DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
5.Anggaran ... 4
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
6.Penyertaan Modal Daerah Kota adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk adalah:

a.mempertahankan kepemilikan saham serta agar termasuk kelompok penentu arah kebijakan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk;
b.mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah kota; dan
c.memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah.

Pasal 3

(1)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan analisis kelayakan, analisis portofolio, analisis resiko, dan analisis investasi.
(2)Mekanisme penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB ... 5

BAB III

BESARAN

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk yang telah disetor sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp28.999.994.862,00 (dua puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).
(2)Selain Penyertaan Modal yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota akan menambahkan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
(3)Untuk pemenuhan sisa kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota tentang APBD.

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk bersumber dari APBD.

BAB V

DIVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah. BAB ... 6

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 18 Desember 2017 WALI KOTA BANDUNG, TTD MOCHAMAD RIDWAN KAMIL Diundangkan di Bandung pada tanggal 18 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, TTD YOSSI IRIANTO LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 11 NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT ( 11/282/2017) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, H. BAMBANG SUHARI, SH NIP. 19650715 198603 1 027

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
5.Anggaran ... 4
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
6.Penyertaan Modal Daerah Kota adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk adalah:

a.mempertahankan kepemilikan saham serta agar termasuk kelompok penentu arah kebijakan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk;
b.mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah kota; dan
c.memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah.

Pasal 3

(1)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan analisis kelayakan, analisis portofolio, analisis resiko, dan analisis investasi.
(2)Mekanisme penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB ... 5

BAB III

BESARAN

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk yang telah disetor sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp28.999.994.862,00 (dua puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).
(2)Selain Penyertaan Modal yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota akan menambahkan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
(3)Untuk pemenuhan sisa kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota tentang APBD.

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk bersumber dari APBD.

BAB V

DIVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah. BAB ... 6