DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 14 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Besaran Dan Nilai, Mekanisme Dan Prosedur, Dividen Atas Penyertaan Modal,Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan pemenuhan hajat hidup masyarakat berdasarkan kebutuhan daerah dan tata kelola perusahaan yang baik, diperlukan penguatan struktur permodalan dan/atau peningkatan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan Daerah Bandung Infra Investama dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota berupa tanah; SALINAN
c.bahwa … 2 http://jdih.bandung.go.id
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Bandung Infra Investama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Bandung Infra Investama, khusus untuk penyertaan modal berupa barang milik daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bandung Infra Investama Berupa Tanah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogyakarta, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang … 3 http://jdih.bandung.go.id
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2444, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10.Peraturan … 4 http://jdih.bandung.go.id
10.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Bandung Infra Investama (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Bandung Infra Investama (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 03); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG dan WALI KOTA BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANDUNG INFRA INVESTAMA BERUPA TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4.Dewan … 5 http://jdih.bandung.go.id
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Bandung.
6.Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
7.Perusahaan Perseroan Daerah Bandung Infra Investama yang selanjutnya disebut PT. BII adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Bandung yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Bandung Infra Investama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Bandung Infra Investama.

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota kepada PT. BII adalah untuk:

a.pengembangan usaha guna memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah Kota;
b.penguatan struktur permodalan; dan
c.memperoleh laba dan/atau keuntungan. BAB … 6 http://jdih.bandung.go.id

BAB II

BESARAN DAN NILAI

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota berupa tanah kepada PT. BII seluas 166.810 m2 (seratus enam puluh enam ribu delapan ratus sepuluh meter persegi) dengan nilai sebesar Rp578.622.836.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan miliar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.tanah berlokasi di Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, seluas 34.418 m2 (tiga puluh empat ribu empat ratus delapan belas meter persegi) Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 11/Derwati tanggal 6 Juni 2016, dengan nilai Rp39.203.208.000.00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus tiga juta dua ratus delapan ribu rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut: - Utara : Tanah Warga; - Selatan : Jalan Tol Padaleunyi; - Barat : Sungai Cipamokolan/Jalan Inspeksi Irigasi; - Timur : Rest area Km 147- Buahbatu;
2. b.5 (lima) bidang tanah berlokasi dalam 1 (satu) kawasan seluas 132.392 m2 (seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua meter persegi) Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 5/Kebonwaru tanggal 18 Mei 1993 dan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 6/Kebonwaru tanggal 18 Mei 1993 dengan nilai sebesar Rp539.419.628.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus sembilan belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut: - Utara : Jalan Jakarta; - Selatan : Rumah Warga; - Barat : Jalan Banten; - Timur : Jalan Ibrahim Adjie, yang terdiri atas lokasi:
  1. 1.Jalan … 7 http://jdih.bandung.go.id
  2. 1.Jalan Jakarta, Kelurahan Kebonwaru, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung seluas 28.035 m2 (dua puluh delapan ribu tiga puluh lima meter persegi), dengan nilai Rp139.277.880,000.00 (seratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
  3. 2.Jalan Ibrahim Adjie, Kelurahan Kebonwaru, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung seluas 25.045 m2 (dua puluh lima ribu empat puluh lima meter persegi), dengan nilai Rp120.716.900.000.00 (seratus dua puluh miliar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
  4. 3.Jalan Banten, Kelurahan Kebonwaru, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung seluas 37.886 m2 (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam meter persegi), bernilai Rp114.150.518.000.00 (seratus empat belas miliar seratus lima puluh juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);
  5. 4.Jalan Jakarta, Kelurahan Kebonwaru, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung seluas 37.536 m2 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh enam meter persegi), bernilai Rp147.516.480.000.00 (seratus empat puluh tujuh miliar lima ratus enam belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
  6. 5.Jalan Banten, Kelurahan Kebonwaru, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung seluas 3.890 m2 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi), dengan nilai Rp17.757.850.000.00 (tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
(2)Tanah yang dijadikan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, menjadi Kekayaan Daerah yang dipisahkan. BAB … 8 http://jdih.bandung.go.id

BAB III

MEKANISME DAN PROSEDUR

Pasal 4

(1)Dari modal dasar sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah), Pemerintah Daerah Kota telah menyetorkan dan menempatkan modal disetor sebesar Rp583.872.836.000 (lima ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), terdiri atas:
1. a.modal disetor berupa uang tunai sebesar Rp5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
2. b.modal disetor berupa tanah sebesar Rp578.622.836.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan miliar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
(2)Dengan telah disetor dan ditempatkannya Modal Disetor dari Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mitra pemegang saham wajib menyetorkan Modal Disetor dengan proporsi 30% (tiga puluh persen) dari kepemilikan saham yaitu sebesar Rp247.981.215.428,- (dua ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima belas ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) berupa uang tunai yang penyetorannya dilakukan bersamaan dengan penyerahan tanah yang dijadikan penyertaan modal yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
(3)Peningkatkan Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Anggaran Dasar Perubahan PT. BII dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Pasal 5

(1)Tanah yang dijadikan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, oleh PT. BII tidak dapat dijaminkan, digadaikan, atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
(2)Mengenai tanah yang dijadikan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dituangkan dalam Anggaran Dasar Perubahan PT. BII dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
(3)Pelaksanaan … 9 http://jdih.bandung.go.id
(3)Pelaksanaan teknis Penyertaan Modal berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai barang milik negara/daerah.

Pasal 6

(1)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan Bisnis Plan yang telah dilakukan oleh PT. BII dan analisa investasi oleh Tim Penasehat Analisa Investasi yang dibentuk oleh Wali Kota.
(2)Mekanisme penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

DIVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

(1)Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal pada PT. BII secara langsung merupakan komponen pendapatan asli daerah.
(2)Besaran dan waktu penyerahan pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah Kota dilakukan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar PT. BII dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas. BAB … 10 http://jdih.bandung.go.id

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 14 Maret 2019 WALI KOTA BANDUNG, TTD. ODED MOHAMAD DANIAL Diundangkan di Bandung pada tanggal 14 Maret 2019 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, TTD. EMA SUMARNA LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 2 NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT (2/44/2019) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, H. BAMBANG SUHARI, SH NIP. 19650715 198603 1 027

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…