Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Kota adalah Kota Bandung.
2.Walikota adalah Walikota Bandung.
3.DPRD ...
5
3.DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
4.Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bandung.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah organisasi perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah
7.Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
8.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus olah Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
9.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadappelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan tindak pidana.
10.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
12.Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Korwas PPNS adalah Penyidik Polisi Republik Indonesia yang berwenang untuk membimbing, membina, mengarahkan, memberikan bantuan teknis, dan mengawasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
13.Yustisi ...
6
13.Yustisi adalah operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan di tempat.
14.Non Yustisi adalah operasi Penegakan Hukum yang tanpa melalui proses peradilan.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN Bagian Kesatu Kedudukan