DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang wewenang, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum, penyerahaan prasarana, sarana, utilitas umum perumahan, pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum, pengawasan dan pengendalian, peran serta masyarakat, larangan, penyelesaian sengketa, pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat agar dapat hidup sejahtera lahir dan batin;
b.bahwa pertumbuhan penduduk dan pembangunan tempat tinggal di Kota Bandung yang begitu pesat, memerlukan sarana, prasarana, dan utilitas umum yang memadai dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dalam urusan perumahan;
c.bahwa peraturan daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2019 ten tang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan, tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga harus diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 424 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); WALIKOTABANDUNG, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang WJ:lLI KOTA BANDUNG PROVINS!JAWA BARAT RANCANGAN PERATURANDAERAHKOTABANDUNG NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PENYEDIAAN,PENYERAHANDAN PENGELOLAANPRASARANA, SARANA DAN UTILITASUMUM PERUMAHAN SALIN AN
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6628);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 12);
14.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 5); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6.Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik Daerah.
7.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Pasal 1

PENYEDIAANTENTANGDAERAHPERATURANMenetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KOTABANDUNG dan WALIKOTABANDUNG

15.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 5); Perumahan dan permukiman. adalah perseorangan atau badan hukum penyelenggara pembangunan
8.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
9.Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
10.Sarana Komersial adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya yang menghasilkan finansial.
11.Sarana Non-Komersial adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan bermasyarakat yang bersifat sosial.
12.Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
13.Brandgang adalah saluran pembuangan air hujan yang berfungsi juga sebagai jalur evakuasi kebakaran.
14.Tangki septik adalah suatu tangki bawah tanah yang digunakan untuk pengendapan limbah domestik/rumah tangga.
15.Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah cara Pemerintah Daerah untuk menyediakan prasarana, sarana dan utilitas baik dengan cara mengadakan sendiri ataupun melalui penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dari para pengembang perumahan/permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari Pengembang atau Masyarakat kepada Pemerintah Daerah.
17.Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah tahapan pekerjaan yang dilakukan untuk mengoperasikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang telah berfungsi agar berkelanjutan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan.
18.Rencana Tapak adalah gambaran/ peta rencana perletakan bangunan/kaveling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu.
19.Pengembang usaha/badan

BAB I

KETENTUANUMUM PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITASUMUM PERUMAHAN.

Pasal 2

Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan berdasarkan prinsip:

a.keterbukaan;
b.akuntabilitas;
c.kepastian hukum;
d.keberpihakan; dan
e.keberlanjutan.
1. 20.Perumahan Tidak Bersusun adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian, baik berlantai satu atau dua.
2. 21.Rumah Susun yang selanjutnya disingkat Rusun, adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan yang masing-masing dapat disewa atau dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
3. 22.Kawasan Perumahan adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk Perumahan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan Prasarana dan Sarana lingkungan.
4. 23.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
5. 24.Berita Acara Serah Terima Administrasi adalah serah terima kelengkapan administrasi berupa jaminan dan kesanggupan dari pengembang untuk menyediakan dan menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas kepada Pemerintah Daerah.
6. 25.Berita Acara Serah Terima Fisik adalah serah terima seluruh atau sebagian Prasarana, Sarana dan Utilitas umum berupa tanah dan/atau bangunan dalam bentuk aset dan/ a tau pengelolaan dan/ a tau tanggung jawab dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
1. a.menyusun perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan;
2. b.menyusun inventarisasi data Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan;
3. c.melaksanakan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan; dan
4. d.melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dan keberadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota.
(3)Wali Kota dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan wewenangnya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan, tata ruang, dan pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan melaksanakan Perencanaan, Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berdasarkan pada:
1. a.Rencana Tata Ruang Wilayah;
2. b.Rencana Detail Tata Ruang; dan
3. c.Rencana Tapak yang telah disahkan.

BAB II

WEWENANG

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

a.jaminan pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan yang diserahterimakan sesuai dengan Rencana Tapak yang disahkan pada tahap penyediaan;
b.kepastian dalam penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan menjadi aset Pemerintah Daerah; dan
c.jaminan keberadaan dan keberlanjutan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 7

(1)Pengembang melakukan penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dimulai dari kegiatan penyusunan Rencana Tapak.
(2)Kegiatan penyusunan Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rencana penyediaan kaveling tanah un tuk Perumahan sebagai bagian dari permukiman; dan
2. b.kelengkapan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
(3)Penyusunan Rencana Tapak untuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) harus memenuhi standar.

Pasal 6

Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dilaksanakan oleh Pengembang seauai dengan peraturan perundang-undangan.

(4)Dalam rangka menyusun perencanaan dan inventarisasi data Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dan huruf b, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, tata ruang, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pengelolaan barang milik daerah melakukan proses sinkronisasi dan harmonisasi. ( 5) Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan inventarisasi data Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dituangkan dalam sistem informasi berbasis digital.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan inventarisasi data Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan serta pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III

PENYEDIAANPRASARANA, SARANADANUTILITAS

Pasal 8

(1)Pengembang Perumahan terdiri dari:
1. a.Pengembang Perumahan Rusun; dan
2. b.Pengembang Perumahan tidak bersusun.
(2)Pengembang Perumahan Rusun sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf a harus menyediakan Sarana Pemakaman sebesar 2% (dua persen) dari total luas lantai bangunan perumahan sesuai dengan Rencana Tapak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7.
(4)Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.ketentuan umum; dan
2. b.standar teknis.
(5)Ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf a paling sedikit memenuhi:
1. a.kebutuhan daya tampung Perumahan;
2. b.kemudahan pengelolaan dan penggunaan sumber daya setempat;
3. c.mitigasi tingkat risiko bencana dan keselamatan; dan
4. d.terhubung dengan jaringan perkotaan existing.
(6)Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
1. a.standar Prasarana;
2. b.standar Sarana; dan
3. c.standar Utilitas Umum.
(7)Standar Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)huruf a paling sedikit meliputi:
1. a.jaringan jalan;
2. b.saluran pembuangan air hujan atau drainase;
3. c.penyediaan air minum;
4. d.saluran pembuangan air limbah atau sanitasi;
5. e.tempat pembuangan sampah; dan
6. f.sumur resapan.
(8)Standar Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b paling sedikit meliputi:
1. a.ruang terbuka hijau;
2. b.Sarana umum; dan
3. c.Sarana pemakaman.
(9)Standar sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, dapat berupa Sarana Komersial dan/ atau Sarana Non-Komersial.
(10)Sarana Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat
(9)paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas lahan perumahan di luar lahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
(11)Standar Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c paling sedikit meliputi:
1. a.jaringan listrik; dan
2. b.sarana penerangan jalan umum.

Pasal 9

( 1) Perumahan tidak bersusun terdiri dari:

a.Perumahan tidak bersusun pad a lahan sam pai dengan 5.000 m2 (lima ribu meter persegi); dan
b.Perumahan tidak bersusun pada lahan lebih dari 5.000 m? (lima ribu meter persegi).

(2)Bagi Pengembang Perumahan tidak bersusun pada lahan sampai dengan 5.000 m-' (lima ribu meter persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan umum dan standar teknis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(3)Bagi Pengembang Perumahan tidak bersusun pada lahan lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selain harus memenuhi ketentuan umum dan standar teknis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 juga harus memenuhi Prasarana dan Utilitas Umum tambahan yang terdiri dari:
1. a.Prasarana, sebagai berikut: 1) jaringan brandgang; dan 2) tempat pengelolaan sampah.
2. b.Utilitas Umum, sebagai berikut: 1) jaringan transportasi; dan 2) sarana pemadam kebakaran. ( 4) Keharusan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan bagian dari Rencana Tapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(3)Pengembang perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dengan proporsi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) termasuk penyediaan sarana pemakaman sebesar 2% (dua persen) dari total luas lahan perumahan sesuai dengan Rencana Tapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(4)Dalam hal Pengembang tidak dapat menyediakan sarana pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3), maka Pengembang membuat surat pernyataan kesediaan membayar kompensasi kepada Pemerintah Daerah senilai 2% (dua persen) dari luas lahan dikalikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah tertinggi antara di lokasi pengembangan Perumahan atau tanah yang ditentukan untuk pengadaan sarana pemakaman oleh Pemerintah Daerah.
(5)Keharusan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan bagian dari Rencana Tapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 11

(1)Penyusunan Rencana Tapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 serta keharusan penggunaan orang yang memiliki sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan bagian dari proses administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengembang Perumahan mengajukan permohonan pengesahan Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.
(3)Permohonan pengesahan Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi dengan lokasi, jenis, dan luas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
(4)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang melakukan survei dan verifikasi terhadap lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum perumahan yang diajukan Pengembang.
(5)Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan persyaratan yang berkaitan dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 serta hasil survei dan verifikasi se bagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang menolak pengesahan Rencana Tapak.

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…