menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota- kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
7.Peraturan ...
3 https://jdih.bandung.go.id/home/
7.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5404);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
10.Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
217);
12.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2009 tentang Usara Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 23);
13.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18);
14.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 14);
15.Peraturan ...
4 https://jdih.bandung.go.id/home/
15.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 01);
16.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 3);
17.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Bandung Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 11);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG dan WALI KOTA BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.