DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2018

Nomor: 13
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bandung

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan peneriman Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah Kota saat ini telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2005 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kota Bandung, namun dalam perkembangannya sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Kota; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang ... SALINAN 2 https://jdih.bandung.go.id/
2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang... 3 https://jdih.bandung.go.id/
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG dan WALI KOTA BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4.Dewan … 4 https://jdih.bandung.go.id/
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian kepada Pemerintah Daerah Kota secara sukarela, tidak mengikat dan yang perolehannya oleh Pihak Ketiga tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Barang adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan berguna bagi Pemerintah Daerah Kota dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Barang bergerak adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkan dari tempat satu ke tempat lain.
9.Barang tidak bergerak adalah tanah atau segala sesuatu yang tidak dapat dipindahkan dari satu tempat tertentu ke tempat lain.
10.Barang berwujud adalah segala seuatu yang dapat dilihat dan diraba oleh panca indera.
11.Barang tidak berwujud adalah hak yang melekat pada seseorang atau segala sesuatu yang tidak dapat dilihat dan diraba oleh panca indera.
12.Pihak Ketiga adalah Pemberi Sumbangan yang terdiri dari perseorangan dan/atau Badan.
13.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14.Penilai … 5 https://jdih.bandung.go.id/
14.Penilai Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang penilaian properti dan/atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Penilai Publik adalah Penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk melakukan kegiatan penilaian secara independen dan profesional.
16.Penerimaan lain-lain adalah seluruh Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan bagi hasil laba Badan Usaha Milik Daerah.

BAB II

PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah Kota dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga.
(2)Sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian hadiah, donasi, hibah dan/atau lain-lain sumbangan dalam bentuk Barang bergerak, Barang tidak bergerak, Barang berwujud dan Barang tidak berwujud.

Pasal 3

(1)Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah Kota menganut prinsip sebagai berikut:
1. a.bersifat sukarela, ikhlas dan tidak mengikat;
2. b.sederhana dan transparan;
3. c.tidak ada kontra prestasi baik langsung maupun tidak langsung;
4. d.pemanfaatan untuk kepentingan pembangunan Daerah Kota; dan
5. e.tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Sumbangan … 6 https://jdih.bandung.go.id/
(2)Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah Kota tidak boleh merupakan hadiah atau janji yang diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
(3)Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah Kota harus sudah bebas dari segala beban/kewajiban dan/atau bebas dari segala tuntutan/sengketa apapun.
(4)Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah Kota yang bersumber dari luar negeri dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

(1)Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah Kota harus dituangkan dalam Perjanjian atau Akta atau Berita Acara Serah Terima Barang.
(2)Perjanjian atau Akta sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), paling sedikit memuat:
1. a.objek;
2. b.tujuan;
3. c.penerima;
4. d.pemberi;
5. e.jumlah/volume;
6. f.nilai; dan
7. g.sumber.
(3)Biaya-biaya yang timbul akibat pembuatan Perjanjian atau Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pihak Ketiga.
(4)Ketentuan … 7 https://jdih.bandung.go.id/
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Perjanjian atau Akta dan Berita Acara Serah Terima, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah Kota tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Pemberi sumbangan kepada Negara maupun Pemerintah Daerah Kota seperti pembayaran pajak, retribusi daerah dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kewajiban Pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dibayarkan dan sudah diselesaikan oleh Pemberi Sumbangan sebelum diberikan kepada Pemerintah Daerah Kota.
(3)Kewajiban Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2)dikecualikan terhadap sumbangan dalam bentuk kendaraan.

BAB III

KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 6

(1)Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah Kota dilakukan dengan mengajukan rencana pemberian sumbangan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
(2)Pemberi Sumbangan harus segera menyelesaikan dan menyerahkan objek sumbangan sesuai dengan rencana pemberian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pekerjaan selesai atau barang sumbangan telah ada kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya disertai dengan Berita Acara Serah Terima.
(3)Perangkat … 8 https://jdih.bandung.go.id/
(3)Perangkat Daerah yang telah menerima Sumbangan Pihak Ketiga, wajib melakukan pengadministrasian penerimaan sumbangan dan melaporkan kepada Wali Kota dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja dengan tembusan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah Kota.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadministrasian penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

(1)Penerimaan Daerah dari Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk uang disetor ke rekening Kas Daerah, dilakukan dengan cara:
1. a.disetor langsung oleh Pihak Ketiga;
2. b.disetor melalui lembaga keuangan lain atau kantor pos oleh Pihak Ketiga; atau
3. c.disetor melalui Bendahara Penerimaan oleh Pihak Ketiga.
(2)Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh uang yang diterima dari Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ke rekening Kas Daerah paling lambat 1x24 jam sejak uang tersebut diterima.
(3)Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan yang menerima uang hasil Sumbangan Pihak Ketiga wajib menyelenggarakan pengadministrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pejabat … 9 https://jdih.bandung.go.id/
(4)Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti.
(5)Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan/pengadministrasian terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Wali Kota memberitahukan secara tertulis atas setiap penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan sejak penerimaan.
(2)Hasil penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dicantumkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota.
(3)Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 9

(1)Kewajiban pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya yang muncul setelah Sumbangan Pihak Ketiga berupa barang diterima merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah Kota.
(2)Barang yang disumbangkan oleh Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah Kota tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan barangnya harus secara riil ada dan bukan merupakan barang yang akan diadakan dikemudian hari. Pasal … 10 https://jdih.bandung.go.id/

Pasal 10

(1)Nilai barang yang disumbangkan dihitung oleh Pihak Ketiga dengan disertai dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Untuk menjamin kepastian hukum mengenai nilai barang yang disumbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan nilai dilakukan oleh Tim Penilai independen dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Penilaian.
(3)Biaya yang timbul untuk penilaian barang yang disumbangkan menjadi tanggungjawab Pihak Ketiga.
(4)Pemberi sumbangan bertanggung jawab terhadap kebenaran nilai barang yang disumbangkan.
(5)Jika Pihak Ketiga tidak menyertakan nilai barang yang disumbangkan, maka Perangkat Daerah melakukan penilaian dengan Penilai Pemerintah atau menunjuk Penilai Publik untuk menentukan nilai barang.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan peneriman Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah Kota saat ini telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2005 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kota Bandung, namun dalam perkembangannya sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Kota; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang ... SALINAN 2 https://jdih.bandung.go.id/
2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang... 3 https://jdih.bandung.go.id/
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG dan WALI KOTA BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4.Dewan … 4 https://jdih.bandung.go.id/
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian kepada Pemerintah Daerah Kota secara sukarela, tidak mengikat dan yang perolehannya oleh Pihak Ketiga tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Barang adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan berguna bagi Pemerintah Daerah Kota dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Barang bergerak adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkan dari tempat satu ke tempat lain.
9.Barang tidak bergerak adalah tanah atau segala sesuatu yang tidak dapat dipindahkan dari satu tempat tertentu ke tempat lain.
10.Barang berwujud adalah segala seuatu yang dapat dilihat dan diraba oleh panca indera.
11.Barang tidak berwujud adalah hak yang melekat pada seseorang atau segala sesuatu yang tidak dapat dilihat dan diraba oleh panca indera.
12.Pihak Ketiga adalah Pemberi Sumbangan yang terdiri dari perseorangan dan/atau Badan.
13.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14.Penilai … 5 https://jdih.bandung.go.id/
14.Penilai Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang penilaian properti dan/atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Penilai Publik adalah Penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk melakukan kegiatan penilaian secara independen dan profesional.
16.Penerimaan lain-lain adalah seluruh Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan bagi hasil laba Badan Usaha Milik Daerah.

BAB II

PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah Kota dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga.
(2)Sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian hadiah, donasi, hibah dan/atau lain-lain sumbangan dalam bentuk Barang bergerak, Barang tidak bergerak, Barang berwujud dan Barang tidak berwujud.

Pasal 3

(1)Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah Kota menganut prinsip sebagai berikut:
1. a.bersifat sukarela, ikhlas dan tidak mengikat;
2. b.sederhana dan transparan;
3. c.tidak ada kontra prestasi baik langsung maupun tidak langsung;
4. d.pemanfaatan untuk kepentingan pembangunan Daerah Kota; dan
5. e.tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Sumbangan … 6 https://jdih.bandung.go.id/
(2)Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah Kota tidak boleh merupakan hadiah atau janji yang diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
(3)Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah Kota harus sudah bebas dari segala beban/kewajiban dan/atau bebas dari segala tuntutan/sengketa apapun.
(4)Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah Kota yang bersumber dari luar negeri dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

(1)Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah Kota harus dituangkan dalam Perjanjian atau Akta atau Berita Acara Serah Terima Barang.
(2)Perjanjian atau Akta sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), paling sedikit memuat:
1. a.objek;
2. b.tujuan;
3. c.penerima;
4. d.pemberi;
5. e.jumlah/volume;
6. f.nilai; dan
7. g.sumber.
(3)Biaya-biaya yang timbul akibat pembuatan Perjanjian atau Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pihak Ketiga.
(4)Ketentuan … 7 https://jdih.bandung.go.id/
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Perjanjian atau Akta dan Berita Acara Serah Terima, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah Kota tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Pemberi sumbangan kepada Negara maupun Pemerintah Daerah Kota seperti pembayaran pajak, retribusi daerah dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kewajiban Pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dibayarkan dan sudah diselesaikan oleh Pemberi Sumbangan sebelum diberikan kepada Pemerintah Daerah Kota.
(3)Kewajiban Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2)dikecualikan terhadap sumbangan dalam bentuk kendaraan.

BAB III

KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 6

(1)Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah Kota dilakukan dengan mengajukan rencana pemberian sumbangan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
(2)Pemberi Sumbangan harus segera menyelesaikan dan menyerahkan objek sumbangan sesuai dengan rencana pemberian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pekerjaan selesai atau barang sumbangan telah ada kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya disertai dengan Berita Acara Serah Terima.
(3)Perangkat … 8 https://jdih.bandung.go.id/
(3)Perangkat Daerah yang telah menerima Sumbangan Pihak Ketiga, wajib melakukan pengadministrasian penerimaan sumbangan dan melaporkan kepada Wali Kota dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja dengan tembusan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah Kota.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadministrasian penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

(1)Penerimaan Daerah dari Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk uang disetor ke rekening Kas Daerah, dilakukan dengan cara:
1. a.disetor langsung oleh Pihak Ketiga;
2. b.disetor melalui lembaga keuangan lain atau kantor pos oleh Pihak Ketiga; atau
3. c.disetor melalui Bendahara Penerimaan oleh Pihak Ketiga.
(2)Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh uang yang diterima dari Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ke rekening Kas Daerah paling lambat 1x24 jam sejak uang tersebut diterima.
(3)Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan yang menerima uang hasil Sumbangan Pihak Ketiga wajib menyelenggarakan pengadministrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pejabat … 9 https://jdih.bandung.go.id/
(4)Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti.
(5)Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan/pengadministrasian terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Wali Kota memberitahukan secara tertulis atas setiap penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan sejak penerimaan.
(2)Hasil penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dicantumkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota.
(3)Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 9

(1)Kewajiban pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya yang muncul setelah Sumbangan Pihak Ketiga berupa barang diterima merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah Kota.
(2)Barang yang disumbangkan oleh Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah Kota tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan barangnya harus secara riil ada dan bukan merupakan barang yang akan diadakan dikemudian hari. Pasal … 10 https://jdih.bandung.go.id/

Pasal 10

(1)Nilai barang yang disumbangkan dihitung oleh Pihak Ketiga dengan disertai dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Untuk menjamin kepastian hukum mengenai nilai barang yang disumbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan nilai dilakukan oleh Tim Penilai independen dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Penilaian.
(3)Biaya yang timbul untuk penilaian barang yang disumbangkan menjadi tanggungjawab Pihak Ketiga.
(4)Pemberi sumbangan bertanggung jawab terhadap kebenaran nilai barang yang disumbangkan.
(5)Jika Pihak Ketiga tidak menyertakan nilai barang yang disumbangkan, maka Perangkat Daerah melakukan penilaian dengan Penilai Pemerintah atau menunjuk Penilai Publik untuk menentukan nilai barang.