DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 11 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas Wewenang Peran Dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia, Penyelenggaraan Bandung kota Ramah Lanjut Usia, Data Lanjut Usia, Komda Lansia, Koordinasi, Pendanaan, Penghargaan Dan Dukungan, Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa seiring dengan meningkatnya angka harapan hidup dan pertambahan populasi Lanjut Usia di Daerah Kota, perlu adanya kebijakan kelanjutusiaan yang mencerminkan keberpihakan terhadap Lanjut Usia dan tidak diskriminatif;
c.bahwa sesuai dengan peraturan perundang- undangan, Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan pengembangan kawasan ramah Lanjut Usia yang dituangkan dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bandung Kota Ramah Lanjut Usia. Mengingat … SALINAN 2 https://jdih.bandung.go.id/ Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan ... 3 https://jdih.bandung.go.id/
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG dan WALI KOTA BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANDUNG KOTA RAMAH LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4.Perangkat ... 4 https://jdih.bandung.go.id/
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kota Ramah Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Bandung Kota Ramah Lanjut Usia adalah wilayah dan masyarakat dengan fasilitas yang mendukung pemenuhan hak dan memfasilitasi kebutuhan Lanjut Usia.
6.Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
7.Kesejahteraan Lanjut Usia adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial para lanjut usia agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8.Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
9.Lanjut Usia Potensial adalah Lanjut Usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
10.Lanjut Usia Tidak Potensial adalah Lanjut Usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
11.Lanjut Usia Terlantar adalah Lanjut Usia yang disebabkan faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
12.Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
13.Masyarakat ... 5 https://jdih.bandung.go.id/
13.Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah Kota.
14.Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
15.Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lanjut Usia dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
16.Pelindungan adalah upaya Pemerintah Daerah Kota dan/atau Masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lanjut Usia agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang layak.
17.Pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar para Lanjut Usia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
18.Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia adalah upaya yang ditujukan untuk membantu Lanjut Usia dalam memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya.
19.Rehabilitasi Sosial Dasar adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial seseorang.
20.Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan fasilitas pelayanan, sarana dan prasarana umum untuk mendukung dan memperlancar mobilitas Lanjut Usia.
21.Inklusi sosial adalah upaya menempatkan martabat dan kemandirian Lanjut Usia dengan mengikutsertakan dalam penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia.
22.Komisi ... 6 https://jdih.bandung.go.id/
22.Komisi Daerah Lanjut Usia Daerah Kota yang selanjutnya disebut Komda Lansia adalah wadah yang melakukan upaya penanganan Lanjut Usia di Daerah Kota.
23.Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kota, Keluarga, Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam mewujudkan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

a.meningkatkan kualitas hidup Lanjut Usia dalam memenuhi kebutuhan material, spiritual dan sosial agar dapat hidup layak menuju Lanjut Usia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sejahtera, mandiri dan produktif;
b.terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi upaya penyelenggaraan Kota Ramah Lanjut Usia yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota, Keluarga, Masyarakat dan Dunia Usaha;
c.sebagai bentuk penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak Lanjut Usia dalam pemenuhan hak Lanjut Usia;
d.meningkatkan harkat dan martabat Lanjut Usia; dan
e.meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat dan ramah bagi Lanjut Usia. 7 https://jdih.bandung.go.id/

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.tugas, wewenang, peran dan tanggung jawab penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia;
b.penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia;
c.data lanjut usia;
d.koordinasi;
e.pendanaan;
f.penghargaan dan dukungan; dan
g.monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN BANDUNG KOTA RAMAH LANJUT USIA

Pasal 5

Pemerintah Daerah Kota, Keluarga, Masyarakat dan Dunia Usaha berperan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah Kota bertugas:
1. a.menyusun Rencana Aksi Daerah Kota untuk mewujudkan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia;
2. b.melakukan kerja sama terkait upaya penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia;
3. c.merencanakan ... 8 https://jdih.bandung.go.id/
4. c.merencanakan dan mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia; dan
5. d.membentuk Komda Lansia.
(2)Pemerintah Daerah Kota berwenang:
1. a.menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia;
2. b.mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. c.melaksanakan penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia bersama Masyarakat, Keluarga dan Dunia Usaha; dan
4. d.melakukan pengendalian penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia.
(3)Penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selaku anggota Komda Lansia, Masyarakat, Keluarga dan Dunia Usaha.
(4)Komda Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(5)Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

(1)Keluarga bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia dalam lingkungan Keluarga.
(2)Tanggung ... 9 https://jdih.bandung.go.id/
(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa:
1. a.memenuhi kebutuhan material, spiritual dan sosial agar dapat hidup layak menuju Lanjut Usia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sejahtera, bahagia, mandiri dan produktif;
2. b.menghormati Lanjut Usia sebagai orang tua yang harus dihargai dan dibutuhkan dalam Keluarga; dan
3. c.penciptaan kehidupan Keluarga yang bahagia sehingga Lanjut Usia merasa aman dan nyaman.

Pasal 8

(1)Masyarakat berperan aktif atas terwujudnya penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia dalam lingkungan Masyarakat.
(2)Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
1. a.perorangan;
2. b.lembaga pendidikan;
3. c.organisasi keagamaan;
4. d.organisasi sosial kemasyarakatan;
5. e.Lembaga Swadaya Masyarakat;
6. f.organisasi profesi;
7. g.lembaga sosial; dan
8. h.komunitas pemerhati Lanjut Usia.
(3)Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat berupa:
1. a.pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa; dan/atau
2. b.fasilitas untuk penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia dengan prinsip nondiskriminatif.
(4)Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilakukan melalui kegiatan:
1. a.pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia;
2. b.pelestarian ... 10 https://jdih.bandung.go.id/
3. b.pelestarian nilai luhur budaya Bangsa dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia;
4. c.penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia;
5. d.pemberian layanan konsultasi bagi Lanjut Usia dan Keluarga yang memiliki Lanjut Usia; dan
6. e.kegiatan lain yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia.

Pasal 9

(1)Dunia Usaha berperan aktif atas terwujudnya penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia.
(2)Peran Dunia Usaha dalam penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
(3)Dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dunia Usaha berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota.

BAB III

PENYELENGGARAAN BANDUNG KOTA RAMAH LANJUT USIA

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia, meliputi:
1. a.perumahan dan kawasan permukiman;
2. b.ruang terbuka dan bangunan yang ramah Lanjut Usia;
3. c.transportasi ... 11 https://jdih.bandung.go.id/
4. c.transportasi yang ramah Lanjut Usia;
5. d.penghormatan dan inklusi sosial;
6. e.partisipasi sosial;
7. f.partisipasi sipil;
8. g.pekerjaan yang ramah Lanjut Usia;
9. h.dukungan komunitas dan pelayanan sosial;
10. i.pelayanan kesehatan;
11. j.pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
12. k.komunikasi dan informasi;
13. l.advokasi sosial;
14. m.bantuan hukum;
15. n.perlindungan Lanjut Usia dari ancaman dan tindak kekerasan;
16. o.pelindungan;
17. p.pemberdayaan; dan
18. q.Rehabilitasi Sosial Dasar.
(2)Lanjut usia mempunyai hak dan ikut berperan dalam Penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan potensi bakat dan kemampuan yang dimiliki.
(3)Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Lanjut Usia Potensial; dan
2. b.Lanjut Usia Tidak Potensial.
(4)Lanjut Usia Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memperoleh pelayanan dalam penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali huruf q.
(5)Lanjut Usia Tidak Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh pelayanan dalam penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali huruf p.
(6)Pelaksanaan penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah Kota.
(7)Penyelenggaraan … 12 https://jdih.bandung.go.id/
(7)Penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia dapat bersinergi dengan Pemerintah Pusat, dikerjasamakan dengan pemerintah daerah lain, pemerintah daerah asing atau lembaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…