisasi yang memicu tingginya kompetisi sehingga masyarakat semakin jauh dari rasa kebersamaan dan empati. Kajian Bappelitbang tahun 2017 mengenai “Instrumen Indeks Kemasyarakatan Kota Bandung” dan Kajian dari Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah tahun 2016 mengenai “Rapor Warga” menunjukkan bahwa Kota Bandung memiliki karakteristik masyarakat yang kreatif dan terbuka pada perubahan, namun tidak dapat dipungkiri, dihadapkan pula pada berbagai persoalan sosial kemasyarakatan terutama degradasi moral, seperti sikap individualistik, hedonistik, intoleransi, dan sikap-sikap destruktif lainnya, seperti mudah tersinggung dan gampang marah.
4. 4.Potensi terjadinya konflik horizontal, hal ini sesuai dengan data dari Setara Institute for Democracy and Peace yang menyebutkan bahwa pada tahun 2015, Kota Bandung menjadi kota nomor 6 paling tidak toleran se-Indonesia dan pada tahun 2017, menjadi kota nomor 12 paling tidak toleran se-Indonesia.
f.Urusan Sosial Permasalahan pada urusan sosial di Kota Bandung, diantaranya adalah:
1. 1.Masih tingginya ketimpangan pendapatan ditandai dengan angka gini rasio Indeks pada Tahun 2018 sebesar 4.30 poin yang menunjukan tingkat ketimpangan berada di batas sedang menuju tinggi.
2. 2.Masih tingginya angka kemiskinan dan belum terintegrasinya program penanggulangan kemiskinan, baik dalam hal pendataan dan implementasi program. Hal ini dapat terlihat dari belum terintegrasinya data kesejahteraan sosial khususnya warga miskin penerima program bantuan (KIS, KIP, KKS), kemudian belum adanya sinkronisasi data warga miskin yang memperoleh bantuan serta validasi dan verifikasi data warga miskin, rigidnya proses yang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-11 ditempuh untuk sampai tahap verifikasi dan validasi data serta kesulitan mengelola ketersediaan data terpadu fakir miskin dan orang tidak mampu.
3. 3.Belum optimalnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dimana pada Tahun 2017 jumlah PMKS Kota Bandung sebesar 80.388 orang. Hal ini juga disebabkan belum optimalnya ketersediaan dan akurasi data PMKS.
4. 4.Adanya ancaman bencana alam yang terjadi di wilayah Kota Bandung, yang dikategorikan dalam kelas sedang untuk tingkat kerentanan, dan potensi kerugian fisik dan ekonomi terhadap bencana gempa bumi berada pada kelas sedang dengan potensi kerugian fisik sebesar 14.171,3 miliar rupiah, dan potensi kerugian ekonomi sebesar 20,2 miliar rupiah. Studi yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN (2016) mengenai Kota Tangguh Bencana, menyebutkan bahwa Kota Bandung memiliki ancaman bahaya gempa bumi sedang, dengan sebagian kecil wilayah di bagian timur yang tergolong tinggi. Sementara itu, ancaman dan potensi bencana sosial yang terjadi di wilayah Kota Bandung, seperti maraknya kasus LGBT, kekerasan pada anak dan pornografi, merupakan hal yang perlu di waspadai. 1.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
a.Urusan Tenaga Kerja Permasalahan pada urusan tenaga kerja di Kota Bandung, diantaranya adalah:
1. 1.Tingkat pengangguran terbuka cukup tinggi, dengan nilai 8,44% pada tahun 2017 dan nilai 9,02% pada tahun 2015.
2. 2.Terjadinya mismatch dan share sektor jasa berproduktivitas rendah. Menurut data CEDS FE Unpad, 36,08% pekerja mengalami over-education (kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi dari kebutuhan pekerjaan) dan 27,11% mengalami under-education (kualifikasi pendidikan yang lebih rendah dari kebutuhan pekerjaan). Konsekuensi dari mismatch adalah menurunnya produktivitas pekerja dan karir yang terhambat. Sementara itu, share sektor jasa meningkat dan menyerap tenaga kerja namun bukan merupakan jasa produktif, sehingga kesejahteraan belum optimal.
b.Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Permasalahan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Bandung, diantaranya adalah: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-12
1. 1.Partisipasi perempuan dalam ruang publik harus dapat dioptimalkan. Hal ini didasari bahwa pada tahun 2017, partisipasi organisasi perempuan di ruang publik adalah sejumlah 20% dari keseluruhan jumlah organisasi perempuan yang terdaftar dan mendapatkan pembinaan dari DP3APM sebagai perangkat Daerah Pengampu. Menjadi sebuah tantangan yang besar di kemudian hari, sehingga keterlibatan organisasi perempuan di ruang publik di tahun mendatang lebih banyak dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Kota;
2. 2.Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi di Kota Bandung dan relatif tinggi, berdasarkan laporan yang disampaikan oleh masyarakat melalui UPT P2TP2A dari Januari sampai dengan Juli tahun 2018 terjadi sebanyak sebanyak 71 kasus laporan. Sehingga dapat dilihat bahwa masih terdapat bentuk kekerasan baik verbal maupun non verbal yang terjadi selama kurun waktu 2018, meskipun berdasarkan laporan sebelumnya selama tahun 2017 terdapat 151 laporan.
3. 3.Pemenuhan hak anak belum optimal jika dilihat dari indikator kelurahan layak anak yang sudah terbentuk. Pada tahun 2017, Kelurahan Layak Anak yang terbentuk adalah 62 Kelurahan Layak Anak dari total 151 kelurahan di Kota Bandung.
c.Urusan Pangan Permasalahan pada urusan pangan Kota Bandung, diantaranya adalah:
1. 1.Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Penilaian jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan suatu daerah dilakukan dengan menggunakan metode yang dinamakan PPH. PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan wilayah. Penghitungan skor PPH dimaksudkan untuk menganalisis pola konsumsi pangan suatu masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang ideal (Pola Pangan Harapan). Berdasarkan Hasil Analisis Konsumsi Pangan pada tahun 2013-2018, kualitas konsumsi pangan masyarakat Kota Bandung yang ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan, sudah cukup baik meskipun belum mencapai kondisi ideal. Pada tahun 2017 ketersediaan pangan di Kota Bandung sudah cukup beragam. Hal ini dapat dilihat dari jenis pangan yang sudah mencapai skor maksimum, diantaranya umbi-umbian (2,50), pangan hewani (24,00), minyak dan lemak (5,00), serta sayur dan buah (30,00), sedangkan kelompok pangan yang belum mencapai skor maksimum RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-13 selama empat tahun terakhir adalah buah/biji berminyak, kacang-kacangan, dan gula.
2. 2.Penguatan Cadangan Pangan Ekuivalen Beras Cadangan pangan pemerintah daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk menanggulangi kekurangan pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau menghadapi keadaan darurat. Pemerintah kota dalam rangka penguatan cadangan pangan diharuskan menyediakan pangan kota equivalen beras minimal 60 ton setiap tahunnya. Realisasi capaian indikator kinerja tahun 2017 adalah sebanyak 79,837 ton meningkat drastis dari realisasi tahun 2014 sebanyak 26,7 ton. Akan tetapi yang masih menjadi permasalahan adalah informasi distribusi bahan pangan (beras) yang belum merata atau diketahui oleh banyak pihak.
3. 3.Jumlah Maksimum Pangan Segar yang Tercemar Jumlah maksimum pangan segar yang tercemar baru masuk ke urusan pangan pada tahun 2018, dimana sebelumnya ada di urusan pertanian. Ada 2 program yang mendukung target sasaran ini, yaitu Program Peningkatan Keamanan Pangan Hasil Pertanian dan Program Peningkatan Keamanan Pangan Hasil Perikanan. Target pada tahun 2018 sebanyak 35 kasus dan sampai dengan triwulan 1 tahun 2018 ditemukan 1 kasus pangan segar yang tercemar yaitu pada ikan yang mengandung bahan kimia berbahaya (formalin).
4. 4.Kota Bandung bukan Produsen Pangan Kota Bandung bukan merupakan daerah produksi sehingga pangan segar yang dijual dan dikonsumsi masyarakat, 84,18% kebutuhan pangan di Kota Bandung dari sisi energinya disediakan dari wilayah lain (Penyusunan NBM (Neraca Bahan Makanan), 2017), sehingga diperlukan pengawasan pangan segar yang lebih intensif. Selain itu juga perlu ada upaya untuk meningkatkan kemandirian pangan masyarakat dengan menanam bahan pangan menggunakan media hidroponik untuk menyiasati keterbatasan lahan.
5. 5.Pelaku usaha dan masyarakat masih kurang memahami tentang tata cara penanganan dan penyimpanan produk pangan segar serta pengetahuan tentang bahayanya penggunaan bahan kimia berbahaya.
6. 6.Terbatasnya SDM pengawas mutu pangan segar terutama petugas laboratorium yang memiliki pendidikan khusus (analis kimia). RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-14
d.Urusan Pertanahan Permasalahan pada urusan pertanahan, diantaranya adalah:
1. 1.Inventarisasi data aset belum optimal, dimana belum tercapainya perencanaan dari pemanfaatan dan penggunaan tanah, target 39 M, sementara baru tercapai 26,272 M. Tingginya tuntutan BPK untuk standarisasi di Kota Bandung, sehingga Kota Bandung masih dinyatakan belum WTP, padahal sudah ada penurunan piutang, dari 19 triliun menjadi 1 triliun. Harga sewa tanah milik pemerintah di bawah standar harga pasar, sehingga belum mendukung PAD.
2. 2.Masih banyaknya lahan pemerintah Kota Bandung yang belum tersertifikasi bahkan sebagian digunakan secara informal oleh masyarakat, hal ini sesuai dengan data yang diperoleh dari DPKP3 pada Kajian Bappelitbang (2017) “Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan Milik Pemerintah Kota Bandung”. Jumlah tanah milik pemerintah Kota Bandung sebanyak 11.553 bidang, yang sudah bersertifikat sebanyak 8.378 bidang dan yang belum bersertifikat sebanyak 3.175 bidang.
e.Urusan Lingkungan Hidup Permasalahan terkait lingkungan hidup dan persampahan di Kota Bandung diantaranya mencakup 1) kualitas lingkungan hidup dan 2) pelayanan pengelolaan sampah.
1. 1.Kualitas Lingkungan Hidup Kualitas lingkungan hidup di Kota Bandung diukur berdasarkan penilaian terhadap kualitas air dan udara, Penilaian terhadap kualitas air dilihat dari tingkat pencemaran sungai yang terjadi di Kota Bandung. Indikator jumlah sungai utama yang kualitas airnya memenuhi baku mutu sungai kelas IV pada tahun 2017 dan terealisasi sebanyak 2 sungai. Baku mutu air permukaan yang saat ini berlaku adalah baku mutu yang ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Baku mutu kelas IV ini adalah merupakan kualitas air permukaan yang paling rendah yang peruntukkannya hanya bisa digunakan untuk mengairi tanaman. Klasifikasi mutu air di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas, yaitu: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-15
a.kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut; b. kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut; c. kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan air yang sama dengan kegunaan tersebut; d. kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Sungai utama di Kota Bandung adalah sebanyak 46 sungai dan saat ini kondisi kualitas airnya sangat buruk akibat pencemaran limbah padat, limbah cair domestik, limbah cair sejenis domestik dan limbah cair non domestik. Perbaikan pada kualitas air sungai akan menunjukkan efektifitas pengendalian pencemaran sehingga dari realisasi 2 sungai yang kualitasnya masih memenuhi baku mutu kelas IV menunjukkan bahwa proses pengendalian pencemaran belum berjalan dengan efektif. Untuk menentukan tingkat kualitas udara perkotaan, dilakukan dengan cara mengukur kualitas udara pada beberapa titik pantau, yaitu pada daerah yang diperkirakan menerima dampak polusi udara paling buruk seperti wilayah yang terpapar polusi transportasi dan aktivitas industri. Sebagai pembanding, pengukuran dilakukan pula pada pemukiman yang diperkirakan tingkat polusinya rendah. Dari hasil pengukuran sejak tahun 2014 hingga tahun 2017, kondisinya masih memenuhi baku mutu kualitas udara ambien. Meskipun tidak dapat dijadikan acuan untuk menyimpulkan kondisi udara Kota Bandung secara keseluruhan, namun masih cukup baiknya kualitas udara pada wilayah-wilayah yang diperkirakan kondisinya paling buruk, memberikan harapan bahwa hal yang sama terjadi juga diseluruh wilayah Kota Bandung. Namun, metode pengukuran yang dilakukan adalah metode pengukuran sesaat yang dilakukan hanya 1 kali dalam setahun sehingga dari segi periode waktu, hasil pengukuran dianggap tidak dapat mewakili kualitas udara Kota Bandung seluruhnya. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-16 Untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kualitas udara Kota Bandung dengan lebih baik, maka pada tahun 2016 diadakan alat Air Quality Monitoring System (AQMS). Alat ini berupa stasiun pengukuran yang akan mengukur kualitas udara secara terus menerus selama 24 jam sepanjang tahun. Dengan alat ini, diharapkan dapat diketahui kondisi udara Kota Bandung dengan lebih baik. Akan tetapi, stasiun pemantauan udara yang ada baru tersedia sebanyak 4 unit dan ditempatkan pada wilayah yang mewakili kategori pemukiman, wilayah yang terpapar polusi transportasi, dan wilayah yang terpapar polusi industri. Untuk mendapatkan gambaran kondisi udara yang lebih baik, diharapkan stasiun pemantau udara ini dapat bertambah jumlahnya. Berdasarkan data kualitas udara hasil pemantauan pada 20 titik pantau yang ditempatkan diseluruh Kota Bandung terdapat 13 titik yang memenuhi target baku mutu udara ambien dari 9 titik.
1. 2.Pelayanan Pengelolaan Sampah Masalah utama yang dihadapi Kota Bandung adalah tidak dimilikinya fasilitas Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS). TPPAS yang digunakan saat ini merupakan TPA yang bersifat sementara dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan usia pakainya akan segera berakhir. Dengan pola pengelolaan sampah Kota Bandung yang masih bertumpu pada pola Kumpul – Angkut – Buang, maka permasalahan TPA ini akan menjadi masalah besar di kemudian hari apabila tidak segera diantisipasi. Karenanya, perubahan pola pengelolaan mutlak diperlukan, diantaranya dengan mengintensifkan pola pengelolaan sampah secara 3R (Reduce, Reuse dan Recycle). Berdasarkan hasil Kajian Kinerja Pengelolaan Sampah secara 3R yang dilakukan pada tahun 2017, diperoleh informasi bahwa pengelolaan sampah secara 3R yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah sudah mencapai 14,32% dari total timbulan sampah per harinya atau sekitar 214,6 ton/hari. Jumlah tersebut didapat melalui pelaksanaan Kawasan Bebas Sampah oleh masyarakat yang didukung oleh pemerintah melalui pemberian sarana pengolahan sampah di sumber seperti biopori, komposter, takakura, bata terawang dan biodigester. Di sisi lain, pengurangan produksi sampah pun didorong melalui kebijakan pelarangan penggunaan Styrofoam dan anjuran membawa tumbler dan misting ke sekolah. Dan salah satu keterlibatan yang tidak kalah penting adalah Sektor Informal, seperti pemulung – tukang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-17 rongsok – Bandar rongsok yang memiliki peran sangat besar dalam proses pemilahan dan pengambilan sampah potensi daur ulang. Kemudian masalah yang dihadapi pada tahun 2022 adalah TPPAS direncanakan akan berpindah ke TPPAS Legok Nangka yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan investor. Teknologi yang akan digunakan di TPPAS Legok Nangka adalah teknologi Waste to Energy - Moving Grate Incineration dan Kota Bandung direncanakan akan mengirimkan sampahnya sebesar 1.200 ton/hari. Penggunaan teknologi Waste to Energy secara thermal memerlukan biaya yang besar sehingga beban tipping fee akan meningkat hingga 6 sampai dengan 8 kali lipat dari besaran tipping fee saat ini. Lonjakan biaya tipping fee ini akan sangat mempengaruhi keuangan daerah. Permasalahan pelayanan pengelolaan sampah lainnya adalah terkait implementasi dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Sampah. Berdasarkan Perda tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kota bertugas menjamin terselenggaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Di dalam pengelolaan sampah tersebut, Pemerintah Daerah Kota dapat menyelenggarakannya melalui: a) pembentukan Unit Pelaksana Teknis; b) pendelegasian sebagian kewenangan penyelenggaraan pengelolaan sampah kepada Kecamatan; dan/atau c) bekerjasama dengan perorangan dan/atau Badan Usaha. Di dalam pasal 32 dinyatakan bahwa apabila Pemerintah Daerah Kota belum dapat membentuk UPT atau mendelegasikan kewenangan kepada Kecamatan maka khusus pelaksanaan pengumpulan sampah dan pengangkutan sampah dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota. Pada pasal 60 yang merupakan ketentuan peralihan dinyatakan bahwa terkait pengumpulan sampah, waktu yang ditetapkan untuk melakukan peralihan paling lama adalah selama 2 (dua) tahun dan untuk pengangkutan, paling lama adalah 3 (tiga) tahun. Dari ketentuan peralihan yang ditetapkan tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 tanggung jawab pengumpulan sampah akan menjadi tanggung jawab DLHK. Konsekuensi dari implementasi perda tersebut adalah perlunya RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-18 mempersiapkan sarana prasarana terkait peralihan tanggung jawab tersebut, meliputi kesiapan pembiayaan pelaksana teknis penyapuan dan pengangkutan, penyediaan armada pengangkutan sampah dan penyediaan sarana pusat daur ulang serta Tempat Pengumpulan Sampah.
f.Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Permasalahan pada urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kota Bandung, diantaranya adalah:
1. 1.Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan baik secara teknis maupun non teknis;
2. 2.Belum optimalnya database kependudukan;
3. 3.Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam pengelolaan data kependudukan. Salah satu data pendukung permasalahan tersebut, dimana dari jumlah penduduk Kota Bandung tahun 2017 sebanyak 2.412.458 jiwa, yang sudah memiliki KTP sebesar 1.656.807, yang sudah rekam KTP sebanyak 1.717.723, dan yang belum rekam sebanyak 64.161. Secara lebih detail permasalahan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
4. 1.Masih kurangnya kesadaran masyarakat (keluarga) melaporkan kematian anggota keluarganya padahal data tersebut sangat dibutuhkan dalam proses perencanaan pembangunan.
5. 2.Terbatasnya SDM Aparatur Sipil Negara.
6. 3.Prasarana gedung kantor yang kurang memadai.
7. 4.Koordinasi yang dilakukan dengan stakeholder terkait masih belum optimal.
g.Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Permasalahan pada urusan pemberdayaan masyarakat di Kota Bandung, diantaranya adalah penyerapan tenaga kerja pada sektor kerja formal yang berdampak terhadap meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Meskipun angka pengangguran dan kemiskinan realtif meningkat setiap tahunnya, akan tetapi outcome dari program pemberdayaan masyarakat masih menunjukan hasil yang belum optimal hal ini ditunjukan dari data sebagai berikut:
1. 1.Rata-rata tingkat inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan dari 30 kecamatan selama periode tahun 2015 – 2016 termasuk kategori sedang. Kecamatan Andir merupakan satu-satunya kecamatan yang berhasil meraih kategori tinggi pada tahun 2016. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-19
2. 2.Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan mulai ditargetkan pada tahun 2017 dan secara rata-rata dari 30 kecamatan diperoleh nilai sebesar 83,19%. Terdapat 14 kecamatan yang realisasi capaian kinerjanya berada di atas rata- rata, yaitu Kecamatan Buahbatu; Kecamatan Gedebage; Kecamatan. Astanaanyar; Kecamatan Cibiru; Kecamatan Cibeunying Kaler; Kecamatan Panyileukan; Kecamatan. Cibeunying Kidul; Kecamatan Cinambo; Kecamatan Sukajadi; Kecamatan Antapani; Kecamatan Bojongloa Kaler; Kecamatan Bandung Kulon; Kecamatan Arcamanik; dan Kecamatan Rancasari. Realisasi capaian tertinggi diperoleh oleh Kecamatan Buahbatu dengan nilai sebesar 100,00%, sedangkan yang terendah Kecamatan Regol sebesar 69,00%.
h.Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Permasalahan pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Bandung, diantaranya adalah:
1. 1.Kepadatan penduduk di Kota Bandung yang sudah tinggi.
2. 2.Belum tersedianya data untuk mengetahui kondisi yang ideal antara luas wilayah dengan jumlah penduduk.
3. 3.Disintegrasi data kependudukan yang memerlukan aplikasi khusus tapi multi fungsi.
4. 4.Total Fertility Rate (TFR) Kota Bandung yang masih di atas rata-rata nasional. (Perbandingan LPP pada Tahun 2016, Kota Bandung = 0.37, Provinsi Jawa Barat = 1.54, Nasional = 1.36) Meskipun Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bandung relatif kecil, rata-rata periode 2013-2017 mencapai 0,42%, akan tetapi jumlah penduduk Kota Bandung terus meningkat, belum pertambahan penduduk karena faktor migrasi masuk ke Kota Bandung, ini yang menyebabkan kepadatan penduduk relatif lebih tinggi dari daerah lain bahkan paling tinggi di Jawa Barat. Menurut konsep perhitungan Indeks Kepadatan Penduduk (IKP), nilai indeks suatu kota kurang dari atau sama dengan 96 jiwa per hektar diberi nilai indeks 100, nilai 100 menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di kota tersebut merupakan kepadatan yang ideal.
i.Urusan Perhubungan Permasalahan transportasi di Kota Bandung banyak berkaitan dengan masalah kemacetan lalu lintas yang disebabkan oleh kegiatan ekonomi (pasar, pedagang kaki lima, pusat perbelanjaan, dan lain-lain), ruas jalan yang sempit, dan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-20 persimpangan. Titik kemacetan tersebut akan bertambah pada waktu puncak dan pada hari libur. Isu dan permasalahan lainnya yaitu mengenai kenyamanan dan keamanan berlalu lintas, baik bagi penumpang yang menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Selain itu, transportasi juga menyebabkan permasalahan berupa polusi udara. Permasalahan juga disebabkan oleh ketersediaan dan kualitas infrastruktur transportasi, seperti jalan raya, jalan tol, rel kereta api, terminal angkutan umum, bandara, stasiun KA, dan sebagainya.
1. 1.Manajemen lalu lintas jalan a) Pengaturan lalu lintas jalan: Area Traffic Control System (ATCS) perlu direvitalisasi untuk optimalisasi pengaturan lalu lintas. b) Belum ada penetapan lintas angkutan barang. c) Pengaturan parkir dan hambatan samping: masih cukup banyak titik parkir dan PKL di badan jalan yang mengurangi kapasitas jalan. Parking meter belum optimal pemanfatannya. Belum tersedia fasilitas parkir off street yang memadai, berupa lahan parkir, bangunan parkir, park and ride. d) Manajemen kebutuhan transportasi: pola perjalanan masih memusat ke Central Business District (CBD) lama (Alun-Alun dan sekitarnya). Belum ada skema pengaturan dan pembatasan perjalanan. e) Penyediaan perlengkapan jalan: penyediaan rambu, marka dan PJU belum 100%. f) Penyediaan fasilitas pejalan kaki dan non-motorized belum tersedia dengan baik.
2. 2.Pelayanan angkutan umum a) Jaringan trayek angkutan umum: Peran moda angkutan umum relative terbatas (sekitar 25%). Belum ada pengaturan hirarki jaringan angkutan dengan baik. Sistem angkutan massal belum mampu berperan maksimal. b) Angkutan tidak dalam trayek: peningkatan efektivittas pengaturan angkutan berbasis on-line, taksi, ojeg, dan antar jemput. c) Tingkat pelayanan angkutan umum: biaya dan waktu penggunaan angkutan umum tidak dapat bersaing dengan moda lain (khususnya sepeda motor), kenyamanan dan keselamatan menggunakan angkutan umum masih rendah. d) Intregasi antar moda: penyediaan fasilitas alih moda di simpul masih terbatas, serta biaya moda pra/purna angkutan sangat mahal. Selain itu RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-21 juga belum didukung oleh sistem tiketing yang terintegrasi (integrated- ticketing). Adapun 12 aspek penyebab kemacetan yang telah diidentifikasi adalah sebagai berikut:
3. 1.Parkir pada badan jalan;
4. 2.Pasar tumpah;
5. 3.PKL;
6. 4.Jalur perlintasan sebidang;
7. 5.Genangan/banjir;
8. 6.Kualitas/kondisi infrastruktur jalan;
9. 7.Volume penggunaan kendaraan pribadi tidak sebanding dengan penambahan aksesibilitas maupun dimensi jalan;
10. 8.Terpusatnya kegiatan pada pusat kota;
11. 9.Keluar masuk kendaraan pada fasilitas pendidikan;
12. 10.Disiplin pengemudi angkutan umum;
13. 11.Marka jalan dan rambu lalu lintas;
14. 12.Kesadaran masyarakat.
j.Urusan Komunikasi dan Informatika Permasalahan pada urusan komunikasi dan informatika diantaranya adalah:
1. 1.Belum optimalnya pengembangan dan integrasi aplikasi, dari 289 aplikasi baru 9 aplikasi yang sudah terintegrasi dengan server dari Diskominfo, sehingga masih menjadi tantangan ke depan untuk dapat mengintegrasikan semua aplikasi yang ada untuk menuju smart city level “smart”.
2. 2.Kurangnya keterlibatan/peran perguruan tinggi dan relawan TIK. Sampai saat ini terdapat 16 orang yang terlibat baik dari perguruan tinggi maupun relawan TIK. Idealnya pada satu kecamatan terdapat satu relawan TIK.
3. 3.Level kematangan smart city di Kota Bandung berdasarkan hasil survei Tim RKCI bersama ITB pada tahun 2017 berada pada kategori integrative dengan nilai 60,80%. Capaian ini perlu ditingkatkan ke level smart. Pemanfaatan ICT (Information and Communication Technology) atau yang lebih dikenal dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menjadi bagian yang hampir tidak terpisahkan dan menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan oleh manfaat TIK yang dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas suatu aktifitas kegiatan. Melalui jaringan internet basis data, aplikasi bahkan sistem informasi terhubung satu sama RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-22 lainnya membentuk jaringan yang jauh lebih kompleks. E-Gov, E-Health, E- Learning merupakan beberapa contoh sistem informasi layanan publik yang dibangun dengan basis internet. Namun demikian pemanfaatan yang optimal dari TIK belum sepenuhnya dapat tercapai. Salah satu penyebabnya adalah basis data dan aplikasi di- bangun menggunakan platform sistem informasi dan data yang berbeda- beda. Akibatnya suatu basis data atau sistem informasi belum tentu dapat saling berhubungan untuk melayani suatu kegiatan yang sifatnya terpadu.
k.Urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) Permasalahan pada Urusan KUMKM di Kota Bandung sebagai berikut:
1. 1.Terbatasnya kemampuan UMKM untuk mengakses pembiayaan. Data UMKM yang mendapat akses sampai dengan tahun 2017 sebanyak 1,03% dari data 147.073 UMKM binaan, dan data koperasi yang dapat mengakses pembiayaan sampai dengan Tahun 2017 adalah 4,04%.
2. 2.Kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi yang masih rendah. Jumlah pengelola koperasi yang bersertifikat dari lembaga sertifikasi profesi sampai dengan tahun 2017 sebanyak 14,64% dari jumlah pengelola koperasi.
3. 3.Masih kurangnya kesadaran masyarakat Kota Bandung untuk menjadi anggota koperasi. Jumlah penduduk yang telah berkoperasi sampai dengan tahun 2017 sebanyak 30,77% dari jumlah penduduk dewasa Kota Bandung.
4. 4.Rendahnya daya saing produk menghadapi perdagangan bebas. Total UMKM Binaan yang telah difasilitasi (halal, HAKI, kemasan, dan lain sebagainya) sampai dengan tahun 2017 sebanyak 5,84% dari total sebanyak 5.792 UMKM binaan.
5. 5.Terbatasnya kemampuan KUMKM dalam pemasaran produk. Data UMKM yang telah terfasilitasi sebanyak 4,25% dari 5.792 UMKM binaan. Data Koperasi yang telah terfasilitasi promosi dan pemasaran sampai dengan tahun 2017 sebanyak 7% dari data koperasi aktif.
l.Urusan Penanaman Modal Permasalahan pada urusan penanaman modal di Kota Bandung, diantaranya:
1. 1.Kualitas pelayanan belum sesuai dengan harapan masyarakat. Data IKM pada tahun 2017 sebesar 79,38%.
2. 2.Pengendalian dan pengawasan terhadap penanaman modal belum optimal. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-23
3. 3.Ketersediaan database urusan penanaman modal belum optimal. Investor yang terdata dari tahun 2013-2017 tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Diperlukan perbaikan pengelolaan dan penyusunan database. Saat ini sedang disusun database berbasis kewilayahan.
m.Urusan Kepemudaan dan Olahraga Permasalahan pada urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Bandung, diantaranya adalah:
1. 1.Belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan. Data menunjukkan bahwa dari seluruh organisasi pemuda se-Kota Bandung sejumlah 834 organisasi, maka pada tahun 2018 baru 198 organisasi yang mendapatkan pembinaan. Ini menjadi kewajiban yang harus dipenuhi ke depannya sehingga semua organisasi pemuda mendapatkan pembinaan yang pada akhirnya bertujuan membentuk organisasi pemuda aktif positif.
2. 2.Belum optimalnya sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan.
3. 3.Data memperlihatkan bahwa dari 17 SOR/GOR yang di bawah kepengelolaan Dispora, tidak semuanya memenuhi standar.
n.Urusan Statistik Permasalahan pada urusan statistik di Kota Bandung, diantaranya adalah belum optimalnya ketersediaan, akurasi, dan validitas data. Dari 63 perangkat daerah se- Kota Bandung, baru 10% yang mempunyai sistem informasi terstruktur yang datanya dapat dipertanggungjawabkan, dampaknya sinkronisasi data antar perangkat daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal. Jenis data yang dibutuhkan sebagai input dalam penyusunan dokumen perencanaan seringkali tidak dimiliki oleh perangkat daerah.
o.Urusan Persandian Permasalahan pada urusan persandian di Kota Bandung, diantaranya adalah:
1. 1.Belum terdapat sandiman yang berkualitas.
2. 2.Belum optimalnya keamanan sistem informasi. Dari 289 aplikasi baru yang diuji, terdapat 27 aplikasi yang memiliki keamanan sistem informasi.
p.Urusan Kebudayaan Permasalahan pada urusan kebudayaan di Kota Bandung, diantaranya adalah: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-24
1. 1.Pemajuan kebudayaan di Kota Bandung belum dilakukan secara terpadu; pembangunan belum mengarah pada proses pelestarian yang terpadu, yakni pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.
2. 2.Belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah dengan pelaku seni dalam pemanfaatan budaya. Pada tahun 2017, terdapat 105 lingkung seni yang memenuhi standar usaha sanggar/lingkung seni di Kota Bandung. Namun, upaya pemanfaatan budaya selama ini baru sebatas pelindungan saja belum dikembangkan lebih luas.
q.Urusan Perpustakaan Permasalahan pada urusan perpustakaan di Kota Bandung, diantaranya adalah:
1. 1.Layanan peningkatan minat baca masyarakat belum berlangsung dengan baik, sehingga minat baca masyarakat masih tergolong rendah.
2. 2.Hal ini dapat terlihat bahwa data jumlah pemustaka per tahun meskipun mengalami kenaikan tiap tahunnya belum dapat dikatakan optimal. Pada tahun 2017, jumlah pemustaka adalah sebanyak 90.079 pemustaka. Layanan mobil keliling perpustakaan, Taman Baca Masyarakat (TBM) maupun perbaikan sarana dan prasarana harus lebih ditingkatkan baik secara kualitas dan kuantitas untuk dapat menjangkau pemustaka yang lebih banyak lagi. Saat ini Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung memiliki 5 unit mobil perpustakaan keliling. Idealnya satu kecamatan memiliki kendaraan perpustakaan keliling, sehingga masih dibutuhkan 25 kendaraan untuk dapat meningkatkan jumlah pemustaka.
3. 3.Pengelola perpustakaan, baik umum, kelurahan, kecamatan, dan sekolah serta taman bacaan masyarakat masih banyak yang belum memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai. Saat ini di Kota Bandung, jumlah pustakawan yang sudah memenuhi kualifikasi adalah sejumlah 2 orang.
r.Urusan Kearsipan Permasalahan pada urusan kearsipan di Kota Bandung, diantaranya adalah:
1. 1.Belum seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung melaksanakan pengelolaan kearsipan sesuai standar.
2. 2.Masih kurangnya arsiparis yang melakukan pengelolaan kearsipan.
3. 3.Belum optimalnya dukungan TIK dalam pengelolaan kearsipan baik perangkat daerah maupun tingkat kota.
4. 4.Belum tersedianya depo/tempat penyimpanan arsip yang memadai. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-25 1.3 Urusan Pemerintahan Pilihan
a.Urusan Kelautan dan Perikanan Permasalahan pada urusan kelautan dan perikanan di Kota Bandung, diantaranya adalah:
1. 1.Terbatasnya lahan perikanan.
2. 2.Belum optimalnya penggunaan sarana dan prasarana budidaya perikanan.
3. 3.Belum optimalnya penguasaan teknologi pengelolaan dan pengolahan perikanan.
4. 4.Belum memadainya sumber daya manusia (SDM) perikanan.
5. 5.Belum optimalnya sarana pemasaran dan pengolahan hasil perikanan.
b.Urusan Pariwisata Permasalahan pada urusan pariwisata di Kota Bandung, diantaranya adalah:
1. 1.Diferensiasi paket wisata yang memenuhi aspek 3A (Amenity, Attraction, dan Accessibility) masih terbatas.
2. 2.Kurangnya promosi pariwisata.
3. 3.Masih belum dirasakan manfaat Bandung sebagai Kota Pariwisata di kalangan masyarakat level grassroot.
c.Urusan Pertanian Permasalahan pada urusan pertanian di Kota Bandung, diantaranya adalah:
1. 1.Produk pertanian yang tercemar (jumlah maksimum pangan segar hasil pertanian dan peternakan yang tercemar).
2. 2.Pangan yang bebas dari berbagai cemaran, baik itu cemaran secara fisik, zat kimia berbahaya, cemaran mikroba dan cemaran residu antibiotik, residu hormone, residu pestisida dan juga logam berbahaya (logam berat) menjadi prasyarat yang harus dipenuhi sehingga pangan dinyatakan aman dan layak untuk dikonsumsi. Berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan setiap tahunnya dapat diketahui bahwa jumlah kasus produk pangan segar hasil pertanian dan peternakan yang tercemar mampu ditekan sehingga senantiasa berada di bawah target yang ditetapkan seperti pada tahun 2016 hanya terjadi 13 kasus dari 40 kasus yang ditargetkan, dan pada tahun 2015 terjadi 20 kasus dari 50 kasus yang ditargetkan.
3. 3.Kasus penyakit zoonosa di Kota Bandung. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-26
4. 4.Penyakit zoonosa merupakan penyakit atau infeksi pada binatang yang dapat ditularkan kepada manusia. Penyakit yang tergolong dalam zoonosa, misalnya, antraks, rabies, brucellosis, avian influenza, dan lain-lain. Kota Bandung merupakan pusat pemasaran ternak terbesar di Jawa Barat, sehingga resiko masuknya penyakit zoonosa dari daerah asal ternak ke Kota Bandung relatif tinggi. Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 jumlah kasus penyakit zoonosa stagnan pada posisi 1 kasus.
d.Urusan Perdagangan Berdasarkan data BPS Kota Bandung (2018), perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta industri pengolahan merupakan dua lapangan usaha yang memberikan peranan tertinggi terhadap total PDRB Kota Bandung. Namun meskipun peranannya tinggi, nilai ekspor perdagangan Kota Bandung selama kurun waktu 2013-2017 tidak terlihat mengalami kenaikan yang signifikan. Nilai ekspor Kota Bandung pada tahun 2013 sebesar 601,5, tahun 2014 naik sebesar 603, kemudian naik kembali sebesar 635 pada tahun 2015. Pada tahun 2016 nilai ekspor Kota Bandung mengalami penurunan sebesar 609, terus menurun sampai tahun 2017 sebesar 465. Penurunan nilai ekspor dikarenakan adanya penurunan permintaan buyer. Bahan baku yang terbatas sehingga dilakukan impor bahan baku yang menyebabkan harga jual lebih tinggi. Kapasitas produksi terbatas dengan kurangnya penunjang mesin produksi dan kemampuan SDM dengan berbagai permintaan desain produk dari pihak buyer, naiknya upah buruh, listrik dan bahan bakar. Faktor eksternal yang teridentifikasi antara lain lesunya perekonomian global dan jatuhnya harga komoditas. Lesunya perekonomian global menyebabkan transaksi perdagangan dunia menurun.
e.Urusan Perindustrian Industri pengolahan merupakan salah satu lapangan usaha yang memberikan peranan tertinggi terhadap total PDRB Kota Bandung. Namun meskipun peranannya tinggi, selama 2013-2017 lapangan usaha tersebut cenderung menunjukkan pola peranan yang menurun. Makin mengecilnya kontribusi industri pengolahan pada perekonomian Kota Bandung terutama akibat semakin tingginya tingkat persaingan secara nasional ataupun global yang mempengaruhi penurunan kinerja industri pengolahan lokal Kota Bandung, terutama di sektor padat karya, seperti tekstil dan produk tekstil, selain itu, adanya tekanan eksternal, seperti adanya kesepakatan Perdagangan Bebas ASEAN China Free RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-27 Trade Area (ACFTA) juga turut menekan kinerja industri pengolahan Kota Bandung. Akar permasalahan pada urusan perindustrian di Kota Bandung diantaranya sebagai berikut:
1. 1.tingginya harga bahan baku produksi usaha industri;
2. 2.terbatasnya akses permodalan bagi para pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM);
3. 3.rendahnya daya saing produk, pemasaran dan kualitas produk usaha industri kecil dan menengah (IKM);
4. 4.terbatasnya pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan produk.
f.Urusan Transmigrasi Tingkat penempatan transmigrasi masih sangat rendah, permasalahannya diantaranya karena keterbatasan lokasi transmigrasi dan kuota transmigrasi ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Jumlah transmigran yang diberangkatkan pada tahun 2018 sebanyak 3 kepala keluarga atau 12 orang. 1.4 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah
a.Urusan Perencanaan Permasalahan pada urusan perencanaan, antara lain:
1. 1.Kurangnya SDM fungsional perencana serta perlunya optimalisasi peran fungsional perencana dalam penyusunan dokumen perencanaan;
2. 2.Kurangnya ketersediaan dokumen perencanaan sektoral;
3. 3.Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan;
4. 4.Duplikasi program/kegiatan pada perangkat daerah;
5. 5.Belum terintegrasinya perencanaan sektoral.
b.Urusan Keuangan Pengelolaan keuangan terkait kinerja tingkat penerimaan daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah. Realisasi pajak daerah tahun 2017 sebesar 90.62%, belum dapat memenuhi capaian yang ditargetkan. Adapun mata pajak yang tidak tercapai adalah pajak hotel dengan persentase penerimaan sebesar 98,46%; pajak reklame dengan realisasi penerimaan sebesar 5,34%; pajak air bawah tanah dengan realisasi sebesar 91,11%; serta PBB target perubahan sebesar 93,90%. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-28 Selain permasalahan PAD, pengelolaan keuangan terkait dengan Opini pemerintah Kota Bandung dengan audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 yang diberikan oleh BPK RI pada tahun 2017 mendapatkan opini WDP (Wajar dengan Pengecualian). Hal ini menunjukkkan tidak tercapainya target WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada tahun 2017. Tidak tercapainya target WTP terdapat pada tatanan pengelolaan asset Pemerintah Kota Bandung yang dirasakan masih belum optimal.
c.Urusan Kepegawaian Permasalahan pada urusan kepegawaian, antara lain:
1. 1.Belum optimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. 2.Belum tersusunnya standar kompetensi jabatan;
3. 3.Pendistribusian pegawai yang belum optimal yang disebabkan belum selesainya analisa beban kerja dan analisa jabatan yang merupakan kewenangan PD lain;
4. 4.Adanya PNS yang terlibat masalah hukum;
5. 5.Masih terjadinya pelanggaran disiplin pegawai pada beberapa PD;
6. 6.Masih adanya beberapa pelayanan administrasi kepegawaian yang belum tepat waktu;
7. 7.Masih adanya beberapa data pegawai yang belum akurat.
d.Urusan Pendidikan dan Pelatihan Permasalahan pada urusan pendidikan dan pelatihan, antara lain:
1. 1.Belum optimalnya kompetensi ASN kota Bandung dibandingkan dengan tuntutan kinerja yang semakin tinggi;
2. 2.Belum terpenuhinya target jam diklat yang harus didapatkan oleh ASN;
3. 3.Belum tersusunnya pola diklat yang terstandardisasi sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Bandung.
e.Urusan Penelitian dan Pengembangan Permasalahan pada urusan penelitian dan pengembangan, antara lain:
1. 1.Masih minimnya research based policy;
2. 2.Belum terintegrasinya data pembangunan ke dalam data center pemerintah;
3. 3.Kurangnya jumlah SDM Peneliti; RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-29
4. 4.Alur kegiatan kelitbangan belum sepenuhnya menempatkan lembaga Litbang sebagai pintu masuk dan pintu keluar kajian.
f.Fungsi Penunjang Lainnya Permasalahan urusan penunjang terkait tata kelola pemerintahan di Kota Bandung, diantaranya mencakup 1) fungsi pengawasan, dan 2) fungsi pendukung/Sekretariat Daerah
1. 1.Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Inspektorat dengan permasalahan dalam penyelenggaraan pengawasan diantaranya: a) Perlunya peningkatan kemampuan teknis dan profesionalisme para auditor di lingkungan inspektorat daerah; b) Perlunya pemantapan status dan kedudukan organisasi fungsi pengawasan inspektorat yang mampu memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan seluruh kegiatan dan program pemerintah daerah; c) Belum adanya pedoman dalam penyusunan perencanaan pekerjaan audit yang efektif, baik untuk perencanaan penugasan audit, program kerja pengawasan tahunan, maupun perencanaan audit jangka panjang yang mengacu pada pola rencana strategis dan rencana kerja seluruh satuan kerja perangkat daerah; d) Perlunya penyempurnaan kebijakan, sistem, prosedur, dan pola pendekatan audit dan fungsi pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah saat ini dan mendatang untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berhasil; e) Perlunya peningkatan hubungan dan koordinasi pekerjaan audit dan fungsi pengawasan dengan auditor eksternal (misal: BPK) dan Perguruan Tinggi terutama berkaitan dengan peran inspektorat daerah untuk mereviu laporan keuangan daerah dan penilaian kinerja satuan kerja perangkat daerah, serta untuk meningkatkan pengetahuan berbagai fungsi yang ada di pemerintahan daerah; f) Peningkatan komunikasi dan koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan dengan para auditi di seluruh jajaran satuan kerja perangkat daerah.
2. 2.Berdasarkan survey kepuasan kualitas pelayanan publik di Kota Bandung pada 63 perangkat daerah tahun 2017, sebanyak 61 perangkat daerah yang memperoleh capaian IKM di atas 75,00. Akan tetapi kualitas pelayanan publik tetap menjadi orientasi penyelenggaraan pemerintahan Kota Bandung. Selain belum seluruh perangkat daerah mencapai kinerja yang baik, standar RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-30 pelayanan di Kota Bandung perlu ditingkatkan lebih tinggi dan standar survei kepuasan masyarakat yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Terkait standar pelayanan publik di Kota Bandung perlu dilakukan reviu dalam rangka perbaikan berkelanjutan, mengingat standar yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI masih berorientasi pada pemenuhan atau dimensi tangible. Permasalahan lainnya yang dirasakan oleh masyarakat adalah ketidaktepatan mekanisme, waktu, dan biaya layanan. Hal ini memerlukan perbaikan secara berkesinambungan.
3. 3.Kinerja penyelenggaraan pemerintah Kota Bandung diantaranya melalui capaian nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), opini BPK terhadap laporan keuangan daerah, dan nilai laporan penyelenggaraan pemerintah darah (LPPD), dengan uraian sebagai berikut: a) Capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kota Bandung pada tahun 2017 adalah 80,31 atau kategori “A”, capaian tersebut sudah sesuai dengan target RPJMD periode sebelumnya. Akan tetapi capaian tersebut cenderung stagnan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, yaitu sebesar 80,22 pada tahun 2015 dan 80,61 pada tahun 2016. Capaian tersebut tidak terlihat peningkatan secara signifikan. Berdasarkan komponen akuntabilitas kinerja yang harus diperbaiki antara lain: komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja. b) Nilai LPPD Kota Bandung pada tahun 2017 adalah sebesar 3.3040 dengan kategori “Sangat Tinggi”, capaian tersebut melebihi target yang ditetapkan sebesar 3.0913 atau sebesar 106,88%. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian pada tahun 2016. Namun dengan capaian tersebut, perangkat daerah masih harus terus meningkatkan nilai LPPD secara optimal.
4. 2.Isu Strategis Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu:
5. 1.Permasalahan pembangunan Kota Bandung. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-31
6. 2.Dinamika internasional, nasional, provinsi, dan regional yang mempengaruhi pembangunan Kota Bandung.
7. 3.Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Kota Bandung.
8. 4.Isu strategis dari kebijakan pembangunan Kota Bandung yang antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Kota Bandung.
9. 5.KLHS RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023. 2.1 Pertimbangan Penentuan Isu Strategis Berbagai unsur yang menjadi pertimbangan, seperti yang dimaksudkan adalah sebagai berikut.
a.Penelaahan terhadap Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) memiliki karakteristik utama sebagai berikut: (a) pasar tunggal dan basis produksi; (b) kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi; (c) kawasan pengembangan ekonomi yang merata; dan (d) kawasan yang secara penuh terintegrasi ke dalam perekonomian global. Dalam menghadapi MEA 2015, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa kebijakan yang bersifat lintas sektoral dan memberi perhatian khusus dalam meningkatkan daya saing, antara lain : a) Inpres No. 5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 – 2009, b) Inpres No. 11/2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru masyarakat Ekonomi ASEAN, c) Keppres No. 23/2012 tentang susunan keanggotaan setnas ASEAN, d) program Pembangunan seperti MP3EI, e) Program Sislognas, f) Penyusunan Roadmap dan Inpres Daya saing, g) Policy Paper mengenai kesiapan Indonesia menghadapi AEC, h) dan pembentukan Komite Nasional AEC 2015, i) Unit Kerja Presiden di bidang Pengembangan dan Pengendalian pembangunan (UKP4) Monitoring Langkah Pemerintah. Lebih lanjut mengenai pelaksanaan MEA 2015, telah dibuat komitmen yaitu Masyarakat ASEAN 2025. Masyarakat ASEAN 2025 telah resmi disahkan oleh Kepala Negara/Pemerintahan anggota ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-32 ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pengesahan tersebut dilakukan melalui penandatanganan The 2015 Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of ASEAN Community dan The Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025: Forging Ahead Together yang akan menjadi panduan ASEAN dalam meningkatkan kualitas integrasi ekonomi ASEAN dalam 10 tahun ke depan. Pendeklarasian ASEAN Community 2025 menjadi momen penting karena merupakan kelanjutan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku sejak 31 Desember 2015 lalu. ASEAN Community 2025 merupakan visi ASEAN 10 tahun ke depan. Masyarakat ASEAN 2025 meliputi ASEAN Economic Community (AEC) atau dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN Political-Security Community (APSC), dan ASEAN Socio-Culture Community (ASCC). Terdapat lima pilar dalam cetak- biru MEA 2025, yaitu: a. Ekonomi ASEAN yang terintegrasi dan kohesif; b. ASEAN yang kompetitif dan dinamis; c. Peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral;
d.ASEAN yang tangguh, inklusif, dan berorientasi serta fokus ke masyarakat; serta e. ASEAN Global. Memasuki era MEA, tentu menuntut kesiapan dari pemerintah Indonesia dan secara khusus daerah (provinsi/kabupaten/kota) baik sebagai pasar ataupun sebagai tempat berproduksi. Diharapkan daerah-daerah di Indonesia dapat berperan aktif dan mampu membaca peluang untuk tidak saja menjadi konsumen namun menjadi produsen. Sebab di sisi lain, Indonesia sangat membutuhkan pembukaan lapangan pekerjaan atau usaha.
b.Penelaahan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) disebutkan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030, yang mencakup 17 aspek kehidupan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015. Dasar hukum dari KLHS RPJMD adalah Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan TPB ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-33 TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 ini bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) TPB dengan 319 indikatornya, yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD, sehingga diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan serta keberlangsungan lingkungan. Indikator TPB berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018, meliputi:
1. 1.Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
2. 2.Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
3. 3.Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
4. 4.Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
5. 5.Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
6. 6.Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
7. 7.Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk semua
8. 8.Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
9. 9.Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
10. 10.Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara
11. 11.Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
12. 12.Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
13. 13.Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya
14. 14.Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim
15. 15.Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-34 Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati
16. 16.Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
17. 17.Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan Identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan dihimpun melalui masukan dan pemangku kepentingan melalui konsultasi publik untuk mengkaji capaian indikator TPB di Kota/Kabupaten. Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan melalui identifikasi dan analisis:
18. 1.Kondisi umum daerah (DDDT, geografis, demografis, aspek pelayanan Umum, aspek daya saing daerah dan keuangan daerah)
19. 2.Analisis Capaian indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang relevan;
20. 3.Analisis kontribusi Pembagian peran antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, serta Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan menghasilkan gambaran kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menjadi dasar untuk merumuskan skenario Pembangunan Berkelanjutan berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah target pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan yang disusun dengan jangka waktu yang menyesuaikan masa berakhirnya periode RPJMD dengan tetap memperhatikan masa pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Alternatif proyeksi ini diperoleh dari hasil proyeksi yang menunjukkan target tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada posisi yang dipertahankan dan telah melampaui target yang ditetapkan secara nasional. Implementasi TPB di Indonesia untuk pencapaian 17 goals dengan mengembangkan indikator TPB sebanyak 169 target dan 319 indikator yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Jumlah Indikator TPB berdasarkan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-35 Urusan dan Kewenangannya 319 indikator dan pembagian Indikator-indikator SDGs dibagi dalam 4 (empat) kewenangan, meliputi:
21. 1.Jumlah indikator yang menjadi kewenangan pusat: 308
22. 2.Jumlah indikator yang menjadi kewenangan provinsi: 235
23. 3.Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kabupaten: 220
24. 4.Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kota: 222 Kota Bandung telah mulai melakukan penilaian dan analisis capaian indikator TPB yang terbagi dalam 4 (empat) kategori:
25. 1.Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target/SS
26. 2.Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target/SB
27. 3.Indikator TPB tidak ada target/TT
28. 4.Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data/NA Secara keseluruhan yang masuk dalam kategori ini sebanyak 45 indikator dari keseluruhan target yang dikaji dalam kewenangan Kota. Capaian paling tinggi dicapai oleh tujuan 1 yaitu mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun yaitu sebanyak 10 indikator telah dilaksanakan dan sudah mencapai target. Sedangkan pencapaian terbesar selanjutnya adalah tujuan 11 yaitu menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan sebanyak 6 indikator.
c.Penelaahan terhadap Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 Tema Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2020-2024 adalah: “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”
1. 1.Berpenghasilan menengah –tinggi dapat diwujudkan dengan: a) Transformasi struktural berjalan b) Produktifitas tenaga kerja meningkat c) Iklim investasi kondusif d) GNI per kapita USD 3.896 – USD 12.055
2. 2.Sejahtera dapat diwujudkan dengan: a) Kualitas hidup meningkat b) Perilaku disiplin dan beradab c) SDM berkualitas dan berdaya saing RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-36 d) Indeks kebahagiaan meningkat
3. 3.Adil dapat diwujudkan dengan: a) Ketimpangan menurun b) Redistribusi berjalan baik
4. 4.Berkesinambungan dapat diwujudkan dengan: a) Memperhatikan daya dukung dan daya tampung (Low Carbon Development) b) Selaras dengan agenda pembangunan global dan nasional Arah kebijakan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024, adalah:
5. 1.Pembangunan manusia a) Pelayanan dasar dan perlindungan sosial b) SDM berkualitas dan berdaya saing
6. 2.Pembangunan ekonomi a) Pangan dan pertanian b) Energi, mineral, dan pertambangan c) Kelautan dan kemaritiman d) Pariwisata e) Ekonomi kreatif dan digital f) Industri manufaktur
7. 3.Pembangunan infrastruktur
8. 4.Pembangunan politik, hukum, serta pertahanan dan keamanan
9. 5.Pembangunan kewilayahan Adapun isu strategis Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024, sebagai berikut:
10. 1.Pembangunan Manusia: a) Pelayanan Dasar b) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
11. 2.Pembangunan ekonomi: a) Pangan b) Energi c) Pariwisata, ekonomi Kreatif dan Digital d) Industri Manufaktur Kelautan dan Kemaritiman RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-37
12. 3.Pembangunan kewilayahan: a) Sentra Pertumbuhan b) Komoditas Unggulan Daerah Pertumbuhan Perkotaan
13. 4.Pembangunan Infrastruktur: a) Transportasi b) Telekomunikasi c) Sumber Daya Air Perumahan dan Pemukiman
14. 5.Pembangunan Polhukkamhan: a) Hukum dan Regulasi b) Hankam c) Politik
d.Penelaahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2028-2023 Penelaahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2028-2023 menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, adalah: “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi” Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut: Jabar Juara Lahir Batin: pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-38 Inovasi: pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan. Kolaborasi: perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antartingkatan pemerintahan, antarwilayah, dan antarpelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan. Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, yaitu:
1. 1.Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban. Konsep Jabar Juara secara “batin” sepenuhnya diemban oleh misi pertama ini.
2. 2.Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif. Misi ini diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas untuk seluruh masyarakat Jawa Barat;
3. 3.Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah. Misi 3 dalam penjawaban visi Jabar Juara Lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi memiliki inti utama yang berpusat pada pembangunan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan.
4. 4.Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan. Misi 4 membawa amanah yang besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Jawa Barat.
5. 5.Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Perwujudan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Tata nilai tersebut hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Jawa Barat. Nilai pembangunan Jawa Barat 2018- 2023, meliputi: Relijius – Bahagia – Adil – Inovatif – Kolaboratif RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-39 Jabar Juara dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan yang terdiri atas: Pro Perubahan; Pro Kesetaraan; Pro Ekonomi Umat dan Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah); Pro Lingkungan dan Tata Ruang; dan Pro Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan Jawa Barat 2018-2023 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup. Program unggulan gubernur dan wakil gubernur terpilih Jawa Barat merupakan hal-hal yang strategik dan untuk itu perlu dikedepankan dalam upaya mencapai visi dan misi. Program unggulan RINDU, meliputi:
6. 1.Akses pendidikan untuk semua, meliputi: a) Kelas pintar untuk semua b) 1 Universitas di setiap kabupaten/kota
7. 2.Desentralisasi pelayanan kesehatan, meliputi: a) Layat rawat b) Pembangunan dan perbaikan rumah sakit c) Posyandu Juara
8. 3.Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi, meliputi: a) Ekonomi digital b) Inkubator bisnis c) Creative/Start-up hub d) Gudang tani dan ikan Juara e) Kredit 0%
9. 4.Pengembangan destinasi dan infrastrukur pariwisata, meliputi: a) 1 kabupaten/kota 1 destinasi wisata unggul b) Infrastruktur pariwisata c) Pengembangam SDM pariwisata
10. 5.Pesantren juara, meliputi: a) Modernisasi dana umat b) Tunjangan santri dan ulama c) Modernisasi manajemen pesantren d) 1 pesantren 1 produk (trenmarket) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-40
11. 6.Insfrastruktur konektivitas wilayah, meliputi: a) 100% jalan mulus di Jawa Barat b) Pembangunan dan perbaikan jalan kereta
12. 7.Gerakan bangun desa (Gerbang desa), meliputi: a) 1 desa 1 Bumdes (OVOP) b) Tunjangan desa c) Irigasi pertanian desa d) Internet masuk desa
13. 8.Subsidi gratis golekmah, meliputi: a) Rumah gratis b) Transportasi gratis c) Layanan kesehatan gratis d) Pendidikan gratis e) Sembako gratis
14. 9.Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah, meliputi: a) Provinsi pintar (E-planning budgeting, E-money, E-remunerasi kinerja, dll) b) Kota/desa pintar c) Pemekaran wilayah Penetapan isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal. Dengan mengerahkan segenap potensi dan peluang serta sumber daya yang ada untuk mencari solusi bagi permasalahan dan tantangan pembangunan, Isu strategis pada Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Barat, adalah:
15. 1.Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia
16. 2.Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial
17. 3.Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan
18. 4.Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan
19. 5.Reformasi Birokrasi
e.Penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Penelaahan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-41 dilakukan terhadap kesesuaian rencana struktur ruang, rencana pola ruang, serta rencana indikasi program pemanfaatan ruang. Dengan menelaah rencana tata ruang daerah, dapat diidentifikasi secara geografis arah pengembangan wilayah per 5 (lima) tahun dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. 1) Rencana Struktur Ruang Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas: a) perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional; b) pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan c) peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional. Untuk mendukung struktur ruang, rencana hirarki pusat pelayanan wilayah Kota Bandung dibagi menjadi 3 hirarki, yaitu: a) Pusat Pelayanan Kota (PPK) melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional; b) Subpusat Pelayanan Kota (SPK) yang melayani Subwilayah Kota (SWK); dan c) Pusat Lingkungan (PL). Sesuai Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2011-2031, arahan struktur ruang dibagi menjadi 8 (delapan) Subwilayah Kota (SWK) yang dilayani oleh 2 (dua) Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan 8 (delapan) Subpusat Pelayanan Kota (SPK). Dalam RTRW Kota Bandung, PPK yang direncanakan terdiri dari PPK Alun-alun dan PPK Gedebage. PPK Alun-alun berada di bagian barat yang melayani SWK Cibeunying, Karees, Bojonegara dan Tegalega, sedangkan PPK Gedebage bagian timur melayani SWK Arcamanik, Derwati, Kordon, dan Ujungberung. Pusat pelayanan kota minimum memiliki fasilitas skala kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/ rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi, tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya. Untuk pengembangan SPK di Kota Bandung adalah sebagai berikut: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-42 a) Subwilayah Kota Bojonagara dengan Subpusat Pelayanan Setrasari, meliputi Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir; b) Subwilayah Kota Cibeunying dengan Subpusat Pelayanan Sadang Serang meliputi Kecamatan Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Cibeunying Kidul, Cibeunying Kaler; c) Subwilayah Kota Tegallega dengan Subpusat Pelayanan Kopo Kencana, meliputi Kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Astana Anyar; d) Subwilayah Kota Karees dengan Subpusat Pelayanan Maleer, meliputi Kecamatan Regol, Lengkong, Kiaracondong, Batununggal; e) Subwilayah Kota Arcamanik dengan Subpusat Pelayanan Arcamanik, meliputi Kecamatan Arcamanik, Mandalajati, Antapani; f) Subwilayah Kota Ujungberung dengan Subpusat Pelayanan Ujungberung meliputi Kecamatan Cibiru, Ujungberung, Cinambo, Panyileukan; g) Subwilayah Kota Kordon dengan Subpusat Pelayanan Kordon, meliputi Kecamatan Bandung Kidul, Buah; dan h) Subwilayah Kota Gedebage dengan Subpusat Pelayanan Derwati, meliputi Kecamatan Gedebage, Rancasari. SPK minimum memiliki fasilitas skala subwilayah kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya. Kemudian Pusat Lingkungan terdiri dari pusat-pusat pelayanan pada skala kecamatan dan kelurahan. Secara lengkap, rencana struktur ruang Kota Bandung diuraikan dalam gambar berikut. Gambar 4.1 Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bandung RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-43 2) Rencana Pola Ruang Rencana pola ruang terdiri dari pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kebijakan pola ruang dalam RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031 terdiri atas: a) perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung; b) optimalisasi pembangunan wilayah terbangun. Jenis kawasan lindung yang terdapat di Kota Bandung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau (RTH), kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya. Dalam rangka perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung di Kota Bandung, rencana yang dilakukan: a) menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara; b) mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota; c) mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi; d) mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api; RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-44 e) mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau; f) melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural; g) meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana. Kawasan budidaya terdiri dari atas kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri dan pergudangan, wisata buatan, ruang terbuka non hijau, ruang sektor informal, ruang evakuasi bencana, dan kawasan peruntukan lainnya. Dalam rangka pengembangan kawasan budidaya, rencana yang dilakukan meliputi: a) mengembangkan pola ruang kota yang kompak, intensif dan hijau, serta berorientasi pada pola jaringan transportasi; b) mendorong dan memprioritaskan pengembangan ke Bandung bagian timur yang terdiri atas SWK Arcamanik, SWK Ujung Berung, SWK Kordon, dan SWK Gedebage; c) mengendalikan bagian barat kota yang telah berkembang pesat dengan kepadatan relatif tinggi, yang terdiri atas SWK Bojonagara, SWK Cibeunying, SWK Tegallega, dan SWK Karees; d) membatasi pembangunan di Kawasan Bandung Utara yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan berfungsi lindung bagi kawasan bawahannya; e) mempertahankan fungsi dan menata RTNH; dan f) menata, mengendalikan dan mewajibkan penyediaan lahan dan fasilitas parkir yang memadai bagi kegiatan pada kawasan peruntukan lainnya. Secara lengkap, rencana pola ruang Kota Bandung diuraikan dalam gambar berikut. Gambar 4.2 Peta Rencana Pola Ruang Kota Bandung RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-45
f.Penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Periode IV) Penelaahan RPJPD merupakan langkah utama dalam perumusan RPJMD mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 5 (lima) tahunan dalam RPJPD. RPJPD Kota Bandung 2005-2025 telah mengamanatkan target capaian pembangunan daerah Kota Bandung setiap 5 (lima) tahunan. RPJPD secara teknis telah menetapkan indikator berikut target yang harus dipenuhi pada setiap periode/tahapan. Berikut hasil telaahan RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 Periode Perencanaan Tahun 2018-2023. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-46 Tabel 4.1 Hasil Telaahan RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 Periode Perencanaan Tahun 2018-2023 Misi 1 RPJPD Kota Bandung “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Religius” No Sasaran Indikator Satuan Kondisi Awal (Tahun 2005) Target 20 Tahun

(2025)Target Tahap IV (Tahun 2019-2023 1 Terkendalinya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan IPM poin 77,42 82,66 82,54 Jumlah penduduk (maksimal) jiwa Pertumbuhan penduduk 1,59% Pertumbuhan penduduk < 0,50% 3.068.869 Angka fertilitas - 2,06 1,80 1,8 2 Terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas, kreatif dan kompetitif Indeks pendidikan poin 89,06 94,04 93,92 Rata-rata lama sekolah tahun 10,34 12,38 12,33 Tahun Sertifikasi guru % < 25,00 100,00 100% Lembaga pendidikan di Kota Bandung yang telah menerapkan SPM % 25,00 100,00 100% Angka melek huruf % 99,26 99,80 99,78 % 3 Terwujudnya masyarakat yang sehat jasmani dan rohani Indeks kesehatan poin 79,27 82,16 81,87 Angka harapan hidup tahun 72,56 75,00 74,45 Fasilitas kesehatan yang telah memenuhi SPM % 70,00 100,00 90,00 Angka kematian bayi /1.000 kelahiran hidup 35,66 26,00 29,00 Jumlah kematian ibu melahirkan orang/ tahun 14 10 11 Pemaparan zoonosis di wilayah Kota Bandung % di wilayah Kota Terjadinya kasus positif flu burung di 3 kelurahan < 5,00 < 9,00 4 Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia Tingkat pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing- masing - Belum optimalnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing Rendahnya tingkat pelanggaran terhadap norma- norma agama Terwujudnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-47 No Sasaran Indikator Satuan Kondisi Awal (Tahun 2005) Target 20 Tahun
(2025)Target Tahap IV (Tahun 2019-2023 Tingkat Kerukunan umat beragama meliputi Kerukunan antar umat beragama, Kerukunan Inter Umat Beragama, Kerukunan Antara umat beragama dengan Pemerintah - Belum optimalnya sikap toleransi dan kerukunan umat beragama Terpeliharanya sikap toleransi dan kerukunan umat beragama Terwujudnya Sikap toleransi dan Kerukunan Umat Beragama 5 Terwujudnya Kesetaraan dan keadilan Gender Tingkat pemahaman peran kesetaraan gender dalam proses pembangunan - Masih rendahnya peran kesetaraan gender dalam proses pembangunan Terwujudnya peran kesetaraan gender dalam proses pembangunan Terwujudnya pemahaman peran kesetaraan gender dalam proses pembangunan Tingkat hak-hak perlindungan perempuan dan anak - Masih rendahnya hak-hak perlindungan perempuan dan anak Terlindunginya hak-hak perlindungan perempuan dan anak Terwujudnya hak- hak perlindungan perempuan dan anak RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-48 Misi 2 RPJPD Kota Bandung “Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing” No Sasaran Indikator Satuan Kondisi Awal (Tahun 2005) Target 20 Tahun
(2025)Target Tahap IV (Tahun 2019- 2023) 1 Terwujudnya perekonomian kota yang tangguh, berdaya saing serta sehat dan berkeadilan Laju pertumbuhan ekonomi % 7,53 > 11,00 > 11,00 % Tingkat pemerataan pendapatan versi Bank Dunia % 13,34 (kategori sedang) > 17,00 (kategori rendah) ≥ 17,00 % (kategori sedang) PDRB riil/kapita Rp/thn 9.410.386 ≥ 25.000.000 ≥ 20.000.000 Indeks daya beli poin 63,93 71,77 70,66 Tingkat inflasi umum % 19,56 < 10,00 < 10,00 Tingkat pengangguran terbuka % 16,25 ≤ 10,00 12,00 Kesempatan kerja % 84,32 ≥ 95,00 ≥ 92,00 Nilai investasi berskala nasional Rp 3.658.612.953.405 > 5.487.919.430.107 (meningkat > 50% dari 2005) 5,122,058,134,767 (meningkat 40 % dari 2005) 2 Terwujudnya Pariwisata yang berdaya saing Jumlah wisatawan orang Wisnus : 1.928.850 Wisman : 91.350 Wisnus : ≥ 2.893.275 Wisman: ≥ 137.025) Wisnus : ≥ 2,796,833 Wisman: ≥ 132,458 (meningkat 45% dari 2005) 3 Terwujudnya Kerjasama dan koordinasi yang menguntungkan dengan wilayah pemerintah Daerah lainnya Sinergitas kegiatan ekonomi antar wilayah - Kerjasama antar daerah belum terealisir secara optimal Terwujudnya Kota Bandung sebagai pusat kegiatan pemasaran ekonomi di Priangan Timur Meningkatnya kegiatan ekonomi antar daerah di Priangan Timur RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-49 Misi 3 RPJPD Kota Bandung “Mengembangkan Kehidupan Sosial Budaya Kota yang Kreatif, Berkesadaran Tinggi serta Berhati Nurani” No Sasaran Indikator Satuan Kondisi Awal (Tahun 2005) Target 20 Tahun (2025) Target Tahap IV (Tahun 2019- 2023) 1 Terwujudnya peningkatan mutu kerjasama di antara semua pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Bandung akses informasi tentang pembangunan - Terbatasnya aksesibilitas warga terhadap informasi pembangunan; Belum tersedianya mekanisme peningkatan peran serta aktif masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi; Belum tersedianya modal sosial Terlibatnya masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan proses Pembangunan Meningkatnya Peran serta aktif masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan Tingkat kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap lingkungan sosial maupun fisik - Rendahnya tingkat kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap lingkungan sosial maupun fisik Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Terwujudnya rasa kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap lingkungan sosial maupun fisik 2 Terwujudnya multikulturalisme dalam lingkungan Sunda yang inklusif Pengembangan pusat – pusat kebudayaan - Terbatasnya pusat-pusat kebudayaan Terwujudnya pusat- pusat kebudayaan sebagai sarana pelestarian pembangunan budaya sunda Meningkatnya peran pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat dalam pembangunan dan pelestarian multikultur dalam Budaya Sunda Sinergitas pelestarian budaya lokal Sunda antara pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat - Kurangnya sinergitas pelestarian budaya lokal sunda antara pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat Terwujudnya sinergitas pelestarian budaya lokal sunda antara pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat Terpeliharanya hubungan pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian peninggalan budaya RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-50 Misi 4 RPJPD Kota Bandung “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Kota” No Sasaran Indikator Satuan Kondisi Awal (Tahun 2005) Target 20 Tahun (2025) Target Tahap IV (Tahun 2019-2023) 1 Terwujudnya kualitas udara dan air memenuhi baku mutu Lokasi sampel yang telah memenuhi BM kualitas udara % Kandungan SO2 dan NOx di beberapa lokasi sampling melebihi baku mutu, sedangkan kandungan HC di semua lokasi sampling melebihi baku mutu 75,00 75% lokasi/sample telah memenuhi BM 2 Terjamin dan tersedianya kuantitas dan kualitas air (air permukaan, air tanah dangkal dan air tanah dalam) Sungai dan anak sungai di Kota Bandung yang telah memenuhi baku mutu untuk parameter BOD dan COD % Kandungan BOD dan COD di seluruh sungai di Kota Bandung melebihi baku mutu 20,00 20 % sungai dan anak sungai yang ada di Kota Bandung untuk parameter BOD dan COD telah memenuhi baku mutu Kapasitas produksi air bersih dari sumber air baku liter/detik ± 3.750 ± 6.500 Pengembangan sumber air baku dengan kapasitas produksi sebesar ± 6.120 liter/detik Ruang terbuka hijau (RTH) kota yang efektif menunjang fungsi hidroorologi (dalam bentuk taman, hutan kota, sempadan sungai, kawasan konservasi dan RTH lainnya) % ± 5,72% (1.084,41 ha) ≥ 30,00% (20% RTH publik dan 10% RTH privat) Ruang terbuka Hijau Publik yang efektif menunjang fungsi hidroorologi sebanyak 29% (dalam bentuk taman, hutan kota, sempadan sungai, kawasan konservasi dan RTH lainnya) 3 Terwujudnya pengelolaan limbah yang efektif dan bernilai ekonomi Reduksi dan Peningkatan pemanfaatan kembali limbah padat - 80% sampah dapat dikelola, terdiri dari : 5% dengan 3R, dan 75% diangkut ke tempat pemrosesan akhir (TPA) (jumlah timbulan sampah 6.860 m3/hari) 90% sampah dapat dikelola, terdiri dari : 40% dengan 3R, dan 50% diangkut ke TPA 90% sampah dapat dikelola (35% reuse, reduce dan recycle, 55% ke pemrosesan akhir melalui pemanfaatan teknologi yang berwawasan lingkungan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-51 No Sasaran Indikator Satuan Kondisi Awal (Tahun 2005) Target 20 Tahun (2025) Target Tahap IV (Tahun 2019-2023) dan ekonomis 35 % , dan Landfill 20 %). 4 Tersedianya Ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan Terbentuk struktur ruang kota - Terdapat 1 pusat primer (Alun-alun) dan 5 pusat wilayah pengembangan (WP) Terbentuknya 2 pusat primer (Alun- alun dan Gedebage) dan 6 wilayah pengembangan Minimum 80% Kawasan Pusat Primer Gedebage terbangun dan semua Pusat WP berfungsi efektif Pengendalian pemanfaatan ruang - 45% bangunan tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) Tertibnya pemanfataan ruang dan penggunaan bangunan Terkendalinya pemanfataan Ruang dan Penggunaan Bangunan 5 Tersedianya Sistem transportasi yang selamat, efisien, nyaman, terjangkau dan ramah lingkungan Pengembangan (sistem) prasarana transportasi yang mendukung struktur ruang kota - Luas jalan 2,32% dari luas wilayah kota, dan 72,10% berkondisi baik Luas jalan minimum 5% dari luas wilayah kota Luas jalan min 5 % dari wilayah kota dan 100% berkondisi baik Indeks aksesibilitas km/km2 area 5,575 (indeks mobilitas 0,435 km/1.000 penduduk) ≥ 10 Indeks aksesibilitas minimum 10 km/km2 area Terwujudnya prasarana SAUM sesuai dengan rencana induk transportasi umum kota % Pelayanan angkutan umum massal belum optimal 100,00 75% dari rencana prasarana SAUM terbangun, sesuai dengan rencana induk transportasi kota Teratasinya aspek-aspek penyebab kemacetan (dari 32 aspek) aspek Teridentifikasinya aspek- aspek penyebab kemacetan 32 Teratasinya Aspek- aspek penyebab kemacetan sebanyak 10 Aspek* 6 Terwujudnya sarana dan prasarana yang memenuhi standar teknis / standar pelayanan minimal Penduduk kota yang dilayani air bersih dengan pengaliran kontinu 24 jam % 53,00 90,00 (standar pengaliran air 120 liter/orang/hari) 90% penduduk dilayani Air bersih dengan standar 120 liter/orang /hari dengan pengaliran air 24 jam RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-52 No Sasaran Indikator Satuan Kondisi Awal (Tahun 2005) Target 20 Tahun (2025) Target Tahap IV (Tahun 2019-2023) Berfungsinya TPA sampah yang berkelanjutan dengan sistem pengolahan yang ekonomis % Belum tersedianya TPA sampah yang berkelanjutan dengan sistem pengolahan yang ekonomis 100,00 Tempat Pemrosesan Akhir Sampah sudah berfungsi 100%. Penataan sistem drainase Kota yang tertata - Sistem drainase telah berubah karena perubahan guna lahan, penyempitan saluran, perubahan alur, dan banyaknya bangunan di atas sungai Tertatanya sistem drainase kota yang baik dari hulu sampai hilir Seluruh jaringan drainase kota terpadu Kawasan kota yang terlayani oleh sistem penanganan air limbah yang terpadu dengan IPAL % Belum terintegrasinya sistem air limbah kota dengan IPAL yang memadai 100,00 (IPAL terdesentralisasi 100% kawasan kota terlayani oleh sistem penanganan air limbah yang terpadu dengan IPAL 7 Terwujudnya mitigasi Bencana yang handal Peningkatan pengelolaan bencana - Fungsi organisasi yang menangani kebencanaan belum berjalan secara optimal Terkendalinya bencana di Kota Bandung Tertanggulanginya bencana secara dini dan komperhensif RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-53 Misi 5 RPJPD Kota Bandung “Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota yang Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Transparan” No Sasaran Indikator Satuan Kondisi Awal (Tahun 2005) Target 20 Tahun (2025) Target Tahap IV (Tahun 2019- 2023) 1 Terwujudnya Peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan yang aspiratif, antisipatif, aplikatif, akuntabel dan berdasarkan data base Tingkat kualitas aparatur perencana dan pengelola data - Perencanaan yang ada belum sepenuhnya aspiratif, antisipatif, aplikatif, akuntabel dan berbasis data yang akurat; Belum tersedia database secara optimal yang dapat mengakses dan diakses oleh instansi terkait Terwujudnya perencanaan sesuai dengan aspirasi masyarakat, bersifat antisipatif, aplikatif, akuntabel berdasarkan basis data yang akurat Terwujudnya Perencanaan sesuai dengan aspirasi masyarakat, bersifat: antisipatif, aplikatif, akuntabel berdasarkan basis data yang akurat. 2 Terwujudnya masyarakat dan aparat yang sadar hukum dan HAM Tingkat kualitas produk hukum yang Produktif dan Implementatif - Peraturan yang ada belum sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat Produk hukum daerah sesuai dengan kondisi dan potensi daerah Semakin mantapnya kualitas produk hukum yang sinergi dengan kebutuhan masyarakat serta peraturan yang berlaku. 3 Tersedianya Prasarana dan sarana aparatur pemerintah kota yang berkualitas Mengintervarisir secara sistematis terhadap sarana dan prasarana yang ada - Belum optimalnya kuantitas, Kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana kerja aparatur pemerintah kota. Terwujudnya Aparatur yang kompeten dan profesional dalam pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundangan yang berlaku dilandasi oleh kecerdasan emosional dan spiritual. Meningkatnya jumlah SDM Aparatur yang kompeten dan profesional dalam pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundangan yang berlaku dilandasi oleh kecerdasan emosional dan spiritual. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-54 No Sasaran Indikator Satuan Kondisi Awal (Tahun 2005) Target 20 Tahun (2025) Target Tahap IV (Tahun 2019- 2023) 4 Tersedianya Aparatur yang profesional Terwujudnya pelayanan publik yang prima. - Baru 1 SKPD yang bersertifikat Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 : 2000. Seluruh SKPD bersertifikat Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 : 2001, dengan Indeks Kepuasan Masyarakat = A. meningkatnya jumlah SKPD bersertifikat Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 : 2001, dengan Indeks Kepuasan Masyarakat = A. 5 Terwujudnya Organisasi pemerintah daerah yang dapat meningkatkan kinerja aparatur Meningkatnya jumlah SDM Aparatur yang kompeten dan profesional dalam pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundangan yang berlaku dilandasi oleh kecerdasan emosional dan spiritual. - Organisasi dan Pengorganisasian belum mencerminkan tuntutan reformasi birokasi. Terwujudnya Good Government dan Clean Governance. Organisasi pemerintah kota sesuai dengan Urusan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang- undangan. 6 Terwujudnya Kemampuan teknis dan administratif aparatur pengawasan yang profesional Organisasi pemerintah kota sesuai dengan Urusan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang- undangan - Pola pengawasan yang ada belum optimal. Rendahnya tingkat pelanggaran teknis dan administratif aparatur. Rendahnya tingkat pelanggaran teknis dan administratif aparatur. 7 Terwujudnya Pelayanan publik yang prima Melakukan pendidikan politik bagi semua lapisan masyarakat - Rendahnya tingkat pelanggaran teknis dan administratif aparatur Tersosialisasinya pendidikan politik terhadap seluruh masyarakat secara sistematis. Terwujudnya masyarakat yang demokratis. 8 Terwujudnya Kehidupan masyarakat yang demokratis Melakukan pendidikan politik bagi semua lapisan masyarakat - Perilaku masyarakat dalam berpolitik masih banyak melanggar nilai-nilai demokrasi dan etika politik. Meningkatnya ketertiban dan keamanan. Terwujudnya stabilitas keamanan daerah. 9 Terwujudnya ketentraman dan ketertiban serta terciptanya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan stabilitas keamanan daerah Menjadikan ketertiban dan keamanan kebutuhan bersama yang harus ditangani bersama antara pemerintah dan masyarakat - Peran masyarakat dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan lingkungan belum memadai. Terwujudnya stabilitas keamanan daerah. Terwujudnya stabilitas keamanan daerah. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-55 Misi 6 RPJPD Kota Bandung “Mengembangkan Sistem Pembiayaan Kota Terpadu (melalui Pembiayaan Pembangunan yang melibatkan pemerintah, swasta dan Masyarakat)” No Sasaran Indikator Satuan Kondisi Awal (Tahun 2005) Target 20 Tahun (2025) Target Tahap IV (Tahun 2019-2023) 1 Terwujudnya anggaran pemerintah yang optimal Meningkatkan Pendapatan Daer Persen Rata-rata Peningkatan Pendapatan 10% Rata-rata Peningkatan Pendapatan 20% Rata-rata Peningkatan Pendapatan 19% Menguatkan sinergitas APBN, APBD Propinsi & APBD Kota (Fiskal antar pemerintahan) - APBN, APBD Prov & APBD Kota tidak duplikatif APBN, APBD Prov & APBD Kota terintegrasi dan sinergi sepenuhnya. APBN, APBD Prov & APBD Kota terintegrasi dan sinergi sepenuhnya. Mengembangkan instrumen pembiayaan pembangunan non- konvensional - Alternatif instrumen pembiayaan non-konvensional diperkenalkan Penggunaan instrumen pembiayaan pembangunan non- konvensional mulai signifikan Penggunaan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional mulai signifikan 2 Terwujudnya masyarakat dan sektor swasta berperan besar dalam pembiayaan pembangunan kota Mengembangkan sistem insentif yang menarik dan fasilitasi untuk sektor swasta dalam pembiayaan penyediaan barang dan jasa publik - Pajak dan retribusi daerah sebagai insentif fiskal ke swasta Insentif fiskal ke swasta melembaga Insentif fiskal ke swasta melembaga Mengembangkan sistem pembiayaan dengan kemitraan pemerintah dan swasta -- Studi-studi kelayakan dan legal kemitraan pemerintah dan swasta untuk beberapa layanan jasa umum dan barang publik Berkontribusinya perusahaan patungan untuk layanan jasa dan penyediaan barang publik terhadap PAD Berkontribusinya perusahaan patungan untuk layanan jasa dan penyediaan barang publik terhadap PAD Mengembangkan instrumen pembiayaan pembangunan non- konvensional, Belum siap menggunakan instrumen pembiayaan seperti obligasi daerah, road funds, dll Penggunaan instrumen pembiayaan pembangunan non- konvensional, terutama obligasi daerah menjadi sumber pembiayaan yang signifikan Penggunaan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional sebagai sumber pembiayaan signifikan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-56 No Sasaran Indikator Satuan Kondisi Awal (Tahun 2005) Target 20 Tahun (2025) Target Tahap IV (Tahun 2019-2023) Menyediakan insentif dan fasilitasi untuk keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan serta pemanfaatan dan pemeliharaan barang dan jasa publik - Insentif masih sangat terbatas hanya hak memasang iklan dan kemudahan administrasi Insentif fiskal ke swasta melembaga Insentif fiskal ke swasta melembaga Sumber: RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025, LKPJ AMJ Wali Kota Bandung Tahun 2013-2018 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-57
1. g.Penelaahan terhadap RPJMD Daerah Lainnya Penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, luas wilayah Kota Bandung adalah seluas 16.729,65 ha. Secara administratif berbatasan dengan beberapa daerah kabupaten/kota lainnya, antara lain Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-58 Tabel 4.2 Identifikasi RPJMD Daerah Lain No Daerah Lain Kebijakan Terkait Keterangan 1 Kota Cimahi Pemerataan pertumbuhan ekonomi, yang didukung sinergitas pembangunan, sumber daya unggul serta kualitas sarana prasarana yang berwawasan lingkungan, menuju masyarakat yang mandiri Terkait dengan Kota Cimahi sebagai pendukung Kota Bandung, maka potensi terbesar Kota Cimahi adalah terjadi pergerakan regional yang melintasi Kota Cimahi dan tumbuhnya second home akibat pesatnya perkembangan Kota Bandung yang memerlukan tempat hunian dengan memanfaatkan lahan di sekitar Kota Cimahi. Dari hal tersebut mempengaruhi Kota Cimahi dengan tingginya permintaan tempat hunian, melihat dari terbatasnya ruang di Kota Cimahi maka untuk kebutuhan hunian diarahkan pembangunan hunian vertikal, seperti apartement, rumah susun, dan lain sebagainya. 2 Kabupaten Bandung Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar yang terpadu dengan tata ruang wilayah serta memperhatikan aspek kebencanaan  Sektor Transportasi dan Perhubungan Rencana sistem prasarana transportasi untuk Kabupaten Bandung berdasarkan RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027 akan diarahkan untuk menunjang struktur ruang yang akan dibentuk. Dalam konteks transportasi sebagai alat pemenuh kebutuhan wilayah, maka demand pergerakan eksisting yang mengarah ke Bandung dan Cimahi sebagai kota inti perlu ditanggulangi dengan segera. Konsep transportasi yang sesuai untuk menanggulangi permasalahan tersebut adalah dengan menyediakan sarana transportasi massal antarwilayah.  Belum terintegrasinya pembangunan infrastruktur dengan Kabupaten/Kota ynag berbatasan, salah satunya ditandai dengan kemacetan lalu lintas pada segmen-segmen jalan yang berbatasan dengan Kota Bandung dan Kota Cimahi merupakan ancaman dari Strategi pengembangan terkait Misi untuk mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dasar yang terpadu dengan tata ruang wilayah serta memperhatikan aspek kebencanaan Menciptakan pembangunan ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif  Perkembangan ekonomi Kota Bandung yang semakin pesat turut mempengaruhi perekonomian Kabupaten Bandung khususnya yang berbatasan langsung, ini merupakan Strategi pengembangan terkait misi untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang memliki RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-59 No Daerah Lain Kebijakan Terkait Keterangan keunggulan kompetitif 3 Kabupaten Bandung Barat Peningkatan aksesibilitas baik antar wilayah dalam Kabupaten Bandung Barat maupun keluar daerah  Aksesibilitas yang baik sangat dibutuhkan untuk mendukung tumbuhnya perekonomian masyarakat, serta mendukung pelayanan publik lain di suatu daerah. Sebaliknya, sulitnya akses antara pusat pelayanan dan daerah layanannya, serta satu daerah ke daerah lain akan menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan juga menyulitkan masyarakat ketika akan mengakses pelayanan publik seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan.  Pengembangan PKN Metropolitan Bandung dapat dilakukan di Kota Bandung dengan strategi mengarahkan perkembangan ke Kabupaten Bandung Barat. Sesuai dengan Tujuan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat  Kebijakan pola pemanfaatan ruang Kabupaten Bandung Barat yaitu dengan Pembatasan pengembangan kawasan, yaitu Kawasan di sekitar Kota Bandung sebagai Kawasan penyangga (bukan lagi sebagai Kawasan konservasi). Pesatnya permintaan perkembangan Kawasan terbangun dikendalikan dengan strategi pengembangan Kawasan terbangun vertikal  Strategi Penataan Ruang Makro di wilayah Kabupaten Bandung Barat ialah Peningkatan hubungan eksternal Kabupaten Bandung Barat dengan Kota Bandung sebagai pusat dari Metropolitan Bandung. Diharapkan peningkatan hubungan eksternal ini dapat mendukung peran Kabupaten Bandung Barat sebagai kawasan belakang dan menjadi kawasan produksi utama bagi Kota Bandung  Secara geografis Kabupaten Bandung Barat mempunyai potensi yang sangat besar terkait dengan fungsi dan peran Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat, dan peran Kabupaten Bandung Barat sebagai kawasan belakang Kota Bandung, hal tersebut perlu ditunjang oleh ketersediaan fasilitas yang mencukupi baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sesuai dengan strategi penataan ruang mikro wilayah kabupaten Bandung Barat RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-60
2. h.Penelaahan terhadap Rancangan KLHS Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilaksanakan secara bersama- sama yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah menyusun RPJMD adalah dengan memperhatikan prinsip dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yaitu untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan. Maka dalam penyusunan RPJMD dibutuhkan KLHS sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dan sebagai bahan masukan bagi Kebijakan, Rencana, Program (KRP) dalam penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, sehingga dampak dan/atau risiko lingkungan dapat diminimalkan dengan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau resiko negatif terhadap lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Aspek pembangunan berkelanjutan mengusung 4 pilar yaitu: aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan hukum serta tata kelola. Keempat pilar pembangunan tersebut dijelaskan kedalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang PelaksanaanPencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan disebutkan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030, yang mencakup 17 aspek kehidupan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015. Dasar hukum dari KLHS RPJMD adalah Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-61 dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 ini bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan 319 indikatornya, yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD, sehingga diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018, meliputi:
  1. 1.Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
  2. 2.Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
  3. 3.Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
  4. 4.Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
  5. 5.Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
  6. 6.Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
  7. 7.Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk semua
  8. 8.Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
  9. 9.Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
  10. 10.Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara
  11. 11.Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
  12. 12.Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-62
  13. 13.Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya
  14. 14.Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim
  15. 15.Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati
  16. 16.Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
  17. 17.Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan Pencapaian target indikator TPB di Kota Bandung baru sebesar 21% dari total 214 indikator yang menjadi kewenangan, artinya bahwa indikator yang berhasil terlaksana dan mencapai target baru mencapai 45 indikator saja. Kategorisasi capaian tersebut bertujuan untuk memetakan isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kota Bandung pada RPJMD periode berikutnya. Isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian utama pada umumnya adalah target-target dalam indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun belum tercapai, indikator yang belum dilaksanakan dan yang tidak ada datanya. Capaian tersebut terhadap target diperoleh berdasarkan masing-masing capaian tersebut. Isu strategis yang terumuskan adalah sebagai berikut:
  18. 1.Isu Pengelolaan Sampah yang Belum Optimal
  19. 2.Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Air (Air Permukaan dan Air Tanah)
  20. 3.Tingginya Tingkat Alih Fungsi Lahan
  21. 4.Frekuensi dan Intensitas Banjir yang Semakin Tinggi
  22. 5.Rendahnya Kualitas Udara
  23. 6.Kemacetan yang Semakin Sering Terjadi dan Meluas
  24. 7.Belum Optimalnya Pola Kemitraan Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Berdasarkan hasil analisis pencapaian target TPB, ditemukan permasalahan- permasalahan terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan Kota Bandung. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:
  25. 1.sistem pengelolaan sampah yang belum optimal, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-63
  26. 2.rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya air tanah,
  27. 3.tingginya tingkat alih fungsi lahan,
  28. 4.rendahnya kualitas udara dan sungai,
  29. 5.frekuensi dan intensitas banjir yang semakin tinggi,
  30. 6.rendahnya kualitas udara,
  31. 7.kemacetan yang semakin sering terjadi dan meluas, serta
  32. 8.belum optimalnya pola kemitraan pembiayaan pembangunan infrastruktur. Dalam dokumen KLHS juga dibuat proyeksi terhadap indikator TPB di Kota Bandung yang belum mencapai target. Proyeksi ini dibuat perbandingan antara tingkat pencapaian jika dilakukan BAU (business as usual) dan dengan upaya tambahan. Berdasarkan analisis permasalahan strategis Kota Bandung dan analisis indikator TPB yang belum tercapai, diperoleh rekomendasi sebagai berikut:
  33. 1.Mengkaji ulang aktivitas alih fungsi lahan dengan menghitung kembali daya dukung, penegakkan hukum atas pelanggaran dengan tegas, penerapan sistem insentif dan disinsentif
  34. 2.Mengendalikan pertumbuhan populasi penduduk dan urbanisasi di Kota Bandung
  35. 3.Edukasi kepada masyarakat Kota Bandung terkait isu-isu penting perkotaan yang terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat kota, meliputi: pengelolaan sampah, pencemaran udara, kualitas air, alih fungsi lahan, kemacetan, dan drainase.
  36. 4.Pengendalian kualitas dan kuantitas sumber daya air oleh Pemerintah Daerah untuk pengelolaan bagi masyarakat umum.
  37. 5.Restrukturisasi anggaran pembangunan oleh Pemerintah Daerah termasuk untuk meningkatkan sarana-prasarana pelayanan kepada masyarakat. Melakukan kajian dan inovasi berkelanjutan terkait pengelolaan sampah perkotaan, Green Building dan Infrastruktur Transportasi Vertikal
  38. 6.Mengembangkan pola kemitraan untuk berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat, meliputi pembiayaan pembangunan dengan pihak ketiga agar terjadi pemerataan dan efektivitas pembangunan infrastruktur kota yang berkualitas dan program-program solutif inovatif bagi masalah lingkungan perkotaan. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-64 2.2 Isu-Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kota Bandung Berdasarkan hasil telaah terhadap Isu Global, isu nasional, Isu Regional, SDGs, Capaian kinerja RPJMD tahun lalu dan prediksi permasalahan yang akan datang, diidentifikasi terdapat 8 Isu Strategis Jangka Menengah Kota Bandung. Isu-isu tersebut pada beberapa hal saling berkaitan atau mempengaruhi satu dengan lainnya. Karena itu upaya-upaya penganganan isu tersebut, akan membutuhkan koordinasi dan kolaborasi. Isu-isu dalam skema keterkaitan, dapat dilihat pada diagram berikut ini.
3. a.Peningkatan Kualitas Pendidikan Peningkatan kualitas pendidikan merupakan mandat yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota, yang meliputi pendidikan anak usia dini hingga setingkat pendidikan menengah pertama. Sampai dengan saat ini sebagian besar penyelenggara pendidikan anak usia dini oleh masyarakat sementara, sedangkan yang disediakan oleh Pemerintah Kota dalam bentuk Taman Kanak-Kanak sebanyak 3 TK Negeri. Sementara itu layanan Pendidikan Dasar (SD dan SMP/Sederajat) belum optimal karena rasio rombongan belajar (rombel) belum memenuhi standar nasional. Bila standar rasio rombel tingkat SD = 1: 28, saat ini pada SDN di Kota Bandung adalah 1:31 dengan rombel 7.424 dan jumlah kelas hanya 2.952. Pada tingkat SMP rasio rombel di Kota Bandung adalah 1:33, sedangkan standar nasional 1:32 dengan jumlah rombel 3.361 dan ruang kelas 2.994. Selain itu kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga pengajar pada sekolah negeri belum merata. Terminologi sekolah favorit menyebabkan sebagian masyarakat lebih memilih sekolah yang berlokasi jauh dari rumah. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-65
4. b.Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Kesehatan yang holistik dan komprehensif mencakup kesehatan secara fisik, mental, sosial dan spiritual dengan pendekatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Derajat kesehatan masyarakat yang holistik dan komprehensif merupakan tujuan utama dari pembangunan kesehatan di Kota Bandung, dengan sasaran kesehatan secara Continum of Care (dari lahir hingga lansia). Bukan hanya AKI AKB dan stunting masih tinggi, tetapi penyakit dengan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) cenderung meningkat. Selain penyakit menular terjadi fenomena meningkatnya penyakit tidak menular, terjadi pula masalah gizi disatu sisi penderita gizi buruk masih dijumpai tetapi penderita Obesitas meningkat (the double burden of diseases). Ketersediaan layanan kesehatan di Kota Bandung yang meliputi layanan puskesmas terdiri atas 80 puskesmas, yang di dalamnya terdapat 7 puskesmas rawat inap sehingga jumlah sarana kesehatan tersebut belum memadai, berdasarkan rasio menurut WHO bahwa satu puskesmas maksimal melayani 30.000/penduduk di Kota Bandung.
5. c.Tata Kelola Pemerintahan Melakukan reformasi birokrasi berarti melakukan perbaikan tatakelola pemerintahan, terutama pada tatakelola sumberdaya aparatur dan keuangan daerah. Layanan publik didasarkan pada kejelasan prosedur dan persyaratan, waktu penyelesaian dan biaya secara transparan. Esensi terwujudnya reformasi birokrasi adalah kepuasan layanan publik yang merupakan hak-hak masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat ialah tolok ukur tingkat kesesuaian layanan yang diberikan oleh pemerintah dalam merespon kebutuhan masyarakat. Hasil survei ombudsman terhadap layanan perangkat daerah di Kota Bandung, menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam peningkatan layanan dan termasuk kategori hijau (baik). Namun demikian kualitas, kecepatan dan ketepatan layanan masih perlu ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang menggambarkan Kota Bandung sebagai Kota Cerdas (smart city). Dalam hal tata kelola, bentuk akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Bandung dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Opini BPK menjadi salah satu RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-66 indikator tingkat ketaatan terhadap pengelolaan keuangan dan asset sesuai standar yang berlaku.
6. d.Ketimpangan Ekonomi Disamping laju pertumbuhan ekonomi tinggi yang melebihi Jawa Barat dan Nasional, tingkat ketimpangan pendapatan justru lebih tinggi, berdasarkan rasio gini. Ketimpangan ini berkaitan dengan tingkat lapangan kerja, pengangguran, kemiskinan dan dinamika sektor ekonomi. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut Kebijakan Kota Bandung menerapkan konsep pro poor, pro job, pro growth, pro environment dengan memperhatikan pemberdayaan masyarakat sebagai penggerak utamanya.
7. e.Optimalisasi Infrastruktur dan Penataan Ruang Infrastuktur kota merupakan layanan dasar penting Pemerintah Kota Bandung, sehingga menjadi isu strategis. Layanan infrastruktur tersebut berkaitan dengan kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga pada akhirnya turut membentuk struktur ruang wilayah yang kemudian memiliki dampak lanjutan pada kehidupan dan penghidupan masyarakat. Karena itu pengelolaan infrastruktur sangat berkaitan erat dengan pengendalian ruang wilayah.
  1. 1.Beberapa fokus terkait infrastruktur untuk masa lima tahun mendatang yaitu;
  2. 2.Infrastruktur pengendalian banjir untuk mengatasi 68 titik genangan yang tersebar di ruas-ruas jalan di Kota Bandung dan membutuhkan koordinasi lintas sektor.
  3. 3.Pengendalian kemacetan lalu lintas pada 8 titik yang semakin kompleks sebab dan akibatnya pada polusi udara, gangguan kejiawaan, pemborosan dan lain sebagainya. Beberapa gagasan telah dibahas, seperti (1) Transportasi massal yang representatif serta pembangunan jalan simpang tidak sebidang di 5 (lima) titik (2) Pembangunan jalan layang (flyover) atau bahkan jalan bawah tanah (underpass) dan lain sebagainya.
  4. 4.Kebutuhan peningkatan akses wisatawan seperti: bandara internasional yang representatif, jalan berbayar/tol, stasiun kereta api dan terminal antar kota yang memadai guna mewujudkan fasilitas kota yang berkelas dunia (world class city). RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-67
8. f.Lingkungan Hidup Berkualitas dan Optimalisasi Pengelolaan Persampahan Permasalahan pengelolaan lingkungan hidup meliputi berbagai aspek. Aspek lingkungan hidup di Kota Bandung yaitu :
  1. 1.Air. Ketersediaan air tanah yang semakin berkurang, kualitas air permukaan yang semakin menurun, pelayanan air bersih yang belum mencukupi. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terdiri dari indeks pencemaran air, udara dan tutupan hutan. Nilai IKLH Kota Bandung saat ini berada pada tingkat “waspada” yang menunjukkan buruknya kualitas lingkungan Kota Bandung. Penyebab terbesar buruknya nilai IKLH berasal dari rendahnya indeks kualitas air, yang menunjukkan kadar BOD5 pada seluruh sampel air sungai berada jauh di atas baku mutu yang dipersyaratkan. Kondisi fisik air sungai terlihat keruh, menghitam, dan berbau busuk, sebagai akibat pencemaran air limbah domestik yang cukup dominan.
  2. 2.Peta kontur muka air tanah yang merupakan hasil Kajian Pengukuran Tinggi Muka Air Tanah Kota Bandung pada Tahun 2017. Pada peta kontur tersebut dapat dilihat terbentuknya kerucut-kerucut permukaan air tanah yang menunjukkan terjadinya eksploitasi air tanah dalam jumlah besar di beberapa tempat sehingga mengakibatkan kekritisan air tanah di tempat-tempat tersebut. Menurunnya resapan air, berpengaruh pula pada cakupan pelayanan air bersih. Cakupan pelayanan air bersih di Kota Bandung baru mencapai 72,15% dengan sumber air baku untuk pengolahan air bersih berasal dari air permukaan (sungai dan danau) di luar wilayah Kota Bandung.
  3. 3.Udara. polusi udara yang semakin bertambah serta (3) pengelolaan sampah yang berpotensi menimbulkan masalah besar.
  4. 4.Sampah. Timbulan sampah di kota metropolitan seperti Bandung mencapai 1.500 – 1.600 ton setiap hari. Walaupunpenghargaan Adipura sering didapat “kota kembang” beserta sederet penghargaan bergengsi lainnya, namun permasalahan sampah masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya dapat teratasi. Sumber sampah utama, yaitu dari rumah tangga (70%). Komposisi sampah umumnya organik yang mudah membusuk (45%), anorganik (24%) dan residu (31%). Pengelolaan sampah saat ini dilakukan dengan pola Kumpul – Angkut – Buang, dan 73,74% sampah diangkut ke TPPAS Sarimukti. Pengurangan sampah pola 3R mencapai 14.32% . Sekitar 12,21% sampah belum tertangani, yang dibuang ke TPS – TPS Liar, selokan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-68 dan sungai. Sejak tahun 2005, Kota Bandung tidak memiliki TPA, sehingga pembuangan akhir sampah dilakukan ke TPPAS Sarimukti, di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan dibawah pengelolaan Pemerintah Propinsi Jawa Barat, yang akan ditutup dan dipindah ke TPPAS Legok Nangka tahun
  5. 2019.Dana kompensasi ke TPPAS Sarimukti saat ini sebesar Rp. 61.250,00/ton sampah, dengan jarak angkut 42 km. Direncanakan biaya pengolahan sampah di TPPAS Legok Nangka meningkat mencapai 6-7 kali lipat saat ini, karena menggunakan teknologi thermal yang berbiaya cukup mahal. Dengan demikian maka beban biaya pengelolaan sampah akan mengalami lonjakan yang cukup signifikan.
  6. 5.Bencana. Selama 3 tahun terakhir, jumlah kejadian bencana di Kota Bandung mencapai 2.671 kejadian, dengan 256 orang meninggal dunia. Salah satunya adalah kejadian banjir bandang di Jatihandap. Bencana ini terjadi bukan hanya akibat faktor hujan deras, tetapi faktor lain yang juga sangat penting adalah akibat terjadinya alih fungsi lahan di Kawasan Bandung Utara (KBU). Permasalahan tersebut berkaitan dengan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang belum memenuhi mandat undang-undang yaitu sebesar 30%. Kawasan Bandung Utara (KBU) yang merupakan kawasan resapan air. Lemahnya penegakan hukum (law enforcement) atas eksploitasi lahan diantaranya menjadi akar penyebab terjadinya banjir bandang di Kota Bandung. Berkurangnya luas kawasan berakibat pula pada ketersediaan air tanah yang semakin kritis.
9. g.Penanggulangan Kemiskinan dan PMKS Kemiskinan dan PMKS di perkotaan, umum banyak terjadi di kota-kota lain, bahkan di kota-kota dunia. Persoalan sosial mengemuka menjadi tantangan yang terus ada, dan membutuhkan layanan pemerintah kepada warganya yang tidak beruntung tersebut. Kemiskinan di Kota Bandung terdiri dari dimensi kurangnya kesempatan, rendahnya kemampuan, kurangnya jaminan, dan ketidakberdayaan. Pada tahun 2017, jumlah warga sangat miskin (desil-1) sebanyak 27.815 KK, sedangkan rumah tangga sasaran intervensi Program Perlindungan Sosial lainya adalah Golongan Desil 2 (miskin) sebanyak 44.662 KK, Golongan Desil 3 (hampir miskin) sebanyak 30.431 KK, dan Golongan Desil 4 (rentan miskin) sebanyak 35.825 KK. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-69 Jumlah PMKS di Kota Bandung tahun 2017 dalam berbagai bentuk, sebanyak 80.388 orang yang memerlukan penanganan secara holistik dan berkesinambungan.
10. h.Sinergitas Pembiayaan Pembangunan Pelayanan dan pembangunan daerah memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit dan berkesinambungan. Kota Bandung membutuhkan biaya triliunan rupiah untuk melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah saat ini yaitu dana dari pemerintah pusat (dana alokasi umum dan dana alokasi khusus), dan pendapatan asli daerah (PAD). Namun, dana tersebut belum mencukupi untuk memenuhi dapat memberikan tingkat layanan dasar maupun layanan prima menuju kota yang unggul, nyaman, sejahtera dan agamis. Karena itu, pemerintah daerah dituntut menggali pendapatan dengan cara-cara yang kreatif dan inovatif. Untuk mengatasi keterbatasan pembiayaan tersebut, pemerintah daerah perlu bersinergi dan berkolaborasi dengan stakeholders. Kebutuhan ini di masa yang akan datang semakin kuat. Pada tahun 2017, partisipasi swadaya masyarakat dalam pembangunan tercatat sudah cukup signifikan yaitu mencapai Rp193 miliar. Instrumen pembiayaan lain yang telah dimanfaatkan adalah Corporate Social Responsibility (CSR) dimana selama tahun 2015-2018, kontribusi CSR cukup signifikan yaitu mencapai Rp71,670,074,763 miliar. Namun peningkatan partisipasi swadaya masyarakat dan CSR ini masih perlu dioptimalkan melalui penyusunan Standard Operational Procedure (SOP) yang jelas, transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, instrumen pembiayaan lainnya adalah Sumbangan Pihak Ketiga dimana pada tahun 2015-2018 mencapai Rp25.504.408.459,00. Indikasi ini menunjukkan adanya suatu potensi yang perlu terus dikembangkan untuk bersinergi dalam pembiayaan pembangunan di Kota Bandung. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 IV-70 Berikut merupakan matriks keterkaitan antara isu strategis nasional, provinsi, KLHS, dan kota. Tabel 4.3 Sinergitas isu strategis nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Bandung Isu Strategis Nasional Isu Strategis Provinsi Isu Strategis KLHS Isu Strategis Kota Bandung
  1. 1.Pembangunan Manusia : - Pelayanan Dasar - SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
  2. 2.Pembangunan ekonomi: - Pangan - Energi - Pariwisata, ekonomi Kreatif dan Digital - Industri Manufaktur Kelautan dan Kemaritiman
  3. 3.Pembangunan kewilayahan: - Sentra Pertumbuhan - Komoditas Unggulan Daerah Pertumbuhan Perkotaan
  4. 4.Pembangunan Infrastruktur: - Transportasi - Telekomunikasi - Sumber Daya Air Perumahan dan Pemukiman
  5. 5.Pembangunan Polhukkamhan : - Hukum dan Regulasi - Hankam - Politik
  6. 1.Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia
  7. 2.Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial
  8. 3.Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan
  9. 4.Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan
  10. 5.Reformasi Birokrasi
  11. 1.Isu pengelolaan sampah yang belum optimal
  12. 2.Rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya air (air permukaan dan air tanah)
  13. 3.Tingginya tingkat alih fungsi lahan
  14. 4.Frekuensi dan intensitas banjir yang semakin tinggi
  15. 5.Rendahnya kualitas udara
  16. 6.Kemacetan yang semakin sering terjadi dan meluas
  17. 7.Belum optimalnya pola kemitraan pembiayaan pembangunan infrastruktur
  18. 1.Peningkatan kualitas pendidikan
  19. 2.Peningkatan derajat masyarakat
  20. 3.Tata kelola pemerintahan
  21. 4.Ketimpangan ekonomi
  22. 5.Optimalisasi infrastruktur dan penataan ruang
  23. 6.Lingkungan hidup berkualitas dan optimalisasi pengelolaan persampahan
  24. 7.Penanggulangan kemiskinan dan PMKS
  25. 8.Sinergitas pembiayaan pembangunan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 V-1
  26. 1.Visi Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023, yaitu: Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut: Bandung : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang, Unggul : Dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bandung akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik disetiap sektor serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam bentuk terobosan bagi RPJMD Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Nyaman : Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan, Sejahtera : Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 V-3 lainnya. Agamis : Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023. Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan Dengan demikian visi Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis bermakna “Layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur dan layanan publik lainnya akan menghadirkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang menjadi tujuan akhir pembangunan. Sedangkan, agamis adalah perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat”.
  27. 2.Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor- faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:
  28. 1.Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 V-4 Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata.
  29. 2.Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayanai, Efektif, Efisien, dan Bersih Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan prima
  30. 3.Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal
  31. 4.Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan
  32. 5.Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Keselarasan hubungan antara misi RPJPD dengan misi RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel. 5.1 Keselarasan Misi Pada RPJPD Kota Bandung dengan Misi RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 MISI RPJPD 2005 – 2025 MISI RPJMD 2018 – 2023 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 V-5 MISI RPJPD 2005 – 2025 MISI RPJMD 2018 – 2023 Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia yang handal dan religius. Misi 1 : Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing. Misi 3 : Mengembangkan kehidupan sosial budaya kota yang kreatif, berkesadaran tinggi, serta berhati nurani. Misi 5 : Meningkatkan kinerja pemerintah kota yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayanai efektif, efisien, dan bersih Misi 2 : Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing. Misi 3 : Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan. Misi 4 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota. Misi 4 : Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Misi 6 : Mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu (melalui pembiayaan pembangunan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat) Misi 5 : Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi.
  33. 3.Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 V-6 Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah. Keselarasan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran serta indikator RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 – 2023, dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini :
11. a.Misi 1: Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing. Dalam rangka pencapaian misi 1, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut : A. Tujuan 1) Tujuan yang ingin dicapai dalam misi membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing adalah RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 V-7 Membangun masyarakat Kota Bandung yang mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan yang bermutu, adil dan merata berlandaskan nilai agama dan budaya yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). B. Sasaran 1) Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Kota Bandung adalah Harapan Lama Sekolah, Angka Kelulusan, Rata-rata Nilai Ujian SD, serta Rata-rata Nilai Ujian SMP. 2) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya derajat kesehatan masyarakat adalah Umur Harapan Hidup.
12. b.Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 V-8 Dalam rangka pencapaian misi 2, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variable yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut: A. Tujuan Tujuan yang ingin dicapai dalam misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih adalah terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi sebagai indikator kinerjanya. B. Sasaran 1) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Kepemerintahan yang baik (good governance) mengandung dua pemahaman yaitu pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian daerah, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efesien dalam pelaksanaaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dalam implementasinya Pemerintah Kota Bandung terus berkomitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi adalah Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM baik, Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Bandung, Nilai LPPD Kota Bandung, Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan Level Kematangan Smart City Kota Bandung. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 V-9
13. c.Misi 3 : Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh dan berkeadilan. Dalam rangka pencapaian misi 3, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variable yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut : A. Tujuan Tujuan yang ingin dicapai dalam misi membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan adalah terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan dan berkeadilan, yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Gini Kota Bandung sebagai indikator kinerjanya yang akan dijelaskan dibawah ini : B. Sasaran 1) Meningkatnya Perekonomian Kota RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 V-10 Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya perekonomian kota adalah PDRB Perkapita, Indeks Daya Saing Pariwisata dan Pengeluaran Perkapita. 2) Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin adalah Angka Kemiskinan 3) Meningkatnya Kesempatan Kerja Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait Meningkatnya Kesempatan Kerja adalah Tingkat Penangguran Terbuka
14. d.Misi 4 : Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 V-11 Dalam rangka pencapaian misi 4, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variable yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut : A. Tujuan Tujuan yang ingin dicapai dalam misi mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan adalah terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan, yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 V-12 Hidup, dan Infrastruktur Kota Bandung sebagai indikator kinerjanya. B. Sasaran 1) Meningkatnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan adalah Persentase RTH. 2) Meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkualitas Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkualitas adalah Lama Genangan yang Tertangani pada Titik Genangan, Jumlah Titik Kemacetan, serta Persentase Luasan Kawasan Kumuh. 3) Meningkatnya layanan air bersih Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya layanan air bersih adalah Cakupan Layanan Air Bersih. 4) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah.
15. e.Misi 5 : Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 V-13 Dalam rangka pencapaian misi 5, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variable yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut : A. Tujuan Tujuan yang ingin dicapai dalam misi mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi adalah optimalisasi partisipasi dan kolaborasi dalam pembangunan, yang dapat dilihat atau diukur dari Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dan Swasta dalam Pembangunan sebagai indikator kinerjanya. B. Sasaran RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 V-14 1) Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan adalah Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dalam Pembangunan 2) Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi swasta dalam pembangunan Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait partisipasi dan kolaborasi swasta dalam pembangunan adalah : a) Persentase realisasi program/agenda prioritas pembangunan (sesuai Perda 13 Tahun 2012) yang dibiayai dari TJSL dan Sumbangan Pihak Ketiga b) Persentase realisasi program/agenda prioritas pembangunan yang dibiayai dari swasta melalui Kerjasama Daerah, KPBU, Penugasan BUMD, atau Obligasi Daerah (akumulasi) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 V-15 Tabel 5.2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Visi : Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis NO MISI NO TUJUAN/SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI AWAL
(2017)TARGET KONDISI AKHIR 2019 2020 2021 2022 2023 1 Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing 1.1 Membangun masyarakat Kota Bandung yang mandiri dengan jaminan pendidikan, kesehatan yang bermutu, adil dan merata berlandaskan nilai agama dan budaya Indeks Pembangunan Manusia Poin 80.31 80,60 80,70 81,00 81,10 81,20 81.20 1.1.1 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Harapan Lama Sekolah Tahun 13.90 14.00 14.01 14.02 14.03 14.04 14.04 Angka Kelulusan persentase 100 100 100 100 100 100 100 Rata-rata nilai hasil ujian SD Angka 76.72 76.74 76.76 76.78 76.80 76.82 76.82 Rata-rata nilai hasil ujian SMP Angka 57.02 57.03 57.04 57.05 57.06 57.07 57.07 1.1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Umur Harapan Hidup Tahun 73.86 73,90 73,92 73,94 73,96 73,98 73,98 2 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih 2.1 Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien Indeks Reformasi Birokrasi Poin 69.81 69.87 69.93 70.00 70.07 70.13 70.13 2.1.1 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Indeks Kepuasan baik Persentase 51.61 60 70 80 90 100 100 Nilai Evaluasi AKIP Kota Predikat A A A A A A A Nilai LPPD Kota Predikat Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Predikat WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Level Kematangan Smart City Kota Bandung Tingkat Integrat ive Integrat ive Integrat ive Smart Smart Smart Smart RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 V-16 NO MISI NO TUJUAN/SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI AWAL
(2017)TARGET KONDISI AKHIR 2019 2020 2021 2022 2023 3 Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh dan berkeadilan 3.1 Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan dan berkeadilan Laju Pertumbuhan Ekonomi % 7.21 7.36 7.51 7.66 7.81 7.98 7.98 Indeks Gini Poin 0.43 0,41 0,40 0,39 0,39 0,38 0.38 3.1.1 Meningkatnya perekonomian kota PDRB Perkapita Juta Rp 69.20 70,73 73,38 76,03 78,68 81,33 81,33 Indeks Daya Saing Pariwisata Poin 3.27 3.39 3.55 3.65 3.69 3.74 3.74 Pengeluaran Perkapita Ribu rupiah/org /tahun 16.156 16.370 16.584 16.798 17.013 17.227 17.227 3.1.2 Menurunnya jumlah penduduk miskin Angka Kemiskinan % 4.17 3,83 3,66 3,49 3,32 3,14 3,14 3.1.3. Meningkatnya Kesempatan Kerja Tingkat Pengangguran Terbuka % 8.44 8.39 8.34 8.29 8.25 8,22 8,22 4 Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan 4.1 Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur Poin 7.375 7.5 7.625 7.775 7.875 8.00 8.00 4.1.1 Meningkatnya ruang Kota yang nyaman dan berkelanjutan Persentase RTH % 12.2 12.4 12.6 12.8 13.0 13.2 13.2 4.1.2 Meningkatnya infrastruktur Kota terpadu dan berkualitas Lama Genangan yang Tertangani pada Titik Genangan Menit 120 100 80 60 40 30 30 Jumlah Aspek Penyebab Kemacetan Aspek 12 11 10 9 8 7 7 Persentase Luasan Kawasan Kumuh % 9,76 4,55 3,96 3,36 2,76 2,16 2,16 4.1.3 Meningkatnya Layanan Air Bersih Cakupan Layanan Air Bersih % 77,27 79 80 81 82 83 83 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 V-17 NO MISI NO TUJUAN/SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI AWAL
(2017)TARGET KONDISI AKHIR 2019 2020 2021 2022 2023 4.1.4 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Poin 32,56 32,76 32,86 32,96 33,06 33,16 33,16 Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah Kota % 97.47 98 98,3 98.5 98.7 99 99 5 Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi 5.1 Optimalisasi partisipasi dan kolaborasi dalam pembangunan Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dan Swasta dalam Pembangunan % 5 30 60 65 70 100 100 5.1.1 Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dalam Pembangunan % 193 Milyar Mening kat 2% dari tahun 2018 Mening kat 4% dari tahun 2018 Mening kat 6% dari tahun 2018 Mening kat 8% dari tahun 2018 Mening kat10% dari tahun 2018 Mening kat10% dari tahun 2018 5.1.2 Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi swasta dalam pembangunan Persentase realisasi program/agenda prioritas pembangunan yang dibiayai dari TJSL dan Sumbangan Pihak Ketiga % 71,43 71,43 85,71 85,71 100 100 100 Persentase realisasi program/agenda prioritas pembangunan yang dibiayai dari swasta (akumulasi) % 0 33,33 33,33 66,67 66,67 100 100 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 V-18 Untuk mencapai target misi “Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing” diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi dalam sasaran dan programnya, yang dapat dilihat dalam gambar berikut : Gambar 5.1. Pemetaan Kinerja Misi 1 Untuk mencapai target misi “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani” diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi dalam sasaran dan programnya, yang dapat dilihat dalam gambar berikut : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 V-19 Gambar 5.2. Pemetaan Kinerja Misi 2 Untuk mencapai target misi “Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh dan Berkeadilan” diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi dalam sasaran dan programnya, yang dapat dilihat dalam gambar berikut : Gambar 5.3. Pemetaan Kinerja Misi 3 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 V-20 Untuk mencapai target misi “Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan” diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi dalam sasaran dan programnya, yang dapat dilihat dalam gambar berikut : Gambar 5.4. Pemetaan Kinerja Misi 4 Untuk mencapai target misi “Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi” diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi dalam sasaran dan programnya, yang dapat dilihat dalam gambar berikut : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 V-21 Gambar 5.5. Pemetaan Kinerja Misi 5 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-1 6.1. Strategi Pembangunan Daerah Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Kota Bandung tahun 2018-2023 yaitu analisis Logic Model atau Model Logika. Logic model adalah alat yang menyampaikan skema, program, atau proyek singkat, format yang visual. Logic model ini menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. Logic model adalah gambaran ringkas yang menjelaskan hubungan antara masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil serta kebutuhan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan yang terlibat dan terdampak. Logic model membantu penyusunan desain, perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk monitoring, dan evaluasi pada level Pemerintah Kota Bandung. Model ini dapat diuji untuk kelayakan, dan lebih RPJMD Strategi dan Arah Kebijakan BAB 6 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-2 detailnya dapat menyelaraskan dengan kegiatan, sumber daya, output pada urusan teknis atau Perangkat Daerah. Hubungan antara unsur-unsur terjadi berdasarkan hubungan sebab akibat (kausal), serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi pemerintah maupun pada Perangkat Daerah. Visualisasi logic model dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 6.1 Logic Model Pada Penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan menjadi panduan Pemerintah Kota Bandung dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, dirumuskan dengan memformulasikan short term outcome untuk strategi dan intermediate term outcome untuk arah kebijakan dan menjadi dasar bagi penentuan program priorotas. Melalui penerapan instrumen ini dapat dilihat kehandalan suatu program untuk mewujudkan sasaran daerah yang telah direncanakan. perumusan strategi berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan Logic Model. Tabel 6.1 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Setiap Misi TUJUAN SASARAN STRATEGI Misi 1: Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas, dan Berdaya Saing Membangun Masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial yang Bermutu, Adil dan Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Meningkatkan mutu infrastruktur pendidikan Meningkatkan mutu proses pembelajaran Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-3 Merata Berlandaskan Nilai-nilai Agama dan Budaya Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pendidikan Meningkatkan budaya baca Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Meningkatkan kualitas lingkungan sehat Meningkatkan budaya hidup sehat Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur Meningkatkan integritas aparatur sebagai pelayan masyarakat Meningkatkan kapasitas manajemen pengawasan Penguatan kelembagaan tepat ukuran dan tepat fungsi Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan Meningkatkan kinerja instansi pemerintah Meningkatkan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas Misi 3: Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan dan berkeadilan Meningkatnya perekonomian kota Mendorong daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif Meningkatkan produk unggulan daerah berbasis pemberdayaan masyarakat Meningkatkan daya saing pariwisata, lingkungan bisnis pariwisata, tata kelola, dan infrastruktur pariwisata Kota Bandung Meningkatkan daya saing industri unggulan dan iklim perdagangan yang kondusif Mewujudkan ketahanan pangan dan pertanian perkotaan yang berkelanjutan Optimalisasi kontribusi pendapatan yang bersumber dari BUMD Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi yang kondusif RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-4 Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi Menurunnya jumlah penduduk miskin Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha atas izin yang diterbitkan Meningkatkan kualitas pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) dan bantuan/jaminan sosial bagi warga miskin Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat Mewujudkan ketahanan pangan dan pertanian perkotaan yang berkelanjutan Membangun rumah layak huni untuk seluruh lapisan masyarakat dengan memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup Meningkatkan kesempatan kerja Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin agar mandiri secara ekonomi Peningkatan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru berbasis padat karya Mendorong daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif Misi 4: Mewujudkan Bandung Nyaman melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan Meningkatnya ruang kota yang nyaman, dan berkelanjutan Meningkatkan ketersediaan lahan Menurunkan pelanggaran perijinan tata ruang Meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau (RTH) Meningkatkan peran serta masyarakat/swasta Meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkualitas Meningkatkan kapasitas saluran drainase Meningkatkan resapan air hujan Meningkatkan fungsi lahan pada wilayah hulu/wilayah perbatasan kota/kabupaten Meningkatkan peran serta masyarakat/swasta Meningkatkan mobilitas penduduk kota Meningkatkan aksesibilitas sarana dan prasarana jalan Meningkatkan manajemen RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-5 kebutuhan lalu-lintas Meningkatkan keselamatan berlalu-lintas Meningkatkan kualitas kawasan permukiman Meningkatkan akses sanitasi dan air minum Meningkatkan pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat kawasan kumuh Meningkatnya layanan air bersih Meningkatkan akses air bersih Meningkatkan ketersediaan dan pasokan sumber air baku Menurunkan tingkat kebocoran air bersih Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung Meningkatkan Indeks Kualitas Air Meningkatkan Indeks Kualitas Udara Meningkatkan penanganan sampah Meningkatkan pengurangan sampah Misi 5: Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif, dan Terintegrasi Optimalisasi Partisipasi dan Kolaborasi dalam Pembangunan Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan Mendorong peningkatan swadaya masyarakat dalam berpartisipasi dan berkolaborasi pada pembangunan kota Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi swasta dalam pembangunan Mengembangkan skema kolaborasi pembiayaan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan melalui kerjasama daerah (antara lain pengelolaan TJSL/TJSL, kerjasama pemerintah daerah dengan pihak lain, pembiayaan infrastruktur non anggaran pemerintah, dll) 6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Di samping strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-6 merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Secara normatif arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan sebagai berikut:
1. a.Perencanaan strategik, yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
2. b.Perencanaan operasional, yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan. Perencanaan dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang actionable. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dengan kerangka sebagaimana dijelaskan dalam bagan berikut. Dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan daerah khususnya mengenai fokus atau tema pembangunan tahunan dalam satu periode RPJMD perlu memperhatikan beberapa faktor diantaranya pencapaian indikator sasaran yang termuat dalam tiap misi. Hal ini penting, sebagai dasar untuk menentukan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target indikator sasaran misi dimaksud, sehingga semakin jelas tahapan dan ukuran target yang akan dicapai setiap tahunnya. Berikut penjelasan mengenai langkah dalam menentukan fokus atau tema pembangunan 5 tahun ke depan, yang tertuang dalam tabel berikut. Perencanaan Strategik Perencanaan Operasional RPJPD RPJMD - Visi dan Misi - Sasaran Pokok - Arah Kebijakan - Visi dan Misi - Tujuan dan Sasaran - Strategi dan Arah kebijakan - Program Pembangunan Daerah - Program Prioritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan - Program Prioritas 20 Tahun 5 Tahun RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-7 Tabel 6.2 Capaian Kinerja Misi 1 TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN CAPAIAN SAAT INI Membangun Masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan yang Bermutu, Adil dan Merata Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Harapan Lama Sekolah 13,9 Tahun Angka Kelulusan 100% Rata-rata Nilai Ujian SD 76,72 Rata-rata Nilai Ujian SMP 57,02 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Umur Harapan Hidup 73,86 Tahun Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran misi 1 sampai dengan misi 5 dapat digambarkan bahwa pencapaian misi 1 dikategorikan baik terlihat dari capaian UHH yang mencapai 73,86 tahun, Angka Kelulusan sebesar 100%, Rata-rata Nilai Ujian SD sebesar 76,72, Rata-rata Nilai Ujian SMP sebesar 57,02, dan Harapan Lama Sekolah sebesar 13,9 Tahun. Berdasarkan capaian tersebut dan disesuaikan dengan strategi yang harus dilakukan, maka dalam rangka memenuhi atau mencapai target misi 1 maka terkait pendidikan, dan kesehatan menjadi prioritas atau fokus pembangunan selama 5 tahun ke depan. Tabel 6.3 Capaian Kinerja Misi 2 TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN CAPAIAN SAAT INI Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM “Baik” 51,61% Nilai Evaluasi AKIP Kota A Nilai LPPD Kota Sangat Tinggi Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah WDP Level Kematangan Smart City Kota Bandung (Level 4) Integrative Persentase realisasi program/agenda prioritas pembangunan yang sebagian dibiayai 0% RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-8 TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN CAPAIAN SAAT INI dari swasta Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran misi 1 sampai dengan misi 5 dapat digambarkan bahwa pencapaian misi 2 dikategorikan sangat baik terlihat dari capaian Nilai Evaluasi AKIP Kota yang mendapat predikat A, Nilai LPPD Kota yang mendapat predikat Sangat Tinggi (ST), Indeks Kepuasan Masyarakat yang berada pada angka 80, serta Level Kematangan Smart City yang mencapai level 4 (integrative), sedangkan untuk Opini BPK terhadap LKPD masih berada pada predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Melihat capaian tersebut dan disesuaikan dengan strategi yang harus dilakukan, maka dalam rangka memenuhi atau mencapai target misi 2 terkait tata kelola pemerintahan, perlu mendapat dukungan khususnya terkait pencapaian opini BPK sehingga hal ini menjadi prioritas atau fokus pembangunan selama 2-3 tahun ke depan. Untuk tahun ke 4 dan 5 terkait tata kelola pemerintahan tetap terus melakukan peningkatan dan perbaikan akan tetapi tidak menjadi prioritas mengingat capaiannya sudah baik. Tabel 6.4 Capaian Kinerja Misi 3 TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN CAPAIAN SAAT INI Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan dan berkeadilan Meningkatnya perekonomian kota PDRB Perkapita 69,20 Indeks Daya Saing Pariwisata 3,74 Pengeluaran Per Kapita 16,156 juta rupiah/orang/tahun Menurunnya jumlah penduduk miskin Angka Kemiskinan 4.17 Meningkatkan kesempatan kerja Tingkat Pengangguran Terbuka 8.44 Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran misi 1 sampai dengan misi 5 dapat digambarkan bahwa pencapaian misi 3 dikategorikan baik terlihat dari capaian PDRB Perkapita Kota yang mencapai 69,20 Juta Rupiah, Indeks Daya Saing Pariwisata yang mencapai 3,27 poin, Pengeluaran Per Kapita sebesar Rp16,156 juta rupiah/orang/tahun, Tingkat Pengangguran Terbuka yang berada pada angka 8,44%, serta Angka Kemiskinan yang mencapai 4,17%. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-9 Berdasarkan capaian tersebut dan disesuaikan dengan strategi yang harus dilakukan, maka dalam rangka memenuhi atau mencapai target misi 3 terkait peningkatan perekonomian kota, kesempatan kerja dan kemiskinan, perlu mendapat dukungan penuh khususnya terkait pengentasan kemiskinan sehingga hal ini harus menjadi prioritas atau fokus pembangunan selama 5 tahun ke depan. Tabel 6.5 Capaian Kinerja Misi 4 TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN CAPAIAN SAAT INI Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan Meningkatnya ruang Kota yang nyaman, dan berkelanjutan Persentase RTH 12,2% Meningkatnya infrastruktur Kota terpadu dan berkualitas Lama Genangan yang tertangani pada titik genangan 120 menit Jumlah Aspek Penyebab Kemacetan 12 Aspek Persentase luasan kawasan kumuh 9,76 Meningkatnya Layanan Air Bersih Cakupan Layanan Air Bersih 77.27% Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 35,56 Cakupan layanan pengelolaan sampah kota 97,47 % Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran misi 1 sampai dengan misi 5 dapat digambarkan bahwa pencapaian misi 4 dikategorikan baik terlihat dari capaian Persentase RTH yang mencapai 12,2%, Lama Genangan yang tertangani mencapai 120 menit, Titik Kemacetan yang teratasi sebanyak 24 titik, Persentase Luasan Kawasan Kumuh sebesar 11%, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang berada pada angka 46,7 poin, serta Cakupan Layanan Persampahan yang mencapai 97,47%. Berdasarkan capaian tersebut dan disesuaikan dengan strategi yang harus dilakukan, maka dalam rangka memenuhi atau mencapai target misi 4 terkait permasalahan RTH, Macet, Banjir, Kawasan Kumuh, Sampah dan Kualitas Lingkungan, perlu mendapat dukungan penuh sehingga hal ini harus menjadi prioritas atau fokus pembangunan selama 5 tahun ke depan. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-10 Tabel 6.6 Capaian Kinerja Misi 5 TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN CAPAIAN SAAT INI Optimalisasi partisipasi dan kolaborasi dalam pembangunan Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan kepentingan lainnya Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi masyarakat dalam pembangunan kriteria sedang Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi swasta dalam pembangunan Presentase realisasi program/agenda prioritas pembangunan yang dibiayai dari TJSL 5% Persentase realisasi program/agenda prioritas pembangunan yang sebagian dibiayai dari swasta 0% Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran misi 1 sampai dengan misi 5 dapat digambarkan bahwa pencapaian misi 5 dikategorikan cukup terlihat dari capaian tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan dengan kriteria cukup, persentase realisasi program/agenda prioritas pembangunan yang dibiayai dari TJSL sebesar 5% dan persentase realisasi program/agenda prioritas pembangunan yang sebagian dibiayai dari swasta (Kerjasama Daerah, KPBU, Penugasan BUMD, Obligasi Daerah TJSL dan Sumbangan Pihak Ketiga) yang belum memiliki angka. Berdasarkan capaian tersebut dan disesuaikan dengan strategi yang harus dilakukan, maka dalam rangka memenuhi atau mencapai target misi 5 maka terkait Permasalahan Pembiayaan Pembangunan, perlu mendapat dukungan penuh sehingga hal ini harus menjadi prioritas atau fokus pembangunan selama 5 tahun ke depan. Berdasarkan hasil analisa atas capaian kinerja sasaran Misi, maka dapat terlihat sasaran yang masih memerlukan penanganan khusus, serta waktu yang dibutuhkan serta tahapan yang harus dilakukan dalam rangka percepatan pencapaian target visi dan misi kepala daerah. Hal ini dapat terlihat dalam penjelasan table berikut. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-11 Tabel 6.7 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bandung SASARAN STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Tahun 1
(2019)Tahun 2
(2020)Tahun 3
(2021)Tahun 4
(2022)Tahun 5
(2023)SASARAN 1.1.1 SASARAN 1.1.2 SASARAN 2.1.1 SASARAN 3.1.1 SASARAN 3.1.2 SASARAN 3.1.3 SASARAN 4.1.1 SASARAN 4.1.2 SASARAN 4.1.3 SASARAN 5.1.1 SASARAN 5.1.2 Berdasarkan penjelasan di atas, maka fokus tahunan pembangunan di Kota Bandung dapat digambarkan sebagai berikut. Meningkatkan jaminan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, adil dan merata Meningkatkan perekonomian kota yang mandiri dan adil melalui kemudahan investasi dan pengelolaan pariwisata serta penguatan pada usaha kecil dan menengah Melaksanakan reformasi birokrasi melalui Pemanfaatan teknologi informasi dan mengembangkan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien Mewujudkan Bandung Nyaman melalui Perencanaan tata Ruang, Infrastruktur Kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mengoptimalkan pembangunan Kota melalui Partisipasi, Kolaborasi dan Integrasi antara masyarakat, Swasta dan Instansi Pemerintah lainnya. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-12 Tabel 6.8 Fokus Pembangunan FOKUS PEMBANGUNAN TAHUN I
(2019)TAHUN II
(2020)TAHUN III
(2021)TAHUN IV
(2022)TAHUN V
(2023)

1.Ketenteraman dan Kenyaman
2.Pendidikan
3.Kesehatan
4.Tata Kelola Pemerintahan
5.Peningkatan Perekonomian
6.Pengangguran
7.Kemiskinan
8.RTH
9.Banjir
10.Macet
11.Kawasan Kumuh
12.Sampah
13.Kualitas Lingkungan Hidup
14.Pembiayaan Pembangunan
1.Pendidikan
2.Kesehatan
3.Tata Kelola Pemerintahan
4.Peningkatan Perekonomian
5.Pengangguran
6.Kemiskinan
7.RTH
8.Banjir
9.Macet
10.Kawasan Kumuh
11.Sampah
12.Kualitas Lingkungan Hidup
13.Pembiayaan Pembangunan
1.Pendidikan
2.Kesehatan
3.Tata Kelola Pemerintahan
4.Peningkatan Perekonomian
5.Pengangguran
6.Kemiskinan
7.RTH
8.Banjir
9.Macet
10.Kawasan Kumuh
11.Sampah
12.Kualitas Lingkungan Hidup
13.Pembiayaan Pembangunan
1.Pendidikan
2.Kesehatan
3.Peningkatan Perekonomian
4.Pengangguran
5.Kemiskinan
6.RTH
7.Banjir
8.Macet
9.Kawasan Kumuh
10.Sampah
11.Kualitas Lingkungan Hidup
12.Pembiayaan Pembangunan
1.Pendidikan
2.Kesehatan
3.Peningkatan Perekonomian
4.Pengangguran
5.Kemiskinan
6.RTH
7.Banjir
8.Macet
9.Kawasan Kumuh
10.Sampah
11.Kualitas Lingkungan Hidup
12.Pembiayaan Pembangunan Berdasarkan fokus pembangunan tahunan di atas, maka tema pembangunan tahunan Pemerintah Kota Bandung selama kurun waktu 5 tahun (Periode RPJMD) adalah sebagai berikut. Tabel 6.9 Tema Pembangunan NO TAHUN TEMA PEMBANGUNAN 1 2019 Mewujudkan kehidupan Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Perekonomian Kota dan Kualitas Infrastruktur yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. 2 2020 Meningkatkan kehidupan Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Perekonomian Kota dan Kualitas Infrastruktur yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. 3 2021 Memantapkan kehidupan Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-13 NO TAHUN TEMA PEMBANGUNAN Perekonomian Kota dan Kualitas Infrastruktur yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. 4 2022 Memantapkan kualitas pelayanan dasar, peningkatan perekonomian kota dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan menuju Kota Bandung yang nyaman, sejahtera dan berdaya saing. 5 2023 Memantapkan kualitas infrastruktur dan lingkungan dalam mendukung perekonomian kota menuju Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis. Tabel 6.10 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan NO TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1.Membangun Masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial yang Bermutu, Adil dan Merata Berlandaskan Nilai-nilai Agama dan Budaya Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Meningkatkan mutu infrastruktur pendidikan Meningkatkan jaminan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, adil dan merata Meningkatkan mutu proses pembelajaran Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pendidikan Meningkatkan budaya baca Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Meningkatkan kualitas lingkungan sehat Meningkatkan budaya hidup sehat Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
2.Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur Melaksanakan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan mengembangkan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien Meningkatkan integritas aparatur sebagai pelayan masyarakat Meningkatkan kapasitas manajemen pengawasan Penguatan kelembagaan tepat ukuran dan tepat fungsi Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan Meningkatkan kinerja instansi pemerintah RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-14 Meningkatkan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas
3.Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan dan berkeadilan Meningkatnya perekonomian kota Mendorong daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif Meningkatkan perekonomian kota yang mandiri dan adil melalui kemudahan investasi dan pengelolaan pariwisata serta penguatan pada usaha kecil dan menengah Meningkatkan produk unggulan daerah berbasis pemberdayaan masyarakat Meningkatkan daya saing industri unggulan dan iklim perdagangan yang kondusif Mewujudkan ketahanan pangan dan pertanian perkotaan yang berkelanjutan Meningkatkan pengembangan perdagangan pasar tradisional Meningkatkan kualitas iklim usaha dan invenstasi yang kondusif Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha atas izin yang diterbitkan Meningkatkan kesempatan kerja Meningkatkan daya saing pariwisata, lingkungan bisnis pariwisata, tata kelola, dan infrastruktur pariwisata Kota Bandung Peningkatan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru berbasis padat karya Mendorong daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif Menurunnya jumlah penduduk miskin Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan bantuan/jaminan sosial bagi warga miskin Mewujudkan ketahanan pangan dan pertanian perkotaan yang berkelanjutan Membangun rusun untuk seluruh lapisan masyarakat dengan memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup
4.Terwujudnya infrastruktur dan Meningkatnya ruang kota yang aman, Meningkatkan ketersediaan lahan Mewujudkan Bandung Nyaman melalui RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-15 tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan nyaman, tertib dan berkelanjutan Menurunkan pelanggaran perijinan tata ruang Perencanaan tata Ruang, Infrastruktur Kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Meningkatkan kualitas RTH Meningkatkan peran serta masyarakat/ swasta Meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkualitas  Meningkatkan kapasitas saluran drainase  Merningkatkan fungsi lahan pada wilayah hulu/ wilayah perbatasan kota/kabupaten  Meningkatkan resapan air hujan  Meningkatkan peran serta masyarakat/ swasta  Meningkatkan sarana dan prasarana mobilitas penduduk kota  Meningkatkan aksesibilitas sarana dan prasarana jalan  Meningkatkan manajemen kebutuhan lalulintas  Meningkatkan keselamatan berlalu lintas  Meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan kota dengan memperhatikan prinsip jalan yang berkeselamatan  Mengembangkan sistem jaringan angkutan umum massal yang terintegrasi dan transportasi ramah lingkungan  Mengendalikan ketertiban dan keselamatan lalu lintas  Meningkatkan kualitas kawasan Permukiman  Meningkatkan akses sanitasi dan air minum  Meningkatkan pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat kawasan kumuh  Meningkatkan akses air bersih  Meningkatkan ketersediaan dan pasokan sumber air baku  Mengurangi Tingkat Kehilangan air Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung  Meningkatkan Indeks Kualitas air  Meningkatkan Indeks Kualitas air  Meningkatkan Penanganan sampah  Mengurangi sampah dari sumber
5.Optimalisasi Partisipasi dan Kolaborasi dalam Pembangunan Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan Mendorong peningkatan swadaya masyarakat dalam berpartisipasi dan berkolaborasi pada pembangunan kota Mengoptimalkan pembangunan Kota melalui Partisipasi, Kolaborasi masyarakat dan swasta dengan Pemerintah Kota. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-16 Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi swasta dalam pembangunan Mengembangkan skema kolaborasi pembiayaan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan melalui kerjasama daerah (Kerjasama Daerah, PINA, KPBU, Penugasan BUMD, Obligasi Daerah, TJSL, Sumbangan Pihak Ketiga, dll) 6.3. Program Pembangunan Daerah Perencanaan Strategis yang dituangkan dalam RPJPD dan RPJMD harus dapat diterjemahkan kedalam perencanaan operasional, dalam RPJMD yang disusun saat ini keselarasan antara visi, misi daerah serta sasaran pokok dan arah kebijakan di elaborasi dalam visi, misi kepala daerah serta strategi dan arah kebijakannya. Program Pembangunan Daerah merupakan program atau agenda strategis kepala daerah pada periode RPJMD yang akan menjadi prioritas atau target selama lima tahun yang secara langsung didedikasikan untuk mencapai sasaran daerah. Dalam implementasinya program pembangunan daerah dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Program Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) Tahun periode 2018-2023 adalah untuk menjawab isu strategis yang terdiri atas:
1.Peningkatan kualitas pendidikan
2.Peningkatan derajat kesehatan masayarakat
3.Penanggulangan kemiskinan dan PMKS
4.Peningkatan perekonomian kota
5.Tata kelola pemerintahan
6.Optimalisasi infrastruktur dan penataan ruang
7.Lingkungan hidup berkualitas dan optimalisasi pengelolaan persampahan
8.Sinergitas pembiayaan pembangunan Program pembangunan daerah dilaksanakan untuk menjawab Visi Misi Kepala Daerah yang merupakan upaya pemecahan permasalahan terhadap isu strategis daerah yang kemudian diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Selain dalam rangka menjawab isu strategis daerah, program pembangunan daerah juga diarahkan untuk penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-17 Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas:

a.pendidikan;
b.kesehatan;
c.pekerjaan umum dan penataan ruang;
d.perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e.ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
f.sosial. Penerapan SPM dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah terkait diwujudkan dalam program dan kegiatan. Program terkait penerapan SPM menjadi bagian dari program pembangunan daerah Kota Bandung sebagai berikut. Tabel 6.10 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) NO JENIS PELAYANAN DASAR PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN JENIS PELAYANAN DASAR INDIKATOR KINERJA PROGRAM PENANGGUNG JAWAB URUSAN SPM PENDIDIKAN 1 Pendidikan anak usia dini Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 Angka Partisipasi Kasar PAUD PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan 2 Pendidikan kesetaraan Program Pendidikan Nonformal 1 Angka Partisipasi Kasar Kesetaraan 3 Pendidikan dasar Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD 1 Angka putus sekolah SD Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP 1 Angka putus sekolah SMP Program Bantuan Pendidikan 1 Angka putus sekolah SD 2 Persentase siswa miskin SD yang mendapat bantuan pendidikan 3 Angka putus sekolah SMP 4 Persentase siswa miskin SMP yang mendapat bantuan pendidikan 5 Persentase masyarakat yang mendapat bantuan pendidikan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-18 NO JENIS PELAYANAN DASAR PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN JENIS PELAYANAN DASAR INDIKATOR KINERJA PROGRAM PENANGGUNG JAWAB URUSAN SPM KESEHATAN 1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Tingkat Kesehatan Masyarakat PD Penanggung Jawab Urusan Kesehatan 2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 2 Persentase penanganan masalah gizi buruk 3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 3 Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia 4 Pelayanan Kesehatan Balita 5 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 6 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 7 Pelayanan kesehatan pada usia produktif; Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular 1 Tingkat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 8 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; 2 Persentase penanganan penderita penyakit tidak menular 9 Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; 10 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; 11 Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis; Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular 1 Tingkat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 12 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) 2 Persentase penanganan penderita penyakit menular 3 Universal Child Immunization (UCI) 4 Persentase Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) < 24 jam SPM PEKERJAAN UMUM 1 Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari Program Penataan Kawasan Permukiman 1 Cakupan Layanan Air bersih PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik Program Penataan Kawasan Permukiman 1 Persentase pengolahan air limbah rumah tangga SPM PERUMAHAN RAKYAT 1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah - - - - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-19 NO JENIS PELAYANAN DASAR PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN JENIS PELAYANAN DASAR INDIKATOR KINERJA PROGRAM PENANGGUNG JAWAB URUSAN yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota 2 Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan 1 Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menempati hunian yang layak PD Penanggung Jawab Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Penataan Kawasan Permukiman 1 Persentase luasan kawasan permukiman kumuh SPM KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT 1 Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Program Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum 1 Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum PD Penanggung Jawab Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Program Penegakan Produk Hukum Daerah 1 Cakupan penyelesaian penegakan perda 2 Persentase penegakan perda 2 Pelayanan informasi rawan bencana Program Penyelenggaraan Penanggulangan Pra dan Tanggap Darurat Bencana 1 Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana 3 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 2 Persentase (%) jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan 4 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 3 Rata-rata tingkat waktu maksimum assesment tanggap darurat bencana 5 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Program Peningkatan Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan 1 Tingkat waktu maksimum tanggap (response time rate) 15 menit SPM SOSIAL 1 Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks-Trauma 1 Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh pemenuhan rehabilitasi sosial PD Penanggung Jawab Urusan Sosial RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-20 NO JENIS PELAYANAN DASAR PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN JENIS PELAYANAN DASAR INDIKATOR KINERJA PROGRAM PENANGGUNG JAWAB URUSAN dasar 2 Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti Program Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar 1 Persentase anak dan lansia terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya 3 Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti Program Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar 1 Persentase anak dan lansia terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya 4 Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya geladangan dan pengemis di luar panti Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 Persentase pemenuhan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS 5 Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota Program Perlindungan Sosial Bencana 1 Cakupan korban bencana yang terlayani tepat waktu Selain dalam rangka menjawab isu strategis daerah, program pembangunan daerah juga dilaksanakan untuk menjawab Program Prioritas Kepala Daerah yang telah disampaikan pada proses politik. Adapun Program Prioritas Kepala Daerah Kota Bandung diantaranya: Tabel 6.11 Program Prioritas Kepala Daerah NO JANJI POLITIK/ KAMPANYE PENJELASAN KATEGORI PENANGGUNG JAWAB 1 PIPPK Plus 100 juta per LKK pada tahun pertama mengacu pada pelaksanaan PIPPK periode sebelumnya, sedangkan pada tahun pelaksanaan kedua terdapat kenaikan pada Anggaran RW Bandung Unggul Kecamatan Bagian Pemerintahan 2 1 Pusat Kreativitas Pemuda per wilayah 6 pusat kreativitas pemuda di 6 wilayah Bandung Unggul PD penanggung Jawab urusan Pemuda dan Olahraga 3 Youthspace di setiap kelurahan 151 Kelurahan Bandung Unggul PD penanggung Jawab urusan Pemuda dan Olahraga 4 1 Perpusatakaan Melayani Seluruh Bandung PD penanggung RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-21 NO JANJI POLITIK/ KAMPANYE PENJELASAN KATEGORI PENANGGUNG JAWAB keliling / kecamatan Kelurahan di 30 Kecamatan Unggul Jawab urusan Perpustakaan 5 Beasiswa Pendidikan bagi Siswa, Guru dan ASN Berprestasi beasiswa yang dimaksudkan adalah beasiswa prestasi, perlu disusun kriteria penerima Bandung Unggul PD penanggung Jawab urusan Pendidikan Bandung Unggul PD penanggung Jawab urusan Kepegawaian 6 Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per Kelurahan Penanganan Terpadu Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak : (1) Call center (2). Konselor untuk pendampingan penanganan kasus Bandung Unggul PD penanggung Jawab urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Partisipasi Perempuan dalam Ruang Publik (1). Pembinaan Perempuan di Bidang Politik (2). Pembinaan Perempuan di Bidang Ekonomi (4). Pembinaan Perempuan Di Bidang Bandung Unggul PD penanggung Jawab urusan PD penanggung Jawab urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7 Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per Kelurahan

(1). Pembentukkan Kelurahan Ramah Anak dengan maksud untuk memotivasi dan mendorong kelurahan agar mampu mempromosikan, memenuhi dan menghormati hak - hak anak kreatifitas anak. Bandung Unggul PD penanggung Jawab urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 8 Kampung wisata di setiap wilayah Konsep Kampung wisata disesuaikan dengan konsep penembangan kawasan strategis pengembangan pariwisata sebagaimana tertuang dalam Rencana Induka Pembangunan Bandung Unggul PD penanggung Jawab urusan Pariwisata 9 Pembangunan Flyover / underpass Pembangunan Flyover / underpass Bandung Nyaman PD penanggung Jawab urusan PUPR 10 Pembangunan Kolam/Saluran Retensi Pembangunan Kolam/Saluran Retensi Bandung Nyaman PD penanggung Jawab urusan PUPR 11 Fasilitas Disabilitas di semua ruang publik Fasilitas disabilitas. Adanya di SKPD lintas sektoral, aksesibilitas di semua layanan publik. Bandung Nyaman PD penanggung Jawab urusan Sosial, PUPR, Kawasan Permukiman, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-22 NO JANJI POLITIK/ KAMPANYE PENJELASAN KATEGORI PENANGGUNG JAWAB Penbangunan taman RW dan taman tematik yang ramah disabilitas, diantaranya disediakan jalur untuk pengguna kursi roda, toilet yang ramah untuk kaum difabel dan sarana Bandung Nyaman PD penanggung Jawab sub urusan Pertamanan 12 25.000 Sambungan air bersih baru Dalam kaitan mengatasi kehilangan air (bukan kebocoran saja), kehilangan dalam faktor administrasi (meteran tidak bagus, sambungan ilegal). Saat ini angka kehilangan air PDAM sebesar 42%. Target kehilangan air dalam 5 tahun ke depan bisa 30% (berkurang 12%). Sambungan air saat ini 174.000 SR. Bandung Nyaman PDAM Tirtawening 13 Revitalisasi sarana olahraga/ kecamatan 30 Kecamatan Bandung Nyaman PD penanggung Jawab urusan Pemuda dan Olahraga dan Kecamatan 14 Bank Sampah per kecamatan Membangun Bank sampah per kecamatan dengan tujuan utama untuk mengurangi sampah dari sumber. Bandung Nyaman PD penanggung Jawab urusan Lingkungan Hidup dan Kebersihan 15 Menuntaskan revitalisasi pasar tradisional Melakukan Revitalisasi, Rehabilitasi dan Renovasi Pasar-Pasar Tradisional Bandung Nyaman PD Pasar Bermartabat, PD penanggung Jawab urusan Perdagangan, Bag. Perekonomian 16 Pusat Pemberdayaan Ekonomi dan Kreatifitas Masyarakat (Co- Working space) per Kecamatan Pendampingan WUB pada 30 kecamatan tercapai dalam 5 tahun Bandung Sejahtera PD penanggung Jawab urusan KUMKM Pusat Pemberdayaan Ekonomi dan Kreatifitas Masyarakat (Co-Working space) di Dispangtan terkait dengan 4 subsektor, yaitu Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Urban Farming. Bandung Sejahtera PD penanggung Jawab urusan Pertanian, Peternakan dan perikanan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-23 NO JANJI POLITIK/ KAMPANYE PENJELASAN KATEGORI PENANGGUNG JAWAB Konsep co-working space digabungkan dengan konsep kampung wisata kreatif: Konsep pembentukan co- working space, direncanakan dibangun dengan konsep social business hub, yakni menitikberatkan pada pembentukan kelompok ekonomi dan kreatif berbasis teknologi yang dikembangkan dengan platform bisnis sosial. Bandung Sejahtera PD penanggung Jawab urusan Pariwisata
(1). Bandung Bersih melalui KANG PISMAN (Kurangi, pisahkan, manfaatkan sampah per keluarga) (2). Kerja sama dengan BPR fasilitasi Kredit Bagja per kelompok Masyarakat Bandung Sejahtera PD penanggung Jawab urusan Lingkungan Hidup dan Kebersihan

1.Pemberdayaan Masyarakat melalui pengembangan teknologi tepat guna dengan maksud meningkatkan usaha ekonomi dan mengembangkan kewirausahaan
2.Fasilitasi kredit Bagja per kelompok masyarakat, bekerja sama dengan PD. BPR Kota Bandung Bandung Sejahtera PD penanggung Jawab urusan Pemberdayaan masyarakat 17 UMK untuk Guru Honorer Guru honorer mendapatkan kompensasi sesuai dengan UMK secara bertahap Bandung Sejahtera PD penanggung Jawab urusan Pendidikan 18 Gratis Biaya Pemakaman bagi warga tidak mampu Pembebasan biaya pemakaman bbagi warga miskin Bandung Sejahtera PD penanggung Jawab sub urusan Pemakaman 19 Peningkatan Insentif RT dan RW Besaran tidak didefinitifkan, yang ditekankan ada peningkatan Bandung Sejahtera Kecamatan Bandung Sejahtera Bagian Pemerintahan 20 Subsidi harga sembako Subsidi harga sembako di Dispangtan diaplikasikan dalam program Penguatan Cadangan Pangan dan ATM Beras. Pengadaan Bandung Sejahtera PD penanggung Jawab urusan Pangan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-24 NO JANJI POLITIK/ KAMPANYE PENJELASAN KATEGORI PENANGGUNG JAWAB beras diperuntukkan pengisian ATM Beras dan apabila terjadi bencana. Anggaran Subsidi bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat. Disdagin Kota Bandung memfasilitasi dalam hal penyaluran komoditi yang disubsidi di seluruh Kecamatan Se- Kota Bandung Bandung Sejahtera PD penanggung Jawab urusan Perdagangan 21 Kartu bandung sejahtera bagi warga tidak mampu Kartu Bandung sejahtera bagi warga tidak mampu yang multifungsi (untuk akses bansos, akses atm beras, akses proteksi kesehatan, akses koperasi Juara, dan hal-hal kebutuhan yg terkait dukungan kepada warga tidak mampu) Bandung Sejahtera PD penanggung Jawab urusan Sosial 22 Menciptakan 1 koperasi juara setiap kelurahan seluruh kelurahan tercapai dalam 5 tahun Bandung Sejahtera PD penanggung Jawab urusan KUMKM 23 1 Koperasi di Setiap Tempat Ibadah di kelurahan seluruh kelurahan tercapai dalam 5 tahun Bandung Sejahtera PD penanggung Jawab urusan KUMKM 24 Peningkatan Intensif untuk Guru Ngaji Guru ngaji di Kota Bandun berjumlah kurang lebih : 12.000 orang dengan database yang berasal dari FKDT, GMM serta Guru Madrasah Bandung Agamis Bandung Agamis Adapun program prioritas pembangunan daerah yang menjawab Visi dan Misi Wali Kota Bandung dapat dilihat pada tabel berikut. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-26 Tabel 6.12 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Program Pembangunan Daerah Visi: Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Misi 1: Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing 1.1 Tujuan: Membangun masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan yang Bermutu, Adil dan Merata berlandaskan Nilai-nilai Agama dan Budaya Indeks Pembangunan Manusia 80.31 80,60 80,70 81,00 81,10 81,20 81,20 1.1. 1 Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Harapan Lama Sekolah 13.90 14.00 14.01 14.02 14.03 14.04 14.04 Angka Kelulusan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rata-rata Nilai Hasil Ujian SD 76,72 76,74 76,76 76,78 76,80 76,82 76,82 Rata-rata Nilai Hasil Ujian SMP 57,02 57,03 57,04 57,05 57,06 57,07 57,07 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-27 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini Angka Partisipasi Kasar PAUD 79,54% 79,55% 5.385.328.910 79,57% 4.234.488.027 79,59% 4.350.202.531 79,61% 4.465.096.762 79,63% 4.574.612.366 79,63% PD Penanggung jawabUrusan Pendidikan 2 Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SD Angka Partisipasi Kasar SD 102,12% 102,13% 110.617.957.885 - - - - - - - - - PD Penanggung jawabUrusan Pendidikan 3 Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SMP Angka Partisipasi Kasar SMP 103,10% 103,11% 105.133.613.764 - - - - - - - - - PD Penanggung jawabUrusan Pendidikan 4 Program Inovasi Pendidikan Persentasi Inovasi Pendidikan yang Dimanfaatkan Untuk Pelayanan Pendidikan 100% 100% 2 .740 .436 .900 - - - - - - - - - PD Penanggung jawabUrusan Pendidikan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-28 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 5 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tingkat Ketepatan Manajemen Pelayanan Pendidikan 100% 100% 2.813.813.804 - - - - - - - - - - PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan 6 Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Dasar Angka Partisipasi Kasar SD - - - 102.16% 203.965.253.240 102.19% 209.538.946.704 102.21% 215.073.129.550 102.23% 220.348.236.652 102.23 % Beasiswa Pendidikan bagi Siswa, Guru dan ASN Berprestasi PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan Angka Partisipasi Kasar SMP - - 103.14% 103.16% 103.18% 103.21% 103,21 % Presentasi inovasi pendidikan yang dimanfaatkan untuk pelayanan pendidikan - - 100% 100% 100% 100% 100% Persentase manajemen pelayanan pendidikan yang dimanfaatkan - - 100% 100% 100% 100% 100% RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-29 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 7 Program Pendidikan Non Formal Angka Partisipasi Kasar Kesetaraan 0,22 % 0,24 % 14.016.681.361 0,27% 8.994.313.996 0,29% 9.240.098.747 0,31% 9.484.141.188 0,33 % 9.716.759.092 0,33 % PD Penanggung jawabUrusan Pendidikan 8 Program Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Persentase sekolah yang difasilitasi pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 100% 100% 188.094.000 100% 156.623.456 100% 160.903.456 100% 165.153.115 100% 169.203.832 100% PD Penanggung jawabUrusan Pendidikan 9 Program Bantuan Pendidikan Angka putus sekolah SD NA - - 0.01% 262 .039 .669 .112 0.01% 269 .200 .343 .629 0.01% 276 .310 .257 .787 0.01% 280 .779 .505 .990 0.01% PD Penanggung jawab Urusan Pendidikan Persentase siswa SD miskin yang mendapatkan bantuan pendidikan NA - 100% 100% 100% 100% 100% Angka putus sekolah SMP NA - 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% Persentase siswa SMP miskin yang mendapatkan bantuan pendidikan NA - 100% 100% 100% 100% 100% Persentase pelajar dan mahasiswa berprestasi yang NA - 100% 100% 100% 100% 100% RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-30 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target mendapat bantuan pendidikan Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan pendidikan NA - 100% 100% 100% 100% 100% 10 Program Penyelenggaraa n sekolah gratis SD Angka putus sekolah SD pendidikan gratis 0.01% 0.01% 85.205.850.623 - - - - - - - - - PD Penanggung jawabUrusan Pendidikan Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi pendidikanny a 100% 100% - - - - - 11 Program Penyelenggaraa n Sekolah Gratis SMP Angka Putus Sekolah SMP 0.02% 0.02% 197.473.177.382 - - - - - - - - - PD Penanggung jawabUrusan Pendidikan Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi pendidikanny a 100% 100% - - - - - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-31 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 12 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang disertifikasi 100% 100% 5.356.424.000 100% 3.607.726.983 100% 3.706.314.189 100% 3.804.202.532 100% 3.897.508.357 100% 1. Beasiswa Pendidika n bagi Siswa. Guru dan ASN Berpresta si
2.UMK untuk Guru Honorer PD Penanggung jawabUrusan Pendidikan 13 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca Jumlah pemustaka per tahun 110.000 126.500 1.269.919.500 139.150 1.057.445.647 153.065 1.086.342.127 168.371 1.115.033.766 185.208 1.142.382.243 185.20 8 1 Perpusatak aan keliling / kecamatan PD Penanggung Jawab Urusan Perpustakaan 14 Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan dan Kearsipan Cakupan sistem informasi perpustakaan dan kearsipan 100% 100% 432.188.790 100% 372.094.390 100% 369.712.324 100% 379.476.884 100% 388.784.328 100% PD Penanggung Jawab Urusan Perpustakaan 1.1. 2 Sasaran: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Umur Harapan Hidup 73.86 73.90 73.92 73.94 73.96 73.98 73.98 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Tingkat Kesehatan Masyarakat - - - 79.24% 32.717.420.387 79.95% 32.118.695.120 80.79% 33.041.778.736 81.63% 33.195.815.836 81.63% PD Pengampu Urusan Kesehatan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-32 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Persentase penanganan masalah gizi buruk NA 95% 39.971.989.960 - -- - - - - - Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi. balita. anak remaja. ibu dan lansia NA 85% - - - - 2 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan promosi kesehatan Fasilitas Kesehatan 100% 100% 985.127.829 100% 820.303.282 100% 842.719.449 100% 864.976.712 100% 886.192.030 100% PD Pengampu Urusan Kesehatan Cakupan Kelurahan Siaga Aktif Purnama dan Mandiri 7.95 % 8.74% 9.6 % 10.58 % 11.64% 12.8 % 12.8 % Cakupan Peningkatan PHBS tatanan Rumah Tangga 67.8 % 67.85% 67.9 % 67.95 % 68.0 % 68.5 % 68.5 % 3 Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Upaya Kesehatan Kerja dan Kesehatan Persentase Akses Penduduk Terhadap Sanitasi Dasar 70% 75% 622.970.000 - - - - - - - - PD Pengampu Urusan Kesehatan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-33 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Olah Raga Persentase sarana kesehatan lingkungan yang memenuhi syarat 30%0 40% - - - - - 4 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Persentase Akses Penduduk Terhadap Sanitasi Dasar 70% - - 77% 618.661.570 80% 635.567.538 82% 652.353.663 85% 668.353.967 85% PD Pengampu Urusan Kesehatan Persentase sarana kesehatan lingkungan yang memenuhi syarat 30% - 45% 47% 50% 55% 55% 5 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar 37% 37.50% 8.182.050.689 31.70% 4.648.994.114 34.03% 4.745.627.032 37.27% 4.748.732.000 40.28% 4.938.849.165 40.28% PD Pengampu Urusan Kesehatan 6 Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan Cakupan Pelayanan Laboratorium Kesehatan 100% 100% 247.576.530 100% 206.153.795 100% 211.787.294 100% 217.380.858 100% 222.712.567 100% PD Pengampu Urusan Kesehatan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-34 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 7 Program Penanggulanga n Gawat Darurat Terpadu Cakupan Penanggulang an Gawat Darurat Terpadu N/A 100% 308.084.463 100% 256.537.973 100% 263.548.304 100% 270.508.941 100% 277.143.724 100% PD Pengampu Urusan Kesehatan 8 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru- Paru/Rumah Sakit Mata Persentase Unit Pelayanan Kesehatan milik pemerintah yang memenuhi standar pelayanan 100% 100% 228.879.013.494 100% 128.583.371.618 100% 131.391.674.632 100% 131.573.379.852 100% 137.008.280.659 100% PD Pengampu Urusan Kesehatan 9 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru- Paru/Rumah Sakit Mata persentase sarana prasarana kesehatan dalam kondisi baik 100% 100% 6.367.858.578 100% 5.491.306.753 100% 5.641.365.942 100% 5.694.539.721 100% 5.932.381.819 100% PD Pengampu Urusan Kesehatan 10 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Cakupan Pelayanan BLUD 100% 100% 326.527.776.04 5 100% 270.220.187.728 100% 280.094.477.036 100% 282.630.282.164 100% 292.799.843.114 100% PD Pengampu Urusan Kesehatan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-35 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 11 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan Persentase kecamatan dengan puskesmas dibandingkan rasio jumlah puskesmas dan jumlah penduduk sesuai WHO (1:30.000 penduduk) NA 100% 36.946.319.885 100% 27.683.417.737 100% 28.439.913.668 100% 28.903.581.948 100% 29.907.016.934 100% PD Pengampu Urusan Kesehatan 12 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tingkat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 100% -- 95.90% 2.636.091.829 96.00% 2.708.127.470 96.10% 2.779.652.467 96.20% 2.847.829.113 96.20% PD Pengampu Urusan Kesehatan 13 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Persentase penanganan penderita penyakit menular 100% 100% 2.698.266.000 - - - - - - - - - PD Pengampu Urusan Kesehatan Universal Child Immunization (UCI) 100% 100% - - - - - Persentase Penanggulang an Kejadian Luar Biasa (KLB) < 24 jam 100% 100% - - - - - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-36 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 14 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyalit Tidak Menular Persentase penanganan penderita penyakit tidak menular 100% 100% 6.333.518.000 -- -- -- -- - PD Pengampu Urusan Kesehatan 15 Program Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Persentase masyarakat yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan 95% 96% 169.962.087.000 100% 149.852.116.965 100% 153.947.078.002 100% 157.532.646.977 100% 161.888.602.139 100% PD Pengampu Urusan Kesehatan Persentase masyarakat miskin yang mendapat jaminan pembiayanan pelayanan kesehatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 16 Program Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan Peningkatan Persentase Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan 100% - - 100% 25.862.251.122 100% 26.568.980.615 100% 27.270.700.267 100% 27.939.569.804 100% PD Pengampu Urusan Kesehatan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-37 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 17 Program Pengadaan dan Pengawasan Obat, Perbekalan Kesehatan, Pangan dan Bahan Berbahaya Persentase Fasilitas Kesehatan melaksanaka n pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan sesuai standar 100% 100% 111.661.000 - - - - - - - - - PD Pengampu Urusan Kesehatan Persentase Industri Rumah Tangga Pangan yang melaksanaka n produksi sesuai standar Kesehatan 100% 100% - - - - - 18 Program Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Kesehatan Persentase dokumen rancangan kebijakan dan peraturan yang tersusun 20% 40% 756.700.000 PD Pengampu Urusan Kesehatan 19 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan 100% 100% 35.786.200.946 -- -- -- -- - PD Pengampu Urusan Kesehatan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-38 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Persentase Instalasi RS yang memenuhi standar kefarmasian dan alat kesehatan 100% 100% - - - - - 20 Program Sumber Daya Manusia Kesehatan Persentase peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan 9% 15% 2.504.858.900 -- -- -- -- - PD Pengampu Urusan Kesehatan 21 Program Pengendalian Pencemaran Udara dan Dampak Perubahan Iklim IInnddeekkss SSOO22 1.17 poin - - 1.16 poin 1.494.407.312 1.15 poin 1.484.840.448 1.14 poin 1.524.056.921 1.13 poin 1.561.437.525 1.13 poin PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup 22 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Udara Indeks Kualitas Udara (IKU) 58.61 65 1.049.678.916 - - -- - - - - - - PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-39 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 23 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Air Indeks Kualitas Air (IKA) 20 poin 32 poin 999.999.703 - - - - - - - - - - PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup 24 Program Pengendalian Pencemaran dan Rehabilitasi Kerusakan Air Persentase Sungai dengan status indeks pencemaran "cemar ringan" 39.13 persen - - 4411..3300 ppeerrsseenn 1.467.151.548 4411..3300 ppeerrsseenn 1.457.759.169 43.48 persen 1.496.260.392 43.48 persen 1.532.959.230 43.48 persen PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup 25 Program Pencegahan Dampak Lingkungan Cakupan pencegahan dampak lingkungan akibat kebijakan dan usaha/ kegiatan 100 persen - - 100 persen 1.806.078.342 100 persen 1.794.516.229 100 persen 1.841.911.623 100 persen 1.887.088.262 100 persen PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup 27 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan akibat Limbah B3 Persentase Limbah B3 rumah tangga dan UMKM yang terkelola 0 persen 0.34 persen 649.528.928 0.51 persen 602.708.542 0.66 persen 597.250.184 0.82 persen 705.263.159 0.93 persen 753.228.936 0.93 persen PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-40 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 28 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Jumlah sampah yang termanfaatka n dan didaur ulang di sumber sampah 103.601 ton 116.915 ton 84.473.826.693 130.735 ton 150.141.157.966 145.002 ton 174.916.234.789 176.363 ton 259.656.353.832 206.653 ton 275.925.721.172 206.65 3 ton
1.Bank Sampah per kecamata n
1.Pusat Pemberda yaan Ekonomi dan Kreatifitas Masyarak at (Co- Working space) per Kecamata n PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup 29 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Persentase kawasan konservasi terpelihara 8.8% 17.61% 4,563,334,645 28.99% 4.079.615.976 30.75% 4.191.194.768 49.18% 4.301.983.425 67.60% 4.411.250.430 67.60% PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup 30 Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Lama genangan yang tertangani pada titik genangan 120 Mnt - - 80 Mnt 66,465,587,428 60 Mnt 65,977,203,206 40 Mnt 67,670,969,932 30 Mnt 69,364,736,658 30 Mnt PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-41 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 31 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Persentase Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Terbangun 100% 100% 128.334.964.110 - - - - - - - - - PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 32 Program Penataan Kawasan Permukiman Persentase luasan kawasan pemukiman kumuh 9.76% 4.55% 56.498.590.300 3.96% 51.835.399.507 3.36% 53.201.180.176 2.76% 56.300.867.436 2.16% 64.577.717.581 2.16% PD Penanggung Jawab Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 33 Program Penyelenggara an dan Peningkatan Kualitas Perumahan Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasila n Rendah (MBR) menempati hunian yang layak 64.23% 66.51% 75.642.426.333 67.70% 62.692.288.145 68.73% 64.344.130.632 69.67% 65.995.973.120 70.52% 67.647.815.608 70.52% PD Penanggung Jawab Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-42 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 34 Program Keluarga Berencana Persentase peserta KB aktif N/A 72.29% 6.202.814.500 75.89% 6.326.870.790 79.59% 6.453.408.206 83.49% 6.582.476.370 87.59% 6.845.775.425 87.59% PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 35 Program Ketahanan Keluarga Persentase Kelompok Tribina Aktif N/A 71.06% 808.534.00 0 74.56% 673.255.87 0 78.26% 691.653.71 9 82.16% 709.921.15 0 86.26% 709.573.19 1 86.26% PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 36 Program Promosi Keluarga Berencana Jumlah peserta KB baru 2.000 pasangan akseptor 2.500 pasanga n akseptor 1.003.004.000 2.625 pasanga n akseptor 585.382.396 2.757 pasanga n akseptor 601.378.954 2.895 pasanga n akseptor 617.262.116 3.040 pasanga n akseptor 616.959.574 3.040 pasang an aksepto r PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah Kampung KB aktif 15 20 31 40 49 58 58 37 Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Persentase Kelurahan Layak Anak 47.68% 52.28% 1.764.788.413 68.87% 1.469.516.630 79.47% 1.509.673.643 90.62% 1.549.545.992 100% 1.587.551.767 100% Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per Kelurahan PD Pengampu Urusan Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak 38 Peningkatan Pelayanan Bagi Lansia Presentase lansia mendapat layanan 18.75% 18.75% 1.488.393.682 - - - - - - - - - PD Pengampu Urusan Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-43 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 37 Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Pemenuhaan Hak Lanjut Usia Persentase Ketercapaian Kriteria Kota Layak Lansia N/A - - 25% 1.239.366.290 50% 1.273.234.058 75% 1.306.861.745 85% 1.338.915.194 85% PD Pengampu Urusan Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak 38 Program Perlindungan dan Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Persentase Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 100% 100% 800.000.000 100% 666.149.718 100% 684.353.379 100% 702.427.999 100% 719.656.478 100% Pusat pelayanan dan pemberday aan perempuan per Kelurahan PD Pengampu urusan pemberdayaa n perempuan anak dan pemberdayaa n masyarakat 39 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Tingkat Partisipasi Or ganisasi Pere mpuan Dalam Ruang Publik N/A 16.95% 1.767.874.246 30.50% 1.472.086.164 45.76% 1.512.313.393 69.49% 1.552.255.461 100% 1.590.327.692 100% Pusat pelayanan dan pemberday aan perempuan per Kelurahan PD Pengampu urusan pemberdayaa n perempuan anak dan pemberdayaa n masyarakat 40 Program Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Persentase pangan segar yang aman dikonsumsi 91% 91% 2.949.999.029 92% 2.456.426.278 93% 2.293.263.997 94% 2.590.202.393 95% 2.653.732.389 95% PD Pengampu Urusan Pangan dan pertanian 41 Program Pencegahan dan Penanggulanga n Penyakit Hewan dan Ternak Jumlah Maksimum Kasus Penyakit Zoonosa 7 kasus 7 kasus 1.184.637.395 7 kasus 986.432.334 7 kasus 977.498.827 7 kasus 1.040.153.093 7 kasus 1.065.664.969 7 kasus PD Pengampu Urusan Pangan dan pertanian RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-44 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 42 Program Ketahanan Pangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi 84.25 84.26 2.415.064.464 84.27 2.010.993.141 84.28 2.033.048.587 84.29 2.120.511.123 84.30 2.210.609.070 84.30 Subsidi harga sembako PD Pengampu Urusan Pangan dan pertanian Jumlah cadangan pangan ekuivalen besar 60 ton 80 ton 80 ton 80 ton 80 ton 80 ton 80 ton 43 Program pengembangan budidaya perikanan Produksi ikan konsumsi 2.970 ton 2.970 ton 1.349.982.986 2.970.5 ton 1.239.757.190 2.971 ton 944.600.505 2.971.5 ton 1.040.153.093 2.972 ton 1.065.664.969 2.972 ton PD Pengampu Urusan Pangan dan pertanianProduksi ikan hias 1.222.000 ekor 1.222.00 0 ekor 1.272.00 0 ekor 1.322.00 0 ekor 1.372.00 0 1.422.00 1.422.0 0 Tingkat konsumsi ikan 37.95 kg/kap/t h 37.95 kg/kap/ th 37.97 37.99 kg/kap/ th 38.00 Kg/kap/ th 38.02 kg/kap/ th 38.02 kg/kap /th 44 Program Pembinaan Pembudayaan dan Pemasyarakata n Olahraga Persentase kegiatan pembudayaan dan pemasyarakat an olahraga masyarakat secara rutin 100% 100% 7.449.984.038 - - - - - - - - - PD Pengampu urusan pemuda dan olahraga 45 Program Pembinaan Keolahragaan Persentase rata-rata pembinaan keolahragaan 90% 90% 62.266.278.950 90% 58.260.014.611 90% 59.882.067.461 90% 61.432.834.617 90% 62.939.600.167 90% PD Pengampu urusan pemuda dan olahraga RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-45 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 46 Program Peningkatan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Olahraga Persentase infrastruktur olahraga yang memenuhi standar 90% 90% 4.306.995.74219 - - - - - - - - - Revitalisasi sarana olahraga/ kecamatan PD Pengampu urusan Kepemudaan dan Olahraga 47 Program Pengembangan Infrastruktur Kepemudaan dan Keolahragaan Persentase infrastruktur kepemudaan dan keolahragaan yang berfungsi dengan baik NA - - 100% 6.167.771.664 100% 6.336.316.600 100% 6.503.666.561 100% 6.663.182.247 100% Revitalisasi sarana olahraga/ kecamatan PD Pengampu urusan Kepemudaan dan Olahraga Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani. efektif. efisien dan bersih 2.1 Tujuan : Terlaksanany a reformasi birokrasi yang efektif dan efisien Indeks Reformasi Birokrasi 69.81 69.87 69.93 70.00 70.07 70.13 70.13 2.1. 1 Sasaran : Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Nilai Evaluasi AKIP Kota A A A A A A A 1 Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kota Bandung komponen pelaporan 12.61 13.00 375.000.000 13.25 312.257.680 13.50 320.010.134 13.75 329.263.124 14.00 337.338.974 14.00 PD Penanggung Jawab Urusan Penunjang Lainnya RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-46 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 2 Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Persentase rata-rata penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu 100% 100% 430.000.000 100% 358.055.473 100% 367.839.941 100% 396.946.094 100% 386.815.356 100% PD Penanggung Jawab Urusan Perencanaan 3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase rata-rata penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu 100% 100% 6.169.227.052 100% 5.146.516.362 100% 5.423.286.617 100% 5.873.798.574 100% 5.767.638.691 100% PD Penanggung Jawab Urusan Perencanaan 4 Program Penyusunan Data, Informasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Persentase penyelesaian dokumen LKPJ tepat waktu 100% 100% 560.000.100 100% 466.304.886 100% 479.047.451 100% 516.953.145 100% 503.759.624 100% PD Penanggung Jawab Urusan Perencanaan Nilai LPPD Kota Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 5 Program Peningkatan Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintah Daerah Nilai Laporan Penyelenggara an Pemerintah Daerah (LPPD) Kota 3.4110 (ST) 3.4110 (ST) 553.090.000 3.4200 (ST) 460.550.934 3.4300 (ST) 471.985.080 3.4400 (ST) 485.632.377 3.4500 (ST) 497.543.501 3.4500 (ST) PD Penanggung Jawab Urusan Penunjang Lainnya RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-47 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 6 Program Penyelenggaraa n Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah Persentase penyelenggara an otonomi daerah, pemerintahan daerah dan pemerintahan wilayah 100% 100% 3.171.397.223 100% 2.932.222.210 100% 3.005.020.793 100% 3.091.910.005 100% 3.167.745.404 100% 1. PIPPK Plus
2.Peningkat an Insentif RT dan RW PD Penanggung Jawab Urusan Penunjang Lainnya Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 7 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Persentase lahan milik Pemerintah Kota Bandung yang bersertifikat 17.64% 19% 1 .263 .222 .550 - - - - - - - - - PD Penanggung Jawab Urusan Keuangan 8 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah Laporan BMD Kota Bandung tepat waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan 2 Dokumen - - 2 Dokume n 4.572.240.053 2 Dokume n 4.707.394.638 2 Dokume n 4.841.678.242 2 Dokume n 4.970.131.823 2 Dokum en PD Penanggung Jawab Urusan Keuangan Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang- undangan 350 lokasi per bidang tanah - - 30 lokasi per bidang tanah 30 lokasi per bidang tanah 30 lokasi per bidang tanah 30 lokasi per bidang tanah 500 lokasi per bidang tanah RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-48 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Persentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan/ bersertifikat dari BPN 17.64% - - 21% 24% 27% 30% 30% 9 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kota Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan disusun tepat waktu 100% 100% 93.047.750 - - - - - - - - - PD Penanggung Jawab Urusan Keuangan 10 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Laporan BMD Kota Bandung tepat waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan 2 Dokumen 2 Dokume n 9.622.978.391 - 4.017.782.332 - 4.117.364.550 - 4.216.153.756 - 4.309.861.976 - PD Penanggung Jawab Urusan Keuangan Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang- undangan 350 lokasi per bidang tanah 30 lokasi per bidang tanah - - - - - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-49 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBDP 60 Hari Kerja RAPBD dan 30 Hari Kerja RAPBDP Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Rata rata penerbitan SP2D tepat waktu dan sesuai peraturan perudang undangan 2 hari kerja 2 hari kerja 2 hari kerja 2 hari kerja 2 hari kerja 2 hari kerja 2 hari kerja Laporan keuangan Kota Bandung tepat waktu dan sesuai peraturan perundang undangan 14 Dokumen 14 Dokume n 14 Dokume n 14 Dokume n 14 Dokume n 14 Dokume n 14 Dokum en 11 Program peningkatan pengawasan penyelenggaraa n pemerintah daerah Persentase PD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material 80% 80% 1.075.662.600 85% 895.690.422 90% 917.927.820 95% 944.469.409 100% 967.634.447 100% PD Penanggung Jawab Urusan Penunjang Lainnya (Pengawasan) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-50 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 12 Program dukungan Reformasi Birokrasi dan pencegahan korupsi Persentase capaian pelaksanaan pengawasan 80% 80% 774.423.000 80% 619.871.464 95% 635.261.077 95% 653.629.447 100% 669.661.042 100% PD Penanggung Jawab Urusan Penunjang Lainnya (Pengawasan) 13 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Pemerintah Daerah Persentase capaian sistem pengawasan /pengendalia n internal 100% 100% 1.470.220.000 100% 1.249.213.913 100% 1.280.228.275 100% 1.317.245.665 100% 1.349.553.801 100% PD Penanggung Jawab Urusan Penunjang Lainnya (Pengawasan) Tingkat pemenuhan kapabilitas aparat pengawass NA Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM “Baik” 51.61 60 70 80 90 100 100 14 Program Pengembangan Kebijakan Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daearah Persentase Penataan kelembagaan dan Ketatalaksaan organisasi perangkat daerah 100% 100% 1.301.931.749 100% 1.084.101.834 100% 1.111.016.942 100% 1.143.141.641 100% 1.171.179.521 100% PD Penanggung Jawab Urusan Penunjang Lainnya RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-51 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 15 Program Pelayanan Perijinan Indeks Kepuasan Masyarakat 80 80.17 1.404.125.000 80.19 1.169.196.841 80.21 1.201.147.111 80.23 1.232.870.892 80.25 1.263.109.565 80.25 PD Penanggung Jawab Urusan Penanaman Modal 16 Program Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Cakupan Pemanfaatan Data Kependuduka n NA -- 60% 2.193.039.063 65% 2.414.624.200 70% 2.657.982.413 75% 2.922.323.898 75% PD Penanggung Jawab Urusan Disdukcapil 17 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Persentasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu 100% 100% 443.570.000 100% 369.355.038 100% 379.448.286 100% 389.469.984 100% 399.022.530 100% PD Penanggung Jawab Urusan Kepegawaian 18 Program Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian Persentase akurasi data kepegawaian 96,38% 97,11% 550.382.800 97,83% 458.296.684 98,56% 470.820.411 99,28% 483.255.361 100% 495.108.184 100% PD Penanggung Jawab Urusan Kepegawaian 19 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Presentase ASN yang mengikuti pengembanga n kompetensi minimal 20 JP per tahun 42,08% 45,69% 11.916.613.036 52,40% 9.006.781.190 60,23% 9.439.669.234 60,97% 9.595.945.789 74,06% 9.947.294.515 74,06% PD Penanggung Jawab Urusan Kepegawaian RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-52 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 20 Program Layanan Informasi Publik Persentase layanan informasi melalui media kepada masyarakat 100% 100% 972.760.000 100% 1.482.183.123 100% 1.522.686.269 100% 1.562.902.297 100% 1.601.235.663 100% PD Penanggung Jawab Urusan Kominfo 21 Program Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Layanan Informasi Perpustakaan dan Sistem Administrasi Kearsipan Cakupan Pengembanga n Kualitas Sumber Daya Perpustakaan dan Kearsipan 100% 100% 610.164.000 100% 508.075.720 100% 521.959.744 100% 535.745.346 100% 548.885.594 100% PD Penanggung Jawab Urusan Kearsipan 22 Program Layanan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Indeks Kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD kepada pimpinan dan angggota DPRD 85% 85% 38.489.479.007 85% 31.355.952.022 85% 32.134.429.472 85% 33.063.586.196 85% 33.874.538.074 85% PD Penanggung Jawab Urusan Penunjang Lainnya 23 Program Pengadministr asi Pelayanan Kependuduka n dan Pemerintahan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik 79,64% 80 % 1.143.958.578 80 % 1.249.774.746 80,20 % 1.258.983.612 80,40 % 1.273.454.688 80,50% 1.278.230.143 80,50% Peningkata n Insentif RT dan RW (Program Kecamatan) PD Penanggung Jawab Urusan Disdukcapil RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-53 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Level Kematangan Smart City Kota Bandung Integrati ve Integrat ive Integrat ive Smart Smart Smart Smart 24 Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Cakupan persentase dokumen hasil kajian yang digunakan dalam rumusan kebijakan yang di implementasi kan 50% 50% 578.020.600 60% 589.559.654 70% 605.670.362 80% 621.666.866 90% 636.914.514 90% PD Penanggung Jawab Urusan Kominfo 25 Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Persentase interkoneksi pengembanga n infrastruktur TIK yang berfungsi 100% 100% 12.290.734.328 100% 12.404.735.565 100% 12.743.715.820 100% 13.080.293.122 100% 13.401.113.986 100% PD Penanggung Jawab Urusan Kominfo Misi 3: Membangun perekonomian yang mandiri. kokoh dan berkeadilan 3.1 Tujuan: Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan dan berkeadilan Laju Pertumbuhan Ekonomi 7.21 7.36 7.51 7.66 7.81 7.98 7.98 3.1. Sasaran : PDRB 69.20 70.73 73.38 76.03 78.68 81.33 81.33 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-54 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 1 Meningkatnya perekonomian kota Perkapita Indeks Daya Saing Pariwisata 3.27 3.39 3.55 3.65 3.69 3.74 3.74 Pengeluaran Per Kapita 16.156 ribu rupiah/or g/thn 16.370 ribu rupiah/ org/thn 16.584 ribu rupiah/ org/thn 16.798 ribu rupiah/ org/thn 17.013 ribu rupiah/ org/thn 17.227 ribu rupiah/ org/thn 17.227 ribu rupiah /org/t hn 1 Program Pemberdayaan UMKM Jumlah usaha mikro yang skala usahanya meningkat N/A 240 UMKM 3.130.220.000 240 UMKM 2.788.184.177 240 UMKM 2.864.345.115 240 UMKM 2.939.996.014 240 UMKM 3.012.105.412 1.200 UMKM Pusat Pemberday aan Ekonomi dan Kreatifitas Masyarakat (Co-Working space) per Kecamatan PD Penanggung Jawab Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Jumlah Koperasi berkualitas N/A 30 Koperasi 2.976.840.687 30 Koperasi 2.591.605.934 40 Koperasi 2.662.425.924 50 koperasi 2.732.743.887 70 Koperasi 2.799.770.003 220 Koperas i
1.Mencipta kan 1 koperasi juara setiap keluraha n
2.1 Koperasi di Setiap Tempat Ibadah di keluraha n PD Penanggung Jawab Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-55 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 3 Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Jumlah sentra Industri yang meningkat daya saingnya 1 Sentra 1 Sentra 249,999,825 - - - - - - - - - PD Penanggung Jawab Urusan Perindustrian 4 Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Unggulan Jumlah sentra Industri yang meningkat daya saingnya - - - 4 sentra 208.171.641 8 sentra 213.860.281 12 sentra 219.508.596 16 sentra 224.892.492 16 sentra PD Penanggung Jawab Urusan Perindustrian 5 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Nilai Ekspor Kota Bandung US$ 466 jt US$ 466 jt 1.190.989.000 USS 467 juta 1.239.651.542 USS 468 juta 1.273.527.105 USS 469 juta 1.307.162.531 USS 470 juta 1.339.223.358 USS 470 juta PD Penanggung Jawab Urusan Perdagangan 6 Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri Pelaku usaha perdagangan dalam negeri berkualitas 255 Pelaku Usaha 255 Pelaku Usaha 1.654.301.300 275 Pelaku Usaha 1.629.306.452 375 Pelaku Usaha 1.673.829.990 450 Pelaku Usaha 1.718.037.911 600 Pelaku Usaha 1.760.176.295 1.955 Pelaku Usaha PD Penanggung Jawab Urusan Perdagangan 7 Program Pengembangan Budidaya Perikanan Produksi Ikan Konsumsi 2.970 ton 2.970 ton 1.349.982.965 2.970 .5 ton 1.239.757.190 2.971 ton 944.600.505 2.971.5 ton 1.040.153.093 2.972 ton 1.065.664.969 2.972 ton PD Penanggung Jawab Urusan Kelautan dan Perikanan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-56 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 8 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Produktivitas Tanaman Padi 68.08 kw/ha 68.08 kw/ha 2.073.211.203 68.22 kw/ha 1.903.934.021 68.36 kw/ha 1.886.691.271 68.50 kw/ha 1.922.035.995 68.64 kw/ha 2.003.700.974 68.64 kw/ha PD Penanggung Jawab Urusan Pertanian 9 Program Peningkatan Produksi Peternakan Populasi Ternak Domba 36.756 ekor 36.756 ekor 787.240.176 37.829 ekor 655.524.777 38.437 ekor 616.689.773 39.158 ekor 691.224.427 39.849 ekor 708.178.116 39.849 ekor PD Penanggung Jawab Urusan Pertanian 10 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Jumlah Investor (PMDN/PMA) 400 investor 500 investor 2.299.997.270 550 investor 1.915.178.167 600 investor 1.967.513.630 650 investor 2.019.478.100 700 investor 2.069.009.919 700 investor PD Penanggung Jawab Urusan Penanaman Modal Persentase perusahaan yang menindaklanj uti promosi investasi NA 100% 100% 100% 100% 100% 100% RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-57 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 11 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) 4,756 Triliun 5,23 Triliun 1.149.885.616 5,65 Triliun 957.494.974 6,10 Triliun 983.660.134 6,59 Triliun 1.009.639.815 7,12 Triliun 1.034.403.291 7,12 Triliun PD Penanggung Jawab Urusan Penanaman Modal 12 Program Pembangunan dan Pengembangan Destinasi Wisata Persentase daya tarik wisata dikembangka n N/A 20% 2.859.209.998 24,00% 3.629.858.141 28,00% 3.729.050.117 40,00% 3.827.538.945 48,00% 3.921.417.143 48,00% Kampung wisata di setiap wilayah PD Penanggung Jawab Urusan Pariwisata 13 Program Pengembangan Industri Pariwisata Persentase jasa usaha pariwisata berstandar baik / tersertifikasi jasa usaha N/A 5,39% 1.789.990.000 10,78% 1.765.288.427 16,17% 1.813.527.901 21,56% 1.861.425.417 26,95% 1.907.080.671 26,95% PD Penanggung Jawab Urusan Pariwisata 14 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Indeks brand awareness pariwisata Kota Bandung N/A 3,46 2.781.741.718 3,80 2.611.615.588 3,98 2.682.982.375 4,12 2.753.843.259 4,24 2.821.386.881 4,24 Kampung wisata di setiap wilayah PD Penanggung Jawab Urusan Pariwisata RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-58 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 15 Program Pengembangan Kelembagaan Pariwisata Persentase lembaga dan SDM Pariwisata meningkat kompetensiny a N/A 0,97% 1.291.701.884 1,94% 532.530.128 2,90% 547.082.409 3,87% 561.531.532 4,84% 575.304.238 4,84% Kampung wisata di setiap wilayah PD Penanggung Jawab Urusan Pariwisata 16 Program Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Persentase sub objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi N/A 0,26% 330.040.000 0,52% 274.820.066 1,05% 282.329.987 1,57% 289.786.671 2,10% 296.894.280 2,10% PD Pengampu Urusan Kebudayaan 17 Program Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Persentase sub objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan N/A 0,26% 1.166.117.000 0,52% 971.010.639 1,05% 997.545.137 1,57% 1.023.891.538 2,10% 1.049.004.567 2,10% PD Pengampu Urusan Kebudayaan 18 Program Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Persentase sub objek pemajuan kebudayaan dimanfaatkan N/A 0,26% 12.349.000.000 0,52% 9.380.220.722 1,05% 9.636.551.024 1,57% 9.891.064.260 2,10% 10.133.662.781 2,10% PD Pengampu Urusan Kebudayaan 19 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah peserta pelatihan yang meningkat kompetensiny a 180 orang 200 orang 1.978.833.493 220 orang 1.647.749.418 260 orang 1.692.776.941 300 orang 1.737.485.275 320 orang 1.780.100.645 1.480 orang PD Penanggung Jawab Urusan Tenaga Kerja RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-59 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 20 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 45,30% 45,30% 5.134.153.733 45,56% 4.275.143.829 45,65% 4.391.969.322 45,90% 4.507.966.666 46,19% 4.618.533.742 46,19% PD Penanggung Jawab Urusan Tenaga Kerja 20 Program Padat Karya Jumlah Pekerja Padat Karya 300 orang - - 600 orang 635.531.552 600 orang 761.230.584 700 orang 859.814.427 800 orang 970.118.009 3.000 orang PD Penanggung Jawab Urusan Tenaga Kerja 21 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaa n Persentase kasus selesai melalui perjanjian bersama 58% 58% 2.803.215.305 58% 2.334.201.357 59% 2.397.987.334 59% 2.461.321.146 59% 2.521.690.067 59% PD Penanggung Jawab Urusan Tenaga Kerja 22 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku 100% 100% 9.622.978.391 100% 4.017.782.332 100% 4.117.364.551 100% 4.216.153.756 100% 4.309.861.976 100% PD Pengampu Urusan Keuangan 23 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Persentase lahan milik Pemerintah Kota Bandung yang bersertifikat 17.64% 19% 1.263.222.550 - - - - - - - - - - PD Penanggung Jawab Urusan Keuangan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-60 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 24 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah Persentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan/ bersertifikat dari BPN 17.64% - - 21% 4.572.240.053 24% 4.707.394.638 27% 4.841.678.242 30% 4.970.131.823 30% PD Penanggung Jawab Urusan Keuangan 25 Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Pendapatan Pajak Daerah 2.436.311.729.8982.436.311.729.898 2.541.188.850 2.522.552.659.693 2.116.015.296 2.691.062.135.340 2.168.549.826 2.898.122.897.465 2.231.252.748 3.082.342.305.461 2.285.978.772 3.082.342.305.461 PD Penanggung Jawab Urusan Penunjang Lainnya 26 Program Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Lama genangan yang tertangani pada titik genangan 120 menit - - 80 menit 66.465.587.428 60 menit 65.977.203.206 40 menit 77.670.969.932 30 menit 79.364.736.658 30 menit PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 27 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Persentase Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum terbangun 100% 100% 128.334.964.110 - - - - - - - - - - Pembangun an Flyover / underpass PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-61 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 28 Program Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum Jumlah PJU dalam kondisi baik 44.000 Ttk - - 2.500 Ttk 39.680.947.718 2.500 Ttk 39.389.375.048 2.500 Ttk 40.400.579.064 2.500 Ttk 41.411.783.079 56.500 Ttk PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 29 Program Sarana dan Prasarana Kebinamargaa n Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap 92% - - 94% 335.568.132.636 95% 334.279.861.209 96% 347.637.072.754 97% 350.544.284.299 97% PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 30 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Persentase penumpang sarana angkutan umum 19.5% 20% 29.711.009.902 20,25% 28.414.070.273 20,50% 29.190.532.516 20,75% 29.961.490.597 21,00% 30.696.357.255 21% PD Penanggung Jawab Urusan Perhubungan 31 Program Penataan Kawasan Permukiman Persentase luasan kawasan pemukiman kumuh 9.76% 4.55% 56.498.590.300 3.96% 51.835.399.507 3.36% 53.201.180.176 2.76% 56.300.867.436 2.16% 64.577.717.581 2.16% PD Penanggung Jawab Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dan PDAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-62 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 3.2 Tujuan: Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju. berkelanjutan dan berkeadilan Indeks Gini 0.44 0.44 0.43 0.42 0.41 0.40 0.40 3.2. 1 Sasaran : Meningkatkan kesempatan kerja Tingkat Penganggura n Terbuka 8.44 8.39 8.34 8.29 8.25 8.22 8.22 1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Peserta pelatihan yang meningkat kompetensiny a 180 orang 240 orang 1.978.833.734 280 orang 1.647.749.418 260 orang 1.692.776.941 320 orang 1.737.485.275 360 orang 1.780.100.645 1.600 orang PD Penanggung Jawab Urusan Tenaga Kerja 2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 45,30% 45,30% 5.134.153.733 45,56% 4.275.143.829 45,65% 4.391.969.322 45,90% 4.507.966.666 46,19% 4.618.533.742 46,19% PD Penanggung Jawab Urusan Tenaga Kerja 3 Program Padat Karya Jumlah Pekerja Padat Karya 300 orang 300 orang - 600 orang 635.531.552 600 orang 761.230.584 700 orang 859.814.427 800 orang 970.118.009 3.000 orang PD Penanggung Jawab Urusan Tenaga Kerja RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-63 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 4 Program Pendidikan Non Formal Angka Partisipasi Kasar Kesetaraan 0.22 % 0.24 % 14.016.681.361 0.27% 8.994.313.996 0.29% 9.240.098.747 0.31% 9.484.141.188 0.33 % 9.716.759.092 0.33 % PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan 5 Program Pengembangan Ekosistem Kreatif Aktivasi sub sektor ekonomi kreatif 25% 50% 2.300.790.000 62.50% 2.069.885.386 75.00% 2.126.448.484 87.50% 2.182.610.619 93.75% 2.236.143.596 93.75% Pusat Pemberday aan Ekonomi dan Kreatifitas Masyarakat (Co-Working space) per Kecamatan PD Penanggung Jawab Urusan Pariwisata 6 Program Pengembangan Infrastruktur Terpadu Ekonomi Kreatif Persentase rumah / kampung kreatif / inkubasi / berkembang N/A 3.33% 1.108.372.400 6.67% 644.816.274 10.00% 662.436.962 13.33% 679.932.742 26.67% 696.609.479 26.67% Pusat Pemberday aan Ekonomi dan Kreatifitas Masyarakat (Co-Working space) per Kecamatan PD Penanggung Jawab Urusan Pariwisata 7 Program Pengembangan Usaha Kecil Persentase SDM Usaha Mikro yang meningkat kualitasnya 60% 60% 867.040.887 - - - - - - - - - PD Penanggung Jawab Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-64 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 8 Program Pengembangan Usaha Mikro Persentase SDM usaha mikro yang kualitasnya meningkat NA - - 60% 768.057.245 60% 798.045.701 60% 809.885.374 60% 829.749.465 60% 9 Program Pengembangan Kreatifitas dan Inovasi Pemuda Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Pengembanga n Kepemudaan 100% 100% 4.308.775.000 - - - - - - - - - PD Penanggung Jawab Urusan Kepemudaan dan Olahraga 10 Program Pembinaan Kepemudaan Persentase organisasi pemuda dan pemuda yang aktif positif 23% 29% 5.770.534.438 35% 8.809.264.339 42% 9.049.992.298 50% 9.289.013.793 60% 9.516.845.799 60% PD Pengampu urusan Kepemudaan dan Olahraga 11 Program Pembinaan Pembudayaan dan Pemasyarakata n Olahraga Persentase kegiatan pembudayaan dan pemasyarakat an olahraga masyarakat secara rutin 100% 100% 7.449.984.038 - - - - - - - - - PD Pengampu urusan Kepemudaan dan Olahraga RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-65 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 12 Program Pembinaan Keolahragaan Persentase rata-rata pembinaan keolahragaan 90% 90% 62.266.278.950 90% 58.260.014.611 90% 59.852.067.461 90% 61.432.834.617 90% 62.939.600.167 90% PD Pengampu urusan Kepemudaan dan Olahraga 13 Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Bertambahny a Pelaku Usaha Bidang Peternakan 80 orang 80 orang 517.573.670 90 orang 430.976.943 100 orang 394.175.529 110 orang 454.447.797 120 orang 465.594.056 120 orang PD Penanggung Jawab Urusan Pertanian 14 Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Bertambahny a Pelaku Usaha Bidang Perikanan 80 orang 80 orang 499.997.263 90 orang 416.341.295 100 orang 427.678.195 110 orang 439.015.096 120 orang 449.782.837 120 orang PD Penanggung Jawab Urusan Kelautan dan Perikanan 15 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Bertambahny a Pelaku Usaha Bidang Pertanian 80 orang 80 orang 2.073.211.203 90 orang 1.903.934.021 100 orang 1.886.691.271 110 orang 1.922.035.995 120 orang 2.003.700.974 120 orang PD Penanggung Jawab Urusan Pertanian 16 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pangan. Pertanian dan Perikanan Jumlah kelompok masyarakat di bidang pangan. pertanian dan perikanan diberkdayaan 45 kelompok 45 kelompo k 2.310.082.272 48 Kelompo k 1.923.575.8191.923.575.819 51 Kelompo k 1.910.344.117 54 Kelompo k 2.028.333.085 57 Kelompo k 2.078.082.090 57 Kelomp ok Pusat Pemberday aan Ekonomi dan Kreatifitas Masyarakat (Co-Working space) per Kecamatan PD Penanggung Jawab Urusan Pertanian RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-66 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 17 Program Pengembangan dan Infrastruktur Kepemudaan Persentase Infrastruktur Kepemudaan yang Memenuhi Standar 100% 100% 1.850.074.026 - - - - - - - - - 1. 1 Pusat Kreativita s Pemuda per wilayah
2.Youthspa ce di setiap keluraha n PD Pengampu urusan Kepemudaan dan Olahraga 18 Program Pengembangan Infrastruktur Kepemudaan dan Keolahragaan Persentase Infrastruktur Kepemudaan dan keolahragaan yang berfungsi dengan baik N/A - - 100% 6.167.771.864 100% 6.336.316.600 100% 6.503.666.561 100% 6.663.182.247 100% 1. 1 Pusat Kreativita s Pemuda per wilayah
2.Youthspa ce di setiap keluraha n PD Pengampu urusan Kepemudaan dan Olahraga 3.2. 2 Sasaran : Menurunnya jumlah penduduk miskin Angka Kemiskinan 4.17 3.83 3.66 3.49 3.32 3.14 3.14 1 Program Penanganan Fakir Miskin Jumlah keluarga miskin yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya 62.000 KK 62.000 KK 2.415.899.095 62.000 KK 2.011.688.127 65.000 KK 2.066.660.887 68.000 KK 2.121.243.959 72.000 KK 2.173.271.793 72.000 KK PD Penanggung Jawab Urusan Sosial RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-67 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 2 Program Pemberdayaan PMKS Jumlah PMKS yang meningkat pendapatanny a N/A 200 orang 1.786.855.975 500 orang 1.487.892.006 500 orang 1.528.551.156 500 orang 1.568.922.084 500 orang 1.607.403.097 2.200 orang PD Penanggung Jawab Urusan Sosial 3 Program Pelayanan Terpadu Kemiskinan Cakupan warga miskin yang memperoleh akses terhadap program pemerintah 100% 100% 1.493.618.190 100% 4.757.474.909 100% 4.887.480.910 100% 5.016.565.328 100% 5.139.606.823 100% Kartu Bandung Sejahtera bagi warga tidak mampu PD Penanggung Jawab Urusan Sosial 4 Program Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar Persentase anak dan lansia terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya 100% 100% 1.683.301.750 - - - - - - - - - 5 Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggara an kesos 100% 80% 1.499.728.900 85% 1.248.804.980 90% 1.282.930.676 95% 1.316.814.463 100% 1.349.112.023 100% RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-68 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 6 Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Persentase pemenuhan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS 100% 100% 11.542.135.773 100% 12.822.248.477 100% 13.172.637.975 100% 13.520.543.642 100% 10.382.965.974 100% PD Penanggung Jawab Urusan Sosial 7 Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks- Trauma Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh pemenuhan rehabilitasi sosial dasar 100% 100% 2.173.201.100 - - - - - - - - - Fasilitas Disabilitas di semua ruang publik PD Pengampu Urusan Sosial 8 Program Identifikasi dan Inventarisasi Data PMKS Cakupan data warga miskin yang terverifikasi dan valid 200 Orang 100% 4.219.782.0004.219.782.000 - - - - - - - - - PD Pengampu Urusan Sosia 9 Program Perlindungan Sosial Bencana Cakupan korban bencana yang terlayani tepat waktu 100% 100% 1.490.900.300 - - - - - - - - - PD Pengampu Urusan Sosial 10 Program Ketahanan Pangan Jumlah Cadangan Pangan Ekuivalen Beras 60 Ton 80 Ton 2.415.064.464 80 Ton 2.010.993.141 80 Ton 2.033.048.587 80 Ton 2.120.511.123 80 Ton 2.210.609.070 80 Ton Subsidi harga sembako PD Penanggung Jawab Urusan Pangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi 84.25 84.26 84.27 84.28 84.29 84.30 84.30 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-69 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 11 Program Pemberdayaan UMKM Jumlah UM yang usahanya meningkat N/A 240 UMKM 3.130.220.000 240 UMKM 2.788.154.116,62 240 UMKM 2.864.345.115 240 UMKM 2.939.996.014 240 UMKM 3.012.105.412 1200 UMKM Pusat Pemberday aan Ekonomi dan Kreatifitas Masyarakat (Co-Working space) per Kecamatan PD Penanggung Jawab Urusan Koperasi dan Usaha Kecil 12 Program Penyelenggaraa n dan Peningkatan Kualitas Perumahan Persentase rumah tidak layak huni diperbaiki 34.09 % 66.51% 75.642.426.333 67.70% 62.692.288.145 68.73% 64.344.130.632 69.67% 65.995.973.120 70.52% 67.647.815.608 70.52% PD Penanggung Jawab Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 13 Program Bantuan Pendidikan Angka Putus sekolah SD NA NA - 0.01% 262.039.669.112 0.01% 269.200.343.629 0.01% 276.310.257.787 0.01% 280.779.505.990 0.04% (komul atif) PD Penanggung Jawab Urusan PendidikanPersentase Siswa Miskin SD yang mendapat Bantuan pendidikan - - 100 % 100 % 100 % 100 % 100% Angka Putus Sekolah SMP NA NA 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.08% (komul atif) Persentase Siswa Miskin SMP yang mendapat Bantuan pendidikan - 100% 100% 100% 100% 100% RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-70 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 14 Program Padat Karya Jumlah orang yang mendapatkan pekerjaan sementara (Padat Karya) 300 orang 300 orang - 600 orang 635.531.552 600 orang 761.230.584 700 orang 859.814.427 800 orang 970.118.009 3000 orang PD Penanggung Jawab Urusan Tenaga Kerja 15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Calon transmigrasi diseleksi 120 orang 120 orang 187.758.600 120 orang 156.344.173 120 orang 160.616.541 120 orang 164.858.622 120 orang 168.902.116 600 orang PD Penanggung Jawab Urusan Tenaga Kerja 16 Program Peningkatan Distribusi Perdagangan dan Stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting Persentase tingkat lonjakan harga kebutuhan pokok 15% 15% 1.574.999.760 15% 1.311.482.058 - 15% 1.303.086.241 15% 1.337.502.360, 15% 1.370.307.3331.589.734.5911.589.734.591 15% Subsidi harga sembako PD Penanggung Jawab Urusan Perdagangan 17 Program Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Persentase kepesertaan masyarakat miskin mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan 95% 96% 169.962.087.000 97% 149.852.116.965 98% 153.947.078.002 99% 157.532.646.977 100% 161.888.602.139 100% PD Penanggung Jawab Urusan Kesehatan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-71 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 18 Program Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi Persentase kelurahan klasifikasi swasembada 24.50% 41,72% 1.450.000.000 56,29% 1.207.396.365 71,52% 1.240.390.500 85,43% 1.273.150.748 100% 1.304.377.366 100% Pusat Pemberday aan Ekonomi dan Kreatifitas Masyarakat (Co-Working space) per Kecamatan Misi 4: Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang. pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan 4.1 Tujuan : Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang. Lingkungan Hidup. dan Infrastruktur 7.375 7.5 7.625 7.75 7.875 8.00 8.00 4.1. 1 Sasaran : Meningkatnya ruang Kota yang nyaman dan berkelanjutan Persentase RTH 12.2% 12.4% 12.6% 12.8% 13.0% 13.2% 13.2% 1 Program Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Persentase Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan Yang Ditindaklanju ti Sesuai Ketentuan 75% 76% 1.238.097.779 77% 1,030,948,108 78% 1,059,120,499 79% 1,087,093,182 80% 1,113,756,359 80% PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-72 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 2 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Persentase RTH yang berkualitas 44.73% 46.99% 24,715,554,518 50.31% 38.182.202.746 53.25% 39.188.243.308 55.85% 40.194.283.869 58.18% 41.200.324.431 58.18% Fasilitas Disabilitas di semua ruang publik PD Penanggung Jawab Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 3 Program penyelenggara an Prasarana, Sarana dan Utilitas Persentase PSU milik pemerintah Kota Bandung dalam kondisi Baik 100% 100% 7,434,738,905 100% 7,190,646,839 100% 7,380,108,993 100% 7,569,571,147 100% 7,759,033,302 100% PD Penanggung Jawab Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 4 Program Penegakan Produk Hukum Daerah Cakupan Penyelesaian Penegakan Perda 100% 100% 2,392,000,000 100% 2,082,120,800 100% 2,136,981,385 100% 2,191,841,970 100% 2,246,702,555 100% PD Pengampu Urusan Ketenteraman , Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Persentase Penegakan Perda 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5 Program Penataan Penguasaan. Pemilikan. Penggunaan dan Pemanfaatan Persentase lahan milik Pemerintah Kota Bandung yang bersertifikat 17.64% 19% 102,929,252,8 70 - - - - - - - - - PD Penanggung Jawab Urusan Keuangan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-73 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Tanah Persentase luasan RTH 12.20% 12.21% 12.215% 145,554,390,708 12.22% 149,389,518,345 12.225% 153,224,645,982 12.23% 157,059,773,618 12.23% PD Penanggung Jawab Urusan Pertanahan 6 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah Persentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan/ bersertifikat dari BPN 17.64% - - 21% 4,572,240,053 24% 4,707,394,639 27% 4,841,678,242 30% 4,970,131,824 30% PD Penanggung Jawab Urusan Keuangan 7 Program Pelayanan Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat 80 82 1,404,125,000 82,02 1,169,196,842 82,04 1,201,147,111 82,04 1,232,870,892 82,04 1,263,109,565 82,04 PD Penanggung Jawab Urusan Penanaman Modal Pemenuhan standar pelayanan perizinan N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100% 8 Program Pemanfaatan Ruang Prosentase Bangunan Gedung Umum yang Memenuhi RTH Privat Sesuai Peraturan yang Berlaku NA 0% 5,488,082,054 5% 3,157,591,591 5% 3,243,878,090 5% 3,329,552,924 5% 3,411,216,999 5% PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 9 Program Perencanaan Tata Ruang Jumlah Ketersediaan Dokumen Rencana Rinci Pada Pusat- Pusat Pelayanaan Kota 2 Dokumen 2 Dokume n 2,149,779,700 2 Dokume n 1,790,093,927 2 Dokume n 1,839,011,253 2 Dokume n 1,887,581,816 2 Dokume n 1,933,878,609 2 Dokum en PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-74 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 10 Program Pengelolaan Areal Pemakaman Persentase Areal Pemakaman ditata 75% 31% 11,435,696,855 32% 10,518,731,148 33% 10,806,173,161 34% 11,091,577,565 35% 11,363,621,124 35% PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 11 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Persentase kawasan konservasi terpelihara 8.8% 17.61% 4,563,334,645 28.99% 4,079,615,976 30.75% 4,191,194,768 49.18% 4,301,983,425 67.60% 4,411,250,430 67.60% PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup 12 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Per kebunan Produktivitas Padi 68,08 kw/ha 68,08 kw/ha 2,073,211,203 68,22 kw/ha 1,903,934,021 5 68,36 kw/ha 1,886,691,271 7 68,50 kw/ha 1,922,035,995 6 68,64 kw/ha 2,003,700,974 68,64 kw/ha PD Penanggung Jawab Urusan Pertanian Produksi Tanaman Sayuran 237.000 Pohon 237.000 Pohon 278.400 pohon 287.936 pohon 297.621 pohon 308.270 pohon 308.27 0 pohon Produksi Tanaman Hias 155.485 Pohon 155.485 Pohon 161.864 Pohon 168.489 pohon 175.369 pohon 182.763 pohon 182.76 3 pohon Jumlah Penanaman Pohon Buah- buahan 10.000 Pohon 10.000 Pohon 11.000 Pohon 12.000 Pohon 13.000 Pohon 14.000 Pohon 14.000 Pohon RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-75 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 13 Program Pemberdayaan Kewilayahan Tingkat Pemberdayaa n Lembaga Kemasyarakat an 64-100% 64%- 100% 203.166.700.229 65%- 100% 221.722.100.014 65%- 100% 269.161.010.786 65%- 100% 299.247.554.671 65%- 100% 328.598.858.232 65%- 100% PIPPK Plus 4.1. 2 Sasaran : Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas Lama Genangan yang Tertangani pada Titik Genangan 120 Menit 100 Menit 80 Menit 60 Menit 40 Menit 30 Menit 30 Menit 1 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Persentase Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum terbangun 100% 100% 128,334,964,110 - - - - - - - - - Pembangun an Kolam/Sal uran Retensi PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 Program Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Lama genangan yang tertangani pada titik genangan 120 Ment - - 80 Mnt 66.465.587.428 60 Mnt 65,977,203,206 40 Mnt 77,670,969,932 30 Mnt 79,364,736,658 30 Mnt Pembangun an Kolam/Sal uran Retensi PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-76 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 3 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Jumlah sampah yang termanfaatka n dan didaur ulang di sumber sampah 103.601 ton 116.915 ton 84,473,826,693 130.735 ton 150.141.157.966 145.002 ton 174.916.234.789 176.363 ton 259.656.353.832 206.653 ton 275.925.721.172 206.65 3 ton
1.Bank Sampah per kecamata n
2.Pusat Pemberda yaan Ekonomi dan Kreatifitas Masyarak at (Co- Working space) per Kecamata n PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup 4 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase rata-rata penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu 100% 100% 6.169.227.052 100% 5.146.516.362 100% 5.423.286.617 100% 5.873.798.574 100% 5.767.638.691 100% PD Penanggung Jawab Urusan Penunjang 5 Program Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Persentase Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan Yang Ditindaklanju ti Sesuai Ketentuan 75% 76% 1.238.097.779 77% 1,030,948,108 78% 1,059,120,499 79% 1,087,093,182 80% 1,113,756,359 80% PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-77 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 6 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Persentase kawasan konservasi terpelihara 8.8% 17.61% 4,563,334,645 28.99% 4,079,615,976 30.75% 4,191,194,768 49.18% 4,301,983,425 67.60% 4,411,250,430 67.60% PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup 7 Program Pembinaan Lingkungan Hidup Persentase Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan 100% 100% 2,959,735,350 - - - - - - - - - PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup Persentase pelaku usaha yang menaati peraturan pengelolaan lingkungan hidup 12,5% 12,5% - - - - - 8 Program Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Cakupan perlindungan kualitas lingkungan 33.38% - - 33.43% 3,002,858,690 33.45% 2,983,635,053 33.47% 3,062,436,547 33.49% 3,137,549,048 33.49% PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup Jumlah 12 Aspek 11 10 9 8 7 7 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-78 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Aspek Penyebab Kemacetan Aspek Aspek Aspek Aspek Aspek Aspek 9 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Persentase Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum terbangun 100% 100% 128,334,964,110 - - - - - - - - - Pembangun an Flyover / underpass PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10 Program Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap 92% - - 94% 335,568,132,636 95% 334,729,861,209 96% 347,637,072,754 97% 350,544,284,299 97% Pembangun an Flyover / underpass PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah simpang tak sebidang yang terbangun (flyover/Under pass) 3 - 1 1 1 1 4 Luasan trotoar dalam kondisi Baik 397.535 m2 - 13.000 m2 13.000 m2 13.000 m2 13.000 m2 462.53 5 m2 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-79 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Luasan drainase dalam kondisi Baik 602.402 m - 8.000 m 8.000 m 8.000 m 8.000 m 642.40 2 m 11 Program Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum Jumlah PJU dalam kondisi baik 44.000 Ttk - - 2.500 Ttk 39.680.947.718 2.500 Ttk 39,389,375,048 2.500 Ttk 40,400,579,064 2.500 Ttk 41,411,783,079 56.500 Ttk PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 12 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Persentase penumpang sarana angkutan umum 19,5% 20% 29,711,009,902 20.25% 28,414,070,273 20.50% 29,190,532,516 20.75% 29,961,490,597 21% 30,696,357,255 21% PD Penanggung Jawab Urusan Perhubungan 13 Program Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Persentase ketercapaian tertib dan keselamatan lalu lintas 1% 5% 16,474,451,086 10% 16,167,500,930 15% 16,609,305,074 20% 17,047,977,373 25% 17,466,113,784 25% PD Penanggung Jawab Urusan Perhubungan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-80 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 14 Program Penegakan Produk Hukum daerah Persentase Penegakan Perda 100% 100% 2,217,500,000 100% 1,991,787,658 100% 2,046,216,604 100% 2,100,259,717 100% 2,151,772,869 100% PD Pengampu Urusan Ketenteraman , Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Persentase Luasan Kawasan Kumuh 9.76% 4.55% 3.96% 3.36% 2.76% 2.16% 2.16% 15 Program Penataan Kawasan Permukiman Persentase luasan kawasan pemukiman kumuh 9.76% 4.55% 56,498,590,300 3.96% 51.835.399.507 3.36% 53.201.180.176 2.76% 56.300.867.436 2.16% 64.577.717.581 2.16% PD Penanggung Jawab Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dan PDAM Cakupan layanan air bersih 77.27% 79% 80% 81% 82% 83% 83% 16 Program Penyelenggaraa n dan Peningkatan Kualitas Perumahan Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasila n Rendah (MBR) menempati hunian yang layak 64.23% 66.51% 75,642,426,333 67.70% 62.692.288.145 68.73% 64.344.130.632 69.67% 65.995.973.120 70.52% 67.647.815.608 70.52% PD Penanggung Jawab Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 17 Program Penyelenggaraa n Penanggulanga n Pra dan Tanggap Darurat Bencana Rata-rata tingkat waktu maksimum assesment tanggap darurat bencana N/A 24 jam 1,091,176,700 24 jam 1,096,027,617 24 jam 1,151,925,912 24 jam 1,210,393,952 24 jam 1,270,290,729 24 jam PD Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-81 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 18 Program Peningkatan Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Tingkat Waktu maksimum Tanggap (Response Time Rate) 15 menit 15 menit 11,225,139,100 15 menit 10,977,288,366 15 menit 11,227,133,042 15 menit 11,474,779,022 15 menit 11,708,591,591 15 menit PD Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 19 Program Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Persentase Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan Yang Ditindaklanju ti Sesuai Ketentuan 75% 76% 1.238.097.779 77% 1,030,948,108 78% 1,059,120,499 79% 1,087,093,182 80% 1,113,756,359 80% PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 20 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Jumlah sampah yang termanfaatka n dan didaur ulang di sumber sampah 103.601 ton 116.915 ton 84,473,826,693 130.735 ton 150.141.157.966 145.002 ton 174.916.234.789 176.363 ton 259.656.353.832 206.653 ton 275.925.721.172 206.65 3 ton
2.Bank Sampah per kecamata n Pusat Pemberday aan Ekonomi dan Kreatifitas Masyarakat (Co-Working space) per Kecamatan PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup 21 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Peningkatan PHBS tatanan Rumah Tangga 67.8 % 67.85 985.127.829 67.9 % 820,303,282 67.95 % 842,719,449 68.0 % 864,976,712 68.5 % 886,192,030 68.5 % PD Pengampu Urusan Kesehatan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-82 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 22 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Persentase Akses Penduduk Terhadap Sanitasi Dasar 70% - - 77% 618,661,570 80% 635,567,538 82% 652,353,663 85% 668,353,967 85% PD Pengampu Urusan Kesehatan 4.1. 3 Sasaran: Meningkatnya Layanan Air Bersih Cakupan Layanan Air bersih 77.27% 79% 80% 81% 82% 83% 83% 1 Program Penataan Kawasan Permukiman Persentase luasan kawasan pemukiman kumuh 9.76% 4.55% 56,498,590,300 3.96% 51.835.399.507 3.36% 53.201.180.176 2.76% 56.300.867.436 2.16% 64.577.717.581 2.16% 25.000 sambungan air bersih baru PD Penanggung Jawab Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dan PDAM Cakupan Layanan Air bersih 77.27% 79% 80% 81% 82% 83% 83% 2 Program Peningkatan Cakupan Pelayanan Jumlah penambahan sambungan rumah (SR) perpipaan air bersih 15.000 SR 21.000 SR 10.000 SR 10.000 SR 10.000 SR 25.000 SR 91.000 SR 25.000 sambungan air bersih baru PDAM 3 Program Peningkatan Kapasitas Produksi Kapasitas produksi air baku 3.042 ltr/det 3.742 ltr/det 3.862 ltr/det 3.962 ltr/det 4.062 ltr/det 4.129 ltr/det 4.129 ltr/det 25.000 sambungan air bersih baru PDAM 4 Program Penurunan Tingkat Kehilangan Air Persentase pengurangan kebocoran air 42% 40% 37% 35% 33% 30% 30% 25.000 sambungan air bersih baru PDAM 4.1. Sasaran: Indeks 32.56 32.76 32.86 32.96 33.06 33.16 33.16 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-83 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 4 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung Kualitas Lingkungan Hidup 1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Air Indeks Kualitas Air (IKA) 20 poin 32 poin 999.999.703 - - - - - - - - - PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup 2 Program Pengendalian Pencemaran dan Rehabilitasi Kerusakan Air Persentase Sungai dengan Status Indeks Pencemaran “cemar ringan” 39.13% - - 41.30% 1,467,151,548 41.30% 1,457,759,169 43.48% 1,496,260,392 43.48% 1,532,959,230 43.48% PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup 3 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Udara Indeks Kualitas Udara (IKU) 58.61 65 1.049.678.916 - - - - - - - - - PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup 4 Program Pengendalian Pencemaran Udara dan Dampak Perubahan Iklim Indeks SO2 1.17 poin - - 1.16 poin 1,494,407,312 1.15 poin 1,484,840,448 1.14 poin 1.524.056.921 1.13 poin 1.561.437.525 1.13 poin PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-84 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 5 Program Pembinaan Lingkungan Hidup Persentase Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan 100% 100% 2,959,735.,350 PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup Persentase pelaku usaha yang menaati peraturan pengelolaan lingkungan hidup 10% 10% 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Cakupan perlindungan kualitas lingkungan 33.38% - - 33.43% 3,002,858,690 33.45% 2,983,635,053 33.47% 3,062,436,547 33.49% 3,137,549,048 33.49% PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup 6 Program Pencegahan Dampak Lingkungan Cakupan pencegahan dampak kerusakan lingkungan akibat kebijakan dan usaha/kegiat an 100.00% - - 100% 1,806,078,342 100% 1,794,516,229 100% 1,841,911,623 100% 1,887,088,262 100% PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup 7 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan akibat Limbah B3 Persentase Limbah B3 rumah tangga dan UMKM yang terkelola 0.00% 0.34% 649,528,928 0.51% 602,708,542 0.66% 597,250,184 0.82% 705,263,159 0.93% 735,228,936 0.93% PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-85 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 8 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Persentase kawasan konservasi terpelihara 8.8% 17.61% 4,563,334,645 28.99% 4,079,615,976 30.75% 4,191,194,768 49.18% 4,301,983,425 67.60% 4,411,250,430 67.60% PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup 9 Program Penataan Kawasan Permukiman Persentase luasan kawasan pemukiman kumuh 9.76% 4.55% 56,498,590,300 3.96% 51.835.399.507 3.36% 53.201.180.176 2.76% 56.300.867.436 2.16% 64.577.717.581 2.16% PD Penanggung Jawab Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 10 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Persentase sarana dan prasarana pekerjaan umum terbangun 100% 100% 128,334,964,110 - - - - - - - - - - Pembangun an Kolam/Sal uran Retensi PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 11 Program Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Lama genangan yang tertangani pada titik genangan 120 Ment - - 80 Mnt 66.465.587.428 60 Mnt 65,977,203,206 40 Mnt 77,670,969,932 30 Mnt 79,364,736,658 30 Mnt Pembangun an Kolam/Sal uran Retensi PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-86 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 12 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Persentase RTH yang berkualitas 44.73% 46.99% 24,715,554,518 50.31% 38.182.202.746 53.25% 39.188.243.308 55.85% 40.194.283.869 58.18% 41.200.324.431 58.18% Fasilitas Disabilitas di semua ruang publik PD Penanggung Jawab Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 13 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Persentase sarana kesehatan lingkungan yang memenuhi syarat N/A - - 45% 618,661,570 47% 635,567,538 50% 652,353,663 55% 668,353,967 55% PD Pengampu Urusan Kesehatan 14 Program Penegakan Produk Hukum daerah Persentase Penegakan Perda 100% 100% 2,217,500,000 100% 1,991,787,658 100% 2,046,216,604 100% 2,100,259,717 100% 2,151,772,869 100% PD Pengampu Urusan Ketenteraman , Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah Kota 97.47% 98% 98.3% 98.5% 98.7% 99% 99% RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-87 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Jumlah sampah yang termanfaatka n dan didaur ulang di sumber sampah 103.601.6 ton 116.915 ton 84,473,826,693 130.735 ton 150.141.157.966 145.002 ton 174.916.234.789 176.363 ton 259.656.353.832 206.653 ton 275.925.721.172 644.65 3 ton
1.Bank Sampah per kecamata n
2.Pusat Pemberda yaan Ekonomi dan Kreatifitas Masyarak at (Co- Working space) per Kecamata n PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup 16 Program Penegakan Produk Hukum daerah Persentase penegakan perda 100% 100% 2,217,500,000 100% 1,991,787,658 100% 2,046,216,604 100% 2,100,259,717 100% 2,151,772,869 100% PD Pengampu Urusan Ketenteraman , Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 17 Program Pemberdayaan Kewilayahan Tingkat Pemberdayaa n Lembaga Kemasyarakat an 64-100% 64%- 100% 203.166.700.229 65%- 100% 221.722.100.014 65%- 100% 269.161.010.786 65%- 100% 299.247.554.671 65%- 100% 328.598.858.232 65%- 100% RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-88 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Misi 5: Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif. kolaboratif dan terintegrasi 5.1 Tujuan : Optimalisasi partisipasi dan kolaborasi dalam pembangunan Tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dan swasta dalam pembanguna n 17.86% 36.19% 46.19% 68.09% 78.09% 100% 100% 5.1. 1 Sasaran: Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi masyarakat dalam pembanguna n (bobot 50%) 193 Milyar Meningk at 2% dari tahun 2018 Meningk at 4% dari tahun 2018 Meningk at 6% dari tahun 2018 Meningk at 8% dari tahun 2018 Meningk at 10% dari tahun 2018 Mening kat 10% dari tahun 2018 1 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan N/A 30 lembaga 4.098.592.850 - - - - - - - - 30 lembag a 5.1. 2 Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi swasta dalam pembangunan Persentase realisasi program/age nda prioritas pembanguna n (sesuai Perda 13 Tahun 2012) yang dibiayai dari TJSL dan 71.43% 71.43% 71.43% 85.71% 85.71% 100% 100% RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-89 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Sumbangan Pihak Ketiga (bobot 25%) Persentase realisasi program/ agenda prioritas pembanguna n yang dibiayai dari swasta (akumulasi) (bobot 25%) 0% 33.33% 33.33% 66.66% 66.66% 100% 100% 1 Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah Persentase Kerjasama Aktif yang Diimplementa sikan 100% 100% 6.127.155.000 100% 5.102.003.222 100% 5.228.671.181 100% 5.379.856.532 100% 5.511.808.485 100% 7.950.085.132 PD Pengampu Urusan Penunjang Lainnya 2 Program Koordinasi Perumusan dan Implemantasi Kebijakan Ekonomi Jumlah perusahaan yang berkontribusi melalui TJSL 58 perusaha an 62 perusah aan 2.380.114.118 66 perusah aan 2.190.062.224 71 perusah aan 2.244.435.124 76 perusah aan 2.309.332.246 81 perusah aan 2.365.973.329 81 perusa haan 2.365.973.329 PD Pengampu Urusan Penunjang Lainnya Jumlah perusahaan yang berkontribusi melalui Sumbangan Pihak Ketiga 3 perusaha an 4 perusah aan 5 perusah aan 6 perusah aan 7 perusah aan 8 perusah aan 8 perusa haan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-90 No Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 3 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Persentase perusahaan yang menindaklanj uti promosi investasi N/A 100% 2.299.997.270 100% 1.915.178.167 100% 1.967.513.630 100% 2.019.478.100 100% 2.069.009.919 100% 2.069.009.919 PD Penanggung Jawab Urusan Penanaman Modal 4 Program Pelayanan Perijinan Pemenuhan standar pelayanan perizinan N/A 100% 1.404.125.000 100% 1.169.196.842 100% 1.201.147.111 100% 1.232.870.892 100% 1.263.109.565 100% 1.263.109.565 PD Penanggung Jawab Urusan Penanaman Modal RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-91 Selain program pembangunan daerah yang dibiayai oleh APBD Kabupaten/Kota, berikut merupakan program strategis lain yang dibiayai di luar APBD Kabupaten/Kota, antara lain yang bersumber dari APBD Provinsi, APBN, KPBU, dan Swasta. Tabel 6.18 Rencana Proyek Strategis Kota Bandung Tahun 2018-2023 No Kegiatan SUMBER ANGGARAN TARGET APBD Provinsi APBN KPBU SWASTA I Proyek Strategis Nasional 1.1 Kereta Api 1 High Speed Railway Jakarta – Bandung. √ √ 2019 1.2 Infrastruktur Ketenagalistrikan 1 Pembangkit, Transmisi, Gardu Induk, dan Distribusi Nasional √ √ 2023 II Infrastruktur Strategis Provinsi 2.1 Jalan Tol 1 Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) (27,3km) √ √ 2023 2 Gedebage-Tasikmalaya- Cilacap (184km) √ √ √ 2023 3 Tol NS-Link Kota Bandung (14,3km) √ 2023 2.2 Jalan Strategis 1 Jalan Sukasari-Lembang (18,3 km) √ 2021 2 Pembangunan Fly Over:

a.Kopo (1,3 km)
b.Buah Batu- Kiaracondong (1,96 km)
c.Jakarta-Supratman
d.Gatot Subroto-Laswi √ √ √ √ √ √ √ √ 2021 2022 2019 2019 2.3 Kereta Api 1 Reaktivasi Jalur KA Bandung- Ciwidey √ √ 2022 2 Double Track lintas Padalarang-Bandung- Cicalengka √ 2023 2.4 Prasarana dan Sarana Kereta Api dalam kota 1 LRT Bandung Raya √ √ √ 2022 2.5 Infrastruktur Perumahan dan Permukiman 1 Penyediaan Perumahan bagi MBR (buruh industri) dan ASN √ √ √ 2023 2.6 Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman 1 Pembangunan Alun-Alun √ 2020- 2022 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VI-92 No Kegiatan SUMBER ANGGARAN TARGET 2 Pembangunan Creative Centre √ 2020- 2022 3 Pembangunan Pusat Budaya √ 2020- 2022 4 Pembangunan Mesjid Raya Al Jabar √ 2021 5 Pembangunan Mesjid Monumental Jawa Barat √ 2019 2.7 Sistem Air Limbah 1 SPALD-T (Komunal-DAS Citarum) √ √ 2021 Sumber: Perda RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VII-1 Dalam perencanaan kinerja program, korelasi antara aspek strategis dan operasional menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan. Aspek strategis dituangkan dalam tujuan dan sasaran daerah, pada aspek operasional kinerja diimplementasikan dalam program-program yang dilaksnakan oleh Perangkat Daerah. Program dikategorikan strategis atau prioritas jika terkait langsung visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, sedangkan program yang tidak terkait langsung dikategorikan sebagai program pendukung (supporting). Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, Pemerintah Kota Bandung menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah secara konsisten melaksanakan amanat Perundang-undangan dengan mengalokasikan anggaran untuk menunjang urusan wajib pelayanan dasar mengacu pada Standar Pelayanan Minimal, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Demikian juga peraturan yang sifatnya mandatory sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa alokasi urusan Pendidikan minimal 20 % dari Belanja Daerah, dan berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa Urusan Kesehatan minimal 10 % dari Belanja Langsung. Kemudian berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 893.5/9039/SJ RPJMD Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat DaerahBAB 7 RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VII-2 Perihal Program Kompetensi SDM ASN Tahun Anggaran 2019 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan (pengembangan kompetensi) Aparatur Sipil Negara dalam APBD sekurang-kurangnya 0,16 % dari Total Belanja Daerah. Program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif kegiatan dan target kinerja terukur yang kemudian dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Pendanaan kegiatan disusun menggunakan prediksi kebutuhan belanja Perangkat Daerah berdasarkan target kinerja yang haruus diwujudkan serta dengan mempertimbangkan persentase total belanja pada pengeluaran setiap Perangkat Daerah beberapa tahun sebelumnya. Sehingga persentase tersebut dapat dijadikan pagu pengeluaran khususnya untuk urusan strategis berapapun perubahan pengeluarannya. Dalam hal ini pola pengeluaran per Perangkat Daerah untuk 5 tahun kedepan harus bisa menyesuaikan dengan Proyeksi Kapasitas Rill Keuangan Daerah yang sudah di perhitungkan untuk kebutuhannya selama 5 tahun, baik untuk Belanja Tidak Langsung maupun untuk Belanja Langsung. Adapun kerangka pendanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 7.1. RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VII-3 Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 Selain itu, dalam bab ini juga diuraikan program pembangunan daerah dan indikator kinerja, capaian kinerja awal dan akhir RPJMD, yang disesuaikan dengan Bidang urusan dan Perangkat Daerah penanggung jawab. Rekapitulasi rencana program dan pagu indikatif pada setiap urusan yang dilengkapi dengan strukur penanggung jawab kinerja pada penyelenggaraan pemerintahan diuraikan pada tabel 7.2 sebagaimana terlampir sebagai berikut. Kode Kapasitas Riil / Proyeksi Belanja Tahun 2019 (Tahun n) Tahun 2020 (Tahun n+1) Tahun 2021 (Tahun n+2) Tahun 2022 (Tahun n+3) Tahun 2023 (Tahun n+4) 1 2 3 4 5 6 7 5 BELANJA 6,730,661,059,957 6,754,191,164,324 7,004,923,742,038 7,361,781,840,367 7,721,740,972,130 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,835,670,924,277 3,028,283,041,980 3,178,475,607,280 3,339,827,356,780 3,573,937,356,780. 1 1 BELANJA PEGAWAI 2,563,822,916,926 2,701,160,000,000 2,903,740,000,000 3,121,530,000,000 3,355,640,000,000 1 2 BELANJA BUNGA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 3 BELANJA SUBSIDI 108,825,685,200 108,825,685,200 56,438,250,500 0.00 0.00 1 4 BELANJA HIBAH 151,129,765,700 200,050,000,000 200,050,000,000 200,050,000,000 200,050,000,000 1 5 BANTUAN SOSIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 6 BELANJA BANTUAN KEUANGAN 1,500,000,000 1,717,356,780 1,717,356,780 1,717,356,780 1,717,356,780 1 7 BELANJA TIDAK TERDUGA 10,392,556,451 16,530,000,000 16,530,000,000 16,530,000,000 16,530,000,000 5 2 BELANJA LANGSUNG 3,894,990,135,680 3,725,908,122,344 3,826,448,134,758 4,021,954,483,587 4,147,803,615,350 5. 2. 1 Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5. 2. 3 Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 VII-4 Tabel 7.2 Tabel Program dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 9 13 15 Belanja Langsung 3,894,990,135,680 3,725,908,122,344 3,826,448,134,758 - 4,021,954,483,587 4,147,803,615,350 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 3,725,908,122,344 3,826,448,134,758 4,021,954,483,587 4,147,803,615,351 Urusan Pendidikan (0) 0 (0) (0) 703,862,757,282 629,469,042,029.66 646,670,341,908.19 663,749,705,765.39 677,721,696,538.49 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 4,013,267,193 100% 3,341,799,748 100% 3,433,120,044 100% 3,523,792,992 100% 3,610,221,202 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100% 100% 3,074,667,460 100% 2,561,917,722 100% 2,631,926,431 100% 2,701,438,865 100% 2,767,697,162 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% 100% 167,843,444,000 100% 140,567,249,747 100% 144,408,486,177 100% 148,222,492,974 100% 151,857,951,885 Program Pendidikan Anak Usia Dini Angka Partisipasi Kasar PAUD 79.54% 79.55% 5,385,328,910 79.57% 4,234,488,027 79.59% 4,350,202,531 79.61% 4,465,096,762 79.63% 4,574,612,366 Program Pendidikan Non Formal Angka Partisipasi Kasar Kesetaraan 0.22 % 0.24 % 14,016,681,361 0.27% 8,994,313,996 0.29% 9,240,098,747 0.31% 9,484,141,188 0.33 % 9,716,759,092 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang disertifikasi 100% 100% 5,356,424,000 100% 3,607,726,983 100% 3,706,314,189 100% 3,804,202,532 100% 3,897,508,357 Angka Partisipasi Kasar SD 102.12% 102.13% _ 102.16% 203,965,253,240 102.19% 209,538,946,704 102.21% 215,073,129,550 102.23% 220,348,236,652 Angka Partisipasi Kasar SMP 103.10% 103.11% _ 103.14% 103.16% 103.18% 103.21% Presentasi Inovasi Pendidikan yang Dimanfaatkan Untuk Pelayanan Pendidikan 100% 100% _ 100% 100% 100% 100% Persentase manajemen pelayanan pendidikan yang dimanfaatkan N/A 100% _ 100% 100% 100% 100% Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tingkat Ketepatan Manajemen Pelayanan Pendidikan 100% 100% 2,813,813,804 _ - _ - _ - _ - Program Inovasi Pendidikan Presentasi Inovasi Pendidikan yang Dimanfaatkan Untuk Pelayanan Pendidikan 100% 100% 2,740,436,900 _ - _ - _ - _ - Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SD Angka Partisipasi Kasar SD 102.12% 102.13% 110,617,957,885 _ - _ - _ - _ - Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SMP Angka Partisipasi Kasar SMP 103.10% 103.11% 105,133,613,764 _ - _ - _ - _ - Program Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Persentase sekolah yang difasilitasi pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 100% 100% 188,094,000 100% 156,623,456 100% 160,903,456 100% 165,153,115 100% 169,203,832 Angka Putus Sekolah SD 0.01% _ _ 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% Persentase siswa miskin SD yang mendapat bantuan pendidikan NA _ _ 100% 100% 100% 100% Angka Putus Sekolah SMP 0.02% _ _ 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% Persentase siswa miskin SMP yang mendapat bantuan pendidikan NA _ _ 100% 100% 100% 100% Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan pendidikan NA _ _ 100% 100% 100% 100% Persentase pelajar dan mahasiaswa berprestasi yang mendapatkan bantuan pendidikan NA _ _ 100% 100% 100% 100% 262,039,669,112 269,200,343,629 Tahun 2022 Tahun 2023 Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Dasar Program Bantuan Pendidikan 276,310,257,787 280,779,505,990 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0 ) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 9 13 15 Tahun 2022 Tahun 2023 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0 ) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Angka Putus Sekolah SD 0.01% 0.01% _ _ _ _ _ _ _ _ Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi pendidikannya 100% 100% _ _ _ _ _ _ _ _ Angka Putus Sekolah SMP 0.02% 0.02% _ _ _ _ _ _ _ _ Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi pendidikannya 100% 100% _ _ _ _ _ _ _ _ - - - Urusan Kesehatan - - - 1,003,984,249,356 743,466,551,225 764,047,528,810 775,069,705,362 799,925,412,932 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 24,386,068,560 100% 20,680,817,529 100% 21,245,955,638 100% 21,807,087,614 100% 22,341,950,910 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100% 100% 9,059,661,037 100% 7,656,490,576 100% 7,865,717,054 100% 8,073,460,374 100% 8,271,478,454 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% 100% 588,034,000 100% 576,705,796 100% 592,465,251 100% 608,112,991 100% 623,028,203 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 100% 100% 2,041,850,000 _ - - _ - _ - Program Pola Pengelolaan UPT. Kesehatan Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Tata laksana Keuangan Yang Sehat NA _ _ 100% 59,102,901,385 60,717,987,533 100% 62,321,624,711 100% 63,850,189,650 Program Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Bidang Kesehatan Persentase puskesmas dengan tatalaksana BLUD yang sehat NA 100% 80,380,568,000 _ - 79.95% - _ - _ - Tingkat Kesehatan Masyarakat NA - 39,971,989,960 79.24% 80% 80.79% 81.63% Persentase penanganan masalah gizi buruk NA 95% _ _ _ _ Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia NA 85% _ _ _ _ Cakupan promosi kesehatan Fasilitas Kesehatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% Cakupan Kelurahan Siaga Aktif Purnama dan Mandiri 7.95 % 8.74% 9,6% 10% 11,64% 12,8% Cakupan Peningkatan PHBS tatanan Rumah Tangga 67.8 % 67.85% 67,9% 68.00% 68.00% 68,5% Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia 100% 100% 55,000,000 _ - _ - _ - _ - Persentase Akses Penduduk Terhadap Sanitasi Dasar 70% _ _ 77% 80% 82% 85% Persentase sarana kesehatan lingkungan yang memenuhi syarat 30% _ _ 45% 47% 50% 55% Persentase Akses Penduduk Terhadap Sanitasi Dasar 70% 75% _ - _ - _ - _ - Persentase sarana kesehatan lingkungan yang memenuhi syarat 30% 40% _ - _ - _ - _ - Persentase balita gizi buruk yang ditangani 100% 100% _ - _ - _ - _ - Persentase RW Siaga Aktif NA 47.64 % _ - _ - _ - _ - Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar 37% 37.50% 8,182,050,689 31.70% 4,645,994,114 34.03% 4,745,627,032 37.27% 4,748,732,000 40.28% 4,938,849,195 Cakupan Fasilitas Kesehatan primer yang Dibina 65% 65% 608,087,692 - - - - Cakupan Fasilitas Kesehatan rujukan yang Dibina 75% 80% - - - - 618,661,570 635,567,538 652,353,663 668,353,967 32,717,420,378 32,118,695,120 33,041,778,736 33,195,815,838 864,976,712 886,192,030 5,597,683,269 622,970,000 820,303,282 842,719,449 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Upaya Kesehatan Kerja Dan Kesehatan Olah Raga Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Program Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP 197,473,177,382 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 985,127,829 Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD 85,205,850,623 Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 9 13 15 Tahun 2022 Tahun 2023 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0 ) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan Cakupan Pelayanan Laboratorium Kesehatan 100% 100% 247,576,530 100% 206,153,795 100% 211,787,294 100% 217,380,858 100% 222,712,567 Program Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Cakupan Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu NA 100% 308,084,463 100% 256,537,973 100% 263,548,304 100% 270,508,941 100% 277,143,724 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Cakupan pelayanan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 100% 100% 2,000,000,000 100% - - - - Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru- Paru/Rumah Sakit Mata Persentase Unit Pelayanan Kesehatan milik pemerintah yang memenuhi standar pelayanan 100% 100% 228,879,013,494 100% 128,583,371,618 100% 131,391,674,632 100% 131,573,379,852 100% 137,008,280,659 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru- Paru/Rumah Sakit Mata Persentase sarana prasarana kesehatan dalam kondisi baik 100% 100% 6,367,858,578 100% 5,491,306,753 100% 5,641,365,942 100% 5,694,539,721 100% 5,932,381,819 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Cakupan Pelayanan BLUD 100% 100% 326,527,776,045 100% 270,220,187,728 100% 280,094,477,036 100% 282,630,282,164 100% 292,799,843,114 Cakupan pengembangan Smart City pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 100% 100% 8,555,438,400 100% 5,855,821,075 100% 6,015,841,231 100% 6,078,905,365 100% 6,326,174,814 Cakupan pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan kesehatan 100% 100% 100% - - - - Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan persentase kecamatan dengan puskesmas dibandingkan rasio jumlah puskesmas dan jumlah penduduk sesuai WHO (1:30.000 penduduk) NA 100% 36,946,319,885 100% 27,683,417,737 100% 28,439,913,668 100% 28,903,581,948 100% 29,907,016,934 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tingkat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 100% - - 95.90% 2,636,091,829 96.00% 2,708,127,470 96.10% 2,779,652,467 96.20% 2,847,829,113 Persentase penanganan penderita penyakit menular 100% 100% - - - - - - - - Universal Child Immunization (UCI) 100% 100% - - - - - - - - Persentase Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) < 24 jam 100% 100% - - - - - - - - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyalit Tidak Menular Persentase penanganan penderita penyakit tidak menular 100% 100% 6,333,518,000 - - - - - - - - Persentase masyarakat yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan 95% 96% 100% 100% 100% 100% Persentase masyarakat miskin yang mendapat jaminan pembiayanan pelayanan kesehatan N/A 96% 100% 100% 100% 100% Program Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan Peningkatan Persentase Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan 100% - - 100% 25,862,251,122 100% 26,568,980,615 100% 27,270,700,267 100% 27,939,569,804 Persentase Fasilitas Kesehatan melaksanakan pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan sesuai standar 100% 100% _ - _ - _ - _ - Persentase Industri Rumah Tangga Pangan yang melaksanakan produksi sesuai standar Kesehatan 100% 100% _ - _ - _ - _ - Program Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Kesehatan Persentase dokumen rancangan kebijakan dan peraturan yang tersusun 20% 40% 756,700,000 _ - _ - _ - _ - 2,698,266,000 169,962,087,000 149,852,116,965 153,947,078,002 157,532,646,977 161,888,602,139Program Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Program Pengadaan Dan Pengawasan Obat, Perbekalan Kesehatan, Pangan Dan Bahan Berbahaya Program Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 111,661,000 Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 9 13 15 Tahun 2022 Tahun 2023 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0 ) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan 100% 100% _ - _ - _ - _ - Persentase Instalasi RS yang memenuhi standar kefarmasian dan alat kesehatan 100% 100% _ - _ - _ - _ - Program Sumber Daya Manusia Kesehatan Persentase peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan 9% 15% 2,504,858,900 _ - _ - _ - _ - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pegawai kesehatan Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai kesehatan NA 100% 212,460,800 _ - _ - _ - _ - Persentase Pembinaan Lingkungan Sosial NA 100% _ - _ - _ - _ - Persentase Lingkungan Sosial yang Memenuhi Standar Alat Kesehatan NA 100% _ - _ - _ - _ - - Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Pekerjaan Umum 303,363,813,982 460,770,239,511 459,361,939,637 485,768,361,739 491,882,628,156 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 8,964,567,564 100% 8,670,249,250 100% 8,606,540,900 100% 9,127,143,918 100% 9,355,591,252 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100% 100% 9,508,031,437 100% 9,295,005,297 100% 9,539,913,963 100% 9,784,822,630 100% 10,029,731,296 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% 100% 1,277,328,840 100% 1,090,317,180 100% 1,119,045,311 100% 1,147,773,442 100% 1,176,501,572 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Sarana dan Prasaran Pekerjaan Umum dalam kondisi baik 78% 78% 148,278,922,031 - - - - - - - - Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Persentase Dokumen acuan pekerjaan Pelaksanaan di impelementasikan 100% 100% 7,000,000,000 - - - - - - - - Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Persentase Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum terbangun 100% 100% 128,334,964,110 - - - - - - - - Program Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Lama Genangan yang tertangani pada titik genangan 120 Mnt - - 80 Mnt 66,465,587,428 60 Mnt 65,977,203,206 40 Mnt 77,670,969,932 30 Mnt 79,364,736,658 Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap 92% - - 94% 95% 96% 97% Jumlah simpang tak sebidang yang terbangun (flyover/Underpass) 3 - - 1 1 1 1 Luasan trotoar dalam kondisi Baik 397.535 M2 - - 13.000 M2 13.000 M2 13.000 M2 13.000 M2 Luasan drainase dalam kondisi Baik 602.402 M - - 8.000 M 8.000 M 8.000 M 8.000 M Program Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum Jumlah PJU dalam kondisi baik 44.000 Ttk - - 2.500 Ttk 39,680,947,718 2.500 Ttk 39,389,375,048 2.500 Ttk 40,400,579,064 2.500 Ttk 41,411,783,079 - - - Penataan Ruang 31,313,983,781 25,566,354,708 26,264,998,334 26,958,689,438 27,619,906,273 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 6,761,710,029 100% 5,629,935,919 100% 5,783,783,384 100% 5,936,540,259 100% 6,082,146,016 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100% 100% 3,841,067,364 100% 3,198,407,428 100% 3,285,809,289 100% 3,372,591,578 100% 3,455,311,264 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% 100% 289,000,000 100% 240,646,586 100% 247,222,658 100% 253,752,115 100% 259,975,903 3,307,338,279 Program Kefarmasian dan Alat kesehatan Program Pembinaan Lingkungan Sosial Program Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 347,637,072,754 350,544,284,299 35,786,200,946 335,568,132,636 334,729,861,209 Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 9 13 15 Tahun 2022 Tahun 2023 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0 ) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 100% 100% 110,550,000 - - - - - - - - Program Pemanfaatan Ruang Prosentase Bangunan Gedung Umum Yang Memenuhi RTH Privat Sesuai Peraturan Yang Berlaku NA 0% 5,488,082,054 5% 3,157,591,591 5% 3,243,878,090 5% 3,329,552,924 5% 3,411,216,999 Program Perencanaan Tata Ruang Jumlah Ketersediaan Dokumen Rencana Rinci Pada Pusat- Pusat Pelayanaan Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 2,149,779,700 2 Dokumen 1,790,093,927 2 Dokumen 1,839,011,253 2 Dokumen 1,887,581,816 2 Dokumen 1,933,878,609 Program Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota Persentase Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 75% 76% 1,238,097,779 77% 1,030,948,108 78% 1,059,120,499 79% 1,087,093,182 80% 1,113,756,359 Program Pengelolaan Areal Pemakaman Persentase Areal Pemakaman ditata NA 31% 11,435,696,855 32% 10,518,731,148 33% 10,806,173,161 34% 11,091,577,565 35% 11,363,621,124 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 288,499,023,672 335,383,573,440.61 337,381,890,724.33 360,344,883,997.06 371,866,190,547.78 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 9,977,380,732 100% 9,654,275,612 100% 9,908,650,482 100% 10,163,025,352 100% 10,417,400,222 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100% 100% 11,024,618,114 100% 12,006,984,585 100% 13,695,628,309 100% 12,639,714,634 100% 12,956,079,659 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% 100% 178,750,000 100% 172,881,407 100% 177,436,558 100% 181,991,709 100% 186,546,861 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 100% 100% - 100% - 100% - - - - - Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah Persentase layanan data dan informasi 100% 100% 97,711,900 100% 94,503,892 100% 96,993,920 100% 99,483,948 100% 101,973,976 Program Penataan Kawasan Permukiman Persentase luasan kawasan pemukiman kumuh 9.76% 4.55% 56,498,590,300 3.96% 51,835,399,507 3.36% 53,201,180,176 2.76% 56,300,867,436 2.16% 64,577,717,581 Program penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Persentase PSU milik pemerintah Kota Bandung dalam kondisi Baik 100% 100% 7,434,738,905 100% 7,190,646,839 100% 7,380,108,993 100% 7,569,571,147 100% 7,759,033,302 Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menempati hunian yang layak 64.23% 66.51% 75,642,426,333 67.70% 62,692,288,145 68.73% 64,344,130,632 69.67% 65,995,973,120 70.52% 67,647,815,608 Urusan pertanahan Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Persentase luasan RTH 12.20% 12.21% 102,929,252,870 12.215% 153,554,390,708 12.22% 149,389,518,345 12.225% 167,199,972,781 12.23% 167,019,298,909 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Persentase RTH yang berkualitas 44.73% 46.99% 24,715,554,518 50.31% 38,182,202,746 53.25% 39,188,243,308 55.85% 40,194,283,869 58.18% 41,200,324,431 Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 33,069,420,104 31,130,647,019 32,464,574,489 33,844,282,935 35,236,984,172 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 3,964,329,966 100% 3,256,022,636 100% 3,344,998,929 100% 3,433,344,489 100% 3,517,554,264 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 75% 75% 4,450,571,109 75% 3,356,983,398 75% 3,448,718,613 75% 3,539,803,539 75% 3,626,624,440 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 90% 91.00% 417,925,000 91.64% 416,268,341 92.20% 427,643,573 92.22% 438,938,169 92.80% 449,704,023 Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 9 13 15 Tahun 2022 Tahun 2023 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0 ) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah Cakupan Pengelolaan Data dan Informasi N/A 80% 135,450,000 80% 193,974,471 80% 199,275,150 80% 204,538,253 80% 209,554,971 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Persentase siskamling tingkat RW yang aktif 63.64% 66.91% 3,238,815,000 - - - - - - - - Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat Persentase siskamling tingkat RW yang aktif N/A - - 70.07% 3,253,213,421 75.00% 3,419,129,937 76.38% 3,592,673,935 79.54% 3,770,458,686 Program Pengembangan Kemampuan Polisi Pamong Praja dan Pengetahuan Masyarakat cakupan pengembangan kemampuan dan pengetahuan Pol PP dan Masyarakat N/A 73.00% 1,562,241,750 75% 1,503,867,754 73.23% 1,544,963,469 80.55% 1,585,767,865 84.03% 1,624,662,056 Program Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Umum dan Dukungan Logistik Cakupan Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum N/A 100% 17,082,587,279 - - - - - - - - Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Cakupan Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum N/A - - 100% 17,158,529,340 - 18,033,628,215 100% 18,948,956,968 100% 19,886,652,863 Program Penegakan Produk Hukum daerah Cakupan Penyelesaian Penegakan Perda 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase Penegakan PERDA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 39,709,473,669 33,148,053,869 34,003,751,987 34,852,956,655 35,660,166,706 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 4,857,018,264 100% 4,044,376,686 81.32 4,154,896,078 100% 4,264,632,025 100% 4,369,230,822 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100% 100% 3,157,375,048 100% 2,629,105,624 81.32 2,700,950,355 100% 2,772,285,796 100% 2,840,281,759 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% 100% 971,869,800 100% 809,263,492 81.32 831,377,977 100% 853,335,699 100% 874,265,497 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 100% 100% 33,600,000 100% 27,978,288 81.32 28,742,842 100% 29,501,976 100% 30,225,572 Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah Persentase layanan data dan informasi 100% 100% 266,956,000 100% 222,290,830 81.32 228,365,301 100% 234,396,711 100% 240,145,768 Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Bencana Presentase kelurahan siaga aktif kebakaran dan bencana 0 10% 1,218,697,608 15% 1,014,793,835 20% 1,042,524,783 25% 1,070,059,153 30% 1,096,304,535 Program Peningkatan Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Tingkat waktu maksimum tanggap (respons time rate) 15 menit 15 menit 11,225,139,100 15 menit 10,977,288,366 15 menit 11,227,133,042 15 menit 11,474,779,022 15 menit 11,708,591,591 Program Penyelenggaraan Penanggulangan Pra dan Tanggap Darurat Bencana rata-rata tingkat waktu maksimum assesment tanggap darurat bencana N/A 24 jam 1,091,176,700 24 jam 1,096,027,617 24 jam 1,151,925,912 24 jam 1,210,393,952 24 jam 1,270,290,729 Program Peningkatan sarana dan prasarana Kebakaran, Penyelamatan dan Bencana lainnya persentase tersedianya sarana pengamanan kebakaran di kelurahan N/A 0% 16,120,047,944 1.65% 12,326,929,131 1.65% 12,637,835,696 1.65% 12,943,572,322 1.65% 13,230,830,432 Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pelayanan, Pencegahan, serta Penanganan Kebakaran dan Bencana Response Time Rate ≤ 15 menit ≤ 15 menit ≤ 15 menit 767,593,205 ≤ 15 menit - - - - - - - - - - 16,996,731,365 14,276,636,480 14,572,868,703 14,994,238,528 15,362,002,796 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayana Administrasi perkantoran 100% 100% 4,719,821,061 100% 3,930,134,338 100% 4,027,708,188 100% 4,144,168,079 100% 4,245,812,252 1,991,787,658 2,046,216,604 2,100,259,717 2,151,772,8692,217,500,000 Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 9 13 15 Tahun 2022 Tahun 2023 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0 ) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik 100% 100% 385,960,000 100% 321,383,932 100% 329,362,963 100% 338,886,388 100% 347,198,267 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai 100% 100% 101,450,000 100% 84,476,111 100% 86,573,408 100% 89,076,650 100% 91,261,437 Program Pengendalian Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Persentase Potensi Konflik tidak menjadi konflik lingkup Ekonomi sosial Budaya 100% 100% 1,444,380,000 - - - - - - - Program Pengembangan, Pemantapan dan Penguatan Ideologi Wawasan Kebangsaan Persentase Potensi Konflik tidak menjadi konflik lingkup Wawasan Kebangsaan 100% 100% 5,141,023,304 - - - - - - - Program Pencegahan dan Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemberantasan Penyakit masyarakat Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional 100% 100% 3,274,762,000 - - - - - - - Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam Pilpres 77% - - - - - - - Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam Pileg 74% - - - - - - - Program Peningakatan Kesatuan Bangsa Persentase Potensi Konflik Tidak Menjadi Konflik 100% - - 100% 9,940,642,099 100% 10,129,224,144 100% 10,422,107,411 100% 8,869,914,795 Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada 76.62% - - - - - - - 77% 1,807,816,046 - - - Urusan Sosial - - 39,345,286,882 31,520,861,200 32,382,221,728 33,237,476,270 30,583,496,584 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 8,523,741,310 100% 7,097,609,841 100% 7,291,563,963 100% 7,484,143,189 100% 7,667,707,064 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100% 100% 2,213,278,739 100% 1,842,968,761 100% 1,893,330,981 100% 1,943,336,195 100% 1,991,000,478 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% 100% 163,748,750 100% 136,351,480 100% 140,077,513 100% 143,777,133 100% 147,303,561 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 100% 100% 139,095,000 100% 115,822,619 100% 118,987,667 100% 122,130,278 100% 125,125,772 Program Perlindungan Sosial Bencana Cakupan korban bencana yang terlayani tepat waktu 100% 100% 1,490,900,300 - - - - - - - - Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jumlah PMKS yang meningkat pendapatannya N/A 200 orang 1,786,855,975 500 orang 1,487,892,006 500 orang 1,528,551,156 500 orang 1,568,922,084 500 orang 1,607,403,097 Program Pelayanan Terpadu Kemiskinan Cakupan warga miskin yang memperoleh akses terhadap program pemerintah 100% 100% 1,493,618,190 100% 4,757,474,909 100% 4,887,480,910 100% 5,016,565,328 100% 5,139,606,823 Program Identifikasi dan Inventarisasi Data PMKS Cakupan data warga miskin yang terverifikasi dan valid 200 orang 100% 4,219,782,000 0% - - - - - - - Program Penanganan Fakir Miskin Jumlah keluarga miskin yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya 62000 KK 62000 KK 2,415,899,095 62000 KK 2,011,688,127 65000 KK 2,066,660,887 68000 KK 2,121,243,959 72000 KK 2,173,271,793 Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Persentase pemenuhan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS 100% 100% 11,542,135,773 100% 12,822,248,477 100% 13,172,637,975 100% 13,520,543,642 100% 10,382,965,974 Program Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar Persentase anak dan lansia terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya 100% 100% 1,683,301,750 100% - - - - - - _ 76.62% 1,929,335,000 Program Penyuluhan Politik Masyarakat Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 9 13 15 Tahun 2022 Tahun 2023 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0 ) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks- Trauma Prosentase penyandang disabilitas yang memperoleh pemenuhan rehabilitasi sosial dasar 100% 100% 2,173,201,100 100% - - - - - - _ Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Prosentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 100% 80% 1,499,728,900 85% 1,248,804,980 90% 1,282,930,676 95% 1,316,814,463 100% 1,349,112,023 - - - Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar - - - Urusan Tenaga Kerja - - - 33,105,384,737 25,959,429,809 13,250,541,268 13,700,408,220 14,123,579,215 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 3,727,713,579 100% 2,768,486,320 100% 2,844,139,863 100% 2,919,257,116 100% 2,990,857,850 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100% 100% 19,103,210,027 100% 14,000,000,000 100% 855,967,869 100% 900,000,000 100% 920,000,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% 100% 170,500,000 100% 141,973,159 100% 145,852,814 100% 149,704,967 100% 153,376,787 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Peserta pelatihan yang meningkat kompetensinya 180 orang 180 orang 1,978,833,493 220 orang 1,647,749,418 260 orang 1,692,776,941 300 orang 1,737,485,275 320orang 1,780,100,645 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 45,30% 45,30% 45,56% 45,65% 4,391,969,322 45,90% 4,507,966,666 46,19% 4,618,533,742 Calon Wirausaha baru yang dilatih 700 orang 700 orang 1120 orang 1220 orang 1280 orang 1400 orang Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Persentase kasus yang diseleseikan melalui Perjanjian Bersama (PB) 58% 58% 2,803,215,305 58% 2,334,201,357 59% 2,397,987,334 59% 2,461,321,146 59% 2,521,690,067 Program Padat Karya Jumlah peserta kegiatan pemberian kerja sementara (Padat karya) 300 orang _ - 600 orang 635,531,552 600 orang 761,230,584 700 orang 859,814,427 800 orang 970,118,009 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Calon transmigrasi diseleksi 120 orang 120 orang 187,758,600 120 orang 156,344,173 120 orang 160,616,541 120 orang 164,858,622 120 orang 168,902,116 - - - Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak - - 16,854,891,210 12,003,094,649.83 12,331,099,391.53 12,656,778,983.77 12,967,212,299.42 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 4,113,880,314 100% 3,425,575,058 100% 3,519,184,656 100% 3,612,130,677 100% 3,700,725,548 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100% 100% 1,177,077,705 100% 980,137,477 100% 1,006,921,382 100% 1,033,515,421 100% 1,058,864,494 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% 100% 42,615,000 100% 35,484,963 100% 36,454,649 100% 37,417,461 100% 38,335,201 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Sumber Daya Apara tur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya 100% 100% 151,669,000 100% 126,292,827 100% 129,743,991 100% 133,170,690 100% 136,436,973 Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Persentase Kelurahan Layak Anak 47.68% 52.28% 1,764,788,413 68.87% 1,469,516,630 79.47% 1,509,673,643 90.62% 1,549,545,992 100% 1,587,551,767 Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan Dalam Ruang Publik N/A 16.95% 1,767,874,246 30.50% 1,472,086,164 45.76% 1,512,313,393 69.49% 1,552,255,461 100% 1,590,327,692 Perlindungan dan penanganan Perempuan dan anak Korban kekerasan Persentase Penanganan Perempuan dan Anak korban kekerasan 100% 100% 800,000,000 100% 666,149,718 100% 684,353,379 100% 702,427,999 100% 719,656,478 Peningkatan Pelayanan Bagi Lansia Presentase Lansia mendapat layanan 18.75% 18.75% 1,488,393,682 - - - - - - - - 5,134,153,733 4,275,143,829 Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 9 13 15 Tahun 2022 Tahun 2023 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0 ) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Program Peningkatan Pemberdayaan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Lansia Persentase ketercapaian Kriteria Kota Layak Lansia N/A - - 25% 1,239,366,290 50% 1,273,234,058 75% 1,306,861,745 85% 1,338,915,194 Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada 24.50% 41.72% 1,450,000,000 56.29% 1,207,396,365 71.52% 1,240,390,500 85.43% 1,273,150,748 100% 1,304,377,366 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan 18% 20% 22% 24% 26% 28% Laporan partisipasi swadaya masyarakat N/A 30 Lembaga 30 Lembaga 30 Lembaga 30 Lembaga 60 Lembaga Urusan Pangan Dispangtan 55,212,508,603 31,056,500,736 20,242,934,581 21,699,057,511 22,802,003,902 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 3,740,296,204 100% 3,114,496,579 100% 3,199,605,434 100% 3,284,110,972 100% 3,364,660,491 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100% 100% 36,281,918,222 100% 15,000,000,000 100% 6,000,000,000 100% 6,600,000,000 100% 7,260,000,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% 100% 107,525,000 100% 89,534,686 100% 91,981,371 100% 94,410,713 100% 96,726,329 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Aparatur yang Memiliki Kompetensi sesuai Bidangnya 75% 75% 215,050,000 76% 179,069,371 77% 183,962,743 78% 188,821,426 80% 193,452,657 Program Ketahanan Pangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi 84.25 84.26 84.27 84.28 84.29 84.30 Jumlah cadangan pangan ekuivalen beras 60 ton 80 ton 80 ton 80 ton 80 ton 80 ton Program Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Persentase pangan segar yang aman dikonsumsi 91% 91% 2,949,999,029 92% 2,456,426,278 93% 2,293,263,997 94% 2,590,202,393 95% 2,653,732,389 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan Jumlah kelompok masyarakat di bidang pangan, pertanian dan perikanan diberkdayaan 45 Kelompok 45 Kelompok 2,310,082,272 48 Kelompok 1,923,575,819 51 Kelompok 1,910,344,117 54 Kelompok 2,028,333,085 57 Kelompok 2,078,082,090 Program Pengembangan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan Persentase dokumen kajian bidang pangan, pertanian, dan perikanan yang ditindaklanjuti 100% 100% 399,930,900 100% 333,017,321 100% 342,117,579 100% 351,153,327 100% 359,766,079 Uurusan Pertanian - - - - Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Produktivitas Padi 68,08 kw/ha 68,08 kw/ha 68,22 kw/ha 68,36 kw/ha 68,50 kw/ha 68,64 kw/ha Produksi Tanaman Sayuran 237.000 Pohon 237.000 Pohon 278.400 pohon 287.936 pohon 297.621 pohon 308.270 pohon Produksi Tanaman Hias 155.485 Pohon 155.485 Pohon 161.864 Pohon 168.489 pohon 175.369 pohon 182.763 pohon Jumlah Penanaman Pohon Buah-buahan 10.000 Pohon 10.000 Pohon 11.000 Pohon 12.000 Pohon 13.000 Pohon 14.000 Pohon Bertambahnya jumlah pelaku usaha bidang pertanian 80 orang 80 orang 90 orang 100 orang 110 orang 120 orang Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Persentase Kualitas bahan baku tembakau 100% 100% 379,999,840 100% 316,420,983 100% 313,555,354 100% 333,653,159 100% 341,836,683 Program Peningkatan Produksi Peternakan Populasi Ternak Domba 36.756 ekor 36.756 ekor 787,240,176 37.829 ekor 655,524,777 38.437 ekor 616,689,773 39.158 ekor 691,224,427 39.849 ekor 708,178,116 Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Bertambahnya jumlah pelaku usaha bidang peternakan 80 orang 80 orang 517,573,670 90 orang 430,976,943 100 orang 394,175,529 110 orang 454,447,797 120 orang 465,594,056 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Ternak Jumlah Maksimum Kasus Penyakit Zoonosa 7 kasus 7 kasus 1,184,637,395 7 kasus 986,432,334 7 kasus 977,498,827 7 kasus 1,040,153,093 7 kasus 1,065,664,969 Urusan Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan Budidaya Perikanan Produksi ikan konsumsi 2.970 ton 2.970 ton 2.970 ,5 ton 2.971 ton 2.971,5 ton 2.972 ton 1,239,757,190 944,600,505 1,040,153,093 1,065,664,969 1,456,302,789 1,492,021,585 1,903,934,021 1,886,691,271 2,120,511,123 2,210,609,070 1,922,035,995 2,003,700,974 2,010,993,141 2,033,048,587 1,381,089,157 1,418,829,740 2,073,211,203 1,349,982,965 4,098,592,850 Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat 2,415,064,464 Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 9 13 15 Tahun 2022 Tahun 2023 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0 ) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Produksi ikan hias 1.222.000 ekor 1.222.000 ekor 1.272.000 ekor 1.322.000 ekor 1.372.000 ekor 1.422.000 ekor Tingkat Konsumsi Ikan 37,95 kg/kap/th 37,95 kg/kap/th 37,97 kg/kap/th 37,99 kg/kap/th 38,00 kg/kap/th 38,02 kg/kap/th Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Bertambahnya jumlah pelaku usaha bidang perikanan 80 orang 80 orang 499,997,263 90 orang 416,341,295 100 orang 427,678,195 110 orang 439,015,096 120 orang 449,782,837 Urusan Lingkungan Hidup 101,263,879,535 166,150,371,190 191,078,921,083 276,338,164,929 293,029,730,674 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 2,928,670,158 100% 2,709,628,890 100% 2,783,674,055 100% 2,857,194,331 100% 2,927,272,849 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100% 100% 406,697,500 100% 376,279,757 100% 386,562,234 100% 396,771,821 100% 406,503,459 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% 100% 70,070,000 100% 64,829,321 100% 66,600,891 100% 68,359,903 100% 70,036,569 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 100% 100% 299,910,000 100% 277,479,114 100% 285,061,697 100% 292,590,529 100% 299,766,909 Program pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah Persentase layanan data dan informasi 100% 100% 149,978,542 100% 128,175,732 100% 131,591,566 100% 134,982,446 100% 134,916,286 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Jumlah sampah yang termanfaatkan dan di daur ulang di sumber sampah 103.601 ton 116.915 ton 84,473,826,693 130.735 ton 150,141,157,966 145.002 ton 174,916,234,789 176.363 ton 259,656,353,832 206.653 ton 275,925,721,172 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Persentase kawasan konservasi terpelihara 8.8% 17.61% 4,563,334,645 28.99% 4,079,615,976 30.75% 4,191,194,768 49.18% 4,301,983,425 67.60% 4,411,250,430 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Persentase penurunan beban pencemaran ruas sungai cikapundung 0% 0% 449,907,100 - - - - - - - - Program Pembinaan Lingkungan Hidup Persentase Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan 100% 100% - - - - - - - - Persentase pelaku usaha yang menaati peraturan pengelolaan lingkungan hidup 12,5% 12,5% - - - - Persentase pelaku usaha yang menaati peraturan pengelolaan lingkungan hidup 30% 30% 1,812,542,200 - - - - - - - Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Dokumen Lingkungan 70 poin 75 poin - - - - Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 0% 1,50% 449,999,800 - - - - - - - - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Air Indeks Kualitas Air 20 poin 32 poin 999,999,703 - - - - - - - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Udara Indeks Kualitas Udara 58,61 poin 65 poin 1,049,678,916 - - - - - - - - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan akibat Limbah B3 Persentase Limbah B3 rumah tangga dan UMKM yang terkelola 0.00% 0.34% 649,528,928 0.51% 602,708,542 0.66% 597,250,184 0.82% 705,263,159 0.93% 735,228,936 Program Pengendalian Pencemaran dan Rehabilitasi Kerusakan Air Persentase Sungai dengan status indeks pencemaran "cemar ringan" 39.13% - - 41.30% 1,467,151,548 41.30% 1,457,759,169 43.48% 1,496,260,392 43.48% 1,532,959,230 Program Pengendalian Pencemaran Udara dan Dampak Perubahan Iklim Indeks SO2 1,17 poin - - 1,16 poin 1,494,407,312 1,15 poin 1,484,840,448 1,14 poin 1,524,056,921 1,13 poin 1,561,437,525 1,239,757,190 944,600,505 1,040,153,093 1,065,664,9691,349,982,965 2,959,735,350 Program Penataan Lingkungan Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 9 13 15 Tahun 2022 Tahun 2023 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0 ) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Program Pencegahan dampak lingkungan Cakupan pencegahan dampak kerusakan lingkungan akibat kebijakan dan usaha/kegiatan 100% - - 100% 1,806,078,342 100% 1,794,516,229 100% 1,841,911,623 100% 1,887,088,262 Program Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Cakupan perlindungan kualitas lingkungan 33.38% - - 33.43% 3,002,858,690 33.45% 2,983,635,053 33.47% 3,062,436,547 33.49% 3,137,549,048 Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 21,684,103,345 14,129,262,019 14,785,502,809 15,476,413,658 16,191,450,609 Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% - 100% - 10,784,813,551 100% 8,980,375,637 100% 9,225,779,500 100% 9,469,443,751 100% 9,701,701,171 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100% 100% 1,423,000,000 100% 1,184,913,812 100% 1,217,293,574 100% 1,249,443,803 100% 1,280,088,960 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% - 100% - 136,000,000 100% 113,245,452 100% 116,340,074 100% 100% 122,341,601 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 100% - 100% - 198,000,000 100% 164,872,055 100% 169,377,461 100% 119,412,760 100% 178,114,978 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tingkat Keserasian Database Kependudukan 98% - 98% - 7,655,315,800 - - - - - 173,850,930 - - Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Bidang Kependudukan Cakupan Pendayagunaan Data Kependudukan 100% - 100% - 184,413,994 - - - - - - - - Program penataan administrasi pencatatan sipil Cakupan layanan administrasi pencatatan sipil 90% - 90% - 1,091,580,000 - - - - - - - - Program Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk Cakupan layanan administrasi pendaftaran penduduk 90% - 90% - 210,980,000 - - - - - - - - Program Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan N/A - - 60% 2,193,039,063 65% 2,414,624,200 70% - 75% 2,922,323,898 Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan 93.34 - - 95.25% 1,492,816,000 95.50% 1,642,088,000 96% 2,657,982,414 96.50% 1,986,880,000 1,806,280,000 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 14,262,285,912.00 12,788,082,909.74 13,091,183,809.73 13,395,563,840.48 13,655,523,552.69 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 4,022,007,551 100% 3,349,073,997 100% 3,440,593,074 100% 3,531,463,395 100% 3,529,732,496 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100% 100% 962,930,861 100% 801,820,152 100% 823,731,236 100% 845,486,997 100% 845,072,593 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% 100% 128,000,000 100% 106,583,955 100% 109,496,541 100% 112,388,480 100% 112,333,394 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Sumber Daya Aparatur Memiliki Kompetensi Sesuai Dengan Bidangnya 100% 100% 136,700,000 100% 113,828,333 100% 116,938,884 100% 120,027,384 100% 119,968,555 Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah Cakupan Pengelolaan Data dan Informasi 100% 100% 140,915,000 100% 117,338,109 100% 120,544,571 100% 123,728,302 100% 123,667,658 Program Keluarga Berencana Persentase Peserta KB Aktif NA 72,29% 6,202,814,500 75.89% 6,326,870,790 79.59% 6,453,408,206 83.49% 6,582,476,370 87.59% 6,845,775,425 Program Ketahanan Keluarga Persentase Kelompok Tribina Aktif NA 71,06% 808,534,000 74.56% 673,255,870 78.26% 691,653,719 82.16% 709,921,150 86.26% 709,573,191 Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 9 13 15 Tahun 2022 Tahun 2023 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0 ) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Program Pengendalian Penduduk Total Fertility Rate 1.95 1.94 857,380,000 1.93 713,929,307 1.92 733,438,626 1.91 752,809,647 1.90 752,440,668 Jumlah Peserta KB Baru 2000 Pasangan Akseptor 2500 Pasangan Akseptor 2625 Pasangan Akseptor 2757 Pasangan Akseptor 2895 Pasangan Akseptor 617,262,116 3040 Pasangan Akseptor Jumlah Kampung KB Aktif 15 20 31 40 49 58 Urusan Perhubungan 120,799,207,616 187,728,442,713 192,400,843,219 197,036,218,769 201,434,145,639 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 8,297,395,497 100% 7,861,857,802 100% 8,076,696,284 100% 8,290,011,827 100% 8,493,341,272 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100% 100% 7,820,037,000 100% 7,716,156,975 100% 7,927,013,938 100% 8,136,376,184 100% 8,335,937,403 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat kepatuhan Pegawai Negeri Sipil 100% 100% 850,000,000 100% 786,426,751 100% 807,917,184 100% 829,255,277 100% 849,594,453 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 15% 16% 306,500,000 17% 370,083,177 18% 380,196,322 19% 390,237,777 20% 399,809,154 Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah Tingkat pengelolaan data dan informasi Perangkat Daerah 100% 100% 110,780,000 100% 102,494,536 100% 105,295,372 100% 108,076,353 100% 110,727,146 Program Peningkatan pelayanan Angkutan Persentase penumpang sarana angkutan umum 19.5% 20.00% 29,711,009,902 20.25% 28,414,070,273 20.50% 29,190,532,516 20.75% 29,961,490,597 21.00% 30,696,357,255 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Persentase sarana prsaarana perhubungan yang terbangun 20% 20% 9,999,665,894 40% 13,159,762,920 60% 13,519,375,567 80% 13,876,439,004 100% 14,216,786,969 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Persentase fasiitas perlengkapan jalan yang terbangun 20% 20% 11,299,662,708 40% 11,379,745,624 60% 11,690,716,305 80% 11,999,482,588 100% 12,293,794,369 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor persentase jumlah kendaraan angkutan umum yg lulus uji KIR 90% 90% 6,548,504,922 90.25% 6,541,173,029 90.50% 6,719,921,579 90.75% 6,897,403,022 91.00% 7,066,575,897 Program Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan Persentase ketercapaian yertib dan keselamatan lalulintas 1% 5% 16,474,451,086 10% 16,167,500,930 15% 16,609,305,074 20% 17,047,977,373 25% 17,466,113,784 Program Perencanaan dan Evaluasi Bidang Perhubungan Persentase dokumen perencanaan 100% 100% 4,754,683,438 100% 4,808,537,064 100% 4,939,938,425 100% 5,070,408,310 100% 5,194,770,414 Program Pembinaan Transportasi Persentase pengguna transportasi ramah lingkungan 0.8% 1% 1,000,000,000 1.25% 925,207,942 1.50% 950,490,805 1.75% 975,594,442 2.00% 999,522,886 Program Pengaturan Lalu lintas dan parkir Persentase kinerja APILL dan parkir 70% 70.00% 18,115,017,169 72.50% 17,685,365,700 75.00% 18,168,648,051 77.50% 18,648,504,526 80.00% 19,105,897,129 Program Peningkatan Pelayanan Transportasi BLUD Cakupan Pelayanan Transportasi 100% 100% 5,511,500,000 100% 71,810,059,990 100% 73,314,795,797 100% 74,804,961,489 100% 76,204,917,509 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 15,328,435,818 13,571,498,037.52 13,942,362,038.70 14,310,597,071.06 14,661,593,647.95 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 2,492,279,178 100% 2,183,234,981.83 100% 2,242,895,548 100% 2,302,133,195 100% 2,358,597,706 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100% 100% 931,808,141 100% 858,007,616.17 100% 881,454,117 100% 904,734,411 100% 926,924,867 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% 100% 29,150,000 100% 25,188,786.23 100% 25,877,112 100% 26,560,559 100% 27,212,011 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 75% 75% 137,095,000 75% 124,649,102.61 75% 128,055,349 75% 131,437,449 75% 134,661,221 Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah Persentasi layanan data dan informasi 100% 100% 198,000,000 100% 166,537,429.59 100% 171,088,345 100% 175,607,000 100% 179,914,120 Program Pemberdayaan Usaha Non Formal Jumlah Usaha Non Formal yang kemampuan usahanya meningkat 200 Orang - 200 Orang - 2,420,328,700 200 orang 2,165,588,201.16 200 orang 2,224,766,540 200 orang 2,283,525,377 200 orang 2,339,533,493 Program Promosi Keluarga Berencana 1,003,004,000 616,959,574601,378,954585,382,396 Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 9 13 15 Tahun 2022 Tahun 2023 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0 ) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Program Pengawasan Pemeriksaan, dan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Jumlah Koperasi yang mentaati peraturan Perkoperasian 150 Koperasi 150 Koperasi 1,539,904,325 160 Koperasi 1,363,861,881 170 Koperasi 1,401,131,700 180 Koperasi 1,438,137,322 190 Koperasi 1,473,410,572 Program Pemberdayaan UMKM Jumlah usaha mikro yang skala usahanya meningkat 240 UM 240 UM 3,130,220,000 240 UM 2,788,154,117 240 UM 2,864,345,115 240 UM 2,939,996,014 240 UM 3,012,105,412 Program Pengembangan Usaha Kecil Persentase SDM Usaha Mikro yang kualitasnya meningkat 60% 60% 867,040,887 - - - - - - - - Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi Persentase SDM koperasi yang kualitasnya meningkat 60% 60% 605,768,900 60% 536,612,742 60% 551,276,588 60% 565,836,484 60% 579,714,778 Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi Jumlah Koperasi yang berkualitas 30 Koperasi 30 Koperasi 2,976,840,687 30 Koperasi 2,591,605,934 40 Koperasi 2,662,425,924 50 koperasi 2,732,743,887 70 Koperasi 2,799,770,003 Program Pengembangan Usaha Mikro Persentase SDM Usaha Mikro yang kualitasnya meningkat N/A _ - 60% 768,057,246 60% 789,045,701 60 % 809,885,374 60 % 829,749,465 Urusan Penanaman Modal 10,665,405,037 8,880,945,702 9,017,469,592 9,364,598,897 9,594,284,782 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 3,780,022,022 100% 3,147,575,757 100% 3,127,425,674 100% 3,318,991,631 100% 3,400,396,669 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100% 100% 1,098,755,000 100% 914,919,167 100% 939,920,872 100% 964,745,345 100% 988,407,692 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% 100% 319,826,129 100% 266,315,107 100% 273,592,615 100% 280,818,535 100% 287,706,182 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Aparatur Memiliki Kompetensi sesuai bidangnya 100% 100% 258,044,000 100% 214,869,922 100% 220,741,604 100% 226,571,663 100% 232,128,795 Jumlah Investor (PMDN/PMA) 400 investor 500 investor 550 investor 600 investor 650 investor 700 investor Presentase perusahaan yang menindaklanjuti promosi investasi N/A 100% 100% 100% 100% 100% Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) 4,756 Trilyun 5,23 Trilyun 1,149,885,616 5,65 Trilyun 957,494,974 6,10 Trilyun 983,660,134 6,59 Trilyun 1,009,639,815 7,12 Trilyun 1,034,403,291 Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Investasi Jumlah investor yang diawasi dan dikendalikan N/A 32 investor 354,750,000 100 investor 295,395,766 150 investor 303,467,952 200 investor 311,482,916 200 investor 319,122,669 Indeks Kepuasan Masyarakat 80 80.17 80.19 80.21 80.23 80.25 Pemenuhan standar pelayanan perizinan N/A 100% 100% 100% 100% 100% Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 100,856,933,221 85,647,646,372 87,988,112,306 90,311,987,219 92,527,072,880 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 14,173,365,082 100% 11,801,962,917 100% 12,124,471,396 100% 12,444,693,687 100% 12,749,925,178 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100% 100% 586,025,945 100% 487,976,273 100% 501,311,045 100% 12,444,693,687 100% 527,171,710 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% 100% 144,900,000 100% 120,656,368 100% 123,953,506 100% 514,551,290 100% 130,347,780 Program Pembinaan Keolahragaan Persentase rata-rata pembinaan keolahragaan 90% 90% 62,266,278,950 90% 58,260,014,611 90% 59,852,067,461 90% 127,227,271 90% 62,939,600,167 Program Pembinaan Pembudayaan dan Pemasyarakatan Olahraga Persentase kegiatan pembudayaan dan pemasyarakatan olahraga masyarakat secara rutin 100% 100% 7,449,984,038 - - - - - 61,432,834,617 - - 1,201,147,111 1,263,109,565 1,915,178,167 1,967,513,630 2,069,009,919 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Pelayanan Perizinan 1,169,196,8421,404,125,000 2,299,997,270 2,019,478,100 1,232,870,892 Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 9 13 15 Tahun 2022 Tahun 2023 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0 ) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Program Pembinaan Kepemudaan Persentase Rata-rata Organisasi Pemuda dan Pemuda yang Aktif Positif 23% 29% 5,770,534,438 35% 8,809,264,339 42% 9,049,992,298 50% - 60% 9,516,845,799 Program Pengembangan Kreatifitas dan Inovasi Pemuda Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Pengembangan Kepemudaan 100% 100% 4,308,775,000 - - - - - 9,289,013,793 - - Program Pengembangan Infrastruktur Kepemudaan dan Keolahragaan Persentase Infrastruktur Kepemudaan dan keolahragaan yang berfungsi dengan baik N/A - - 100% 6,167,771,864 100% 6,336,316,600 100% - 100% 6,663,182,247 Program Peningkatan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Olahraga Persentase infrastruktur olahraga yang memenuhi standar 90% 90% 4,306,995,742 - - - - - 6,503,666,561 - - Program Pengembangan dan Infrastruktur Kepemudaan Persentase Infrastruktur Kepemudaan yang Memenuhi Standar 100% 100% 1,850,074,026 - - - - - - - - - - 25,305,443,037 24,771,977,800.09 25,448,913,741.77 26,121,051,041.70 26,761,723,087.36 Urusan Komunikasi dan Informatika Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 4,777,966,721 100% 3,978,551,482 100% 4,087,272,090 100% 4,195,222,003 100% 4,298,118,378 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100% 100% 300,876,949 90% 712,060,471 100% 731,518,721 100% 750,839,035 100% 769,254,894 Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah Persentasi layanan data dan informasi NA - - 100% 250,000,000 100% 275,000,000 100% 300,000,000 100% 325,000,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% 100% 107,126,250 100% 89,202,652 100% 91,640,264 100% 94,060,597 100% 96,367,625 Urusan Statistik 0 0 - 0 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Persentase data informasi yang berkualitas 35% 35% 1,763,826,465 45% 1,510,349,986 55% 1,551,622,839 65% 1,592,603,118 75% 1,631,664,957 Urusan Persandian - - - - Program Optimalisasi Aplikasi Cakupan aplikasi layanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis e- government 36% 36% 2,054,296,000 40% 1,793,854,592 45% 1,842,874,685 50% 1,891,547,285 55% 1,937,941,340 Program Optimalisasi Persandian Cakupan prosentase pengelolaan persandian dan aplikasi yang terkendali dan aman 100% 100% 448,949,600 100% 415,468,919 100% 426,822,306 100% 438,095,211 100% 448,840,390 Urusan Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Persentase interkoneksi pengembangan infrastruktur TIK yang berfungsi 100% 100% 12,290,734,328 100% 12,154,735,565 100% 12,468,715,820 100% 12,780,293,123 100% 13,076,113,986 Program Layanan Informasi Publik Persentase layanan informasi melalui media kepada masyarakat 100% 100% 972,760,000 100% 1,482,183,123 100% 1,522,686,269 100% 1,562,902,298 100% 1,601,235,664 Program Diseminasi Informasi Cakupan layanan informasi masyarakat 60% 60% 2,010,886,124 70% 1,796,011,355 80% 1,845,090,385 90% 1,893,821,505 100% 1,940,271,339 Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Cakupan Persentase dokumen hasil kajian yang digunakan dalam rumusan kebijakan yang diimplementasikan 50% 50% 578,020,600 60% 589,559,654 70% 605,670,363 80% 621,666,867 90% 636,914,514 - - Urusan Kebudayaan - - Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 9 13 15 Tahun 2022 Tahun 2023 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0 ) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 49,947,821,822 37,631,746,747 38,664,347,929 39,683,403,821 40,659,359,951 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 14,190,753,430 100% 9,892,506,805 100% 10,162,836,185 100% 10,431,249,263 100% 10,687,096,924 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik 80% 90% 6,308,160,149 90% 3,151,483,521 94% 3,237,603,107 95% 3,323,112,211 95% 3,404,618,314 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% 100% 1,168,750 100% 212,158,277 100% 217,955,858 100% 223,712,342 100% 229,199,344 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya N/A 100% 120,000,000 100% 99,922,458 100% 102,653,007 100% 105,364,200 100% 107,948,472 Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah Persentase layanan data dan informasi 28.13% 37.50% 1,487,792,893 43.75% 572,716,302 50% 588,366,737 53.13% 603,906,231 62.50% 618,718,263 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja disusun tepat waktu N/A _ - 100.00% 204,980,671 100.00% 214,832,546 100.00% 218,389,163 100.00% 226,385,327 Program pelindungan objek pemajuan kebudayaan Persentase sub objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi N/A 0.26% 330,040,000 0.52% 274,820,066 1.05% 282,329,987 1.57% 289,786,671 2.10% 296,894,280 Program Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Persentase sub objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan N/A 0.26% 1,166,117,000 0.52% 971,010,639 1.05% 997,545,137 1.57% 1,023,891,538 2.10% 1,049,004,567 Program pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan Persentase sub objek pemajuan kebudayaan dimanfaatkan N/A 0.26% 12,349,000,000 0.52% 9,380,220,722 1.05% 9,636,551,024 1.57% 9,891,064,260 2.10% 10,133,662,781 Program pelestarian cagar budaya dan permuseuman Persentase benda dan bangunan cagar budaya dilestarikan N/A 0.26% 1,224,987,000 0.52% 1,169,914,618 1.05% 1,201,884,502 1.57% 1,233,627,759 2.10% 1,263,884,995 Urusan Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Indeks Brand Awareness Pariwisata Kota Bandung N/A 3.46 2,781,741,718 3.80 2,611,615,588 3.98 2,682,982,375 4.12 2,753,843,259 4.24 2,821,386,881 Program pembangunan dan pengembangan destinasi wisata Persentase daya tarik wisata dikembangkan N/A 20% 2,859,209,998 24% 3,629,858,141 28% 3,729,050,117 40% 3,827,538,945 48% 3,921,417,143 Program pengembangan industri pariwisata Persentase jasa usaha pariwisata berstandar baik N/A 5.39% 1,789,990,000 10.78% 1,765,288,427 16.17% 1,813,527,901 21.56% 1,861,425,417 26.95% 1,907,080,671 Program pengembangan kelembagaan pariwisata Persentase lembaga dan SDM Pariwisata meningkat kompetensinya N/A 0.97% 1,291,701,884 1.94% 532,530,128 2.90% 547,082,409 3.87% 561,531,532 4.84% 575,304,238 Program pengembangan kebijakan ekonomi kreatif Persentase rancangan kebijakan berbasis riset (evidence based policy) N/A 80% 637,996,600 62.50% 448,018,727 75.00% 460,261,592 87.50% 472,417,670 93.75% 484,004,676 Program pengembangan ekosistem kreatif Aktivasi sub sektor ekonomi kreatif 25% 50% 2,300,790,000 62.50% 2,069,885,386 75.00% 2,126,448,484 87.50% 2,182,610,619 93.75% 2,236,143,596 Program pengembangan infrastruktur terpadu ekonomi kreatif Persentase rumah / kampung kreatif / inkubasi / berkembang N/A 3.33% 1,108,372,400 6.67% 644,816,274 10.00% 662,436,962 13.33% 679,932,742 26.67% 696,609,479 - - Urusan Perpustakaan - - - 11,249,999,577 9,588,118,188.81 9,837,579,466.99 10,097,402,112.78 10,345,061,491.31 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 5,794,619,896 100% 4,719,270,136 100% 4,848,232,126 100% 4,976,279,936 100% 5,098,333,349 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100% 100% 1,182,707,345 100% 1,298,832,372 100% 1,334,325,150 100% 1,369,566,329 100% 1,403,157,736 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% 100% 248,881,600 100% 207,240,510 100% 212,903,705 100% 218,526,755 100% 223,886,570 Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 9 13 15 Tahun 2022 Tahun 2023 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0 ) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 100% 100% 468,870,000 100% 390,422,023 100% 401,090,961 100% 411,684,270 100% 421,781,666 Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah Cakupan Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah 100% 100% 191,056,750 100% 159,090,500 100% 163,437,916 100% 167,754,513 100% 171,869,035 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca Jumlah Pemustaka Pertahun 110,000 126,500 1,269,919,500 139,150 1,057,445,647 153,065 1,086,342,127 168,371 1,115,033,766 185,208 1,142,382,243 Urusan Kearsipan - Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan Jumlah OPD yang Menyelenggarakan OPD Secara Baku 12 OPD 12 OPD 1,051,591,696 13 OPD 875,646,890 13 OPD 899,575,414 13 OPD 923,334,313 13 OPD 945,980,970 Program Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Layanan Informasi Perpustakaan dan Sistem Administrasi Kearsipan Cakupan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Perpustakaan dan Kearsipan 100% 100% 610,164,000 100% 508,075,721 100% 521,959,744 100% 535,745,347 100% 548,885,594 Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan dan Kearsipan Cakupan Sistem Informasi Perpustakaan dan Kearsipan 100% 100% 432,188,790 100% 372,094,390 100% 369,712,324 100% 379,476,884 100% 388,784,328 - - Urusan Perdagangan - 22,899,780,397 20,271,785,303.30 20,765,670,479.40 21,774,737,809.79 23,604,122,737.52 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 3,278,284,179 100% 2,701,837,958 100% 2,775,670,222 100% 2,848,979,107 100% 2,918,856,130 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100% 100% 5,110,733,539 100% 4,255,642,135 100% 4,404,297,162 100% 4,487,402,916 100% 4,597,465,624 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% 100% 62,845,090 100% 52,330,299 100% 53,760,312 100% 55,180,189 100% 56,533,595 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya 100% 100% 165,511,500 100% 137,819,299 100% 141,585,443 100% 145,324,890 100% 148,889,279 Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah Persentasi layanan data dan informasi 100% 100% 64,299,000 100% 53,540,951 100% 55,004,047 100% 56,456,772 100% 57,841,490 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Nilai Ekspor Kota Bandung US$ 466 jt US$ 466 jt 1,190,989,000 US$467 Jt 1,239,651,542 US$468 Jt 1,273,527,105 US$469 Jt 1,307,162,531 US$470 Jt 1,339,223,358 Cakupan Pembinaan Distribusi perdagangan 10 komoditi 10 komoditi - - - - - - - - Tingkat Lonjakan Harga Barang Kebutuhan Pokok 15% 15% - - - - - - - - Cakupan Pembinaan Distribusi perdagangan N/A - - 55 pelaku usaha 1,311,482,058 60 pelaku usaha 1,303,086,241 65 pelaku usaha 1,337,502,360 70 pelaku usaha 1,370,307,333 Tingkat Lonjakan Harga Barang Kebutuhan Pokok N/A - - 15% - 15% - 15% - 15% - Program Pengembangan E- Commerce Cakupan pembinaan e- commerce 150 pelaku usaha 150 pelaku usaha 248,468,500 150 pelaku 249,662,741 160 pelaku 256,485,195 170 pelaku 263,259,286 180 pelaku 269,716,257 Persentase Pelaku uasaha perdagangan dalam negeri berkualitas 255 Pelaku Usaha 255 Pelaku Usaha 275 Pelaku Usaha 375 Pelaku Usaha 450 Pelaku Usaha 1,718,037,911 600 Pelaku Usaha Persentase terjalinnya kemitraan 35% 35% 35% 35% 35% 35% Jumlah alat UTTP yang terstandardisasi n/a n/a 2,561,996,380 120.500 alat UTTP 1,665,807,610 121.000 alat UTTP 1,711,328,603 121.500 alat UTTP 1,756,526,909 122.000 alat UTTP 1,799,609,314 Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) 82 82 83 - 84 - 85 - 86 - Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Informasi mengenai barang kena cukai illegal 15 merk 15 merk 224,986,848 16 merk 187,343,657 17 merk 192,463,137 18 merk 197,546,327 19 merk 202,391,553 Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri 1,654,301,300 Program Standardisasi Kemetrologian Program Pembinaan Distribusi Perdagangan dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 1,441,719,820 Program Peningkatan Distribusi Perdagangan dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 1,629,306,452 1,673,829,990 1,760,176,295 Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 9 13 15 Tahun 2022 Tahun 2023 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0 ) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Urusan Perindustrian - - - - Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Jumlah IKM tersertifikasi 350 IKM 350 IKM 885,000,000 362 876,150,000 372 893,673,000 382 983,040,300 392 1,179,648,360 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Jumlah IKM yang meningkat daya saingnya 280 IKM 280 IKM 4,141,936,595 280 IKM 4,100,517,229 360 IKM 4,182,527,574 390 IKM 4,600,780,331 400 IKM 5,520,936,397 Jumlah IKM yang meningkat kemampuannya dalam proses produksi 150 pelaku usaha 150 pelaku usaha 150 pelaku usaha 150 pelaku usaha 150 pelaku usaha 1,798,029,384 150 pelaku usaha Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) 82 82 83 84 85 86.00 Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Jumlah sentra Industri yang meningkat daya saingnya 1 Sentra 1 Sentra 249,999,825 - - - - - - - - Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Unggulan Jumlah sentra Industri yang meningkat daya saingnya - - - 4 sentra 208,171,641 8 sentra 213,860,281 12 sentra 219,508,596 16 sentra 224,892,492 16,788,738,170 15,276,342,519.37 16,014,540,693.16 17,342,971,043.43 16,827,297,752.74 Urusan Perencanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 4,319,900,550 100% 4,026,351,234 100% 4,136,378,051 100% 4,463,678,156 100% 4,349,757,522 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100% 100% 2,038,787,808 100% 1,344,475,442 100% 1,381,215,494 100% 1,490,507,239 100% 1,452,466,968 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% _ _ 100% 267,290,951 100% 280,137,612 100% 299,401,299 100% 295,202,221 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya 100% 100% 219,450,000 100% 182,733,195 100% 187,726,686 100% 202,580,978 100% 197,410,768 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Rata-rata Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah tepat waktu 100% 100% 6,169,227,052 100%^ 5,146,516,362 100%^ 5,423,286,618 100%^ 5,873,798,574 100%^ 5,767,638,691 Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Persentase Rata-rata Penyusunan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah tepat waktu 100% 100%^ 430,000,000 100%^ 358,055,474 100%^ 367,839,941 100%^ 396,946,094 100%^ 386,815,357 Program Penyusunan Data, Informasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Persentase Penyelesaian Dokumen LKPJ tepat waktu 100% 100% 560,000,100 100% 466,304,886 100% 479,047,451 100% 516,953,145 100% 503,759,625 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Capaian Penggunaan DBHCHT di Kota Bandung sesuai aturan N/A 100% 380,000,000 100% 407,137,328 100% 461,200,898 100% 519,076,795 100% 549,578,491 Urusan Penelitian dan Pengembangan - - - - Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar penyusunan kebijakan 100% 100% 2,671,372,660 100% 3,077,477,648 100% 3,297,707,942 100% 3,580,028,762 100% 3,324,668,110 Urusan Keuangan 16,590,196,414 13,262,186,442.45 13,624,597,984.26 13,984,440,474.78 14,327,437,396.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 3,917,905,951 100% 3,262,389,932 100% 3,351,540,222 100% 3,440,058,546 100% 3,524,432,997 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100% 100% 1,426,957,272 100% 1,188,208,981 100% 1,220,678,789 100% 1,252,918,426 100% 1,283,648,806 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% 100% 163,707,500 100% 136,317,131 100% 140,042,226 100% 143,740,915 100% 147,266,454 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 1,618,708,821 1,602,521,733 1,634,572,167 2,157,635,261 Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 9 13 15 Tahun 2022 Tahun 2023 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0 ) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah Persentasi layanan data dan informasi 100% 100% 102,377,000 100% 85,248,012 100% 87,577,557 100% 89,890,589 100% 92,095,339 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Persentase lahan milik Pemerintah Kota Bandung yang bersertifikat 17.64% 19% 1,263,222,550 _ - _ - _ - _ - Laporan BMD Kota Bandung tepat waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan 2 Dokumen 2 Dokumen _ _ _ 4,216,153,756 _ Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang-undangan 350 lokasi per bidang tanah 30 lokasi per bidang tanah _ _ _ _ Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBDP 60 Hari Kerja RAPBD dan 30 Hari Kerja RAPBDP - Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Rata rata penerbitan SP2D tepat waktu dan sesuai peraturan perudang undangan 2 hari kerja - 2 hari kerja 2 hari kerja 2 hari kerja 2 hari kerja Laporan keuangan kota Bandung tepat waktu dan sesuai peraturan perundang undangan 14 Dokumen - 14 Dokumen 14 Dokumen 14 Dokumen 14 Dokumen Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah Jumlah Laporan BMD Kota Bandung tepat waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan 2 Dokumen - - 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 4,841,678,242 2 Dokumen Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang-undangan 350 lokasi per bidang tanah - - 30 lokasi per bidang tanah 30 lokasi per bidang tanah 30 lokasi per bidang tanah 30 lokasi per bidang tanah Persentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan/ bersertifikat dari BPN 17,64% - - 21% 24% 27% 30% Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kota Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan disusun tepat waktu 100% 100% 93,047,750 - - - - - - - - - - - Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan - - 19,042,179,435 15,001,975,772.98 15,598,692,589.06 15,917,636,570.58 16,424,037,655.07 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 2,927,180,341 100% 2,437,425,450 100% 2,504,032,198 100% 2,570,166,787 100% 2,633,205,368 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100% 100% 793,548,000 100% 660,777,221 678,834,069 100% 696,762,917 100% 713,852,449 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% 100% 8,250,000 100% 68,696,690 100% 70,573,942 100% 72,437,887 100% 74,214,574 Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS Tingkat Pelaksanaan Pindah/Purna Tugas PNS 100% 100% 198,281,600 100% 165,106,540 100% 169,618,354 100% 174,098,184 100% 178,368,297 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya 100% 100% 180,058,940 100% 149,932,765 100% 154,029,930 100% 158,098,051 100% 161,975,728 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Presentasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu 100% 100% 443,570,000 100% 369,355,038 100% 379,448,286 100% 389,469,984 100% 399,022,530 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Presentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun 42,08% 45,69% 11,916,613,036 52,40% 9,006,781,190 60,23% 9,439,669,234 69,97% 9,595,945,789 74,06% 9,947,294,515 Program Perencanaan Kepegawaian Persentase Pemenuhan ASN masing-masing PD sesuai Kompetensi dan Beban Kerja 55% 60% 1,284,571,666 75% 1,069,646,317 80% 1,098,876,201 85% 1,127,898,881 90% 1,155,562,901 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 9,622,978,391 4,309,861,976 4,572,240,053 4,707,394,639 4,970,131,824 4,017,782,332 4,117,364,551 Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 9 13 15 Tahun 2022 Tahun 2023 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0 ) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Program Pembinaan Kinerja dan Disiplin Aparatur Persentase PD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin sedang dan berat 77,78% 79,37% 491,407,320 80,95% 409,188,560 82,54% 420,370,325 84,13% 431,472,826 85,71% 442,055,576 Program Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian Presentase akurasi data kepegawaian 96,38% 97,11% 550,382,800 97,83% 458,296,684 98,56% 470,820,411 99,28% 483,255,361 100% 495,108,184 Program Pengembangan Assesment Center Persentase Penempatan dan Pengembangan Kompetensi Sesuai Hasil Assesment 50% 50% 248,315,732 60% 206,769,319 70% 212,419,638 80% 218,029,903 90% 223,377,531 - - Urusan Penunjang Lainnya - - Sekretariat Daerah 178,201,031,997 150,346,394,017 154,079,059,421 158,534,206,018 162,590,973,365 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 109,179,624,414 100% 91,120,641,856 100% 93,382,903,413 96,083,040,122 98,439,672,624 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik 100% 100% 32,784,226,120 100% 27,344,343,561 100% 28,023,224,394 28,833,506,942 29,540,707,500 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% 100% 1,511,299,188 100% 1,258,439,411 100% 1,289,682,815 100% 1,326,973,580 100% 1,359,520,314 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya 100% 100% 74,570,000 100% 62,093,481 100% 63,635,082 65,475,070 67,080,979 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Nilai Indeks Layanan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah 100% 100% 2,026,891,000 100% 1,687,766,086 100% 1,729,668,428 100% 1,779,681,236 100% 1,823,331,548 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Persentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron 100% 100% 115,000,000 100% 95,759,022 100% 98,136,441 100% 100,974,025 100% 103,450,619 Program Pengadaan Barang Jasa Daerah Nilai Hasil kepuasan pelayanan Barang dan Jasa 100% 100% 3,082,621,578 100% 2,566,859,370 100% 2,630,587,052 100% 2,706,649,633 100% 2,773,035,735 Program Pengembangan Kebijakan Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daearah Persentase Penataan kelembagaan dan Ketatalaksaan organisasi perangkat daerah 100% 100% 1,301,931,749 100% 1,084,101,835 100% 1,111,016,943 100% 1,143,141,641 100% 1,171,179,521 Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas kinerja Kota Bandung Komponen Pelaporan 12.61 13,00 375,000,000 13,25 312,257,680 13,50 320,010,134 13,75 329,263,124 14,00 337,338,974 Program Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Nilai Laporan Penyeoenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota 3,4110 3,4110 553,090,000 3,4200 460,550,935 3,4300 471,985,080 3,4400 485,632,377 3,4500 497,543,502 Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Persentase fasilitasi penyelenggaraan Pilpres dan Pileg dan Pilkada 100% 100% 62,192,250 0% - 0% - 0% - 100% 168,392,644 Program Penataan Batas Daerah dan Batas Wilayah Persentase Batas Wilayah tertata 100% 100% 294,169,773 100% 244,951,389 100% 251,032,823 100% 258,291,356 100% 264,626,478 Program Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah Terfasilitasnya penyelenggara otonomi daerah, pemerintahan daerah dan pemerintahan wilayah 100% 100% 3,171,397,223 100% 2,932,222,210 100% 3,005,020,793 100% 3,091,910,006 100% 3,167,745,404 Program Peningkatan Desain dan Kualitas Pembangunan Daerah Persentase Pengendalian Kualitas Pembangunan Daerah 100% 100% 1,199,219,338 -100% 998,574,530 -100% 1,023,366,243 -100% 1,052,956,550 -100% 1,078,782,456 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Rasio berita Baik dan Berita Buruk 71,00 :29,00 71,00 :29,00 9,671,650,656 71,20 : 28,80 8,677,974,562 71,40 : 28,60 8,893,423,530 71,60 : 28,40 9,150,574,019 71,80 : 28,20 9,375,010,508 Program Sosial Keagamaan Persentase rancangan Kebijakan Bidang Sosial Keagamaan ditindaklanjuti 100% 100% 2,121,124,590 100% 2,155,597,696 100% 2,209,114,942 100% 2,272,990,792 100% 2,328,740,526 Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 9 13 15 Tahun 2022 Tahun 2023 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0 ) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Program koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Lingkup Kesehatan Masyarakat, Pendidikan dan Sosial budaya Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Lingkup Kesehatan Masyarakat, Pendidikan dan Sosial budaya 2 kegiatan 2 kegiatan 334,165,000 2 kegiatan 278,254,901 2 kegiatan 285,163,164 2 kegiatan 293,408,565 2 kegiatan 300,605,009 Program Pembangunan Produk Hukum Daerah Perentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah 100% 100% 1,201,034,000 100% 1,000,085,576 100% 1,024,914,804 100% 1,054,549,887 100% 1,080,414,873 Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Lingkup Kesejahteraan Sosial, Kemasyarakatan dan Penanggulangan Kemiskinan Persentase Rancangan Kebijakan bidang Sosial kemasyarakatan ditindaklanjuti 100% 100% 634,556,000 100% 773,854,470 100% 793,067,035 100% 815,998,314 100% 836,012,337 Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah Persentase Kerjasama Aktif yang di Implementasikan 100% 100% 6,127,155,000 100% 5,102,003,222 100% 5,228,671,181 100% 5,379,856,532 100% 5,511,808,485 Program Koordinasi Perumusan dan Implemantasi Kebijakan Ekonomi Persentase Dokumen Kajian Bidang Perekonomian ditindaklanjtui menjadi Rumusan Kebijakan 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah Perusahaan yang berkontribusi melalui Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) 58 Perusahaan 62 Perusahaan 66 Perusahaan 71 Perusahaan 76 Perusahaan 81 Perusahaan Jumlah Perusahaan yang berkontribusi melalui sumbangan pihak ketiga 3 Perusahaan 4 Perusahaan 53 Perusahaan 6 Perusahaan 7 Perusahaan 8 Perusahaan - - Urusan keuangan (PAD) - 29,582,447,284 24,632,923,658.63 25,244,487,790.66 25,974,424,060.36 26,611,499,780.30 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 12,041,791,150 100% 10,027,044,729 100% 10,275,987,201 100% 10,573,114,076 100% 10,832,441,260 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100% 100% 2,350,233,700 100% 1,957,009,397 100% 2,005,596,270 100% 2,063,587,444 100% 2,114,201,134 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% 100% 408,285,000 100% 339,973,672 100% 348,414,234 100% 358,488,519 100% 367,281,181 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 100% 100% 1,000,500,000 100% 833,103,492 100% 853,787,038 100% 878,474,016 100% 900,020,383 Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Pendapatan Pajak Daerah 2,436,311,729,898 2,436,311,729,898 2,541,188,850 2,522,552,659,693 2,116,015,296 2,691,062,135,340 2,168,549,826 2,898,122,897,465 2,231,252,748 3,082,342,305,461 2,285,978,772 Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Daerah 75% 75% 5,535,402,000 75% 4,609,258,104 75% 4,723,692,630 75% 4,860,276,687 75% 4,979,484,885 Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah Nilai SKM Pelayanan Pajak Daerah 88,31 88,31 5,652,411,584 88,31 4,706,690,481 88,31 4,823,543,970 88,31 4,963,015,197 88,31 5,084,743,266 Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah Nilai SKM Pelayanan PAD Bukan Pajak Daerah 88,31 88,31 52,635,000 88,31 43,828,488 88,31 44,916,622 88,31 46,215,372 88,31 47,348,898 - 100% - - Fungsi penunjang lainnya - - - Urusan Pengawasan 15,158,859,157 34,378,749,154.77 44,062,084,276.83 13,310,008,879.07 13,636,463,990.04 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 8,108,140,597 100% 6,751,544,469 100% 6,919,165,759 100% 7,119,231,218 100% 7,293,844,882 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100% 100% 3,079,869,370 100% 24,320,729,599 100% 33,754,353,234 100% 2,704,233,098 100% 2,770,559,930 2,380,114,118 2,190,062,224 2,244,435,124 2,365,973,3292,309,332,246 Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 9 13 15 Tahun 2022 Tahun 2023 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0 ) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% 100% 365,537,590 100% 304,378,453 100% 311,935,288 100% 320,954,797 100% 328,826,868 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Aparatur Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya 100% 100% 285,006,000 100% 237,320,833 100% 243,212,822 100% 250,245,243 100% 256,383,018 Program peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah Persentase PD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material 80% 80% 1,075,662,600 85% 895,690,423 90% 917,927,821 95% 944,469,410 100% 967,634,448 Program dukungan Reformasi Birokrasi dan pencegahan korupsi Persentase capaian pelaksanaan pengawasan 80% 80% 774,423,000 80% 619,871,465 95% 635,261,077 95% 653,629,448 100% 669,661,043 Persentase Capaian Sistem Pengawasan/Pengendalian Intern 100% 100% 100% 100% 100% 1,317,245,666 100% Tingkat Pemenuhan kapabilitas aparat pengawas N/A Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Fungsi penunjang lainnya 81,110,062,901 62,809,409,129.72 64,368,784,797.44 66,229,987,569.68 67,854,413,078.18 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 17,697,915,379 100% 16,827,497,721 100% 17,245,275,740 100% 17,743,917,358 100% 18,179,123,117 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100% 100% 22,189,898,515 100% 10,923,166,176 100% 11,194,356,748 100% 11,518,037,983 100% 11,800,541,354 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% 100% 914,950,000 100% 937,081,136 100% 960,346,146 100% 988,114,246 100% 1,012,349,763 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya 100% 100% 1,817,820,000 100% 2,765,712,074 100% 2,834,376,692 100% 2,916,331,785 100% 2,987,860,770 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Indeks Kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD kepada pimpinan dan angggota DPRD 85% 85% 38,489,479,007 85% 31,355,952,023 85% 32,134,429,472 85% 33,063,586,196 85% 33,874,538,074 - KECAMATAN -
1. 1.Sukasari 11,698,327,437 10,680,710,465 11,514,704,879 12,403,621,540 13,209,728,402 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 1,719,026,242 100% 1,163,548,769 100% 1,165,732,519 100% 1,204,660,992 100% 1,194,271,751 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100% 100% 521,213,680 100% 365,555,896 100% 368,249,465 100% 372,482,218 100% 373,879,026 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% 0% - 100% 187,150,000 100% 188,529,000 100% 190,696,000 100% 191,411,110 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Prosentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik 100% 100% 1,961,955,707 100% 1,320,182,404 100% 1,329,910,064 100% 1,345,196,387 100% 1,350,240,873 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Presentase Jumlah RW Yang Memiliki Siskamling Aktif dan Relawan Bencana 70% 70% 1,005,893,600 `- - `- - `- - `- - Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial persentase lembaga kemasyarakatan yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 100% 100% 287,764,750 `- - `- - `- - `- - Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik 79.64 80 1,143,958,578 80 1,249,774,746 80.20 1,258,983,612 80.40 1,273,454,688 80.50 1,278,230,143 Presentase Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Aktif Dalam Pembangunan 100% 100% `- - `- - `- - `- - 1,249,213,913 1,280,228,276 1,349,553,802 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat 1,470,220,000 570,399,050 Program peningkatan sistem pengawasan pemerintah daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 9 13 15 Tahun 2022 Tahun 2023 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0 ) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam pembangunan/Kecamatan 1 Unit/perkecamatan 1 Unit/Kecamatan `- - `- - `- - `- - Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan N/A N/A - 75% 1,194,498,650 76% 1,203,300,219 78% 1,217,131,256 80% 1,221,695,498 Program Pemberdayaan Kewilayahan Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 80.20% 80.00% 4,400,000,000 79.00% 5,200,000,000 79.40% 6,000,000,000 79.80% 6,800,000,000 80.00% 7,600,000,000 Pemberdayaan KUMKM Persentase Koperasi dan UKM Aktif 86.15 86.15 64,279,580 `- `- `- `- Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu 60% 60% 23,836,250 `- `- `- `-
2. 2.Cidadap 8,998,550,170 9,595,369,077 10,621,274,212 11,698,269,884 12,697,081,285 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 972,145,000 100% 1,202,920,371 100% 1,349,891,109 100% 1,535,117,062 100% 1,703,017,460 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik 100% 100% 888,059,626 100% 920,511,117 100% 1,080,590,955 100% 1,239,380,495 100% 1,382,808,843 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% 50 org 27,000,000 100% 58,425,000 100% 79,730,000 100% 103,950,000 100% 129,630,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya 100% 0% - 100% 82,666,250 100% 107,873,500 100% 135,877,500 100% 164,868,500 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik 100% 100% 1,034,780,681 100% 1,070,900,198 100% 1,255,189,010 100% 1,437,453,919 100% 1,601,423,215 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana 100% 100% 711,824,407 100% 739,870,017 100% 870,871,044 100% 1,001,462,949 100% 1,120,218,366 Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 91.66% 0.00% - 91.66% 80,664,013 91.66% 105,548,952 91.66% 133,240,407 91.66% 161,957,931 Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik 78 78 906,249,000 78 939,155,225 78 1,102,236,310 78 1,263,936,150 78 1,409,911,010 Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan 100 100 464,356,939 100 486,215,862 100 576,384,757 100 667,381,868 100 751,491,839 Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam pembangunan/Kecamatan 1 Unit 1 Unit 1 Unit 52,261,004 1 Unit 72,573,751 1 Unit 95,831,566 1 Unit 120,669,654 Program Pemberdayaan Kewilayahan Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 65% 65% 3,797,689,574 65,1% 3,807,689,574 65,2% 3,817,689,574 65,4% 3,827,689,574 65,5% 3,837,689,574 Pemberdayaan KUMKM Persentase Koperasi dan UKM Aktif 86.15 86.15 78,154,000 86.15 90,357,850 86.15 116,803,260 86.15 146,007,900 86.15 176,049,460 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu 100% 100% 52,178,143 100% 63,732,597 100% 85,891,990 100% 110,940,493 100% 137,345,433
3. 3.Sukajadi 13,747,568,050 12,139,835,923 12,894,440,623 13,152,329,436 13,546,899,319 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 1,757,901,417 100% 1,267,679,204 100% 1,280,355,996 100% 1,305,963,116 100% 1,345,142,009 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100% 100% 683,601,919 100% 560,553,574 100% 566,159,109 100% 577,482,292 100% 594,806,760 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% 100% 28,600,000 100% 23,452,000 100% 23,686,520 100% 24,160,250 100% 24,885,058 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat 570,399,050 Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 9 13 15 Tahun 2022 Tahun 2023 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0 ) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 100% 100% 80,214,000 - 65,775,480 - 66,433,235 - 67,761,899 - 69,794,756 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Prosentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik 70% 70% 1,561,161,788 70.50% 1,280,152,666 71.00% 1,292,954,193 71.50% 1,318,813,277 72.00% 1,358,377,675 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana 40% 40% 970,638,880 - - - - - - - - Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 70.00% 70.00% 528,613,900 - - - - - - - - Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik 76.00% 76.00% 1,515,337,600 76.50% 1,242,576,832 77.00% 1,255,002,600 77.50% 1,280,102,652 78.00% 1,318,505,732 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan 54,54% 54,54% 172,876,500 - - - - - - - - Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan N/A N/A N/A 70.50% 664,020,157 71.00% 670,660,358 71.50% 684,073,566 72.00% 704,595,773 Program Pemberdayaan Kewilayahan Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 70.00% 70.00% 6,396,023,646 70.50% 7,035,626,011 71.00% 7,739,188,612 71.50% 7,893,972,384 72.00% 8,130,791,555 Pemberdayaan KUMKM Persentase Koperasi dan UKM Aktif 20 20 29,656,000 - - - - - Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu 25% 25% 22,942,400 - - - - - -
4. 4.Cicendo 17,056,088,347 12,148,603,126 13,376,875,807 14,634,815,392 15,849,393,089 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 1,766,714,558 100% 1,400,342,099 100% 1,435,108,536 100% 1,476,604,240 100% 1,508,264,280 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik 100% 100% 818,082,000 100% 745,455,849 100% 763,963,358 100% 786,053,114 100% 802,906,969 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% 100% 46,646,875 100% 112,965,981 100% 115,770,600 100% 119,118,069 100% 121,672,093 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bdangnya 100% 100% 25,000,000 100% 20,817,179 100% 21,334,009 100% 21,950,875 100% 22,421,526 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik 70% 75% 2,645,749,148 79% 2,203,081,312 79% 2,257,777,439 79% 2,323,060,350 79% 2,372,869,352 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana 45.9% 51.53% 1,363,710,232 - - - - - - - - Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 91,66 % 91,66 % 111,797,700 - - - - - - - - Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik 78 79 2,030,703,500 100% 1,690,940,706 100% 1,732,921,865 100% 1,783,028,745 100% 1,821,258,868 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan 54,54% 54,54% 694,145,800 - Program Pemberdayaan Kewilayahan Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 0.64 0.64 7,395,823,555 - 5,975,000,000 65% 7,050,000,000 67.00% 8,125,000,000 69.00% 9,200,000,000 Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 9 13 15 Tahun 2022 Tahun 2023 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0 ) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Pemberdayaan KUMKM Persentase Koperasi dan UKM Aktif 86,15 86,15 107,916,900 - Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu 100% 100% 49,791,500 -
5. 5.Andir 14,742,542,966 14,236,431,097 14,426,792,283 14,676,716,228 14,836,625,078 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 1,987,478,889 100% 1,430,004,655 100% 1,646,735,897 100% 1,664,687,933 100% 1,733,098,603 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100% 100% 795,104,000 100% 692,099,739 100% 653,508,633 100% 677,571,219 100% 687,062,380 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% 100% 56,300,000 100% 49,006,439 100% 46,273,866 100% 47,977,698 100% 48,649,751 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 100% 100% 120,000,000 100% 104,454,221 100% 98,629,910 100% 102,261,523 100% 103,693,964 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan 100% 100% 1,335,495,000 - - - Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 91,66 % 91,66 % 77,272,000 - - - Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik 81.5 81.5 1,785,772,236 81.5 1,554,428,728 81.5 1,467,754,625 81.5 1,521,798,243 81.5 1,543,115,017 Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan 50% 50% 761,101,200 - - - Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam pembangunan/Kecamatan 1 Unit 1 Unit - - - Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan - 70.0% 3,926,437,316 70.5% 4,033,889,352 71.0% 4,182,419,611 71.5% 4,241,005,362 Program Pemberdayaan Kewilayahan Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 76.00% 76.00% 7,650,970,640.71 87.85% 6,480,000,000 87.95% 6,480,000,000 88.00% 6,480,000,000 88.25% 6,480,000,000 Pemberdayaan KUMKM Persentase Koperasi dan UKM Aktif 86,15 86,15 80,557,500 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu 100% 100% 92,491,500
6. 6.Coblong 22,134,916,530 23,406,025,160 25,659,226,215 28,314,383,136 31,036,789,013 Program pelayanan administrasi perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi 100% 100% 2,565,503,534 100% 2,625,513,772 100% 2,849,975,099 100% 3,224,206,908 100% 3,437,595,162 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik 100% 100% 1,130,606,700 100% 1,201,439,210 100% 1,272,271,720 100% 1,399,498,891 100% 1,539,448,781 Program peningkatan disiplin aparatur Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai 100% 100% 31,240,000 100% 31,958,520 100% 35,154,372 100% 38,669,809 100% 42,536,790 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bdangnya N/A _ - 100% - 100% - 100% - 100% - Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik 100% 100% 2,732,166,870 100% 2,795,006,708 100% 3,074,507,379 100% 3,381,958,117 100% 3,720,153,928 Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan Cakupan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana 100% 100% 1,726,303,750 100% 1,766,008,736 100% 1,942,609,610 100% 2,136,870,571 100% 2,350,557,628 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 9 13 15 Tahun 2022 Tahun 2023 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0 ) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Indeks Kepuasan Masyarakt terhadap pelayanan publik 91,66 % 91,66 % 3,233,291,836 91,66 % 3,307,657,548 91,66 % 3,638,423,303 91,66 % 4,002,265,633 91,66 % 4,402,492,197 Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan 78 78 78 78 78 288,649,825 78 Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam pembangunan/Kecamatan 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 54,54% 54,54% 1,098,669,200 54,54% 1,123,938,592 54,54% 1,236,332,451 54,54% 1,359,965,696 54,54% 1,495,962,265 Program Pemberdayaan Kewilayahan Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 100% 100% 9,300,952,440 100% 10,231,047,684 100% 11,254,152,452 100% 12,379,567,698 100% 13,617,524,467 Program Pemberdayaan KUMKM Prosentase Koperasi dan UKM Aktif 86,15 86,15 30,540,000 86,15 31,242,420 86,15 34,366,662 86,15 37,803,328 86,15 41,583,661 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu 100% 100% 52,452,000 100% 53,658,396 100% 59,024,236 100% 64,926,659 100% 71,419,325 - -
7. 7.Bandung wetan 14,875,582,884 14,610,590,206 16,353,294,088 18,371,092,108 20,269,472,790 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 2,449,849,089 100% 2,577,918,197 100% 2,831,506,763 100% 3,124,504,483 100% 3,424,923,154 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100% 100% 742,154,508 100% 1,101,335,800 100% 1,157,137,840 100% 1,329,577,689 100% 1,399,646,377 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% 100% 52,635,000 100% 77,388,706 100% 85,001,395 100% 93,797,142 100% 102,815,664 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Prosentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik N/A 70.00% 1,597,021,838 100% 1,680,508,271 100% 1,845,819,057 76,50% 2,036,820,110 77.00% 2,232,658,777 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan 15 RW 15 RW 2,102,530,732 70% - 70% - - - - - Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial N/A 4 Kader/ Klp 351,452,780 85% - 85% - - - - - Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik 75.00 75.00 1,055,074,900 78% 1,124,383,455 78% 1,249,120,650 76,50 1,392,553,560 77,00 1,544,354,943 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan 16 kader posyandu 16 kader posyandu 212,563,600 60% - 60% - - - - - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 100% 100% 49,302,000 78% 51,879,327 78% 56,982,672 100% 62,879,106 100% 68,924,883 Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan N/A N/A 2,690,791,612 100% 2,831,456,309 100% 3,109,985,297 78.00% 3,431,799,326 80.00% 3,761,764,158 Program Pemberdayaan Kewilayahan Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 65.00% 65.00% 3,547,962,325 100% 5,165,720,142 100% 6,017,740,414 66.50% 6,899,160,692 67,50% 7,734,384,835 Pemberdayaan KUMKM Persentase Koperasi dan UKM Aktif 20.00% 20.00% 10,940,000 76% - 77% - - - - - Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu 100% 100% 13,304,500 100% - 100% - - - - - -
8. 8.Sumur Bandung 12,184,791,272 10,652,500,446 11,580,229,737 12,563,342,829 13,462,550,798 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi 100% 100% 1,271,084,513 100% 1,055,573,912 100% 1,112,700,460 100% 1,120,461,098 100% 1,146,017,355 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik 100% 100% 648,589,569 100% 519,400,705 100% 533,086,090 100% 546,771,476 100% 548,273,017 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% 100% 130,548,000 100% 120,104,160 100% 107,299,479 100% 120,104,160 100% 117,493,200 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat 238,553,575 262,408,932 317,514,808233,190,200 Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 9 13 15 Tahun 2022 Tahun 2023 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0 ) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya 100% 100% 66,000,000 100% 60,720,000 100% 60,720,000 100% 60,720,000 100% 59,400,000 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik 100% 100% 1,764,058,779 100% 1,412,685,952 100% 1,449,907,989 100% 1,487,130,027 100% 1,491,213,975 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan 100% 100% 1,285,179,060 100% - _ - _ - _ - Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 91,66 % 91,66 % 96,444,000 91,66 % - _ - _ - _ - Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik 78 78 1,073,844,000 78 987,936,480 78 987,936,480 78 1,035,737,350 78 1,071,742,904 Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan 100% 100% 403,091,000 _ - _ - _ - _ - Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam pembangunan/Kecamatan 1 Unit 1 Unit _ - _ - _ - _ - Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan _ _ - 100% 1,253,579,238 100% 1,253,579,238 100% 1,284,918,719 100% 1,288,410,346 Program Pemberdayaan Kewilayahan Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 78,5% 78,5% 4,811,360,120 78,75% 5,242,500,000 78,8% 6,075,000,000 78,85% 6,907,500,000 78,95% 7,740,000,000 Pemberdayaan KUMKM Persentase Koperasi dan UKM Aktif 86,15 86,15 21,778,904 _ - _ - _ - _ - Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu 100% 100% 9,568,500 _ - _ - _ _ - -
9. 9.Cibeunying Kidul 24,702,161,005 22,563,262,947 23,788,284,024 25,253,012,925 24,344,204,992 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 2,473,644,734 100% 1,379,106,477 100% 1,107,074,312 100% 985,878,216 100% 65,062,584 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik 100% 100% 2,388,458,542 100% 1,550,109,594 100% 1,416,117,070 100% 1,271,615,328 100% 104,908,265 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai N/A N/A N/A 100% 88,500,000 100% 80,850,000 100% 50,400,000 100% 4,500,000 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik, RTH dan Saluran Air dalam kondisi baik 100% 100% 3,197,119,500 100% 2,877,407,550 100% 2,704,763,097 100% 2,596,572,573 100% 2,648,504,025 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana 100% 100% 1,962,132,980 - - - - - - - - Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 91.66% 91.66% 320,510,000 - - - - - - - - Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik 78 78 2,696,485,000 78 2,426,836,500 78 2,281,226,310 78 2,189,977,258 78 2,233,776,803 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan 100 100 629,351,042 - - - - - - - - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bdangnya 100% 100% 77,000,000 100% 70,800,000 100% 73,500,000 100% 66,240,000 100% 5,400,000 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 9 13 15 Tahun 2022 Tahun 2023 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0 ) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Program Peningkatan Peran Kelembagaan Masyarakat, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan n/a n/a n/a 75% 1,495,502,826 77% 1,274,753,235 79% 1,067,329,551 81% 82,053,316 Program Pemberdayaan Kewilayahan Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 65% 65% 10,815,509,940 65,1% 12,675,000,000 65,2% 14,850,000,000 65,4% 17,025,000,000 65,5% 19,200,000,000 Pemberdayaan KUMKM Persentase Koperasi dan UKM Aktif 86.15 86.15 95,456,200 - - - - Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu 100% 100% 46,493,067 - - - -
10. 10.Cibenying Kaler 18,594,343,731 18,805,441,871 19,483,841,492 20,276,196,449 20,957,126,332 Program pelayanan administrasi perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi 100% 100% 2,311,875,317 100% 1,846,583,271 100% 1,867,349,958 100% 1,968,358,764 100% 1,933,372,498 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik 100% 100% 988,963,741 100% 791,977,683 100% 812,845,040 100% 833,712,398 100% 854,579,755 Program peningkatan disiplin aparatur Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai 100% 100% 232,908,500 100% 186,516,782 100% 191,431,203 100% 196,345,625 100% 201,260,047 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya 100% 100% 94,600,000 100% 75,757,164 100% 77,753,246 100% 79,749,327 100% 81,745,408 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik 100% 100% 3,111,960,299 100% 2,492,106,641 100% 2,557,769,703 100% 2,623,432,766 100% 2,689,095,828 Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan Cakupan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana 100% 100% 1,906,242,170 - - - - Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Indeks Kepuasan Masyarakt terhadap pelayanan publik 80% 81.00% 488,772,825 81.00% 401,730,165 81.00% 401,730,165 81.00% 412,043,381 81.00% 422,356,598 Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan 78 78 1,838,044,679 - - - - Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam pembangunan/Kecamatan 1 Unit 1 Unit - - - - Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 100% 100% 690,045,020 - - - - Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan N/A N/A 75% 3,551,082,545 76% 3,644,647,946 76% 3,738,213,346 77% 3,831,778,745 Program Pemberdayaan Kewilayahan Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 80% 80% 10,400,000,000 80% 9,360,000,000 80% 9,828,000,000 80% 10,319,400,000 80% 10,835,370,000 Program Pemberdayaan KUMKM Prosentase Koperasi dan UKM Aktif 86,15 86,15 79,655,600 86,15 63,789,454 86,15 65,470,206 86,15 67,150,957 86,15 68,831,708 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu 100% 100% 44,827,000 100% 35,898,165 100% 36,844,025 100% 37,789,885 100% 38,735,744
11. 11.Astana Anyar 18,035,936,766 17,600,219,289 18,615,763,437 19,599,428,515 20,651,603,422 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 2,146,941,638 100% 1,932,247,474 100% 1,816,312,626 100% 1,743,660,121 100% 1,673,913,716 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100% 100% 3,122,538,560 100% 2,810,284,704 100% 2,641,667,622 100% 2,536,000,917 100% 2,434,560,880 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% 100% 66,990,000 100% 106,426,800 100% 103,411,374 100% 94,436,047 100% 89,714,245 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aoaratur Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% 100% 100,000,000 100% 66,000,000 100% 64,130,000 100% 58,564,000 100% 55,635,800 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 9 13 15 Tahun 2022 Tahun 2023 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0 ) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 91,66 % - 91,66 % - 565,255,000 - - - - - - - - Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik 100% 100% 2,156,055,389 100% 1,940,449,850 100% 1,824,022,859 100% 1,751,061,945 100% 1,681,019,467 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana 100% 100% 1,542,898,830 - - - - - - - - Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik 82 - 82 - 1,534,685,639 82,25 - 1,381,217,075 82,5 - 1,298,344,051 82,75 - 1,246,410,289 83 - 1,196,553,877 Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan 100% 100% 276,330,000 - - - - - - - - Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam pembangunan 1 per kecamatan 1 per kecamatan - - - - - - - - Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan N/A N/A 75% 1,613,593,385 77% 1,567,874,906 79% 1,431,795,197 80% 1,360,205,437 Program Pemberdayaan Kewilayahan Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 75% 75% 6,500,870,310 76% 7,750,000,000 77% 9,300,000,000 78% 10,737,500,000 79% 12,160,000,000 Program Pemberdayaan KUMKM Persentase Koperasi dan UKM Aktif 50 % - 50 % - 23,371,400 - - - - Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu 100% 100% 36,983,233 - - - -
12. 12.Bojongloa kaler 14,126,882,677 12,824,907,981 16,391,074,691 16,622,642,151 16,743,568,680 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 1,735,347,748 100% 1,213,142,703 100% 1,819,146,497 100% 1,734,879,457 100% 1,554,447,043 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100% 100% 649,923,935 100% 1,071,543,570 100% 1,553,738,177 100% 1,480,993,225 100% 1,230,684,511 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% 100% 126,390,000 100% 90,000,000 100% 139,200,000 100% 120,700,000 100% 106,200,000 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Prosentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik 100% 100% 1,971,358,418 100% 1,542,814,800 100% 1,868,862,641 100% 1,677,680,140 100% 1,533,541,424 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan 100% 100% 1,040,802,130 - - - - - - - - Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 91,66 % - 91,66 % - 186,239,000 - - - - - - - - Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Indeks Kepuasan Masyarakt terhadap pelayanan publik 78 78 1,808,754,500 78 .5 1,545,252,700 79 1,747,616,415 79.5 1,497,215,695 80 1,303,165,155 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan n/a 185 kader 563,265,052 - - - - - - - - Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam pembangunan/Kecamatan 1 Unit 1 Unit - - - - - - - - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya n/a n/a n/a 100% 69,000,000 100% 110,055,000 100% 98,796,500 100% 90,308,350 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 9 13 15 Tahun 2022 Tahun 2023 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0 ) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan n/a n/a n/a 75% 1,318,154,208 76% 2,102,455,962 78% 1,887,377,134 80% 1,725,222,197 Program Pemberdayaan Kewilayahan Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 84.00% 84.00% 5,981,334,394 85.00% 5,975,000,000 85.00% 7,050,000,000 85.50% 8,125,000,000 86.00% 9,200,000,000 Pemberdayaan KUMKM Persentase Koperasi dan UKM Aktif 86,15 - 86,15 - 51,814,000 - - - - Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu 25% 25% 45,066,000 - - - -
13. 13.Bojongloa Kidul 14,727,457,145 13,441,373,861 14,487,532,699 15,437,365,597 15,648,765,632 Program pelayanan administrasi perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 1,869,102,951 100% 1,976,573,379 100% 2,028,025,950 100% 2,232,761,654 100% 2,041,932,675 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik 100% 100% 952,087,211 100% 1,057,768,891 100% 1,128,985,015 100% 1,127,832,989 100% 1,031,523,655 Program peningkatan disiplin aparatur Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai 100% 100% 36,900,000 100% 40,995,900 100% 43,756,020 100% 43,711,371 100% 39,978,715 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya 100% 100% 106,020,000 100% 117,788,220 100% 125,718,516 100% 125,590,232 100% 114,865,673 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik 100% 100% 2,146,742,065 100% 2,385,030,434 100% 2,545,606,741 100% 2,543,009,183 100% 2,325,853,342 Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan Cakupan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana 100% 100% 1,508,761,900 - - - - Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Indeks Kepuasan Masyarakt terhadap pelayanan publik 80 80 939,346,645 80.2 1,043,614,123 80.5 1,113,877,252 80.8 1,112,740,642 81.2 1,017,720,093 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan N/A 75% 503,084,160 - - - - Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam pembangunan/Kecamatan 1 Unit 1 Unit - - - - Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 91.66% 91.66% 324,813,600 - - - - Program Pemberdayaan Kewilayahan Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 85% 85% 6,199,639,013 85% 6,819,602,914 86% 7,501,563,206 87% 8,251,719,526 87% 9,076,891,479 Program Pemberdayaan KUMKM Prosentase Koperasi dan UKM Aktif 86,15 86,15 70,000,000 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu 25% 25% 70,959,600
14. 14.Babakan Ciparay 16,563,192,782 15,085,319,169 16,499,479,346 17,059,084,743 18,539,607,691 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 2,024,037,003 100% 1,816,935,263 100% 1,973,652,889.72 100% 2,091,843,352 100% 2,197,366,301 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100% 100% 1,136,626,628 100% 800,185,146 100% 797,684,567.53 100% 832,067,523 100% 832,067,523 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% 100% 30,000,000 100% 21,120,000 100% 21,054,000.00 100% 21,961,500 100% 21,961,500 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur 100% 100% 75,504,000 100% 53,154,816 100% 52,988,707.20 100% 55,272,703 100% 55,272,703 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 9 13 15 Tahun 2022 Tahun 2023 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0 ) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Prosentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik 100% 75% 2,502,875,680 100% 2,162,024,479 100% 2,256,518,152.22 100% 2,432,230,142 100% 2,632,230,142 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana 100% 75% 1,277,739,150 - - - - - - - - Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 100% 60% 506,490,000 - - - - - - - - Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik 80% 80% 1,752,906,000 80,52% 1,434,045,824 80,82% 1,530,189,430.80 81,21% 1,683,214,837 81,55% 1,783,214,837 Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan 76% 76% - - - - - - - - Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam pembangunan/Kecamatan N/A N/A - - - - - - - - Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan N/A N/A - 78% 1,747,853,642 79% 1,742,391,598.97 80% 1,817,494,685 80.05% 1,817,494,685 Program Pemberdayaan Kewilayahan Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 77.85% 78.50% 6,558,496,821 86,15 - 7,050,000,000 86,15 - 8,125,000,000 86,15 - 8,125,000,000 86,15 - 9,200,000,000 Pemberdayaan KUMKM Persentase Koperasi dan UKM Aktif 100% 100% 188,086,000 - - - - Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu 100% 100% 114,966,500
15. 15.Bandung Kulon 17,893,297,625 16,093,960,021 16,570,212,464 17,166,516,430 17,885,182,737 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 2,176,994,753 100% 2,028,998,962 100% 2,069,578,942 100% 2,152,362,099 100% 2,259,980,204 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik 100% 100% 1,438,658,616 100% 1,041,876,569 100% 1,062,714,101 100% 1,105,222,665 100% 1,160,483,798 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% 100% 72,125,000 100% 52,232,925 100% 55,315,403 100% 55,951,909 100% 55,439,673 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Presentase aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya 100% 100% 118,225,000 100% 85,618,545 100% 90,671,245 100% 91,714,585 100% 90,874,945 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Prosentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik 100% 100% 2,257,942,456 100% 1,935,201,927 100% 1,973,905,965 100% 2,052,862,204 100% 2,155,505,314 Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik 83.04% 80% 2,271,782,400 80.51% 2,045,224,814 80.75% 2,086,129,310 80.90% 2,169,574,483 81% 2,278,053,207 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana 100% 100% 1,811,253,652 - - - - - - - - Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan 84.01% 80% 745,100,600 - - - - - - - - Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan n/a 80% 190,317,400 - - - - - - - - Program Pemberdayaan Kewilayahan Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 90.13% 90.00% 6,704,579,173 90% 6,838,670,756 90% 7,043,830,879 90% 7,325,584,114 90% 7,691,863,320 Program Pemberdayaan KUMKM Persentase Koperasi dan UKM Aktif 80% 80% 70,739,975 80% 51,229,890 80% 54,253,175 80% 54,877,458 80% 54,375,059 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu 100% 100% 35,578,600 100% 25,766,022 100% 27,286,580 100% 27,600,563 100% 27,347,882 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat 395,465,000 Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 9 13 15 Tahun 2022 Tahun 2023 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0 ) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan N/A N/A N/A 75% 1,989,139,610 76% 2,106,526,863 78% 2,130,766,351 80% 2,111,259,335 - -
16. 16.Regol 18,361,129,037 15,890,300,960 16,870,220,712 19,966,282,571 21,412,423,772 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 2,357,864,107 100% 2,169,234,978 100% 1,161,304,850 100% 1,355,773,124 100% 1,320,713,380 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik 100% 100% 901,134,326 100% 727,240,165 100% 553,346,003 100% 1,339,382,604 100% 669,720,864 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai N/A N/A - 100% 27,600,000 100% 31,119,000 100% 34,230,900 100% 37,653,990 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya 100% 100% 39,600,000 100% 26,400,000 100% 29,766,000 100% 32,742,600 100% 36,016,860 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Persentase minimal ruas jalan/saluran dan RTH dalam kondisi terpelihara 100% 75% 2,940,937,915 75% 1,294,012,683 80% 1,458,999,300 80% 1,604,899,230 90% 1,765,389,153 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana 100% 100% 1,649,064,295 - - - - Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 100% N/A 452,975,000 - - - - Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik 79.45 79.45 Nilai 1,765,551,400 80 776,842,616 80.15 875,890,050 80.20 963,479,054 80.25 1,059,826,960 Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan N/A 75% 91,958,500 - - - - Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam pembangunan/Kecamatan N/A N/A - - - - - Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan N/A N/A - 50% 1,006,470,518 55% 1,134,795,509 60% 1,248,275,060 65% 1,373,102,566 Program Pemberdayaan Kewilayahan Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 75% 76% 8,068,608,294 77% 9,862,500,000 78% 11,625,000,000 79% 13,387,500,000 80% 15,150,000,000 Pemberdayaan KUMKM Persentase Koperasi dan UKM Aktif 86,15 37,094,200 87,15 % - - - Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu 100% 100% 56,341,000 100% - - -
17. 17.lengkong 20,319,395,670 17,584,820,030 18,723,841,660 19,678,218,103 20,621,724,198 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 2,592,809,241 100% 2,076,362,327 100% 2,106,976,286 100% 2,203,773,816 100% 2,251,561,264 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik 100% 100% 1,273,040,144 100% 1,159,686,051 100% 1,046,331,958 100% 1,073,193,391 100% 1,088,097,707 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% 100% 96,449,179 100% 77,238,016 100% 79,273,115 100% 81,308,215 100% 82,437,409 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Presentase aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya 100% 100% 223,953,786 100% 179,345,706 100% 184,071,181 100% 188,796,657 100% 191,418,631 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik 100% 100% 3,060,976,435 100% 2,451,277,963 100% 2,515,865,254 100% 2,580,452,546 100% 2,616,289,404 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana 100% 100% 1,629,042,190 100% 1,304,562,549 100% 1,338,935,706 100% 1,373,308,863 100% 1,392,381,128 Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 91.66% 91.66% 562,472,000 92.23% 450,436,404 92.45% 462,304,690 93.01% 474,172,976 93.21% 480,758,204 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 9 13 15 Tahun 2022 Tahun 2023 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0 ) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik 78 78 2,118,513,200 79.04 1,696,538,615 79.23 1,741,239,720 80.02 1,785,940,825 80.66 1,810,743,648 Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan 50% 50% 267,092,300 55% 213,891,705 60% 219,527,413 65% 225,163,120 70% 228,290,145 Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam pembangunan/Kecamatan 1 Unit 1 Unit 1 Unit - 1 Unit 1 Unit - 1 Unit - Program Pemberdayaan Kewilayahan Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 54,54% 54,54% 8,424,788,802 62.56% 7,874,171,446 64.76% 8,925,337,750 72.50% 9,585,459,770 75.00% 10,371,617,627 Program Pemberdayaan KUMKM Persentase Koperasi dan UKM Aktif 86,15 86,15 59,617,200 86.2 47,742,389 86,21% - 49,000,326 83,31% - 50,258,262 83.45 50,956,240 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu 100% 100% 66,890,372 100% 53,566,860 100% 54,978,261 100% 56,389,663 100% 57,172,793
18. 18.Batununggal 22,949,617,641 21,136,516,288 23,154,604,173 25,283,704,780 27,243,893,732 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 2,487,612,581 100% 2,099,443,920 100% 2,082,929,902 100% 2,094,871,035 100% 2,084,149,419 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100% 100% 725,591,821 100% 623,690,822 100% 619,657,349 100% 621,878,515 100% 621,883,156 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% 100% - 100% 60,619,500 100% 60,227,467 100% 60,443,353 100% 60,443,804 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Presentase aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya n/a n/a n/a 100% 83,600,000 100% 81,650,000 100% 80,400,000 100% 78,750,000 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik 100% 100% 3,501,469,591 100% 3,009,728,589 100% 2,990,264,357 100% 3,000,982,981 100% 3,001,005,376 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana 100% 100% 1,912,502,410 - - - - - - - - Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan 80% 80% 650,603,500 - - - - - - - - Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik 81 81 2,635,560,040 80 2,265,425,283 80.25 2,250,775,295 80.5 2,258,843,215 80.75 2,132,860,072 Program Pemberdayaan Kewilayahan Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 78% 78% 10,644,669,698 80% 12,791,943,173 80.25 14,868,341,578 80.3 16,964,807,838 80.5 19,063,322,558 Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan n/a 185 261,692,000 - - - - Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam pembangunan/Kecamatan n/a n/a - 202,065,000 1 Unit 200,758,225 1 Unit 201,477,844 1 Unit 201,479,347 Program Pemberdayaan KUMKM Persentase Koperasi dan UKM Aktif 50% 50% 69,166,000 - - - - Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu 50% 50% 60,750,000 - - - -
19. 19.Ujung berung 14,739,495,339 15,240,773,207 16,732,764,467 16,333,864,432 15,893,012,776 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 1,207,545,977 100% 1,135,093,218 100% 1,157,795,083 100% 521,448,739 100% 353,593,613 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100% 100% 705,120,648 100% 505,126,543 100% 515,229,073 100% 187,703,116 100% 206,473,428 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% 100% 38,500,000 100% 29,437,100 100% 32,380,810 100% 35,618,891 100% 39,180,780 Program Peningkatan Kapasitas Suber Daya Aparatur Persentase Peningkatan suberdaya Aparatur 100% 100% 79,470,000 100% 17,483,400 100% 19,231,740 100% 21,154,914 100% 23,270,405 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 9 13 15 Tahun 2022 Tahun 2023 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0 ) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan Cakupan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana 70% 70% 1,079,284,200 - - - - - - - - Program Perencanaan Pembangunan Daerah Prosentase nilai unsur perencanaan strategis pada LKIP 25% 25% 35,208,000 - - - - - - - - Program Admnistrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Indeks Kepuasan Masyarakt terhadap pelayanan publik 83 Nilai 83 Nilai 1,521,160,500 83.2 Nilai 1,429,890,870 83.3 Nilai 1,458,488,687 83..4 Nilai 408,933,911 83.5 Nilai 449,827,302 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan 75% 75% 73,205,000 - - - - - - Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam pembangunan/Kecamatan 15 LKK 15 LKK - - - - - - Program Pemberdayaan KUMKM Prosentase Koperasi UKM Aktif 86.15% 86.15% 11,379,000 - - - - - - - Program Pemberdayaan Kewilayahan Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 75% 75% 7,378,819,182 80% 9,250,000,000 81% 11,100,000,000 82% 12,210,000,000 85% 12,205,782,289 Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 91.66% 91.66% 415,818,990 - - - - - - Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Prosentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik 100% 100% 2,193,983,842 100% 2,018,465,135 100% 2,058,834,437 100% 2,100,011,126 100% 2,142,011,349 Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan N/A N/A N/A 855,276,942 N/A 390,804,636 N/A 848,993,735 N/A 472,873,610
20. 20.Kiaracondong 20,949,048,057 25,167,284,111 26,416,559,665 29,543,644,880 32,752,935,040 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 2,092,253,373 100% 1,660,135,337 100% 2,531,626,580 100% 2,784,789,240 100% 3,063,268,160 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik 100% 100% 1,051,593,007 100% 5,891,454,709 100% 1,272,427,540 100% 1,399,670,300 100% 1,539,637,320 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% 100% 4,042,500 100% 33,300,000 100% 60,000,000 100% 75,000,000 100% 90,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Presentase aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya 100% 100% 60,000,000 100% 55,500,000 100% 85,000,000 100% 100,000,000 100% 115,000,000 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik 53.23% 53.23% 2,206,314,039 54.63% 1,877,573,251 56.03% 2,790,987,265 57.44% 2,930,536,630 58.84% 3,077,063,460 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana 82% 83.53% 1,391,817,230 - - - - - - - - Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 50% 50% 562,753,800 - - - - - - - - Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik 78 80.00 2,779,591,400 80.10 2,262,587,400 80.15 3,210,428,070 80.20 3,370,949,480 80.25 3,539,496,950 Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan 50% 50% 439,967,000 - - - - - - - - Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam pembangunan/Kecamatan 1 Unit 1 Unit - - - - - - - - Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 9 13 15 Tahun 2022 Tahun 2023 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0 ) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan N/A N/A N/A 75.00% 1,961,733,414 76.00% 2,916,090,210 77.00% 3,207,699,230 78.00% 3,528,469,150 Program Pemberdayaan Kewilayahan Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 80.00% 80.00% 10,286,119,708 80.25% 11,425,000,000 80.50% 13,550,000,000 80.75% 15,675,000,000 81,00% 17,800,000,000 Pemberdayaan KUMKM Persentase Koperasi dan UKM Aktif 50% 50% 74,596,000 - - - - - -
21. 21.Arcamanik 14,104,984,835 14,363,520,505 14,756,583,755 17,440,778,541 16,831,299,923 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 1,753,518,375 100% 1,613,236,905 100% 1,645,501,643 100% 1,678,411,676 100% 1,178,367,189 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100% 100% 1,032,191,306 100% 949,616,002 100% 968,608,322 100% 987,980,488 100% 725,616,695 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% 100% 45,375,000 100% 31,944,000 100% 38,981,663 100% 30,197,063 100% 31,888,098 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Prosentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik 100% 100% 1,804,461,885 100% 1,660,104,934 100% 1,693,307,033 100% 1,727,173,174 100% 1,268,118,071 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana 43 RW 43 RW 1,112,646,668 `- - `- - `- - `- - Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 91,66 % - 91,66 % - 421,322,000 `- - `- - `- - `- - Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik 80 80 1,400,117,800 80 1,288,108,376 80.50 1,313,870,544 80.80 1,340,147,954 81 983,990,367 Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan 10 Kader / Kelompok 10 Kader / Kelompok 179,996,528 `- - `- - `- - `- - Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam pembangunan/Kecamatan `- - `- - `- - `- - Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan N/A N/A 1,251,877,508 76% 1,527,681,772 78% 1,558,235,407 80% 1,249,686,723 Program Pemberdayaan Kewilayahan Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 78.50% 78.50% 6,291,085,373 79.00% 7,568,632,780 79.40% 7,568,632,780 79.80% 10,118,632,780 80.00% 11,393,632,780 Pemberdayaan KUMKM Persentase Koperasi dan UKM Aktif 86,15 - 86,15 - 50,794,900 `- `- `- `- Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu 25% 25% 13,475,000 `- `- `- `-
22. 22.Cibiru 14,527,808,621 13,134,506,510 14,689,115,463 15,792,262,131 16,940,077,592 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 1,641,661,604 100% 1,098,396,126 100% 1,674,494,836 100% 1,741,474,630 100% 1,845,963,107 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik 100% 100% 622,552,765 100% 628,778,293 100% 635,003,820 100% 660,403,973 100% 700,028,211 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% 100% 96,425,000 100% 58,516,200 100% 49,948,150 100% 42,922,900 100% 36,531,300 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bdangnya 100% 100% 89,808,000 100% 54,461,720 100% 46,455,920 100% 39,896,280 100% 33,934,720 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik 100% 100% 1,803,314,232 100% 1,170,350,936 100% 1,060,348,768 100% 961,302,369 100% 858,377,574 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 9 13 15 Tahun 2022 Tahun 2023 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0 ) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan N/A N/A N/A 75% 1,543,959,849 76% 1,429,271,739 78% 1,318,921,251 80% 1,195,739,574 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana 100% 100% 1,667,479,000 100% - - - - - - - Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 91,66 % 91,66 % 94,241,049 91,66 % - - - - - - - Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik 78 78 1,470,195,700 78 755,043,385 78 643,592,230 78 552,340,728 78 469,503,105 Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan 50% 50% 518,160,000 50% - - - - - - - Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam pembangunan/Kecamatan 1 Unit 1 Unit 1 Unit - - - - - - - Program Pemberdayaan Kewilayahan Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 54,54% 54,54% 6,499,475,998 94% 7,825,000,000 94% 9,150,000,000 94% 10,475,000,000 94% 11,800,000,000 Pemberdayaan KUMKM Persentase Koperasi dan UKM Aktif 86,15 86,16 67,463,010 86,16 - - - Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu 100% 200% 31,639,763 200% - - -
23. 23.Antapani 14,320,930,840 15,029,112,020 15,085,956,088 16,122,939,821 17,306,794,792 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 1,789,736,539 100% 1,646,557,616 100% 1,679,488,768 100% 1,713,078,544 100% 1,781,601,685 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100% 100% 697,126,897 100% 2,086,317,233 100% 411,050,649 100% 402,439,362 100% 386,320,945 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% 100% 138,517,500 100% 40,994,756 100% 81,674,812 100% 79,963,769 100% 76,761,077 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Prosentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik 100% 100% 1,274,027,696 100% 1,172,105,480 100% 1,195,547,590 100% 1,219,458,542 100% 1,268,236,883 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana 100% 100% 994,875,674 `- - `- - `- - `- - Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 91,66 % - 91,66 % - 58,882,600 `- - `- - `- - `- - Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik 80 80 1,557,244,000 80 1,432,664,480 80.50 1,461,317,770 80.80 1,490,544,125 81 1,550,165,890 Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan 472,448,200 `- - `- - `- - `- - Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam pembangunan/Kecamatan 1 Unit 1 Unit `- - `- - `- - `- - Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan N/A N/A 75% 609,833,272 76% 1,302,173,398 78% 1,367,282,068 80% 1,408,517,559 Program Pemberdayaan Kewilayahan Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 78.50% 78.50% 7,400,581,075 79.00% 8,040,639,183 79.40% 8,954,703,101 79.80% 9,850,173,411 80.00% 10,835,190,752 Pemberdayaan KUMKM Persentase Koperasi dan UKM Aktif 86,15 - 86,15 - 52,780,772 `- `- `- `- Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu 25% 25% 51,583,000 `- `- `- `- Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 9 13 15 Tahun 2022 Tahun 2023 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0 ) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
24. 24.Rancasari 15,097,570,342 14,029,732,966 15,321,217,233 16,686,084,273 17,939,491,471 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 1,781,098,046 100% 1,472,994,537 100% 1,508,994,834 100% 1,557,217,703 100% 1,559,969,955 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik 100% 100% 1,826,862,940 100% 1,497,415,585 100% 1,520,165,003 100% 1,559,190,679 100% 1,580,653,537 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% 100% - 100% 69,000,000 100% 75,075,000 100% 82,582,500 100% 89,842,500 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Presentase aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya 100% 100% 89,848,000 - - - - Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik 100% 100% 1,514,033,115 - - - - Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana 100% 100% 968,085,000 100% 2,404,045,559 100% 2,435,542,192 100% 2,492,487,255 100% 2,520,679,478 Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan 91,66 % 91,66 % 404,234,900 - - - - Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik 78 80 1,921,912,600 81 1,539,097,769 82 1,562,480,443 83 1,602,592,440 84 1,624,652,740 Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan 50% 65% 146,325,200 66% 117,179,516 67% 118,959,761 68% 122,013,696 69% 123,693,261 Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam pembangunan/Kecamatan 1 Unit 1 Unit 1 Unit - 1 Unit - 1 Unit - 1 Unit - Program Pemberdayaan Kewilayahan Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 70% 75% 6,399,972,341 76% 6,930,000,000 77% 8,100,000,000 78% 9,270,000,000 79% 10,440,000,000 Pemberdayaan KUMKM Persentase Koperasi dan UKM Aktif 86.15% 86,15 13,003,200 86,15 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu 100% 100% 32,195,000 100%
25. 25.Buahbatu 15,142,554,931 13,391,095,208 13,635,538,831 13,921,644,865 14,117,699,432 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 2,260,735,710 100% 1,993,833,517 100% 2,043,334,627 100% 2,102,416,993 100% 2,147,495,156 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik 100% 100% 612,054,048 100% 653,386,126 100% 694,718,203 100% 714,805,757 100% 730,131,990 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% 100% 28,100,000 100% 152,331,787 100% 156,113,744 100% 160,627,723 100% 164,071,760 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Presentase aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya 100% 100% 172,500,000 100% 143,638,533 100% 147,204,662 100% 151,461,037 100% 154,708,531 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik 100% 100% 2,277,739,686 100% 1,810,669,615 100% 1,855,623,296 100% 1,909,278,048 100% 1,950,215,098 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana 100% 100% 997,275,300 100% 830,418,325 100% 851,035,207 100% 875,642,617 100% 894,417,370 Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 91,66 % 91,66 % 62,250,000 91,66 % 51,834,775 91,66 % 53,121,682 91,66 % 54,657,679 91,66 % 55,829,600 Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik 78 78 1,721,696,593 78 1,433,634,626 78 1,469,227,620 78 1,511,709,866 78 1,544,122,610 Program Pemberdayaan Kewilayahan Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 75% 75% 6,661,153,594 78% 6,030,698,456 79% 6,067,294,357 79% 6,134,567,029 80% 6,163,657,969 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 9 13 15 Tahun 2022 Tahun 2023 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0 ) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan 50% 150% 349,050,000 150% 290,649,449 150% 297,865,433 150% 306,478,116 150% 313,049,349 Pemberdayaan KUMKM Persentase Koperasi dan UKM Aktif 86,15 86,16 30,597,750 86,16 - 86,16 - 86,16 86,16 - -
26. 26.Bandung Kidul 10,819,676,711 10,514,107,305 11,563,954,605 12,669,314,549 13,597,773,814 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 1,379,708,635.00 100% 1,047,281,548 100% 1,579,247,589 100% 1,808,080,598 100% 1,950,880,567 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100% 100% 1,100,823,141.00 100% 847,633,819 100% 1,252,076,241 100% 1,450,543,645 100% 1,627,832,312 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% 100% 67,625,000.00 100% 52,071,250 100% 76,916,675 100% 89,108,786 100% 99,999,860 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bdangnya 100% 100% 53,890,000.00 100% 41,495,300 100% 61,294,486 100% 71,010,314 100% 79,689,352 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Prosentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik 100% 100% 913,149,445.00 100% 703,125,073 100% 1,038,616,179 100% 1,203,247,892 100% 1,350,311,523 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana 100% 100% 1,066,066,875.00 `- 820,871,494 `- - `- - `- - Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 85 85 170,749,000.00 `- 131,476,730 `- - `- - `- - Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik 80 80 1,045,464,000.00 80 805,007,280 80.50 1,189,110,754 80.80 1,377,597,458 81 1,545,970,481 Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan 376,670,000.00 `- 290,035,900 `- - `- - `- - Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam pembangunan/Kecamatan 1 Unit 1 Unit `- - `- - `- - `- - Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan N/A N/A 75% 1,187,451,015 76% 1,754,034,785 78% 2,032,067,959 80% 2,280,431,820 Program Pemberdayaan Kewilayahan Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 78.50% 78.50% 4,562,657,897.00 79.00% 4,587,657,897 79.40% 4,612,657,897 79.80% 4,637,657,897 80.00% 4,662,657,897 Pemberdayaan KUMKM Persentase Koperasi dan UKM Aktif 86,15 - 86,15 - 45,454,000.00 `- `- `- `- Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu 25% 25% 37,418,718.00 `- `- `- `-
27. 27.Gedebage 19,231,871,871 18,130,389,552 15,528,000,115 16,792,966,755 18,056,403,353 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 2,293,932,505 100% 2,110,417,905 100% 2,152,626,263 100% 2,209,457,805 100% 2,264,759,304 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik 100% 100% 5,995,852,404 100% 5,036,516,019 100% 602,235,206 100% 612,235,206 100% 622,235,206 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% 100% 37,050,000 100% 90,891,101 100% 111,054,688 100% 113,905,684 100% 116,756,680 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya N/A N/A N/A 100% 92,400,000 100% 120,000,000 100% 130,000,000 100% 140,000,000 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Prosentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik 100% 100% 1,773,823,281 100% 1,574,011,556 100% 1,973,823,281 100% 2,073,823,281 100% 2,173,823,281 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 9 13 15 Tahun 2022 Tahun 2023 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0 ) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana 100% 100% 830,562,860 - - - - - - - - Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 91% 91% 965,343,884 - - - - - - - - Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik 80.5 81 1,756,444,484 81.5 1,615,928,925 81.7 1,569,184,434 82 1,609,468,536 82.1 1,649,752,638 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan N/A 85 Kader 296,636,500 - - - - - - - - Pemberdayaan KUMKM Persentase Koperasi dan UKM Aktif 85 85 56,533,000 - - - - - - - - Program Pemberdayaan Kewilayahan Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 75% 76% 5,225,692,953 76% 5,805,000,000 76% 6,750,000,000 76% 7,695,000,000 76% 8,640,000,000 Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan N/A N/A N/A 70% 1,805,224,045 71% 2,249,076,244 73% 2,349,076,244 75% 2,449,076,244
28. 28.Panyileukan 11,220,389,523 12,483,604,052 12,896,415,993 14,470,355,445 15,311,913,999 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 1,598,732,732 100% 1,470,834,113 100% 1,529,667,478 100% 1,590,854,177 100% 1,686,305,428 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100% 100% 575,480,000 100% 2,033,073,495 100% 857,234,856 100% 1,551,418,756 100% 784,578,480 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% 100% 110,079,360 100% 101,273,011 100% 81,576,000 100% 67,300,200 100% 82,255,800 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Prosentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik 100% 100% 1,696,467,600 100% 1,560,750,192 100% 1,623,180,200 100% 1,688,107,408 100% 1,789,393,852 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana 100% 100% 1,261,293,900 - - - - - - - - Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 91,66 % - 91,66 % - 75,019,750 - - - - - - - - Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik 78 78 734,757,500 78.5 675,976,900 79.00 534,061,757 79.50 440,600,949 80 538,512,272 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan N/A 185 kader 216,043,000 - - - - - - - - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya N/A N/A N/A 100% 35,650,000 100% 60,720,000 100% 50,094,000 100% 61,226,000 Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan N/A N/A N/A 75% 631,046,341 76% 1,159,975,703 78% 956,979,955 80% 1,169,642,167 Program Pemberdayaan Kewilayahan Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 84.00% 84.00% 4,891,376,181 85.00% 5,975,000,000 85.00% 7,050,000,000 85.50% 8,125,000,000 86.00% 9,200,000,000 Program Pemberdayaan KUMKM Persentase Koperasi dan UKM Aktif 86,15 - 86,15 - 41,567,000 - - - - Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu 25% 25% 19,572,500 - - - - Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 9 13 15 Tahun 2022 Tahun 2023 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0 ) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
29. 29.Cinambo 9,357,317,159 9,240,316,549 9,336,689,588 10,036,063,842 10,629,825,650 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 1,411,352,070 100% 1,298,443,904 100% 1,014,174,134 100% 1,012,413,635 100% 1,012,516,677.19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100% 100% 945,314,096 100% 2,076,830,702 100% 616,977,379 100% 681,118,642 100% 604,974,807.30 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% 100% 33,000,000 100% 43,844,075 100% 90,233,935 100% 90,700,662 100% 92,240,862.18 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya n/a 100% 77,330,000 100% 25,170,915 100% 49,448,669 100% 47,445,145 100% 46,057,598.17 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Prosentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik 100% 100% 1,274,027,696 100% 634,443,444 100% 894,112,637 100% 898,737,358 100% 913,998,935.36 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana 100% 100% 968,935,000 `- - `- - `- - `- - Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 91,66 % - 91,66 % - 93,720,000 `- - `- - `- - `- - Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik 78% 80% 624,042,500 80.52 306,844,355 80.82 631,505,479 81.21 634,771,887 81.55 645,551,031.90 Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan 397,488,800 `- - `- - `- - `- - Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam pembangunan/Kecamatan 1 Unit 1 Unit `- - `- - `- - `- - Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan N/A N/A 75% 529,739,154 76% 1,090,237,355 78% 1,095,876,514 80.0% 1,114,485,737.80 Program Pemberdayaan Kewilayahan Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 78.50% 78.50% 3,569,166,290 79% 4,325,000,000 79.40% 4,950,000,000 79.80% 5,575,000,000 80.00% 6,200,000,000 Pemberdayaan KUMKM Persentase Koperasi dan UKM Aktif 86,15 - 86,15 % 45,306,000 `- `- `- `- Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu 25% 100% 48,038,000 `- `- `- `-
30. 30.Mandalajati 15,764,347,889 16,068,650,088 16,485,800,821 17,907,182,046 19,513,077,782 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 2,348,077,518 100% 2,160,231,317 100% 2,203,435,943 100% 2,291,573,381 100% 2,383,236,316 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik 100% 100% 1,307,079,535 100% 1,929,961,660 100% 1,968,560,893 100% 2,047,303,329 100% 2,129,195,462 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 0% 0% - 0% - 0% 12,360,700 0% 12,718,750 0% 5,060,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Presentase aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya 100% 100% 77,220,000 100% 36,486,450 100% 28,945,917 100% 22,347,951 100% 15,017,823 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik 100% 100% 1,554,738,059 100% 1,430,359,014 100% 1,458,966,195 100% 1,517,324,842 100% 1,578,017,836 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana 64% 79% 1,014,381,656 - - - - Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial n/a 60% 284,818,030 - - - - Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 9 13 15 Tahun 2022 Tahun 2023 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0 ) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik 85 80 1,810,120,900 80 1,665,311,228 81 621,804,746 81 457,518,309 81 475,819,042 Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan n/a 60% 714,436,300 - - - - Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam pembangunan/Kecamatan 4 Unit 4 Unit 4 Unit - 4 Unit - 4 Unit - 4 Unit - Program Pemberdayaan Kewilayahan Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 85.28% 75% 6,401,320,891 77% 7,825,000,000 78% 9,150,000,000 79% 10,475,000,000 80% 11,800,000,000 Pemberdayaan KUMKM Persentase Koperasi dan UKM Aktif N/A 0.05 214,500,000 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat 17 100% 100% 100% 79.63% 0.33 % 100% 102.23% 102.21% 100% 100% _ _ _ _ 100% 0.01% 100% 0.02% 100% 100% 100% Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 17 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD _ _ _ _ 100% 100% 100% _ 100% _ 81.63% _ _ 100% 12,8% 68,5% 85% 55% 40.28% 17 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96.20% 100% 100% 100% 17 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 100% 100% 100% - - - 30 Mnt 97% 7 462.535 M2 642.402 M2 56.500 titik 100% 100% 100% 17 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD - 5% 10 Dokumen 80% 35% 100% 100% 100% - 100% 2.16% 100% 70.52% 12.23% 58.18% 100% 75% 93.37% 17 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 80% - 79.54% 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 30% 15 menit 24 jam 7% - 100% 17 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 100% 100% - - - - - 100% 77% 100% 100% 100% 100% - 2200 orang 100% - 72000 KK 100% 17 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 100% 100% 100% 100% 1300 orang 45,71% 6020 orang 59% 3000 orang 600 orang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 17 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 85% 100% 28% 60 Lembaga 100% 100% 100% 80% 84.30 80 ton 95% 57 Kelompok 100% 68,64 kw/ha 308.270 pohon 182.763 pohon 14.000 Pohon 120 orang 100% 39.849 ekor 120 orang 7 kasus 2.972 ton 17 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 1.422.000 ekor 38,02 kg/kap/th 120 orang 100% 100% 100% 100% 100% 206.653 ton 67.60% - - - - - - 0.93% 43.48% 0.43 17 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 100% 33.49% 100% 100% 100% 100% - - - - 75% 96.50% 100% 100% 100% 100% 100% 74.50% 71.26% 17 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 1.90 3040 Pasangan Akseptor 58 100% 100% 20% 20% 100% 21.00% 100% 100% 91% 25% 100.00% 2.00% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1000 orang 17 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 850 Koperasi 1200 UM 60% 60% 220 Koperas 60% 100% 100% 100% 110 orang 700 investor 100% 7,12 Trilyun 682 investor 80.25 100% 100% 100% 100% 90% - 17 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 60% - 100% - - 100% 100% 100% 100% 75% 55% 100% 100% 100% 100% 90% 17 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 100% 95% 100% 100% 62.50% 100.00% 2.10% 2.10% 2.10% 2.10% 4.24 26.95% 4.84% 4.84% 93.75% 26.67% 26.67% 100% 100% 100% 17 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 100% 100% 13 OPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% USS 470 juta - - 260 pelaku usaha 15% 810 pelaku usaha 1955 Pelaku Usaha 35% 485.000 alat UTTP 86 85 merk 17 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 1.858 IKM 1.710 IKM - 16 sentra 100% 100% 100% 100% 100%^ 100%^ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 750 pelaku usaha 17 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 100% _ _ _ Tepat waktu 2 hari kerja 14 Dokumen 2 Dokumen 500 lokasi per bidang tanah 30% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 74,06% 90.00% 17 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 100% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 3,4500 100% 100% 100% -100% 100% 17 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2 kegiatan 100% 100% 100% 81 Perusahaan 8 Perusahaan 100% 100% 100% 100% 3,082,342,305,461 75% 88,31 88,31 100% 100% 17 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 85% 100% 100% 100% 100% 80.50 17 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 80% 80.40% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 91.66% 78 100 1 Unit 65,7% 86.15 100% 100% 100% 100% 17 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD - 72% 42% 72% 78% 54,54% 80% 72% - - 100% 100% 100% 100% 79% - - 100% 69.00% 17 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 100% 100% 100% 100% 100% 91,66 % 81.5 50% 1 Unit 100% 87.96% 86,15 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 17 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 91,66 % 78 1 Unit 54,54% 100% 86,15 100% 100% 100% 100% 77.00% - - 77,00 - 100% 80.00% 67,50% - - 100% 100% 100% 17 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 100% 100% 100% 91,66 % 78 _ 80% 80% _ _ 100% 100% 100% 100% - - 78 - 100% 17 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 90% 65,7% - - 100% 100% 100% 100% 100% 81.00% 77% 80% 86,15 100% 100% 100% 100% 100% 17 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD - 100% - 83 - - - 80% 79% - - 100% 100% 100% 100% - - 80 - - 100% 17 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 80% 86.00% - - 100% 100% 100% 100% 100% 81.2 87% 100% 100% 100% 17 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 100% - - 100% - - 78 - 86,15 - - 100% 100% 100% 100% 100% 81.51% - - - 90% 80% 100% 17 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 100% 100% 100% 100% 90% 80.25 65% 80% - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 93.21% 17 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 80.66 100% 1 Unit 100% 83.45 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - 81 80.75 - 1 Unit - - 100% 100% 100% 100% 17 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD - - 83.5 Nilai - - - 85% - 100% N/A 100% 100% 100% 100% 58.84% - - 80.25 - - 17 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 78.00% 81,00% - 80% 80.20% 100% 100% 100% 100% 100% 17 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 80% - - 78 - - 94% - - 100% 100% 100% 100% 80% 80.20% 17 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 100% 100% 100% 100% 100% 78 50% 1 Unit 54,54% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 91,66 % 78 80% 17 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 150% 86,16 100% 100% 100% 100% 100% 81% 80% 80.20% 100% 100% 100% 100% 100% 17 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD - - 82.1 - - 76% 75% 100% 100% 100% 100% - - 80 - 100% 80% 86.00% - - 17 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 100% 100% 100% 100% 100% 78% 80% 80.20% 100% 100% 0% 100% 100% 79% 60% 17 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 81 60% 4 Unit 80% 0.05 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-1 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja stansi Pemerintah, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir masa jabatan, yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator RPJMD Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Adapun pemetaan target dan indikator tujuan pada akhir periode RPJMD Kota Bandung adalah sebagai berikut: Tabel 8.1. Penetapan Indikator Daerah/ Tujuan Pembangunan Kota Bandung Tahun 2018-2023 NO. INDIKATOR SATUAN Baseline 2017 Tahun 2023 Sumber Data 1 IPM (Metode Baru) Poin 80,31 81,20 BPS 2 Indeks Reformasi Birokrasi Poin 69,81 70,13 Kemen PAN & RB 3 LPE (Metode Baru) % 7,21 7,98 BPS 4 Gini Ratio Poin 0,43 0,38 BPS 5 Liveable City Index Poin 7,375 8,00 Diskominfo Sumber: Proyeksi Bappelitbang Kota Bandung
a.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) IPM Kota Bandung ditargetkan meningkat menurut hasil proyeksi berdasarkan pencapaian IPM tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan target IPM ini selaras dengan meningkatnya komponen-komponen pendukung IPM. Komponen IPM yang relatif paling reaktif mempengaruhi pencapaian IPM adalah Pengeluaran Per Kapita Per Tahun yang Disesuaikan. Hal ini terlihat dari tabel diatas bahwa pergerakan komponen lain seperti Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup; relatif lebih lambat kenaikannya. Salah satu komposit dari IPM, yaitu Angka Harapan Hidup, mulai tahun 2018 berubah menjadi Umur Harapan Hidup (UHH), sesuai dengan metode perhitungan dari BPS. Pengeluaran Per Kapita Per Tahun, sangat dipengaruhi kondisi perekonomian daerah. Namun yang menjadi persoalan, perekonomian daerah sangat tergantung kepada situasi kondisi perekonomian nasional, regional bahkan internasional. Padahal situasi kondisi RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-3 perekonomian nasional, regional, dan internasional jauh diluar kewenangan pemerintah daerah.
b.Indeks Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Indikator Reformasi Birokrasi adalah Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), indeks kemudahan berusaha, Survei Kepuasan Masyarakat. Implementasi Reformasi Birokrasi sangat penting dan merupakan suatu keharusan di era milenial saat ini, mengingat perubahan tatanan kehidupan yang terjadi di tengah masyarakat sangat cepat sehingga harus diimbangi oleh kinerja birokrasi yang cepat, efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan atau keadaan yang ingin dicapai terkait peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari pencapaian kinerja beberapa variabel atau area perubahan dalam komponen Indeks Reformasi Birokrasi sebagai berikut : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-4 Penghitungan indeks reformasi birokrasi dapat dilihat dari pencapaian kinerja masing-masing variabel atau area perubahan berdasarkan pemenuhan, kualitas dan implementasinya. Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi di bagi menjadi 2 (dua) komponen yaitu komponen proses (pengungkit) dengan bobot penilaian sebesar 60% dan komponen hasil dengan bobot penilaian sebesar 40%, yang kemudian nilai reformasi birokrasi didapat dari penjumlahan pencapaian kinerja kedua komponen tersebut. Adapun beberapa sub variable dalam komponen proses (pengungkit) dapat dilihat sebagai berikut : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-5 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-6 Sedangkan untuk pencapaian kinerja komponen hasil dapat dilihat dari beberapa sub variabel sebagai berikut :
c.Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung ditargetkan sekitar 7 persen per tahun selama kurun waktu, dari tahun 2019 sampai dengan
1. 2023.Target ini diproyeksikan berdasarkan pencapaian LPE tahun 2013 sampai dengan 2018. Pertumbuhan diproyeksikan stabil di 7 – 8 persen, mengingat pencapaian diatas 5 persen itu termasuk sangat tinggi. Uraian tentang LPE ini akan terkait dengan PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. Hal ini terjadi karena konsep-konsep yang ada saling berkaitan. PDRB atas dasar harga berlaku adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, yang digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara PDRB atas dasar harga konstan adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tahun dasar, yang digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi (LPE) atau dengan bahasa teknis perhitungan LPE berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun beriringan. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses terjadinya kenaikan produk nasional bruto atau pendapatan nasional riil. Dengan kata lain, perekonomian mengalami perkembangan jika terjadi pertumbuhan output riil. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dari suatu periode ke periode RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-7 lainnya, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa meningkat. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah diantaranya : 1) Tanah dan Kekayaan Alam 2) Mutu Tenaga Kerja dan Penduduk 3) Barang Modal dan Tingkat Teknologi 4) Sistem Sosial dan Sikap Masyarakat
d.Gini Ratio Gini ratio atau koefisien Gini merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila Gini ratio bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Nilai Gini ratio lebih dari 0 sampai dengan kurang dari 0,4 berarti ketimpangan rendah. Nilai Gini ratio antara 0,4 sampai dengan 0,5 berarti ketimpangan sedang. Nilai Gini ratio lebih dari 0,5 sampai dengan kurang dari 1 berarti ketimpangan tinggi. Rasio Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai Koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai Koefisien Gini nya makin mendekati satu. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-8 NILAI KOEFISIEN DISTRIBUSI PENDAPATAN <0,4 Tingkat Ketimpangan Rendah 0,4 – 0,5 Tingkat Ketimpangan Sedang >0,5 Tingkat Ketimpangan Tinggi Rumus Gini Ratio GR = 1-∑fi[Yi+ Yi-1] Keterangan : Fi : jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i. Yi : jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i. Nilai GR terletak antara nol sampai dengan satu. Bila GR = 0, ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Bila GR = 1 artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja.
e.Liveable City Index Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur Liveable City Index mengukur tingkat kenyamanan kota didasarkan atas persepsi warga kota terhadap kotanya, mengenai kelayakhunian kota tempat tinggalnya. Indeks ini dimaksudkan untuk mengukur kualitas kehidupan warga kota. Beberapa aspek yang digunakan untuk mengukur kelayakahunian kota yaitu : aspek transportasi, aspek tata ruang, aspek lingkungan, aspek kesehatan, aspek sosial dan demokrasi, aspek ekonomi dan pekerjaan dan aspek pendidikan. Liveable City Index Kota Bandung Tahun 2018 ditargetkan sebesar 7.5 poin, sedangkan realisasi adalah 7,48 berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung bekerjasama dengan perguruan tinggi. Pada tahun 2023 Liveable City Index ditargetkan sebesar 8.00. Livable City adalah kota yang layak huni dimana masyarakat kota dapat mencari pekerjaan, melayani kebutuhan dasar termasuk air bersih dan sanitasi, memiliki akses untuk mendapatkan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-9 pendidikan dan kesehatan yang layak, hidup dalam komunitas yang aman dan lingkungan yang bersih. Dapat dikatakan bahwa Livable City merupakan gambaran sebuah lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktifitas yang dilihat dari berbagai aspek, baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dll). Jadi indeks liveable city adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kenyamanan dan ketenangan hidup masyarakat dalam suatu kota. Beberapa aspek yang mempengaruhi liveable city diantaranya : Khusus terkait indikator tujuan Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan maka aspek yang diukur hanya 3 aspek yaitu Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur.
1. 1.Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-10 hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Target indikator kinerja utama pembangunan Kota Bandung tahun 2019-2023 berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 dan memperhatikan peluang serta tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2023, akan dicantumkan pada tabel-tabel dibawah ini. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-11 Tabel 8.2. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Sebagai Indikator Sasaran Pembangunan Kota Bandung Tahun 2019-2023 NO. INDIKATOR SATUAN Baseline 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 Harapan Lama Sekolah Tahun 13,90 14,00 14,01 14,02 14,03 14,04 a Angka Kelulusan Persen 100 100 100 100 100 100 b Rata-rata Nilai Hasil Ujian SD Poin 76,72 76,74 76,76 76,78 76,80 76,82 c Rata-rata Nilai Hasil Ujian SMP Poin 57,02 57,03 57,04 57,05 57,06 57,07 2 Umur Harapan Hidup Tahun 73,86 73,90 73,92 73,94 73,96 73,98 3 Pengeluaran Perkapita Ribu rupiah/orang/tahun 16.156 16.370 16.584 16.987 17.013 17.227 4 Persentase Perangkat Daerah dengan IKM Baik % 51,61 60 70 80 90 100 5 Nilai Evaluasi AKIP Kota Predikat A A A A A A 6 Nilai LPPD Kota Predikat Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 7 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Predikat WDP WTP WTP WTP WTP WTP 8 Level Kematangan Smart City Tingkat Integrative Integrative Integrative Smart Smart Smart 9 PDRB Per Kapita Juta Rp 69,20 70,73 73,38 76,03 78,68 81,33 10 Indeks Daya Saing Pariwisata poin 3,27 3,39 3,55 3,65 3,69 3,74 11 Angka Kemiskinan persen 4,17 3,83 3,66 3,49 3,32 3,14 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 NO. INDIKATOR SATUAN Baseline 2018 2019 2020 2021 2022 2023 12 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) persen 8,44 8,39 8,34 8,29 8,25 8,22 13 Persentase RTH persen 12,2 12,4 12,6 12,8 13,0 13,2 14 Lama Genangan Yang Tertangani Pada Titik Genangan Menit 120 100 80 60 40 30 15 Jumlah Aspek Penyebab Kemacetan Aspek 12 11 10 9 8 7 16 Persentase Luasan Kawasan Kumuh % 9,76 4,55 3,96 3,36 2,76 2,16 17 Cakupan Layanan Air Bersih % 77,27 79 80 81 82 83 18 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Poin 32,56 32,76 32,86 32,96 33,06 33,16 19 Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah Kota % 97,47 98 98,3 98,5 98,7 99 20 Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dalam Pembangunan % 193 Miliar Meningkat 2% dari tahun 2018 Meningkat 4% dari tahun 2018 Meningkat 6% dari tahun 2018 Meningkat 8% dari tahun 2018 Meningkat 10% dari tahun 2018 21 Persentase realisasi program/agenda prioritas pembangunan yang dibiayai dari CSR % 71,43 71,43 85,71 85,71 100 100 22 Persentase realisasi program/agenda prioritas pembangunan yang dibiayai dari Swasta % 0 33,33 33,33 66,67 66,67 100 Sumber: Proyeksi Bappelitbang Kota Bandung RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-13 1.1. Harapan Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah perjumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Untuk menunjukan peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari indikator Angka Kelulusan dan Rata-rata Nilai Hasil Ujian. 1.2. Angka Kelulusan Jumlah Siswa SD dan SMP yang mengikuti Ujian Nasional dibagi Jumlah Siswa SD dan SMP yang Lulus Dikali 100% Angka kelulusan merupakan indikator kinerja daerah yang menggambarkan keberhasilan siswa dalam uji kompetensi di akhir tahun ke 6 untuk jenjang Sekolah Dasar dan tahun ketiga untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama. Angka kelulusan juga mencerminkan keberhasilan sekolah dalam tata kelola dan proses belajar mengajar yang membekali siswa untuk dapat lulus di ujian nasional. Sehingga hal tersebut dipandang perlu mendapatkan perhatian untuk menjamin bahwa siswa/i di akhir jenjang sekolah memiliki standar kompetensi yang telah dirumuskan melalui ujian nasional. 1.3. Rata-Rata Nilai Hasil Ujian SD Rata – rata Nilai Hasil Ujian SD: Jumlah rata-rata Nilai Mata Pelajaran Ujian SD : Jumlah mata pelajaran Ujian SD X 100% Rata-rata Nilai hasil ujian SD merupakan indikator kinerja daerah yang menggambarkan rata-rata perolehan nilai siswa SD dalam RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-14 ujian nasional. Hal ini merupakan suatu yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena rata-rata nilai ujian akan memperlihatkan kemampuan siswa/i dalam memahami mata pelajaran tertentu yang diujikan sesuai dengan standar nasional. Adapun mata pelajaran yang diujikan secara nasional saat ini

(2018)adalah Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, bahasa Indonesia yang memungkinkan di tahun mendatang akan berubah sesuai dengan kebijakan nasional. 1.4. Rata-Rata Nilai Hasil Ujian SMP Rata – rata Nilai Hasil Ujian SMP: Jumlah rata-rata Nilai Mata Pelajaran Ujian SMP : Jumlah mata pelajaran Ujian SMP X 100% Rata-rata Nilai hasil ujian SMP merupakan indikator kinerja daerah yang menggambarkan rata-rata perolehan nilai siswa SMP dalam ujian nasional. Hal ini merupakan suatu yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena rata-rata nilai ujian akan memperlihatkan kemampuan siswa/i dalam memahami mata pelajaran tertentu yang diujikan sesuai dengan standar nasional. Adapun mata pelajaran yang diujikan secara nasional saat ini
(2018)adalah Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang memungkinkan di tahun mendatang akan berubah sesuai dengan kebijakan nasional. 1.5. Umur Harapan Hidup Umur Harapan Hidup pada suatu umur x adalah rata‐ rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Umur Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Umur Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-15 program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Umur harapan hidup (UHH), dijadikan indikator dalam mengukur kesehatan suatu individu di suatu daerah. UHH adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup. UHH diartikan sebagai umur yang mungkin dicapai seseorang yang lahir pada waktu tertentu. UHH di hitung menggunakan pendekatan tak langsung (indirect estimation). Ada dua jenis data yang digunakan dalam perhitungan UHH yaitu anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH). Sementara itu untuk menghitung indeks harapan hidup digunakan nilai maksimum harapan hidup sesuai UNDP, dimana angka tertinggi sebagai batas atas untuk perhitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 25 tahun (standar UNDP). Umur Harapan Hidup dapat panjang jika status kesehatan, gizi dan lingkunnya yang baik. 1.6. Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik menjelaskan definisi dan beberapa unsur penilaian SKM diantaranya : Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-16 Unsur SKM dalam peraturan ini meliputi: 1) Persyaratan Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 3) Waktu Penyelesaian Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 4) Biaya/Tarif Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. 6) Kompetensi Pelaksana Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. 7) Perilaku Pelaksana Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-17 8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 9) Sarana dan prasarana Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung). 10) Standar Pelayanan Publik Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi pelayanan dan/atau penerima pelayanan. Standar Pelayanan Publik, menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, sekurang-kurangnya meliputi: Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) yaitu : a) Persyaratan b) Sistem, mekanisme dan Prosedur c) Jangka Waktu Pelayanan d) Tarif/Biaya e) Produk Pelayanan f) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-18 Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) yaitu : a) Dasar Hukum b) Sarana dan Prasarana/Fasilitas c) Kompetensi Pelaksana d) Pengawasan Internal e) Jumlah Pelaksana f) Jaminan Pelayanan g) Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan h) Evaluasi Kinerja Pelaksana Berdasarkan Permenpan RB No 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik sebagai berikut : NILAI PERSEPSI NILAI INTERVAL (NI) NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK) MUTU PELAYANAN (x) KINERJA UNIT PELAYANAN (y) 1 1,00 – 2,5996 25,00 – 64,99 D Tidak baik 2 2,60 – 3,064 65,00 – 76,60 C Kurang baik 3 3,0644 – 3,532 76,61 – 88,30 B Baik 4 3,5324 – 4,00 88,31 – 100,00 A Sangat baik 1.7. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pencapaian indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di dapat dari hasil penjumlahan penilaian beberapa komponen AKIP baik dari sisi pemenuhan, kualitas maupun RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-19 implementasinya. Berikut beberapa komponen serta bobot penilaian AKIP, diantaranya : 1.8. Nilai LPPD Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah. Ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan: 1) Urusan Desentralisasi; a) urusan wajib; dan b) urusan pilihan 2) Tugas Pembantuan; a) tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah; b) tugas pembantuan kepada kabupaten/kota; dan c) tugas pembantuan kepada desa. 3) Tugas Umum Pemerintahan. a) kerjasama antar daerah; b) kerjasama daerah dengan pihak ketiga; c) koordinasi dengan instansi vertikal di daerah; RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-20 d) pembinaan batas wilayah; e) pencegahan dan penanggulangan bencana; f) pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah; g) penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan h) tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah. 1.9. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pencapaian indikator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di dapat dari pemenuhan beberapa kriteria penilaian seperti kesesuaian standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Kriteria Opini 1) Pembatasan lingkup Pembatasan terhadap lingkup audit terdiri atas: a) Pembatasan oleh auditee. Hal ini terjadi karena auditee benar-benar tidak memberikan data/informasi yang dibutuhkan. Hal ini juga didukung oleh bukti-bukti secara tertulis dan disadari oleh kedua belah pihak. b) Pembatasan oleh keadaan (keterbatasan waktu, dana, dll). Hal ini terjadi pada saat auditor tidak mampu meyakini diri mereka sendiri terhadap kewajaran LK engan keterbatasan yang di luar kontrol pihak auditor maupun auditee. 2) Materialitas Tingkat materialitas diukur terhadap: a) Suatu akun tertentu tetapi tidak terhadap LK secara keseluruhan. Tingkat materialitas terhadap suatu akun hanya mempunyai konsekuensi maksimal pengecualian terhadap RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-21 akun tertentu tersebut (apabila tidak dilakukan koreksi). Akan tetapi, hal ini tidak berpengaruh terhadap penyajian LK secara keseluruhan. b) Suatu akun dan terhadap LK secara keseluruhan Tingkat materialitas ini dapat menghasilkan pendapat tidak wajar (tingkat maksimal, apabila tidak dapat dilakukan koreksi). 3) SPI yang memadai Pengukuran tingkat pengendalian intern dilakukan dengan membandingkan tingkat kesesuaian peng-aplikasi-an penyusunan dan pelaporan LK dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik (dalam hal-hal yang menjadi referensi SPKN). Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara: a) Pengukuran kuantitas tertentu Keadaan ini dapat dihitungkan dengan persentase tertentu, misalnya dengan persentase atas sampling jumlah BAST yang diotorisasi oleh pihak yang berwenang. Pengukuran kualitas yang memerlukan “judgement”. Tingkat pengendalian ini misalnya terjadi pada tingkat kompetensi personil pelaksana. 4) Kesesuaian dengan SAP Tingkat kesesuaian terhadap SAP dilakukan dengan memahami laporan-laporan yang wajib disusun dan volunteer Kriteria yang menjadi pertimbangan dalam penentuan opini: a) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan b) Efektivitas pengendalian intern c) Kepatuhan terhadap ketentuan per-UU d) Pengungkapan yang memadai RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-22 5) Unqualified Opinion (Pendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian) diberikan dengan kondisi: a) Keempat kriteria yang menjadi kriteria dalam penentuan opini dapat dipenuhi. b) Semua koreksi yang dapat mempengaruhi kewajaran penyajian LK sudah dilakukan oleh auditee. c) Dapat melakukan review atas auditor lain yang melaksanakan pemeriksaan atas LK entitas lain yang menjadi bagian LK yang kita periksa. Atau, tidak dapat mereview pekerjaan auditor lain tersebut, tetapi dapat meyakini bahwa bagian tersebut tidak material terhadap LK yang kita diperiksa. 6) Unqualified Opinion with Modified Wording (Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan) a) Keempat kriteria kecuali pembatasan lingkup audit telah dipenuhi. b) Terdapat koreksi material yang tidak dilaksanakan. c) Tidak dapat mereview pekerjaan auditor lain yang melakukan pemeriksaan atas LK yang merupakan bagian dari LK yang kita periksa, akan tetapi jumlahnya material (bukan tidak material, dan bukan sangat material). 7) Qualified Opinion (Pendapat Wajar Dengan Pengecualian) a) Pembatasan lingkup audit atas beberapa akun yang cukup material (bukan tidak material dan bukan sangat material). b) Tidak semua koreksi telah dilakukan oleh auditee. c) Tidak dapat mereview pekerjaan auditor lain yang melakukan pemeriksaan atas LK yang merupakan bagian dari LK yang kita periksa, akan tetapi jumlahnya sangat material. 8) Adverse Opinion (Pendapat Tidak Wajar) Pada dasarnya, Pendapat Tidak Wajar diberikan apabila auditor dapat meyakini bahwa penyajian LK tidak wajar, dengan kondisi: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-23 a) Terdapat 2 kriteria yang tidak dipenuhi, yaitu “kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan” dan “Konsistensi pelaksanaan SAP”. b) Terdapat koreksi yang sangat material yang tidak dilaksanakan oleh auditee. 9) Disclaimer Pendapat Tidak Memberi Pendapat diberikan pada saat auditor tidak dapat menyimpulkan bahwa penyajian LK wajar atau tidak wajar, dengan kondisi-kondisi: a) Keempat kriteria tersebut tidak dilaksanakan. b) Terdapat pembatasan lingkup audit atas akun-akun yang sangat material terhadap penyajian LK. c) Prosedur alternatif untuk meyakini kewajaran penyajian LK tidak dapat dilaksanakan. d) Tidak dapat mereview pekerjaan auditor lain yang melakukan pemeriksaan atas LK yang merupakan bagian dari LK yang kita periksa, akan tetapi jumlahnya sangat material. 1.10. Level Kematangan Smart City Smart City dapat diartikan sebagai kota yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengintegrasikan seluruh infrastruktur dan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat, seperti administrasi, pendidikan, kesehatan, transportasi, perekonomian, sumber daya energi, pemukiman dan keselamatan publik sehingga dengan bersinerginya seluruh aspek tersebut bersama masyarakat akan dapat meningkatkan pembangunan dan pengelolaan kota. Konsep Smart City dapat dirumuskan ke dalam 6 dimensi yaitu : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-24 Sedangkan untuk Maturity Level Smart City dapat dibedakan ke dalam 5 level menurut Ganesha Smart City Maturity Model, diantaranya : Pada tahun 2016 telah dilakukan Penelitian untuk mengetahui tingkat kematangan Smart City Kota Bandung dan hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa level kematangan Smart City Kota Bandung berada pada level Scattered dengan poin (54.15). Pemerintah Kota Bandung akan terus melakukan perbaikan dan penyesuaian terkait implementasi Smart City yang sudah ada saat ini. Harapannya hal ini akan berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam upayanya memberikan pelayanan public yang efektif, efisien dan melayani. Berikut dapat dijelaskan uraian perhitungan level kematangan berdasarkan dimensi smart city yang telah berjalan di Kota Bandung. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-25 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-26 1.11. PDRB Per Kapita PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Data statistik ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Jadi besarnya PDRB perkapita tersebut sangat dipengaruhi oleh kedua variabel diatas. 1.12. Pengeluaran Per Kapita Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan. Rumus perhitungan pengeluaran perkapita : Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-27 dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. 1.13. Indeks Daya Saing Pariwisata Indeks Daya Saing Pariwisata adalah penilaian terhadap upaya peningkatan dan pengembangan kepariwisataan pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Penyusunan ranking didapat melalui survey dan mengacu pada Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) yang dikeluarkan World Economic Forum (WEF) yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Penggunaan global standard, dimaksudkan agar kita bisa berkompetisi di level global. Standar penilaiannya menggunakan TTCI – WEF yang sudah diakui dunia, dan dipotret dengan analisa indikator dan kriteria yang sudah ditentukan. Pengukuran Indeks Pariwisata berbasis data sekunder (data statistik) untuk menentukan skor indeks daya saing pariwisata. Empat aspek penopang pariwisata diantaranya : 1) aspek lingkungan pendukung bisnis, 2) tata kelola, 3) potensi wisata, dan 4) infrastruktur Keempat aspek inilah yang disusun sebagai basis konsep pengukuran indeks pariwisata. Dalam uraiannya terdapat 78 indikator data yang dikelompokkan menjadi 14 pilar penilaian. Tiap pilar dikelompokkan lagi menjadi empat aspek pengukuran utama. 1.14. Angka Kemiskinan Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait menurunnya jumlah penduduk miskin adalah angka kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Secara kuantitatif, kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana taraf hidup manusia serba kekurangan atau “tidak memiliki harta beda. Sedangkan secara RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-28 kualitatif, pengertian kemiskinan adalah keadaan hidup manusia yang tidak layak. Kemiskinan sangat berhubungan dengan masalah kesejahteraan masyarakat dan menjadi tingkat minimum yang didapatkan berdasarkan standar hidup masyarakat di suatu negara. Kemiskinan sudah menjadi masalah global, dimana setiap negara memiliki anggota masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. 1.15. Tingkat Pengangguran Terbuka Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatkan kesempatan kerja adalah tingkat pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah situasi dimana orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka bisa disebabkan karena lapangan kerja yang tidak tersedia, ketidakcocokan antara kesempatan kerja dan latar belakang pendidikan dan tidak mau bekerja. Untuk menghitung berapa besar tingkat pengangguran terbuka dapat digunakan rumus berikut : TPT = Jumlah Pengangguran Terbuka x 100% Angkatan Kerja 1.16. Persentase RTH Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut di atas terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. Distribusi ruang terbuka hijau publik sebagaimana RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-29 dimaksud di atas disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang. 1.17. Lama Genangan yang Tertangani pada Titik Genangan Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait penjabaran drainase, definisi genangan adalah terendamnya suatu kawasan perkotaan lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam. Standar kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bandung untuk indikator ini adalah terendamnya suatu kawasan perkotaan lebih dari 15 cm kurang dari 2 jam. Untuk wilayah Kota Bandung berdasarkan hasil evaluasi (LKPJ) telah ditentukan beberapa titik genangan yang telah diidentifikasi untuk diselesaikan dalam periode RPJMD ini. 1.18. Aspek Penyebab Kemacetan Kemacetan adalah kondisi dimana arus lalu lintas yang lewat pada ruas jalan yang ditinjau melebihi kapasitas rencana jalan tersebut yang mengakibatkan kecepatan bebas ruas jalan tersebut mendekati 0 km/jam sehingga menyebabkan terjadinya antrian. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat 12 aspek penyebab kemacetan yang dapat diintervensi oleh perangkat daerah melalui kebijakan, implementasi program/kegiatan guna mengurangi kemacetan dengan mereduksi aspek penyebabnya. 12 aspek tersebut adalah : 1) Parkir pada Badan Jalan; 2) Pasar Tumpah; 3) PKL; 4) Jalur Perlintasan Sebidang; 5) Genangan/Banjir; 6) Kualitas/Kondisi Infrastruktur Jalan; 7) Volume Penggunaan Kendaraan Pribadi tidak sebanding dengan Penambahan Aksesibilitas maupun Dimensi Jalan; 8) Terpusatnya kegiatan pada Pusat Kota; 9) Keluar masuk Kendaraan pada Fasilitas Pendidikan; RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-30 10) Disiplin Pengemudi Angkutan Umum; 11) Marka Jalan dan Rambu Lalu Lintas; 12) Kesadaran Masyarakat. 1.19. Persentase Luasan Kawasan Kumuh Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Dapat dijelaskan bahwa Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Sedangkan Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Cara pengukurannya yaitu perbandingan antara luas kawasan kumuh potensial dengan luas wilayah Kota Bandung. Adapun kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud peraturan diatas meliputi kriteria kekumuhan yang ditinjau dari: 1.20. Cakupan Layanan Air Bersih Penyediaan air minum di Kota Bandung berupa pelayanan perpipaan dilakukan oleh PDAM Tirta Wening. Adapun cara mengukur cakupan layanan air minum adalah persentase konversi golongan konsumen air RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-31 minum terhadap jumlah penduduk Kota Bandung. Golongan konsumen air minum terdiri dari : a) sosial biasa, b) sosial khusus, c) rumah tangga, d) niaga/komersil. Untuk lokasi yang belum terlayani oleh perpipaan PDAM, pelayanan air minum dilakukan oleh DPKP3 melalui non perpipaan yang bersifat komunal. 1.21. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan alat ukur sederhana untuk mengetahui pencapaian dari upaya pemulihan lingkungan serta sebagai pembanding atau target dari setiap indikator dan standar yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam IKLH terdapat 3 indikator yang dijadikan sebagai alat ukur yaitu Indeks pencemaran air sungai, indeks pencemaran udara dan indeks tutupan hutan. Adapun penjelasan lengkap mengenai indikator dan parameter Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut : NO INDIKATOR KUALITAS LINGKUNGAN PARAMETER 1 Kualitas air sungai Proporsi jumlah sampel air dengan nilai Indeks Pencemaran Air (IPA) > 1 terhadap total jumlah sampel 2 Kualitas udara Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) 3 Tutupan hutan Proporsi luas hutan primer dan sekunder terhadap luas kawasan hutan 1.22. Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah Cakupan pelayanan persampahan adalah gambaran dari jumlah wilayah yang telah terlayani oleh angkutan sampah pada kurun waktu tertentu, dalam hal ini jumlah sampah yang dapat dikurangi dan ditangani (ton/tahun). Cara pengukurannya adalah target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kota Bandung (ton/tahun) ditambah target penanganan sampah rumah tangga dan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-32 sampah sejenis rumah tangga tingkat Kota Bandung (ton/tahun). Prioritas layanan angkutan sampah dapat dirinci menurut kategori lokasi yaitu: 1) Pemukiman 2) Daerah Komersial / Niaga Khusus 3) Perkantoran dan Fasilitas Umum 4) Industri 5) Jalan dan sungai 1.23. Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dalam Pembangunan Partisipasi dan Kolaborasi masyarakat dalam pembangunan perlu dikembangkan mengingat Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan pembangunan memerlukan pembiayaan yang cukup besar, disisi lain jumlah pendapatan daerah terbatas sehingga pemerintah daerah dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan guna pembiayaan pembangunan. Pada tahun 2017, tingkat partisipasi swadaya masyarakat dalam pembangunan Kota bandung menunjukan nilai yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp.193 miiar. 1.24. Persentase Realisasi Prioritas Pembangunan melalui CSR Perbandingan antara target dan realisasi program/agenda prioritas pembangunan yang diselesaikan melalui dana CSR. Selama kurun waktu 2014-2017 prioritas pembangunan yang dibiayai melalui CSR mencapai Rp. 82 miliar. 1.25. Persentase Realisasi Prioritas Pembangunan melalui Swasta Perbandingan antara target dan realisasi program/agenda prioritas pembangunan yang diselesaikan melalui swasta (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha/KPBU, Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerinta/PINA, hibah, dll) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-33

2.Indikator Kinerja Kunci (IKK) Indikator kinerja kunci atau yang lebih dikenal dengan key performance indicator (KPI) atau dikenal juga sebagai key success indicators (KSI) membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Seberapa besar pencapaian IKK tergantung ukuran yang ditentukan. Target capaian indikator kinerja kunci yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana Tabel 9.2 berikut. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-34 Tabel 8.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Bandung ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD I ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 Penduduk jiwa 2.504.373 2.509.827 5.514.447 2.518.360 2.521.673 2.524.477 2.524.477 2 PDRB harga Berlaku juta Rp. 240.109.627 297.049.895 328.814.885 362.881.619 399.316.284 438.173.699 438.173.699 3 PDRB harga Konstan juta Rp. 172.851.961 197.924.495 211.214.729 224.985.718 239.216.065 253.880.249 253.880.249 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) persen 7,21 7,36 7,51 7,66 7,81 7,98 7.98 5 Laju inflasi persen 3,46 3,87 3,73 3,61 3,49 3,39 3,39 6 Indeks Kebahagiaan poin N/A 75,4 76,0 76,6 77,0 77,4 77,4 7 Indeks Gini poin 0,44 0,44 0,43 0,42 0,41 0,40 0.40 8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) poin 80,30 80,60 80,70 81,00 81,10 81,20 81.20 9 Harapan Lama Sekolah tahun 13,90 14,00 14,01 14,02 14,03 14,04 14,04 10 Umur harapan hidup tahun 73,86 73,90 73,92 73,94 73,96 73,98 73,98 11 Persentase balita gizi buruk persen 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,25 12 Prevalensi balita gizi kurang angka 6,10 6,05 6,00 5,95 5,90 5,85 5,85 13 Indeks Kepuasan Masyarakat poin N/A 75,75 75,76 75,77 75,78 75,79 75,79 14 Persentase PAD terhadap pendapatan persen N/A 50.90 47.81 48.73 49.83 50.65 50.65 15 Opini BPK opini N/A WDP WTP WTP WTP WTP WTP 16 Pencapaian Score Pola Pangan Harapan persen N/A 84.26 84.27 84.28 84.29 84.30 84.30 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-35 ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 17 Penguatan Cadangan Pangan persen N/A 80 100 100 100 100 100 18 Penanganan Daerah Rawan Pangan persen N/A 100 100 100 100 100 100 19 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB persen N/A 0,11 0,10 0,10 0,09 0,08 0,08 20 Kontribusi Sektor Perdagangan terhada PDRB persen N/A 25,60 25,15 24,69 24,23 23,77 23,77 21 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB persen N/A 18,04 17,39 16,74 16,09 15,44 15,44 II ASPEK DAYA SAING DAERAH 1 Rasio ketergantungan rasio N/A 37,76 37,45 37,15 36,85 36,54 36,54 2 Rasio penduduk yang bekerja rasio N/A 92.72 93.16 93.60 94.02 94.48 94.48 3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja persen N/A 62.35 62.20 62.05 61.90 61.74 61.74 4 Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas rasio N/A 58.00 58.16 58.33 58.55 58.67 58.67 5 Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja proporsi N/A 0.29 0.31 0.32 0.34 0.36 0.36 6 Indeks Pembangunan Gender (IPG) poin N/A 70,75 70,75 71,00 71,00 71,25 71,25 III ASPEK PELAYANAN UMUM A FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1 PENDIDIKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-36 ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) persen 79,54 79,56 79,58 79,60 79,62 79,64 79,64 2 Angka partisipasi sekolah persen 100 100 100 100 100 100 100 3 Angka pendidikan yang ditamatkan persen 100 100 100 100 100 100 100 4 Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A persen 100 100 100 100 100 100 100 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B persen 100 100 100 100 100 100 100 5 Angka Partisipasi Kasar Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A persen 102,12 102,14 102,16 102,18 102,20 102,20 102,20 Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B persen 103,25 103,27 103,29 103,31 103,32 103,33 103,33 6 Angka Putus Sekolah Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI persen 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs persen 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 7 Angka kelulusan Angka Kelulusan (AL) SD/MI persen 100 100 100 100 100 100 100 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs persen 100 100 100 100 100 100 100 8 Angka Melanjutkan (AM): Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs persen 92,95 92,97 92,99 93,01 93,03 93,05 93,05 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA persen 94,64 94,66 94,68 94,70 94,72 94,74 94,74 9 Fasilitas Pendidikan : Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan persen 90 92 94 96 98 100 100 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-37 ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD baik Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik persen 90 91 93 96 100 100 100 10 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar rasio 1:251 1:454 1:454 1:454 1:454 1:454 1:454 11 Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar rasio 1:36 1:28 1:28 1:28 1:28 01:28 01:28 12 Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar rasio 1:36 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 13 Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar persen 100 100 100 100 100 100 100 14 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV persen 89 91 93 95 97 99 99 2 KESEHATAN 1 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup angka 2,4 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,1 2 Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup angka 0,47 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,30 3 Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup angka 1,7 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,5 4 Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup angka 56,90 64,75 64,60 64,45 64,30 64,15 64,15 5 Rasio posyandu per satuan penduduk rasio 1.959 2.001 2.008 2.015 2.022 2.029 2.029 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-38 ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 6 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk rasio 1,16 1,21 1,21 1,22 1,24 1,26 1,26 7 Rasio rumah sakit per satuan penduduk rasio 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 8 Rasio dokter per satuan penduduk rasio 1,36 1,40 1,40 1,40 1,45 1,50 1,50 9 Rasio tenaga medis per satuan penduduk rasio 49 1,44 1,45 1,5 1,5 1,5 1,5 10 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani persen 80 80 80 80 80 80 80 11 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan persen 90 90 90 90 90 90 90 12 Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) persen 100 100 100 100 100 100 100 13 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan persen 100 100 100 100 100 100 100 14 Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Persen 90 90 90 90 90 90 90 15 Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk non polio AFP rate 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 16 Cakupan pneumonia balita yang ditangani persen 100 100 100 100 100 100 100 17 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA persen 100 100 100 100 100 100 100 18 Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) persen 301 301 301 301 300 300 300 19 Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) persen 4 4 4 4 3 3 3 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-39 ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 20 Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS per 100.000 penduduk 87,85 87,89 87,93 87,97 88,01 88,05 88,05 21 Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS per 100.000 penduduk 15,62 15,66 15,7 15,74 15,78 15,82 15,82 22 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD persen 100 100 100 100 100 100 100 23 Penderita diare yang ditangani persen 15,62 15,66 15,7 15,74 15,78 15,82 15,82 24 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi persen < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 25 Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir persen 100 100 100 100 100 100 100 26 Proporsi jumlah penduduk usia 15‐ 24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS persen 0,4 3,5 4 4,5 5 5,5 5,5 27 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin persen 100 100 100 100 100 100 100 28 Cakupan kunjungan bayi persen 90 90 90 90 90 90 90 29 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 persen 95 95 95 95 95 95 95 30 Cakupan pelayanan nifas persen 80 90 90 90 90 90 90 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-40 ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 31 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani persen 100 100 100 100 100 100 100 32 Cakupan pelayanan anak persen 90 97 98 100 101 103 103 33 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin persen 100 100 100 100 100 100 100 34 Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat persen 100 100 100 100 100 100 100 35 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin persen 100 100 100 100 100 100 100 36 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) persen 97 100 100 100 100 100 100 37 Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam persen 100 100 100 100 100 100 100 3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEKERJAAN UMUM 1 Tingkat Kemantapan Jalan persen 92 93 94 95 96 97 97 2 Persentase jalan kota dalam kondisi baik persen 54 100 100 100 100 100 100 3 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 meter) meter 265.023 273.690 282.357 291.024 299.691 308.358 308.358 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-41 ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 4 Jumlah lokasi banjir yang ditangani pada kawasan permukiman lokasi N/A 77 86 95 104 113 113 5 Panjang normalisasi saluran sungai meter N/A 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 6 Jumlah kawasan sempadan sungai yang ditata meter N/A 10 10 10 10 10 10 PENATAAN RUANG 1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB persen 12.20 12.4 12.6 12.8 13.0 13.2 13.2 2 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan persen NA 53 54 55 56 57 57 3 Persentase Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang persen NA 76 77 78 79 80 80 4 Jumlah Gedung pemerintah Kota Bandung yang dilengkapi fasilitas untuk kaum dafabel persen NA 60 60 60 60 60 60 4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 Persentase luasan kawasan kumuh persen 9,76 4,55 3,96 3,36 2,76 2,16 2,16 5 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT 1 Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) rasio (RT/linmas) 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-42 ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) persen 100 100 100 100 100 100 100 3 Persentase Penegakan PERDA persen 100 100 100 100 100 100 100 4 Persentase Kelurahan Siaga Aktif Kebakaran dan Bencana Persen NA 10 15 20 25 30 100 5 Tingkat Waktu maksimum Tanggap (Response Time Rate 15 menit menit 22 15 15 15 15 15 15 6 Persentase kelurahan yang memilki sarana pengamanan kebakaran Persen NA 0 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 7 Kegiatan pembinaan politik daerah kegiatan 2 2 2 2 2 2 2 8 Kegiatan pembinaan LSM, Ormas, dan OKP kegiatan 2 2 2 2 2 2 2 6 SOSIAL 1 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social persen 16,93 29 31 33 35 37 37 2 Persentase PMKS yang tertangani persen 17,84 37,76 40,77 43,79 46,8 49,81 49,81 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-43 ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 3 Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar persen 16,93 29 31 33 35 37 37 4 Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan social persen 100 100 100 100 100 100 100 5 Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial persen NA 3 6 9 12 15 15 6 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat persen 100 100 100 100 100 100 100 7 Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap persen 100 100 100 100 100 100 100 8 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social persen 20 20 20 20 20 20 20 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-44 ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD B FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 1 TENAGA KERJA 1 Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) persen 58 58 58 58 58 59 59 2 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan persen 44,88 45,33 45,56 45,65 45,9 46,15 46,15 3 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi persen 56,02 31,11 32,65 34,62 36,63 37,29 37,29 4 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat persen 100 100 100 100 100 100 100 5 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan persen 51,25 28,89 46,67 50,00 53,30 57,78 57,78 2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Orang 25.325 28.325 30.325 32.325 34.325 35.325 35.325 2 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR Orang 3 4 6 6 6 6 6 3 Partisipasi perempuan di lembaga swasta Orang 211.500 231.500 251.500 271.500 291.500 311.500 311.500 4 Rasio KDRT Persentase 0,0146 0.0265 0.0236 0.0208 0.0180 0.0153 0.0153 5 Partisipasi angkatan kerja perempuan Orang 870.849 890.849 910.849 930.849 950.849 970.849 970.849 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-45 ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 6 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Orang 243 245 246 248 250 253 253 7 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Orang 3 5 5 8 7 11 11 8 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. Orang 5 5 5 5 5 5 5 9 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Orang 10 10 10 10 10 10 10 10 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Orang 11 11 13 13 12 14 14 11 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan Orang 10 10 10 12 14 15 15 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-46 ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 12 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan 5 5 5 5 5 5 5 3 PANGAN 1 Ketersediaan pangan utama kg/kap 103,76 104,14 104,53 104,91 105,30 105,69 105,69 2 Ketersediaan energi perkapita kkal/kap/hr 2.298,15 2.228,60 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 3 Ketersediaan protein perkapita gram/kap/hr 90,94 88,19 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 4 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan persen N/A 91,00 92,00 93,00 94,00 95,00 95,00 4 PERTANAHAN 1 Penyelesaian kasus tanah Negara persen 9 9 9 9 9 9 9 5 LINGKUNGAN HIDUP 1 Tersusunnya RPPLH kota ada/tidak tidak tidak ada ada ada ada ada 2 Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kota ada/tidak tidak tidak ada ada ada ada ada 3 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kota ada/tidak ada ada ada ada ada ada ada RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-47 ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 4 Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air poin 20 20,2 20,4 20,6 20,8 21,0 21,0 5 Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara poin 58.61 58.81 59.01 59.21 59.41 59.61 59.61 6 Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan poin 22,44 22,44 22,44 22,44 22,44 22,44 22,44 7 Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota persen 12,5 18,0 23,5 29,0 34,5 40,0 40,0 8 Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana PPLHD di Kabupaten/Kota orang - sarana 2-1 2 -2 3 - 2 3 - 3 4 - 3 4 - 4 4 - 4 9 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat pelatihan 13 15 15 20 20 20 20 10 Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup ada/tidak tidak ada ada ada ada ada ada 11 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota. persen 100 100 100 100 100 100 100 12 Timbulan sampah yang ditangani Persen 90,99 97,00 97,00 98,00 99,00 99,00 99,00 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-48 ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 13 Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R persen 18,00 20,00 22,00 24,00 26,00 27,00 27,00 14 Persentase cakupan area pelayanan sampah persen 93,50 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 15 Persentase jumlah sampah yang tertangani persen 90,99 97,00 97,00 98,00 99,00 99,00 99,00 16 Tersedianya sumber air baku (air permukaan) alternatif untuk penyediaan air minum yang terjaga kelestariannya (kapasitas produksi sumber air baku) ltr/detik 3.042 3.742 3.862 3.962 4.062 4.129 4.129 17 Persentase tingkat pelayanan air limbah dengan on site dan off site persen NA 76 78 79 81 83 83 18 Terbangunnya Taman RW unit NA 300 300 300 300 300 300 6 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1 Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk rasio 1:0,8 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 2 Rasio bayi berakte kelahiran rasio 1:0,9 1:0,9 1:0,9 1:0,9 1:1 1:1 1:1 3 Rasio pasangan berakte nikah rasio 1:0,4 1:0,4 1:0,4 1:0,5 1:0,5 1:0,5 1:0,5 4 Ketersediaan database kependudukan skala Kota Bandung. ada/tidak ada ada ada ada ada ada ada 5 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah/ belum sudah sudah sudah sudah sudah sudah sudah 6 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) persen 94,78 100 100 100 100 100 100 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-49 ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 7 Cakupan penerbitan akta kelahiran persen 40,85 45 55 65 75 85 85 8 Kepemilikan KTP persen 89,9 100 100 100 100 100 100 9 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 PDDK buah 706 970 1000 1000 1000 1000 1000 10 Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun persen 92,08 98 98 98 99 99 99 11 Cakupan pasangan non muslim berakte kawin persen 25,46 35 50 70 85 100 100 7 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) LPM 151 151 151 151 151 151 151 2 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK kelompok 151 151 151 151 151 151 151 8 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB 1 Laju pertumbuhan penduduk (LPP) persen 0,37 0,36 0,35 0,34 0,33 0,32 0,32 2 Total Fertility Rate (TFR) persen 1,95 1,94 1,93 1,92 1,91 1,90 1,90 3 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan melalui Kampung KB persen 100 100 100 100 100 100 100 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-50 ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 4 Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk persen 100 100 100 100 100 100 100 5 Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk jumlah 1 1 1 1 1 1 1 6 Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan jumlah 37 37 37 37 37 37 37 7 Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan jumlah 3 4 5 6 7 98 98 8 Rata-rata jumlah anak per keluarga jumlah 2-3 2 2 2 2 2 2 9 Ratio Akseptor KB persen 72,29 72,50 73 73,50 74 74,50 74,50 10 Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 persen 72,29 72,50 73 73,50 74 74,50 74,50 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-51 ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 11 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) persen 26,65 25 24 23 22 21 21 12 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun persen 20,22 20 19,50 19 18,50 18 18 13 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) persen 14,90 14,80 14,70 14,60 14,50 14,40 14,40 14 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) persen 40,72 41 41,50 42 42,50 43 43 15 Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi persen 72,29 72,50 73 73,50 74 74,50 74,50 16 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB persen 57 59 61 63 65 67 67 17 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB persen 40 41,5 43 44,5 46 47,5 47,5 18 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB persen 32 34 36 38 40 42 42 19 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan jumlah - - 1 2 3 4 4 20 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa jumlah 74 77 89 101 113 125 125 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-52 ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 21 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk persen 100 100 100 100 100 100 100 22 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri persen 69 71 73 75 77 80 80 23 Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan persen 100 100 100 100 100 100 100 24 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat persen 100 100 100 100 100 100 100 25 Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan persen 82,69 83 84 85 86 87 87 26 Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa persen 100 100 100 100 100 100 100 27 Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) persen - - - - - - - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-53 ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 28 Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga persen 100 100 100 100 100 100 100 29 Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak persen 85 86 87 88 89 90 90 30 Rata-rata usia kawin pertama wanita tahun 20 20 20 21 21 21 21 31 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes persen 0,51 0,35 0,40 0,45 0,47 0,50 0,50 9 PERHUBUNGAN 1 Jumlah arus penumpang angkutan umum orang 6.156.085 6.856.682 6.984.994 7.113.307 7.241.620 7.369.932 7.369.932 2 Rasio ijin trayek rasio (/Jml Pddk) 6.955 6.978 6.982 6.987 6.991 6.995 6.995 3 Jumlah uji kir angkutan umum kendaraan 9.413 2.344 736 872 2.481 4.089 4.089 4 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis unit terminal bis 2 2 2 2 2 2 2 5 Persentase layanan angkutan darat persen 8,42 8,43 8,44 8,45 8,46 8,47 8,47 6 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum persen 5 6 7 8 9 10 10 7 Pemasangan rambu- rambu persen 8,15 5 5 5 5 5 5 8 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan rasio pj jln / 1928882 pj jln / 2044614 pj jln / 2167291 pj jln / 2297329 pj jln / 2435169 pj jln / 2581279 pj jln / 2581279 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-54 ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 9 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum penumpang 44.349.037 44.792.527 45.240.453 45.692.857 46.149.786 46.611.284 46.611.284 10 Jumlah orang/barang melalui dermaga /bandara/terminal penumpang 5.365.128 5.311.477 5.258.362 5.205.778 5.153.721 5.102.183 5.102.183 10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan persen 100 100 100 100 100 100 100 2 Cakupan Layanan Telekomunikasi persen 80 82 84 88 90 95 95 3 Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon persen 85,16 86,76 88,49 90,20 92,05 93,89 93,89 4 Proporsi rumah tangga dengan akses internet persen 94,27 94,46 94,65 94,84 95,03 95,22 95,22 5 Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi persen 26,99 25,59 24,19 22,79 21,39 20,00 20,00 11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1 Jumlah koperasi berkualitas koperasi N/A 30 30 40 50 70 220 2 Jumlah usaha mikro yang usahanya meningkat usaha mikro N/A 240 240 240 240 240 1.200 12 PENANAMAN MODAL 1 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) investor 400 500 550 600 650 700 700 2 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) trilyun rupiah 4,75 5,23 5,65 6,10 6,59 7,12 7,12 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-55 ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 3 Rasio daya serap tenaga kerja PMDN rasio 5 : 1 4 : 1 5 : 1 5 : 1 4 : 1 5 : 1 5 : 1 4 Rasio daya serap tenaga kerja PMA rasio 23 : 1 24 : 1 23 : 1 25 : 1 25 : 1 24 : 1 24 : 1 5 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) persen 8,05 8,05 18,82 17,23 13,47 11,69 11,69 13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1 Organisasi pemuda yang aktif Organisasi Kepemudaan (OK) 834 834 872 872 914 914 914 2 Wirausaha muda orang 25 25 25 25 25 25 25 3 Jumlah pembinaan olahraga Kegiatan PPLPD 10 10 12 12 14 14 14 4 Jumlah pembinaan atlet muda Kegiatan 125 125 160 160 190 190 190 14 STATISTIK 1 Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi ada/tidak ada ada ada ada ada ada ada 2 Data basis pembangunan daerah ada/tidak ada ada ada ada ada ada ada 3 Buku ”kabupaten dalam angka” ada/tidak ada ada ada ada ada ada ada 4 Buku ”PDRB” ada/tidak ada ada ada ada ada ada ada 15 PERSANDIAN 1 Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah persen 31,25 46,87 62,50 78,12 93,75 100,00 100,00 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-56 ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 16 KEBUDAYAAN 1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya kali 176 40 55 60 65 70 70 2 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan cagar budaya non bangunan N/A 2 3 4 5 6 6 3 Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi buah N/A 2 4 8 10 12 12 4 Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu buah 99 109 119 129 139 149 149 17 PERPUSTAKAAN 1 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun pemustaka 92.000 93.000 94.000 95.000 96.000 97.000 97.000 2 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah eks 96.236 103.736 111.336 119.036 126.836 134.736 134.736 3 Rasio perpustakaan persatuan penduduk perpustakaan 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 ada 4 Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun pemustaka 7.667 7.750 7.833 7.917 8.000 8.083 8.083 5 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan judul 33.490 34.490 35.590 36.790 38.090 39.490 39.490 6 Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat orang 2 5 6 7 8 9 9 7 Jumlah perpustakan aktif perpustakaan 79 55 67 79 92 104 104 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-57 ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 18 KEARSIPAN 1 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku OPD 73 12 25 38 51 64 64 2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan kegiatan 1 1 2 3 4 5 5 C FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN 1 PARIWISATA 1 Kunjungan wisata Orang 6.960.512 8.428.063 8.697.761 9.132.649 9.589.282 10.068.746 10.068.746 2 Lama kunjungan Wisata Hari 2,25 2,34 2,43 2,53 2,63 2,74 2,74 3 PAD sektor pariwisata Rupiah 659.227.500.992 680.322.781.024 702.093.110.017 724.560.089.537 747.746.012.402 771.673.884.799 771.673.884.799 2 PERTANIAN 1 Produktivitas padi per hektar kw/ha 68,08 68,08 68,22 68,36 68,50 68,64 68,64 2 Cakupan bina kelompok petani Kelompok N/A 45 48 51 54 57 57 3 PERDAGANGAN 1 Nilai Ekspor Kota Bandung (US$) juta (US$) NA 466 467 468 469 470 470 4 PERINDUSTRIAN 1 Cakupan bina kelompok pengrajin persen NA 12,12 28,57 43,24 65,00 78,57 78,57 5 KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 Produksi perikanan persen 100 100 100 100 100 100 100 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-58 ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2 Konsumsi ikan persen N/A 100 100 100 100 100 100 3 Produksi Ikan Konsumsi ton 2.970 2.970 2.971 2.971 2.972 2.972 2.972 4 Tingkat Konsumsi Ikan kg/ kap/thn N/A 37,95 37,97 37,99 38,00 38,02 38,02 D FOKUS PENUNJANG URUSAN 1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA dokumen 1 - - - - - 1 2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA dokumen 1 1 - - - - 2 3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA dokumen 2 2 2 2 2 2 12 4 Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA dokumen 1 1 - - - - 2 5 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD persen 100 100 100 100 100 100 100 6 Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD persen 100 100 100 100 100 100 100 7 Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW persen 100 100 100 100 100 100 100 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-59 ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2 KEUANGAN 1 Opini BPK terhadap laporan keuangan predikat WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP 2 Persentase SILPA persen 10,61 10,61 10,61 10,61 10,61 10,61 10,61 3 Persentase SILPA terhadap APBD persen 10,61 10,61 10,61 10,61 10,61 10,61 10,61 4 Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana persen N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 Persentase belanja pendidikan (20%) persen 24,16 24,16 24,16 24,16 24,16 24,16 24,16 6 Persentase belanja kesehatan (10%) persen 18,74 18,74 18,74 18,74 18,74 18,74 18,74 7 Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung rasio (BL/BTL) 54,5 : 45,5 54,5 : 45,5 54,5 : 45,5 54,5 : 45,5 54,5 : 45,5 54,5 : 45,5 54,5 : 45,5 8 Penetapan APBD Tepat Waktu/ Tidak Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu 3 KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT 1 Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan JP 11,51 63,59 63,61 63,63 63,66 63,68 63,68 2 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal persen 4,10 7,03 7,08 7,11 7,12 7,14 7,14 3 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural persen 93,99 92,52 92,78 92,99 93,05 93,10 93,10 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-60 ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 4 Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Orang 34 36 36 36 36 36 36 5 Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Orang 1.711 1.862 1.862 1.862 1.862 1.862 1.862 6 Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Orang 9.236 9.212 8.505 7.728 6.947 6.195 6.195 4 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1 Persentase implementasi rencana kelitbangan. persen 100 100 100 100 100 100 100 2 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. persen 70,0 30,0 70,5 71,0 71,5 72,0 72,0 Penerapan SIDa: 3 Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. persen NA 100 100 100 100 100 100 4 Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. persen NA 30,0 70,5 71,0 71,5 72,0 72,0 5 PENGAWASAN 1 Persentase pelanggaran pegawai persen 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12 0,11 0,11 2 Persentase tindak lanjut temuan internal persen 85,26 87,82 90,45 93,17 95,96 98,84 98,84 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2018 - 2023 VIII-61 ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 3 Persentase tindak lanjut temuan eksternal persen 56,08 57,20 58,35 59,51 60,70 61,92 61,92 4 Persentase peningkatan kapabilitas APIP persen 96,67 96,67 96,67 96,67 96,67 96,67 96,67 6 SEKRETARIAT DPRD 1 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota ada/tidak ada ada ada ada ada ada ada 2 Tersusun dan terintegrasinya Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) ada/tidak ada ada ada ada ada ada ada 3 Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD ada/tidak ada ada ada ada ada ada ada RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023 IX-1
1.Kaidah Pelaksanaan. RPJMD adalah landasan yuridis formal pelaksanaan pembangunan yang berisi isu-isu/ program–program strategis yang dilaksanakan dan dicapai dalam 5 tahun mendatang, cara mencapainya, dan langkah- langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditetapkan. RPJMD menempatkan program pelaksanaan pembangunan sesuai dengan prioritas yang diamanatkan ketentuan peraturan perundang- undangan berdasarkan skala prioritas yang dimulai dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, dan Urusan Pilihan. Dokumen RPJMD ini merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Bandung periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023. Dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1) RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Bandung. Renstra adalah dokumen indikatif yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Bandung harus konsisten dan sinergis dengan dokumen RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023. Renstra yang mengatur perencanaan pembangunan lima tahunan Perangkat Daerah akan menjadi RPJMD PENUTUP 2) RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 merupakan perencanaan pembangunan lima tahunan di Kota Bandung yang akan dijabarkan menjadi rencana pembangunan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung. Selanjutnya RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). 3) RPJMD harus benar-benar diperhatikan, dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintah kota dalam melaksanakan pembangunan di berbagai aspek, karena setiap ketidak sesuaian, baik yang menyangkut kebijakan maupun pelaksanaannya dapat dinyatakan sebagai ketidak patuhan bahkan pelanggaran. 4) Dalam pelaksanaan program/kegiatan, selain menggunakan anggaran Pemerintah Kota Bandung, dapat pula menggunakan anggaran yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, skema kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), corporate social responsibility (CSR), hibah/bantuan dalam dan luar negeri, serta swadaya masyarakat dan/atau sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. 5) Pasca penetapan RPJMD, apabila terjadi perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah maka struktur/kelembagaan baru tersebut harus menyesuaikan antara Urusan Pemerintahan yang diampunya dengan Urusan Pemerintahan yang tercantum dalam RPJMD ini dan harus membuat Renstra baru. 6) Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program/kegiatan dalam Renstra/ Renja serta konsistensinya dengan RPJMD dilakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 7) RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 dimungkinkan diubah apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan; hasil pengendalian dan evaluasi RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018- 2023 IX-3 menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan terjadi perubahan yang mendasar seperti terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional. 8) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD Kota Bandung tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
2.Pedoman Transisi. Masa jabatan Wali Kota/Wakil Wali Kota Bandung periode 2018 – 2023 akan berakhir pada September 2023, dengan demikian RPJMD juga akan berakhir pada kurun waktu yang sama, sementara RPJMD yang baru belum dibuat. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Bandung, penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2024 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025; penyelesaian target kinerja RPJMD 2018-2023 yang belum tercapai, dan menjaga keselarasan program dan kegiatan pembangunan Kota Bandung dengan pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat, serta mengantisipasi perkembangan pembangunan yang akan mempengaruhi kinerja Pemerintah Kota Bandung. Selanjutnya RKPD Kota Bandung Tahun 2024 menjadi bagian dari RPJMD Periode berikutnya.