DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019

Nomor: 14
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bandung

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sejalan dengan perkembangan sektor pendorong kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang … SALINAN 2 https://jdih.bandung.go.id/
2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
7.Peraturan … 3 https://jdih.bandung.go.id/
7.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
11.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18);
12.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 07);
13.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 01);
14.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 7);
15.Peraturan … 4 https://jdih.bandung.go.id/
15.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG dan WALI KOTA BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 07), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 22 diubah, diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 5a dan diantara angka 21 dan 22 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 21a, dan di tambah angka 33 dan 34 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Kota Bandung.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Wali Kota … 5 https://jdih.bandung.go.id/
4.Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
5.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. 5a. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
6.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan Pemerintah Daerah.
9.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah Kota dan pengusaha.
10.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11.Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesbilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12.Usaha … 6 https://jdih.bandung.go.id/
12.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
14.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
15.Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
16.Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan.
17.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
18.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
19.Produk Pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesbilitas yang disediakan bagi dan/atau dijual kepada wisatawan, yang saling mendukung secara sinergis dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
20.Pemasaran … 7 https://jdih.bandung.go.id/
20.Pemasaran pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri.
21.Atraksi pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi obyek dan tujuan kunjungan. 21a . Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegerasi.
22.Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang di terbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Wali Kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyartan dan/atau komitmen.
23.Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
24.Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
25.Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain anak dan keluarga.
26.Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
27.Panti … 8 https://jdih.bandung.go.id/
27.Panti pijat adalah usaha yang menyediakan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
28.Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
29.Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
30.Jasa impresariat/promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
31.Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
32.Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
33.Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya di singkat TIK adalah suatu sistem/teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada.
34.Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah Kota, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
2.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal … 9 https://jdih.bandung.go.id/

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah Kota menyediakan data dan informasi kepariwisataan.
(2)Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan mudah diakses oleh setiap orang melalui TIK.
(3)Penyediaan data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.media cetak dalam dan luar negeri;
2. b.media elektronik dalam dan luar negeri;
3. c.media online dalam dan luar negeri;
4. d.booklet, leaflet, flyer, tourism information center; dan
5. e.media infomasi di dalam dan luar ruangan.
(4)Penyediaan data dan infomasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
1. a.regulasi dan kebijakan kepariwisataan;
2. b.destinasi pariwisata;
3. c.usaha pariwisata;
4. d.seni budaya dan ekonomi kreatif; dan
5. e.data dan infomasi kunjungan wisatawan.
  1. 3.Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1)Dalam penyediaan data dan informasi sistem kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Pemerintah Daerah Kota membangun Sistem TIK Kepariwisataan Daerah Kota.
(2)Pembangunan Sistem TIK Kepariwisataan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi TIK.
(3)Penggunaan Sistem TIK Kepariwisataan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelolaan dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.
(4)Ketentuan … 10 https://jdih.bandung.go.id/
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembangunan Sistem Informasi Kepariwisataan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

4.Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 7A, Pasal 7B Pasal 7C dan 7D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1)Pemerintah Daerah Kota mendorong pembangunan industri pariwisata Daerah Kota yang berstandar dan bersertifikat.
(2)Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembangunan dan penguatan struktur industri pariwisata yang bertatanan pariwisata sehat, berkelanjutan dan ramah wisatawan;
2. b.penguatan daya saing produk pariwisata;
3. c.pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
4. d.penciptaan kredibilitas bisnis; dan
5. e.tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 7B

(1)Pemerintah Daerah Kota membangun destinasi wisata Daerah Kota.
(2)Pembangunan destinasi wisata Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pemberdayaan masyarakat;
2. b.pembangunan daya tarik wisata;
3. c.pembangunan prasarana;
4. d.penyediaan fasilitas umum;
5. e.pembangunan fasilitas pariwisata terpadu dan berkesinambungan; dan
6. f.peluang investasi.
(3)Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
1. a.peningkatan … 11 https://jdih.bandung.go.id/
2. a.peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata, ekonomi kreatif dan budaya;
3. b.meningkatkan dan mengembangkan usaha mikro sebagai penyedia produk pendukung di bidang pariwisata, ekonomi kreatif dan budaya;
4. c.mendorong perkembangan usaha pariwisata skala usaha mikro; dan
5. d.penguatan kemitraan antara Pemerintah Daerah Kota, pelaku industri Pariwisata, dunia usaha dan masyarakat.
(4)Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai sosial, budaya, agama yang mencerminkan ciri khas Daerah Kota.
(5)Pembangunan prasana dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota dan dapat bekerja sama dengan swasta dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Pembangunan prasarana dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui:
1. a.penyediaan prasarana dan fasilitas umum yang memadai; dan
2. b.penyediaan fasilitas yang mencerminkan ciri khas Daerah Kota.

Pasal 7C

(1)Pemerintah Daerah Kota mengembangkan pemasaran pariwisata yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
(2)Pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pengembangan pasar wisatawan;
2. b.pengembangan citra pariwisata; dan
3. c.pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata.
(3)Ketentuan … 12 https://jdih.bandung.go.id/
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 7D

(1)Pemerintah Daerah Kota mendorong untuk peningkatan kelembagaan pariwisata.
(2)Peningkatan kelembagaan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pembinaan kelembagaan pariwisata;
2. b.pembinaan dan pelatihan Sumber Daya Manusia;
3. c.mendorong pelaku usaha pariwisata bersertifikasi.
  1. 5.Ketentuan Pasal 11 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Pengelolaan kawasan strategis pariwisata ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota dengan memperhatikan aspek:
1. a.sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
2. b.potensi pasar;
3. c.lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
4. d.perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
5. e.lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
6. f.kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
7. g.kekhususan dari wilayah.
(2)Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan untuk berpartisipasi dalam rangka terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(3)Kawasan … 13 https://jdih.bandung.go.id/
(3)Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek sosial, budaya dan agama masyarakat setempat.
(4)Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.

6.Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

(1)Usaha perjalanan wisata dapat melakukan kegiatan promosi dan pemasaran paket wisata baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
(2)Usaha perjalanan wisata dari luar daerah yang akan menyelenggarakan kegiatan wisata di Daerah Kota melakukan koordinasi dengan usaha perjalanan wisata yang ada di Daerah Kota.
(3)Usaha perjalanan wisata dari luar negeri yang akan menyelenggarakan kegiatan wisata di Daerah Kota melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan usaha perjalanan wisata yang ada di Daerah Kota sebagai mitra kerja, dan dalam melaksanakan kegiatannya tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 35 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b) sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1)Usaha atraksi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf n merupakan suatu usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olahraga, pameran/promosi dan bazar di tempat tertutup atau terbuka yang bersifat temporer baik komersil maupun tidak komersil.
(2)Setiap … 14 https://jdih.bandung.go.id/
(2)Setiap atraksi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui:
1. a.penampilan khazanah dan kekayaan budaya bangsa;
2. b.peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, norma-norma dan nilai-nilai kehidupan masyarakat;
3. c.peningkatan jaminan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan wisatawan, pengelola, dan masyarakat;
4. d.pemeliharaan ketertiban dan harmonisasi lingkungan;
5. e.peningkatan nilai tambah dan manfaat yang luas bagi komunitas lokal; dan
6. f.peningkatan publikasi kalender kegiatan pariwisata.
(3)Atraksi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat, industri pariwisata, Pemerintah Daerah Kota atau dalam bentuk kemitraan.
(3a)Penyelenggaraan atraksi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan Surat Pengantar pertimbangan teknis dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kota.
(3b)Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) diberikan untuk kegiatan atraksi wisata yang dapat mendatangkan wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai atraksi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

8.Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab yaitu BAB VIA, serta diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 36A, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB … 15 https://jdih.bandung.go.id/ BAB VIA PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sejalan dengan perkembangan sektor pendorong kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang … SALINAN 2 https://jdih.bandung.go.id/
2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
7.Peraturan … 3 https://jdih.bandung.go.id/
7.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
11.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18);
12.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 07);
13.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 01);
14.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 7);
15.Peraturan … 4 https://jdih.bandung.go.id/
15.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG dan WALI KOTA BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 07), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 22 diubah, diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 5a dan diantara angka 21 dan 22 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 21a, dan di tambah angka 33 dan 34 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Kota Bandung.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Wali Kota … 5 https://jdih.bandung.go.id/
4.Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
5.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. 5a. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
6.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan Pemerintah Daerah.
9.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah Kota dan pengusaha.
10.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11.Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesbilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12.Usaha … 6 https://jdih.bandung.go.id/
12.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
14.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
15.Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
16.Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan.
17.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
18.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
19.Produk Pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesbilitas yang disediakan bagi dan/atau dijual kepada wisatawan, yang saling mendukung secara sinergis dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
20.Pemasaran … 7 https://jdih.bandung.go.id/
20.Pemasaran pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri.
21.Atraksi pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi obyek dan tujuan kunjungan. 21a . Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegerasi.
22.Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang di terbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Wali Kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyartan dan/atau komitmen.
23.Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
24.Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
25.Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain anak dan keluarga.
26.Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
27.Panti … 8 https://jdih.bandung.go.id/
27.Panti pijat adalah usaha yang menyediakan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
28.Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
29.Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
30.Jasa impresariat/promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
31.Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
32.Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
33.Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya di singkat TIK adalah suatu sistem/teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada.
34.Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah Kota, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
2.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal … 9 https://jdih.bandung.go.id/

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah Kota menyediakan data dan informasi kepariwisataan.
(2)Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan mudah diakses oleh setiap orang melalui TIK.
(3)Penyediaan data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.media cetak dalam dan luar negeri;
2. b.media elektronik dalam dan luar negeri;
3. c.media online dalam dan luar negeri;
4. d.booklet, leaflet, flyer, tourism information center; dan
5. e.media infomasi di dalam dan luar ruangan.
(4)Penyediaan data dan infomasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
1. a.regulasi dan kebijakan kepariwisataan;
2. b.destinasi pariwisata;
3. c.usaha pariwisata;
4. d.seni budaya dan ekonomi kreatif; dan
5. e.data dan infomasi kunjungan wisatawan.
  1. 3.Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1)Dalam penyediaan data dan informasi sistem kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Pemerintah Daerah Kota membangun Sistem TIK Kepariwisataan Daerah Kota.
(2)Pembangunan Sistem TIK Kepariwisataan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi TIK.
(3)Penggunaan Sistem TIK Kepariwisataan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelolaan dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.
(4)Ketentuan … 10 https://jdih.bandung.go.id/
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembangunan Sistem Informasi Kepariwisataan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

4.Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 7A, Pasal 7B Pasal 7C dan 7D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1)Pemerintah Daerah Kota mendorong pembangunan industri pariwisata Daerah Kota yang berstandar dan bersertifikat.
(2)Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembangunan dan penguatan struktur industri pariwisata yang bertatanan pariwisata sehat, berkelanjutan dan ramah wisatawan;
2. b.penguatan daya saing produk pariwisata;
3. c.pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
4. d.penciptaan kredibilitas bisnis; dan
5. e.tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 7B

(1)Pemerintah Daerah Kota membangun destinasi wisata Daerah Kota.
(2)Pembangunan destinasi wisata Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pemberdayaan masyarakat;
2. b.pembangunan daya tarik wisata;
3. c.pembangunan prasarana;
4. d.penyediaan fasilitas umum;
5. e.pembangunan fasilitas pariwisata terpadu dan berkesinambungan; dan
6. f.peluang investasi.
(3)Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
1. a.peningkatan … 11 https://jdih.bandung.go.id/
2. a.peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata, ekonomi kreatif dan budaya;
3. b.meningkatkan dan mengembangkan usaha mikro sebagai penyedia produk pendukung di bidang pariwisata, ekonomi kreatif dan budaya;
4. c.mendorong perkembangan usaha pariwisata skala usaha mikro; dan
5. d.penguatan kemitraan antara Pemerintah Daerah Kota, pelaku industri Pariwisata, dunia usaha dan masyarakat.
(4)Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai sosial, budaya, agama yang mencerminkan ciri khas Daerah Kota.
(5)Pembangunan prasana dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota dan dapat bekerja sama dengan swasta dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Pembangunan prasarana dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui:
1. a.penyediaan prasarana dan fasilitas umum yang memadai; dan
2. b.penyediaan fasilitas yang mencerminkan ciri khas Daerah Kota.

Pasal 7C

(1)Pemerintah Daerah Kota mengembangkan pemasaran pariwisata yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
(2)Pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pengembangan pasar wisatawan;
2. b.pengembangan citra pariwisata; dan
3. c.pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata.
(3)Ketentuan … 12 https://jdih.bandung.go.id/
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 7D

(1)Pemerintah Daerah Kota mendorong untuk peningkatan kelembagaan pariwisata.
(2)Peningkatan kelembagaan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pembinaan kelembagaan pariwisata;
2. b.pembinaan dan pelatihan Sumber Daya Manusia;
3. c.mendorong pelaku usaha pariwisata bersertifikasi.
  1. 5.Ketentuan Pasal 11 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Pengelolaan kawasan strategis pariwisata ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota dengan memperhatikan aspek:
1. a.sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
2. b.potensi pasar;
3. c.lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
4. d.perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
5. e.lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
6. f.kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
7. g.kekhususan dari wilayah.
(2)Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan untuk berpartisipasi dalam rangka terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(3)Kawasan … 13 https://jdih.bandung.go.id/
(3)Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek sosial, budaya dan agama masyarakat setempat.
(4)Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.

6.Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

(1)Usaha perjalanan wisata dapat melakukan kegiatan promosi dan pemasaran paket wisata baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
(2)Usaha perjalanan wisata dari luar daerah yang akan menyelenggarakan kegiatan wisata di Daerah Kota melakukan koordinasi dengan usaha perjalanan wisata yang ada di Daerah Kota.
(3)Usaha perjalanan wisata dari luar negeri yang akan menyelenggarakan kegiatan wisata di Daerah Kota melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan usaha perjalanan wisata yang ada di Daerah Kota sebagai mitra kerja, dan dalam melaksanakan kegiatannya tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 35 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b) sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1)Usaha atraksi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf n merupakan suatu usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olahraga, pameran/promosi dan bazar di tempat tertutup atau terbuka yang bersifat temporer baik komersil maupun tidak komersil.
(2)Setiap … 14 https://jdih.bandung.go.id/
(2)Setiap atraksi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui:
1. a.penampilan khazanah dan kekayaan budaya bangsa;
2. b.peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, norma-norma dan nilai-nilai kehidupan masyarakat;
3. c.peningkatan jaminan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan wisatawan, pengelola, dan masyarakat;
4. d.pemeliharaan ketertiban dan harmonisasi lingkungan;
5. e.peningkatan nilai tambah dan manfaat yang luas bagi komunitas lokal; dan
6. f.peningkatan publikasi kalender kegiatan pariwisata.
(3)Atraksi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat, industri pariwisata, Pemerintah Daerah Kota atau dalam bentuk kemitraan.
(3a)Penyelenggaraan atraksi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan Surat Pengantar pertimbangan teknis dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kota.
(3b)Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) diberikan untuk kegiatan atraksi wisata yang dapat mendatangkan wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai atraksi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

8.Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab yaitu BAB VIA, serta diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 36A, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB … 15 https://jdih.bandung.go.id/ BAB VIA PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 5A

Pasal 7A

Pasal 7B

Pasal 7C

Pasal 7D

Pasal 11

Pasal 13A

Pasal 35

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 5A

Pasal 7A

Pasal 7B

Pasal 7C

Pasal 7D

Pasal 11

Pasal 13A

Pasal 35

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012