DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 23 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bandung

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa selaras dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, dinamika pembangunan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat serta arus globalisasi, Pemerintah Kota Bandung perlu melakukan upaya-upaya untuk lebih meningkatkan mutu pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah Kota;
c.bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kota Bandung telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, namun dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian sejalan dengan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tuntutan pembangunan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang ..… 2 https://jdih.bandung.go.id/
2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7.Peraturan … 3 https://jdih.bandung.go.id/
7.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN. BAB … 4 https://jdih.bandung.go.id/

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Kota Bandung.
2.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5.Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
6.Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.
7.Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan nasional pada satuan atau program pendidikan, pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
10.Tujuan … 5 https://jdih.bandung.go.id/
10.Tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi Warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
11.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Dasar.
12.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13.Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
14.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.
15.Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
16.Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
17.Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
18.Taman … 6 https://jdih.bandung.go.id/
18.Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
19.Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat Kober adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
20.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
21.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
22.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
23.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
24.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
25.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
26.Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
27.Penjaminan … 7 https://jdih.bandung.go.id/
27.Penjaminan Mutu Pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan oleh masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah untuk menaikan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.
28.Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
29.Kompetensi abad 21 adalah kondisi kemampuan manusia pada abad 21 (dua puluh satu) yang mencakup kemampuan dalam komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis dan kreatif.
30.Fasilitasi adalah membantu dan menguatkan masyarakat agar dapat memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya sendiri sesuai potensi yang dimilikinya.
31.Bandung Masagi adalah muatan kurikulum lokal untuk membangun karakter silih asih, asah, asuh, dan silih wawangi melalui penguatan religi, bela negara, cinta budaya Sunda dan menjaga lingkungan.

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur dan menata Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Kota.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:

a.mewujudkan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.menjadi landasan dan dasar hukum dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Kota;
c.memantapkan ... 8 https://jdih.bandung.go.id/
c.memantapkan Daerah Kota sebagai Kota Pendidikan yang memastikan semua penduduk Daerah Kota mendapat layanan PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Pendidikan Nonformal yang bermutu, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berbasis karakter.

Pasal 4

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Kota berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.pemberdayaan;
c.keseimbangan, keserasian, keselarasan;
d.kreatif dan inovatif;
e.ketertiban dan kepastian hukum; dan
f.kearifan lokal dan kebangsaan.

BAB II

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pasal 5

Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh:

a.Pemerintah Daerah Kota;
b.Penyelenggara Satuan Pendidikan oleh masyarakat; dan
c.Satuan Pendidikan.

Pasal 6

Pengelolaan Pendidikan ditujukan untuk menjamin:

a.kebijakan Daerah Kota di bidang Pendidikan;
b.akses masyarakat atas pelayanan pendidikan di Daerah Kota;
c.mutu ... 9 https://jdih.bandung.go.id/
c.mutu, daya saing, serta relevansi dan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat di Daerah Kota; dan
d.efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan di Daerah Kota.

Pasal 7

Pengelolaan Pendidikan didasarkan pada kebijakan nasional bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah Kota mengelola Sistem Pendidikan Nasional di Daerah Kota untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi masyarakat di Daerah Kota.

Pasal 9

Wali Kota bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah Kota dan merumuskan serta menetapkan kebijakan Daerah Kota bidang pendidikan sesuai dengan kewenangan.

Pasal 10

(1)Kebijakan Daerah K o t a bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi kebijakan manajemen pendidikan, kurikulum muatan lokal, pendidik dan tenaga kependidikan, izin pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, serta pengembangan bahasa dan sastra Daerah Kota.
(2)Kebijakan Daerah Kota bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
1. a.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota;
2. b.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota;
3. c.Rencana ... 10 https://jdih.bandung.go.id/
4. c.Rencana Strategis Pendidikan Daerah Kota;
5. d.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota;
6. e.Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah Kota; dan
7. f.Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota di bidang Pendidikan.
(3)Kebijakan Daerah Kota bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
1. a.Pemerintahan Daerah Kota;
2. b.penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat di Daerah Kota;
3. c.satuan pendidikan di Daerah Kota;
4. d.Dewan Pendidikan;
5. e.Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis di Daerah Kota;
6. f.peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di Daerah Kota;
7. g.orang tua/wali peserta didik di Daerah Kota; dan
8. h.masyarakat dan pihak lain pemangku kepentingan pendidikan di Daerah Kota.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa selaras dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, dinamika pembangunan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat serta arus globalisasi, Pemerintah Kota Bandung perlu melakukan upaya-upaya untuk lebih meningkatkan mutu pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah Kota;
c.bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kota Bandung telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, namun dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian sejalan dengan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tuntutan pembangunan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang ..… 2 https://jdih.bandung.go.id/
2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7.Peraturan … 3 https://jdih.bandung.go.id/
7.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN. BAB … 4 https://jdih.bandung.go.id/

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Kota Bandung.
2.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5.Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
6.Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.
7.Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan nasional pada satuan atau program pendidikan, pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
10.Tujuan … 5 https://jdih.bandung.go.id/
10.Tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi Warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
11.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Dasar.
12.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13.Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
14.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.
15.Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
16.Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
17.Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
18.Taman … 6 https://jdih.bandung.go.id/
18.Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
19.Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat Kober adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
20.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
21.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
22.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
23.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
24.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
25.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
26.Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
27.Penjaminan … 7 https://jdih.bandung.go.id/
27.Penjaminan Mutu Pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan oleh masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah untuk menaikan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.
28.Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
29.Kompetensi abad 21 adalah kondisi kemampuan manusia pada abad 21 (dua puluh satu) yang mencakup kemampuan dalam komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis dan kreatif.
30.Fasilitasi adalah membantu dan menguatkan masyarakat agar dapat memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya sendiri sesuai potensi yang dimilikinya.
31.Bandung Masagi adalah muatan kurikulum lokal untuk membangun karakter silih asih, asah, asuh, dan silih wawangi melalui penguatan religi, bela negara, cinta budaya Sunda dan menjaga lingkungan.

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur dan menata Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Kota.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:

a.mewujudkan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.menjadi landasan dan dasar hukum dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Kota;
c.memantapkan ... 8 https://jdih.bandung.go.id/
c.memantapkan Daerah Kota sebagai Kota Pendidikan yang memastikan semua penduduk Daerah Kota mendapat layanan PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Pendidikan Nonformal yang bermutu, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berbasis karakter.

Pasal 4

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Kota berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.pemberdayaan;
c.keseimbangan, keserasian, keselarasan;
d.kreatif dan inovatif;
e.ketertiban dan kepastian hukum; dan
f.kearifan lokal dan kebangsaan.

BAB II

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pasal 5

Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh:

a.Pemerintah Daerah Kota;
b.Penyelenggara Satuan Pendidikan oleh masyarakat; dan
c.Satuan Pendidikan.

Pasal 6

Pengelolaan Pendidikan ditujukan untuk menjamin:

a.kebijakan Daerah Kota di bidang Pendidikan;
b.akses masyarakat atas pelayanan pendidikan di Daerah Kota;
c.mutu ... 9 https://jdih.bandung.go.id/
c.mutu, daya saing, serta relevansi dan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat di Daerah Kota; dan
d.efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan di Daerah Kota.

Pasal 7

Pengelolaan Pendidikan didasarkan pada kebijakan nasional bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pasal 9

Wali Kota bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah Kota dan merumuskan serta menetapkan kebijakan Daerah Kota bidang pendidikan sesuai dengan kewenangan.

Pasal 10

(1)Kebijakan Daerah K o t a bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi kebijakan manajemen pendidikan, kurikulum muatan lokal, pendidik dan tenaga kependidikan, izin pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, serta pengembangan bahasa dan sastra Daerah Kota.
(2)Kebijakan Daerah Kota bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
1. a.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota;
2. b.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota;
3. c.Rencana ... 10 https://jdih.bandung.go.id/
4. c.Rencana Strategis Pendidikan Daerah Kota;
5. d.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota;
6. e.Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah Kota; dan
7. f.Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota di bidang Pendidikan.
(3)Kebijakan Daerah Kota bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
1. a.Pemerintahan Daerah Kota;
2. b.penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat di Daerah Kota;
3. c.satuan pendidikan di Daerah Kota;
4. d.Dewan Pendidikan;
5. e.Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis di Daerah Kota;
6. f.peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di Daerah Kota;
7. g.orang tua/wali peserta didik di Daerah Kota; dan
8. h.masyarakat dan pihak lain pemangku kepentingan pendidikan di Daerah Kota.