DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 Maret 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bandung

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat, dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011, namun dalam perkembangannya terkait dengan pemakaman umum sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam aspek ketersediaan lahan, standar pelayanan, optimalisasi pemakaman sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan perlunya penyesuaian terhadap besaran retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat maka Peraturan Daerah termaksud, perlu dilakukan perubahan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat, dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; Jalan Wastukancana No. 2 Bandung Telepon (022) 4232338 – 4207706 – 4240127 Fax. (022) 4236150 Bandung – 402117 Provinsi Jawa Barat Mengingat: ... 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.Undang-Undang ... 3
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritnahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
13.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18);
14.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 19);
15.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016); Dengan ... 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG dan WALI KOTA BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG KETENTUAN PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT, DAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat, dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 19), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 diubah, angka 12 dihapus, diantara angka 6 dan angka 7 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 6a dan diantara angka 7 dan angka 8 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 7a dan angka 7b, diantara angka 10 dan angka 11 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 10a dan angka 10b, diantara angka 11 dan angka 12 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 11a, diantara angka 17 dan angka 18 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 17a, diantara angka 23 dan angka 24 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 23a, ditambah 3 (tiga) angka, yakni angka 31, angka 32, dan angka 33, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bandung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
5.Satuan … 5
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
6.Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. 6a. Dinas adalah perangkat daerah yang berwenang melaksanakan tugas di bidang pertamanan dan pemakaman.
7.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah. 7a. Pemakaman adalah serangkaian proses penguburan jenazah yang meliputi kegiatan administrasi dan pengaturan lokasi makam untuk jenazah. 7b. Petak Makam adalah luas tanah makam yang digunakan untuk memakamkan jenazah.
8.Taman Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal Taman Pemakaman milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan Pemerintah Daerah dan sekaligus dapat berfungsi ekologis.
9.Taman Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disebut TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
10.Taman Pemakaman Khusus yang selanjutnya disebut TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk taman pemakaman, yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus, yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 10a. Taman Pemakaman Komersial yang selanjutnya disebut TPKom adalah areal pemakaman umum yang disediakan oleh badan usaha dan dikelola secara komersial yang memiliki izin usaha pelayanan pemakaman dari Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-perundangan. 10b. Rumah … 6 10b. Rumah Duka adalah tempat penitipan jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan/atau kremasi.
11.Makam/pusara adalah tempat mayat dimakamkan. 11a. Pengelolaan Pemakaman adalah pengkoordinasian, pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap kegiatan pengelola pemakaman dan/atau pengelola pengabuan mayat yang ada di daerah.
12.Dihapus.
13.Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah dan mendapat pendelegasian wewenang dari Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15.Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat meliputi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan, Pembakaran/Pengabuan Mayat, Sewa tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16.Tanah Makam adalah tanah untuk makam yang disediakan atas permohonan seseorang untuk dipakai memakamkan ahli warisnya.
17.Makam tumpang adalah makam/pusara yang telah dipersiapkan untuk memakamkan 2 (dua) mayat, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 17.a.Tempat Pengabuan mayat yang selanjutnya disebut Krematorium yaitu tempat pembakaran mayat atau kerangka serta penyimpanan abu mayat.
18.Krematorium … 7
18.Krematorium adalah tempat kremasi (pengabuan) yang berada dalam areal pemakaman Hindhu/Budha.
19.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
20.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
21.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
22.Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima oleh Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas jasa penyediaan pelayanan Pemakaman dan pengabuan mayat disediakan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah atau sebagai imbalan atas jasa pelayanan tempat khusus pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
23.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 23.a.Izin Penggunaan Petak Makam yang selanjutnya disingkat IPPM adalah izin yang dikeluarkan oleh Wali Kota kepada penanggungjawab dan/atau ahli waris yang dimakamkan untuk menggunakan petak makam dalam batas waktu sesuai dengan ketentuan.
24.Surat … 8
24.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
25.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
29.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
30.Mobil jenasah adalah mobil khusus yang dipergunakan untuk membawa/mengangkut mayat.
31.Jenasah … 9
31.Jenasah adalah jasad manusia yang telah meninggal dunia secara medis.
32.Wakaf adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
33.Tanah Wakaf Pemakaman adalah Tanah yang diwakafkan untuk pemakaman jenazah oleh pemegang hak atas tanah tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2.Diantara BAB III dan BAB IV, disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA dan diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 3A, Pasal 3B, dan Pasal 3C sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IIIA JENIS, PEROLEHAN, DAN LOKASI TAMAN PEMAKAMAN

Pasal 3A

Jenis taman pemakaman, terdiri dari:

a.TPU;
b.TPBU;
c.TPK; dan
d.TPKom.

Pasal 3B

(1)Lahan untuk TPU disediakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Lahan untuk TPU sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat diperoleh dari:
1. a.pengadaan tanah;
2. b.hibah;
3. c.wakaf;
4. d.pengembang … 10
5. d.pengembang perumahan; dan
6. e.berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Luas Lahan TPU yang diperoleh dari pengembang perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah sebagai berikut:
1. a.2% (dua per seratus) dari luas lahan yang diizinkan untuk area perumahan; dan
2. b.2% (dua per seratus) dari luas lahan di tambah luas lantai tambahan yang diizinkan untuk area rumah susun dan/atau apartemen.
(4)Lahan untuk TPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A huruf b, disediakan oleh masyarakat, badan sosial dan/atau badan keagamaan.
(5)Lahan untuk TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A huruf c, disediakan oleh masyarakat, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
(6)Lahan untuk TPKom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A huruf d, disediakan oleh badan usaha.

Pasal 3C

(1)Lokasi tanah untuk keperluan taman pemakaman harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
(2)Penetapan lokasi tanah pemakaman yang berasal dari pengembang perumahan harus mendapat pertimbangan teknis dari Dinas.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pertimbangan teknis perolehan tanah pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

3.Diantara ayat 3 dan ayat 4 Pasal 6 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Wali Kota dengan persetujuan DPRD menetapkan dan/atau merubah fungsi tempat-tempat untuk pemakaman umum, pemakaman khusus dan tempat- tempat pengabuan (krematorium).
(2)Penggolongan … 11
(2)Penggolongan TPU adalah sebagai berikut:
1. a.TPU Islam untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Islam;
2. b.TPU Kristen (Protestan/Katolik untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Kristen (Protestan/Katolik);
3. c.TPU Hindu/Budha untuk memakamkan orang- orang yang pada saat meninggal dunia beragama Hindu/Budha.
(3)TPU di Daerah yang masih dapat dipakai/diisi terdiri dari:
1. a.Astanaanyar;
2. b.Babakan Ciparay;
3. c.Cibarunay;
4. d.Ciburuy;
5. e.Cikadut;
6. f.Cikutra;
7. g.Gumuruh;
8. h.Legok Ciseureuh;
9. i.Maleer;
10. j.Nagrog;
11. k.Pandu;
12. l.Rancacili;
13. m.Sirnaraga; dan
14. n.Dihapus.
(3a)Wali Kota dapat memekarkan TPU yang lahannya terpisah oleh marka tanah, baik secara alami maupun buatan, menjadi dua TPU atau lebih.
(4)Wali Kota dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan perubahan peruntukan tanah makam untuk pembangunan yang menyangkut kepentingan umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK).

4.Diantara … 12
4.Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan satu bab, yakni BAB VA dan diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan satu Pasal baru yaitu Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VA Santunan Kematian

Pasal 23A

(1)Pemerintah Daerah memberikan santunan kematian bagi warga masyarakat yang tidak mampu sesuai kemampuan keuangan daerah.
(2)Tata cara penganggaran dan mekanisme pemberian bantuan dan besaran santunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

5.Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut Retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

6.Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

7.Ketentuan ayat (2) Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, wajib membayar Retribusi.
(2)Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
1. a.penyediaan lahan yang digunakan pemakaman Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi untuk 1 (satu) tahun;
2. b.perpanjangan penggunaan makam pertahun Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah );
3. c.pembongkaran makam Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per makam;
4. d.penyediaan … 13
5. d.penyediaan makam tumpang Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah;
6. e.perpanjangan penggunaan makam tumpang pertahun Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
7. f.penitipan mayat berupa Rumah Duka Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) per hari per ruang;
8. g.penggalian dan pengurugan Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per makam; dan
9. h.pelayanan pengangkutan mayat: 1) dalam kota Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). 2) luar kota Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilo meter paling sedikit dihitung 25 (dua puluh lima) kilo meter.
  1. 8.Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1)Wali Kota dapat memberikan keringanan atau pembebasan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi Wajib Retribusi yang tidak mampu.
(2)Wajib Retribusi yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuktikan dengan:
1. a.KTP Kota Bandung; dan
2. b.Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan tempat Wajib Retribusi berasal.
(3)Wali Kota memberikan pembebasan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi mayat yang tidak dikenal.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan keringanan atau pembebasan Retribusi Pelayanan Pemakaman diatur dengan Peraturan Wali Kota.

9.Diantara … 14
9.Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 51A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat, dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011, namun dalam perkembangannya terkait dengan pemakaman umum sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam aspek ketersediaan lahan, standar pelayanan, optimalisasi pemakaman sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan perlunya penyesuaian terhadap besaran retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat maka Peraturan Daerah termaksud, perlu dilakukan perubahan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.Undang-Undang ... 3
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritnahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
13.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18);
14.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 19);
15.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016); Dengan ... 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG dan WALI KOTA BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG KETENTUAN PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT, DAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat, dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 19), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 diubah, angka 12 dihapus, diantara angka 6 dan angka 7 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 6a dan diantara angka 7 dan angka 8 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 7a dan angka 7b, diantara angka 10 dan angka 11 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 10a dan angka 10b, diantara angka 11 dan angka 12 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 11a, diantara angka 17 dan angka 18 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 17a, diantara angka 23 dan angka 24 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 23a, ditambah 3 (tiga) angka, yakni angka 31, angka 32, dan angka 33, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bandung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
5.Satuan … 5
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
6.Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. 6a. Dinas adalah perangkat daerah yang berwenang melaksanakan tugas di bidang pertamanan dan pemakaman.
7.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah. 7a. Pemakaman adalah serangkaian proses penguburan jenazah yang meliputi kegiatan administrasi dan pengaturan lokasi makam untuk jenazah. 7b. Petak Makam adalah luas tanah makam yang digunakan untuk memakamkan jenazah.
8.Taman Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal Taman Pemakaman milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan Pemerintah Daerah dan sekaligus dapat berfungsi ekologis.
9.Taman Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disebut TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
10.Taman Pemakaman Khusus yang selanjutnya disebut TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk taman pemakaman, yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus, yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 10a. Taman Pemakaman Komersial yang selanjutnya disebut TPKom adalah areal pemakaman umum yang disediakan oleh badan usaha dan dikelola secara komersial yang memiliki izin usaha pelayanan pemakaman dari Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-perundangan. 10b. Rumah … 6 10b. Rumah Duka adalah tempat penitipan jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan/atau kremasi.
11.Makam/pusara adalah tempat mayat dimakamkan. 11a. Pengelolaan Pemakaman adalah pengkoordinasian, pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap kegiatan pengelola pemakaman dan/atau pengelola pengabuan mayat yang ada di daerah.
12.Dihapus.
13.Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah dan mendapat pendelegasian wewenang dari Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15.Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat meliputi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan, Pembakaran/Pengabuan Mayat, Sewa tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16.Tanah Makam adalah tanah untuk makam yang disediakan atas permohonan seseorang untuk dipakai memakamkan ahli warisnya.
17.Makam tumpang adalah makam/pusara yang telah dipersiapkan untuk memakamkan 2 (dua) mayat, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 17.a.Tempat Pengabuan mayat yang selanjutnya disebut Krematorium yaitu tempat pembakaran mayat atau kerangka serta penyimpanan abu mayat.
18.Krematorium … 7
18.Krematorium adalah tempat kremasi (pengabuan) yang berada dalam areal pemakaman Hindhu/Budha.
19.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
20.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
21.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
22.Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima oleh Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas jasa penyediaan pelayanan Pemakaman dan pengabuan mayat disediakan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah atau sebagai imbalan atas jasa pelayanan tempat khusus pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
23.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 23.a.Izin Penggunaan Petak Makam yang selanjutnya disingkat IPPM adalah izin yang dikeluarkan oleh Wali Kota kepada penanggungjawab dan/atau ahli waris yang dimakamkan untuk menggunakan petak makam dalam batas waktu sesuai dengan ketentuan.
24.Surat … 8
24.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
25.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
29.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
30.Mobil jenasah adalah mobil khusus yang dipergunakan untuk membawa/mengangkut mayat.
31.Jenasah … 9
31.Jenasah adalah jasad manusia yang telah meninggal dunia secara medis.
32.Wakaf adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
33.Tanah Wakaf Pemakaman adalah Tanah yang diwakafkan untuk pemakaman jenazah oleh pemegang hak atas tanah tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2.Diantara BAB III dan BAB IV, disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA dan diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 3A, Pasal 3B, dan Pasal 3C sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IIIA JENIS, PEROLEHAN, DAN LOKASI TAMAN PEMAKAMAN

Pasal 3A

Jenis taman pemakaman, terdiri dari:

a.TPU;
b.TPBU;
c.TPK; dan
d.TPKom.

Pasal 3B

(1)Lahan untuk TPU disediakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Lahan untuk TPU sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat diperoleh dari:
1. a.pengadaan tanah;
2. b.hibah;
3. c.wakaf;
4. d.pengembang … 10
5. d.pengembang perumahan; dan
6. e.berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Luas Lahan TPU yang diperoleh dari pengembang perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah sebagai berikut:
1. a.2% (dua per seratus) dari luas lahan yang diizinkan untuk area perumahan; dan
2. b.2% (dua per seratus) dari luas lahan di tambah luas lantai tambahan yang diizinkan untuk area rumah susun dan/atau apartemen.
(4)Lahan untuk TPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A huruf b, disediakan oleh masyarakat, badan sosial dan/atau badan keagamaan.
(5)Lahan untuk TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A huruf c, disediakan oleh masyarakat, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
(6)Lahan untuk TPKom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A huruf d, disediakan oleh badan usaha.

Pasal 3C

(1)Lokasi tanah untuk keperluan taman pemakaman harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
(2)Penetapan lokasi tanah pemakaman yang berasal dari pengembang perumahan harus mendapat pertimbangan teknis dari Dinas.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pertimbangan teknis perolehan tanah pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

3.Diantara ayat 3 dan ayat 4 Pasal 6 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Wali Kota dengan persetujuan DPRD menetapkan dan/atau merubah fungsi tempat-tempat untuk pemakaman umum, pemakaman khusus dan tempat- tempat pengabuan (krematorium).
(2)Penggolongan … 11
(2)Penggolongan TPU adalah sebagai berikut:
1. a.TPU Islam untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Islam;
2. b.TPU Kristen (Protestan/Katolik untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Kristen (Protestan/Katolik);
3. c.TPU Hindu/Budha untuk memakamkan orang- orang yang pada saat meninggal dunia beragama Hindu/Budha.
(3)TPU di Daerah yang masih dapat dipakai/diisi terdiri dari:
1. a.Astanaanyar;
2. b.Babakan Ciparay;
3. c.Cibarunay;
4. d.Ciburuy;
5. e.Cikadut;
6. f.Cikutra;
7. g.Gumuruh;
8. h.Legok Ciseureuh;
9. i.Maleer;
10. j.Nagrog;
11. k.Pandu;
12. l.Rancacili;
13. m.Sirnaraga; dan
14. n.Dihapus.
(3a)Wali Kota dapat memekarkan TPU yang lahannya terpisah oleh marka tanah, baik secara alami maupun buatan, menjadi dua TPU atau lebih.
(4)Wali Kota dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan perubahan peruntukan tanah makam untuk pembangunan yang menyangkut kepentingan umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK).

4.Diantara … 12
4.Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan satu bab, yakni BAB VA dan diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan satu Pasal baru yaitu Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VA Santunan Kematian

Pasal 23A

(1)Pemerintah Daerah memberikan santunan kematian bagi warga masyarakat yang tidak mampu sesuai kemampuan keuangan daerah.
(2)Tata cara penganggaran dan mekanisme pemberian bantuan dan besaran santunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

5.Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut Retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

6.Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

7.Ketentuan ayat (2) Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, wajib membayar Retribusi.
(2)Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
1. a.penyediaan lahan yang digunakan pemakaman Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi untuk 1 (satu) tahun;
2. b.perpanjangan penggunaan makam pertahun Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah );
3. c.pembongkaran makam Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per makam;
4. d.penyediaan … 13
5. d.penyediaan makam tumpang Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah;
6. e.perpanjangan penggunaan makam tumpang pertahun Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
7. f.penitipan mayat berupa Rumah Duka Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) per hari per ruang;
8. g.penggalian dan pengurugan Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per makam; dan
9. h.pelayanan pengangkutan mayat: 1) dalam kota Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). 2) luar kota Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilo meter paling sedikit dihitung 25 (dua puluh lima) kilo meter.
  1. 8.Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1)Wali Kota dapat memberikan keringanan atau pembebasan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi Wajib Retribusi yang tidak mampu.
(2)Wajib Retribusi yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuktikan dengan:
1. a.KTP Kota Bandung; dan
2. b.Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan tempat Wajib Retribusi berasal.
(3)Wali Kota memberikan pembebasan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi mayat yang tidak dikenal.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan keringanan atau pembebasan Retribusi Pelayanan Pemakaman diatur dengan Peraturan Wali Kota.

9.Diantara … 14
9.Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 51A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3A

Pasal 3B

Pasal 3C

Pasal 6

Pasal 23A

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 33

Pasal 45

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3A

Pasal 3B

Pasal 3C

Pasal 6

Pasal 23A

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 33

Pasal 45

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011