DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 8 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketrentuan Umum, Tanggungjawab Tugas Dan Wewenang, Hak Dan Kewajiban, Pencegahan Dan Pengendalian, Larangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penyebarluasan Informasi, Kemitraan Dan Kolaborasi, Peran serta Masyarakat, Pembinaan Dan Pengawasan, Pemantauan Evaluasi Dan Pelaporan, Pembiayaan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Kota Bandung memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari penyebaran Corona Virus Disease 2019, namun pada sisi lain penyelenggaraan urusan pemerintahan harus tetap berjalan guna segera melakukan pelindungan sosial dan pemulihan ekonomi daerah sebagai dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 yang telah menyebabkan terganggunya berbagai aspek kehidupan masyarakat Kota Bandung;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Corona Virus Disease 2019; Mengingat … SALINAN 2 https://jdih.bandung.go.id/ Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota- kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang … 3 https://jdih.bandung.go.id/
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 170);
11.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 1); Dengan ... 4 https://jdih.bandung.go.id/ Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG dan WALI KOTA BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disebut DPRD Kota Bandung adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Kota Bandung.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Satuan … 5 https://jdih.bandung.go.id/
7.Satuan Tugas Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Tingkat Kota Bandung, yang selanjutnya disebut Satgas Tingkat Kota adalah unit pelaksana penanganan Corona Virus Disease 2019 di Daerah Kota yang ditetapkan oleh Wali Kota.
8.Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona-2.
9.Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular kepada manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
10.Wabah COVID-19 adalah kejadian berjangkitnya COVID- 19 dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
11.Isolasi adalah proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala COVID-19 dengan masyarakat luas.
12.Surveilans adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah Kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah Kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.
13.Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disebut PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
14.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
15.Alat … 6 https://jdih.bandung.go.id/
15.Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
16.Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.
17.Limbah Medis COVID-19 adalah semua limbah medis B3 yang dihasilkan dari kegiatan fasilitas layanan kesehatan maupun tempat isolasi dalam bentuk padat, cair, pasta (gel) maupun gas, berupa alat-alat kesehatan, obat, alat pelindung diri yang telah digunakan/dipakai bagi penanggulangan COVID-19.
18.Masker adalah alat pelindung diri yang memenuhi standar sesuai dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan.
19.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.
20.Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
21.Karantina adalah proses mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini COVID-19 dan penyakit wabah melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala COVID-19 dan penyakit wabah tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19 dan penyakit wabah atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal.
22.Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disingkat SDMK adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.memberikan pelindungan kesehatan masyarakat dari penularan dan penyebaran COVID-19;
b.meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat menjalankan protokol kesehatan;
c.memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi petugas, aparat pelaksana penanggulangan COVID-19, dan masyarakat;
d.membangun kemitraan dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah Kota dengan elemen masyarakat, instansi pemerintah, TNI/Kepolisian, dan pemerintah daerah lain;
e.meningkatkan efektivitas Pemerintah Daerah Kota dalam manajemen Pencegahan dan Pengendalian COVID-19; dan
f.mensinergikan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 oleh Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tanggung jawab, tugas, dan wewenang;
b.hak dan kewajiban;
c.pencegahan dan pengendalian;
d.larangan;
e.pemanfaatan teknologi informasi dan penyebarluasan informasi;
f.kemitraan dan kolaborasi;
g.peran serta masyarakat;
h.pembinaan dan pengawasan;
i.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
j.sumber pendanaan. BAB … 8 https://jdih.bandung.go.id/

BAB II

TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

Pemerintah Daerah Kota memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 serta akibat yang ditimbulkannya dengan melibatkan TNI/POLRI, elemen masyarakat, dan Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 5

Pemerintah Daerah Kota dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, bertugas:

a.melaksanakan kegiatan surveilans, penilaian resiko, dan penyelidikan epidemiologist;
b.melaksanakan pengambilan spesimen dan pemeriksaan;
c.menyediakan sarana, prasarana, Obat, Alat Kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
d.melaksanakan tindakan perawatan, pengobatan, isolasi, dan karantina serta pemantauan kesehatan; dan
e.melakukan promosi kesehatan dengan metode komunikasi, informasi, dan edukasi bagi masyarakat.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah Kota dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 berwenang:
1. a.melaksanakan upaya terpadu Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
2. b.melakukan pemeriksaan, pelacakan, isolasi, karantina, dan pengobatan terhadap penderita;
3. c.melakukan … 9 https://jdih.bandung.go.id/
4. c.melakukan pengawasan aktivitas/kegiatan masyarakat;
5. d.melakukan penegakan disiplin kepatuhan protokol upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
6. e.memberikan insentif kepada SDMK;
7. f.melakukan pengaturan terhadap seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Bandung dalam hal pelayanan, sumber daya, dan sistem pencatatan pelaporan untuk percepatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
8. g.melakukan pelaporan atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19; dan
9. h.melakukan upaya lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Setiap Orang dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, berhak:

a.memperoleh perlakuan yang sama dalam upaya pelindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat dalam masa pandemi COVID-19;
b.memperoleh hak pelayanan kesehatan, penanganan tata laksana COVID-19 di fasilitas kesehatan; dan
c.memperoleh informasi mengenai Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Pasal 8

Setiap Orang wajib:

a.melaksanakan upaya kesehatan promotif dan upaya kesehatan preventif;
b.mendukung pelaksanaan upaya kesehatan kuratif dan/atau upaya kesehatan rehabilitatif;
c.melaporkan adanya penderita atau patut diduga penderita COVID-19 kepada Perangkat Daerah;
d.mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kota terkait dengan protokol Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang ditetapkan sebagai Wabah di Daerah Kota; dan
e.menyelesaikan pengobatan sampai tuntas sesuai dengan pedoman pengobatan yang telah ditentukan bagi seseorang yang didiagnosis menderita COVID-19.

Pasal 9

(1)Setiap Orang yang berada di Daerah Kota wajib melaksanakan pelindungan kesehatan individu yang meliputi:
1. a.menggunakan masker sesuai dengan standar kesehatan yang menutupi hidung, mulut, dan dagu, ketika berada di luar rumah, saat berkendara, tempat kerja dan/atau tempat aktivitas lainnya;
2. b.mencuci tangan secara teratur dengan air mengalir dan sabun atau cara lain sesuai standar sebelum dan sesudah beraktivitas;
3. c.melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.menerapkan … 11 https://jdih.bandung.go.id/
5. d.menerapkan PHBS;
6. e.mengikuti kegiatan penelusuran kasus;
7. f.melakukan isolasi bagi pasien terkonfirmasi positif COVID-19;
8. g.melakukan karantina pada kontak erat penderita atau yang ditentukan oleh petugas kesehatan yang berwenang; dan
9. h.ikut serta dalam upaya penanggulangan penularan pandemi COVID-19 di Daerah Kota.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan kesehatan individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

(1)Pelindungan kesehatan masyarakat dilakukan di tempat dan fasilitas umum, antara lain:
1. a.perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis tempat hiburan dan tempat wisata;
2. b.satuan pendidikan;
3. c.tempat ibadah;
4. d.transportasi umum;
5. e.tempat penjual makanan, rumah makan, dan restoran;
6. f.pedagang kaki lima;
7. g.fasilitas pelayanan kesehatan;
8. h.pasar rakyat;
9. i.pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
10. j.fasilitas olahraga; dan
11. k.area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa.
(2)Pelindungan … 12 https://jdih.bandung.go.id/
(2)Pelindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.melakukan edukasi dan protokol pencegahan COVID-19;
2. b.melakukan pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas kerja;
3. c.menjaga kesehatan lingkungan;
4. d.mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
5. e.pembatasan kapasitas angkut penumpang;
6. f.pembatasan waktu operasional;
7. g.manajemen pengelolaan arus lalu lintas;
8. h.pembatasan jumlah pengunjung;
9. i.menggunakan aplikasi/situs pelaksanaan surveilans kesehatan milik Pemerintah; dan
10. j.melaporkan hasil pemeriksaan terkait COVID-19 kepada Dinas yang membidangi urusan kesehatan atau Perangkat Daerah lainnya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengaturan kegiatan pelindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…