DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bandung

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melindungi dan memenuhi hak Anak telah dibentuk Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, namun dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sehingga perlu dilakukan perubahan;
c.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang … SALINAN 2 https://jdih.bandung.go.id
2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6.Undang-Undang … 3 https://jdih.bandung.go.id
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24);
9.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG dan WALI KOTA BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK. Pasal … 4 https://jdih.bandung.go.id Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 10), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
6.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah Kota.
7.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8.Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
9.Keluarga … 5 https://jdih.bandung.go.id
9.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10.Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota, masyarakat, dan Orang Tua, yang ditujukan untuk perlindungan Anak termasuk perlindungan khusus.
11.Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
12.Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan Anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan Anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan Anak memperoleh haknya.
13.Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap Anak, termasuk menempatkan Anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan Anak.
14.Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang Anak, termasuk membiarkan Anak dalam situasi bahaya.
15.Pencegahan … 6 https://jdih.bandung.go.id
15.Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap Anak.
16.Pengurangan Resiko adalah tindakan dini terhadap Anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
17.Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan/atau penelantaran.
18.Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh Orang Tua dan pengasuhan di luar pengasuhan Orang Tua, terdiri dari pengasuhan oleh Orang Tua asuh atau Orang Tua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan Anak atau nama lain sejenisnya.
19.Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data Anak yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
20.Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kota Layak Anak hingga ke tingkat Kelurahan.
21.Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
22.Kelembagaan … 7 https://jdih.bandung.go.id
22.Kelembagaan adalah upaya untuk mewujudkan Kota Layak Anak melalui pengadaan Peraturan Daerah/kebijakan tentang KLA, Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah, anggaran, serta mendengarkan, menghormati dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh atas pandangan anak, Gugus Tugas KLA, Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA, Profil Anak, Kecamatan Layak Anak (KELANA) dan Kelurahan Layak Anak (KELA), Publikasi KLA serta Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media dalam pemenuhan hak dan Perlindungan Anak.
23.Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
24.Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
25.Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
26.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faklor nonalam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
27.Bencana … 8 https://jdih.bandung.go.id
27.Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
28.Klaster adalah sebagai kumpulan kelompok, himpunan atau gabungan sasaran yang memiliki karakter tertentu untuk terjamin dan terpenuhinya Hak Anak.
2.Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan Anak dan Pengembangan KLA berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak meliputi:

a.non diskriminasi;
b.kepentingan terbaik bagi Anak;
c.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak;
d.penghargaan terhadap pandangan Anak; dan
e.tata pemerintahan yang baik.
1. 3.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan Hak Anak termasuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran, secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan.
(2)Pengembangan … 9 https://jdih.bandung.go.id
(2)Pengembangan KLA bertujuan untuk membangun inisiatif Pemerintah Daerah Kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep Hak Anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak di Daerah Kota.

4.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi:

a.pencegahan;
b.pengurangan resiko;
c.penanganan;
d.sistim informasi data anak; dan
e.peningkatan peran:
1. 1.orang perseorangan;
2. 2.Lembaga Perlindungan Anak;
3. 3.Lembaga kesejahteraan sosial;
4. 4.organisasi kemasyarakatan;
5. 5.Lembaga pendidikan;
6. 6.media massa;
7. 7.dunia usaha; dan
8. 8.forum Anak.
9. 5.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Setiap Anak memiliki hak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah Kota.
(2)Hak … 10 https://jdih.bandung.go.id
(2)Hak-hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perlindungan Anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan terhadap Anak, eksploitasi terhadap Anak, dan penelantaran Anak meliputi:
1. a.atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
2. b.untuk beribadah menurut agamanya atas bimbingan Orang Tua;
3. c.untuk mengetahui Orang Tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh Orang Tuanya sendiri;
4. d.memperoleh pelayanan kesehatan;
5. e.memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat umur, kondisi fisik dan mental, kecerdasan serta minat dan bakatnya;
6. f.menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari, dan memberikan informasi;
7. g.beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi, berkreasi untuk pengembangan diri;
8. h.memperoleh perlindungan dari:
  1. 1.penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  2. 2.pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  3. 3.pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
  4. 4.pelibatan Anak dalam bentuk pekerjaan terburuk; dan
  5. 5.kejahatan seksual.
9. i.memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang Anak; dan
10. j.memperoleh Hak Anak lainya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. 6.Ketentuan … 11 https://jdih.bandung.go.id
  2. 6.Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)Kebijakan pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan Hak Anak melalui penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster.
(2)Pemenuhan Hak Anak melalui 5 (lima) klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.hak sipil dan kebebasan;
2. b.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
5. e.perlindungan khusus.
(3)Ketentuan mengenai indikator kebijakan pengembangan KLA dalam pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7.Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Setiap orang yang melakukan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap Anak dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Pasal … 12 https://jdih.bandung.go.id Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 4 Juli 2019 WALI KOTA BANDUNG, TTD. ODED MOHAMAD DANIAL Diundangkan di Bandung pada tanggal 4 Juli 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, TTD. EMA SUMARNA LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 4 NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT (4/113/2019). Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, H. BAMBANG SUHARI, SH Pembina Tingkat I NIP. 19650715 198603 1 027 1 https://jdih.bandung.go.id LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR : 4 Tahun 2019 TANGGAL : 4 Juli 2019 INDIKATOR KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KLA DALAM PEMENUHAN HAK ANAK I. Penguatan Kelembagaan KLA Daerah Kota. Penguatan Kelembagaan KLA Daerah Kota dilakukan melalui:

a.kebijakan Daerah Kota tentang Kota Layak Anak yang mencakup 5 (lima) Klaster KLA, yang didukung dengan:
1. 1.sumber alokasi dana;
2. 2.KLA memperhatikan kepentingan dan pandangan Anak; dan
3. 3.upaya tindak lanjut kepentingan dan pandangan Anak. b.pembentukan Gugus Tugas KLA serta memastikan kebijakan KLA berjalan dengan baik melalui monitoring secara berkala;
c.tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA Daerah Kota; d.data dan informasi Profil Anak dikelompokkan dan diperbarui setiap tahun;
e.terbentuknya Kecamatan Layak Anak (KELANA) di seluruh Daerah Kota dan memastikan berfungsi dengan baik melalui monitoring secara berkala, website maupun kunjungan lapangan;
f.terbentuknya Kelurahan Layak Anak (KELA) di seluruh Daerah Kota dan memastikan berfungsi dengan baik melalui monitoring secara berkala, website maupun kunjungan lapangan;
g.Kelurahan Layak Anak (KELA) yang mengintegrasikan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan sejenisnya;
h.penyelenggaraan pelatihan Konvensi Hak-hak Anak yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah terkait setiap tahun berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak;
i.pelaksanaan evaluasi efektivitas pelatihan Konvensi Hak-hak Anak yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, dan perlindungan Anak; dan
j.keterlibatan Forum Anak, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus Anak. II. Klaster I tentang Hak Sipil dan Kebebasan, meliputi:
a.persentase Anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran: 2 https://jdih.bandung.go.id
1. 1.memastikan bahwa pencatatan kelahiran Anak mencapai 100% (seratus persen) setiap tahun;
2. 2.memastikan bahwa pencatatan kematian Anak mencapai 100% (seratus persen) setiap tahun;
3. 3.memastikan keterlibatan Forum Anak dalam peningkatan kesadaran masyarakat dalam pencatatan kelahiran dan pencatatan kematian;
4. 4.memastikan kemitraan berjalan harmonis di antara Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa dalam pelaksanaan pencatatan kelahiran mencapai 100% (seratus persen) setiap tahun; dan
5. 5.mengembangkan program inovasi pencatatan kelahiran. b.tersedia fasilitas Informasi Layak Anak:
6. 1.monitoring jumlah Informasi Layak Anak yang dapat diakses oleh setiap Anak dan tanpa pungutan biaya serta bentuk fasilitas Informasi Layak Anak;
7. 2.mengembangkan mekanisme pengawasan, pembinaan serta monitoring untuk konten informasi yang tidak layak Anak;
8. 3.monitoring jumlah Anak yang mengakses layanan Informasi Layak Anak di layanan internet/wifi gratis;
9. 4.kebijakan Daerah Kota terkait dengan layanan Informasi Layak Anak;
10. 5.melaksanakan peningkatan pemahaman tentang KHA untuk sumber daya manusia/penyelenggara layanan Informasi Layak Anak;
11. 6.kemitraan antar Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa serta program inovasi dalam pengembangan layanan Informasi Layak Anak serta program inovasi untuk pengembangan layanan Informasi Layak Anak;
12. 7.memastikan tersedianya Telepon Sahabat Anak dan sejenisnya serta jumlah Anak yang memanfaatkannya; dan
13. 8.evaluasi secara berkala atas efektivitas TeSA.
c.terlembaganya partisipasi Anak:
1. 1.kebijakan Daerah Kota terkait pembentukan Forum Anak/kelompok Anak di Daerah Kota;
2. 2.monitoring jumlah Forum Anak di Daerah Kota yang aktif melalui pelaporan atau data yang selalu diperbarui setiap 6 (enam) bulan;
3. 3.menciptakan dan menjamin partisipasi secara penuh peran Forum Anak yang berperan sebagai pelopor dan pelapor;
4. 4.menciptakan dan menjamin partisipasi secara penuh peran Forum Anak dalam proses perencanaan pembangunan daerah (termasuk MUSRENBANG) di tingkat Kelurahan, Kecamatan hingga Daerah Kota; 3 https://jdih.bandung.go.id
5. 5.monitoring jumlah Forum Anak di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
6. 6.melaksanakan peningkatan pemahaman tentang Konvensi Hak Anak untuk Forum Anak/kelompok Anak di tiap Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Daerah Kota;
7. 7.kemitraan antar Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa untuk peningkatan kapasitas Forum Anak/kelompok Anak, serta program inovasi dalam peningkatan peran Forum Anak/kelompok Anak;
8. 8.Forum Anak/kelompok Anak berperan dalam percepatan kepemilikan Akta Kelahiran;
9. 9.Forum Anak/kelompok Anak berperan dalam layanan Informasi Layak Anak;
10. 10.Forum Anak/kelompok Anak berperan dalam pencegahan perkawinan Anak;
11. 11.Forum Anak/kelompok Anak berperan dalam program Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), Bina Keluarga Balita (BKB)/ Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan sejenisnya;
12. 12.Forum Anak/kelompok Anak berperan dalam pelayanan Lembaga Pengasuhan Alternatif;
13. 13.Forum Anak/kelompok Anak berperan dalam penyelenggaraan Ruang Bermain Ramah Anak;
14. 14.Forum Anak/kelompok berperan dalam program Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah;
15. 15.Forum Anak/kelompok Anak berperan dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi;
16. 16.Forum Anak/sejenisnya berperan dalam kampanye pentingnya persentase cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
17. 17.Forum Anak/kelompok Anak berperan dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;
18. 18.Forum Anak/kelompok Anak berperan dalam penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak;
19. 19.Forum Anak/kelompok Anak berperan terkait Kawasan Tanpa Rokok; 4 https://jdih.bandung.go.id
20. 20.Forum Anak/kelompok Anak berperan dalam mewujudkan Sekolah Ramah Anak;
21. 21.Forum Anak/kelompok Anak berperan dalam mewujudkan Pusat Kreativitas Anak;
22. 22.Forum Anak/kelompok Anak berperan dalam pencegahan kekerasan dan penelantaran:
23. 23.Forum Anak/kelompok Anak berperan dalam pencegahan pekerja Anak;
24. 24.Forum Anak/kelompok Anak berperan dalam pencegahan penyalahgunaan NAPZA; dan
25. 25.Forum Anak/kelompok Anak berperan dalam pengelolaan risiko bencana. III. Klaster II tentang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, meliputi:
a.persentase perkawinan Anak, terdiri dari:
1. 1.kebijakan Daerah Kota pencegahan perkawinan Anak;
2. 2.program dan kegiatan pencegahan perkawinan Anak termasuk melalui kampanye, promosi, pelatihan, talkshow radio dan media cetak (leaflet, brosur) tentang kerugian bagi Anak yang kawin pada usia Anak;
3. 3.monitoring angka perkawinan Anak dan perceraian Anak melalui kerjasama dengan Kandepag (KUA) dan pengadilan;
4. 4.kemitraan antar Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa serta program inovasi dalam pencegahan perkawinan Anak. b.tersedia lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga, terdiri dari:
5. 1.kebijakan Daerah Kota tentang lembaga pendidikan bagi Orang Tua (parenting education/skill) konsultasi bagi Anak dan Orang Tua;
6. 2.kebijakan tersebut dilaksanakan atas biaya Pemerintah Daerah Kota;
7. 3.kebijakan tersebut dilaksanakan oleh kelompok organisasi profesi serta mudah diakses, seperti: Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), Bina Keluarga Balita (BKB)/ Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan sejenisnya; 5 https://jdih.bandung.go.id
8. 4.monitoring jumlah Orang Tua dan/atau keluarga yang memanfaatkan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), Bina Keluarga Balita (BKB)/ Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan sejenisnya, serta evaluasi secara berkala atas efektifitas kebijakan tersebut;
9. 5.melaksanakan peningkatan pemahaman tentang Konvensi Hak Anak untuk sumber daya manusia pada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), Bina Keluarga Balita (BKB)/ Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan sejenisnya, melalui penyelenggaraan pelatihan; dan
10. 6.kemitraan antar pengembangan mekanisme sinergi antara Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa terkait dengan program LK3, LPKS, PPKS, BKB/BKR, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan sejenisnya serta program inovasi dalam pengembangan LK3, LPKS, PPKS, BKB/BKR, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan sejenisnya.
c.persentase lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi, terdiri dari:
1. 1.kebijakan Daerah Kota terkait dengan penyelenggaraan Lembaga Pengasuhan Alternatif;
2. 2.monitoring jumlah Lembaga Pengasuhan Alternatif termasuk jumlah Lembaga Pengasuhan Alternatif yang sesuai standar Kementerian Sosial;
3. 3.monitoring jumlah Lembaga Pengasuhan Alternatif bagi Anak dengan disabilitas serta jumlah Anak dengan disabilitas yang telah/tidak diadopsi;
4. 4.pembentukan dan penguatan lembaga yang melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kondisi Anak yang ditempatkan di Lembaga Pengasuhan Alternatif;
5. 5.melaksanakan peningkatan pemahaman tentang KHA untuk sumber daya manusia pelayanan Lembaga Pengasuhan Alternatif; dan
6. 6.kemitraan antar pengembangan mekanisme sinergi antara Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa terkait pelayanan dan penyelenggaraan Lembaga Pengasuhan Alternatif serta program inovasi dalam penyelenggaraan Lembaga Pengasuhan Alternatif. 6 https://jdih.bandung.go.id d.tersedia infrastruktur (sarana dan prasana) di ruang publik yang ramah Anak:
7. 1.kebijakan Daerah Kota terkait dengan Ruang Bermain Ramah Anak;
8. 2.monitoring jumlah Ruang Bermain Ramah Anak tidak berbayar (gratis), serta monitoring jumlah Anak yang memanfaatkan Ruang Bermain Ramah Anak termasuk Anak dengan disabilitas;
9. 3.monitoring jumlah Ruang Bermain Ramah Anak sesuai standar, kondisi fisik, serta pelaksanaan audit Ruang Bermain Ramah Anak;
10. 4.melaksanakan peningkatan pemahaman tentang Konvensi Hak Anak untuk Sumber Daya Manusia Ruang Bermain Ramah Anak; dan
11. 5.kemitraan antar pengembangan mekanisme sinergi antara Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa terkait penyediaan Ruang Bermain Ramah Anak serta program inovasi dalam pengembangan Ruang Bermain Ramah Anak.
e.Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah:
1. 1.kebijakan Daerah Kota terkait dengan Program Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah;
2. 2.monitoring jumlah sekolah/lembaga pendidikan yang memiliki Program Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah;
3. 3.penyediaan fasilitas pejalan kaki di sekitar sekolah serta fasilitas penyeberangan yang telah ramah Anak termasuk ramah ketika diakses oleh Anak dengan disabilitas;
4. 4.melaksanakan peningkatan pemahaman tentang Konvensi Hak Anak untuk Sumber Daya Manusia program Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah;
5. 5.kemitraan antara Perangkat Daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa terkait Program Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah;
6. 6.menciptakan mekanisme pemantauan terhadap keberadaan program, prasarana, dan sarana perjalanan Anak ke dan dari sekolah untuk menekan jumlah/angka kecelakaan lalu-lintas pada Anak; dan
7. 7.program inovasi dalam pengembangan infrastruktur Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah. IV. Klaster III tentang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, meliputi:
a.persentase persalinan di fasilitas kesehatan;
1. 1.kebijakan Daerah Kota terkait tentang persalinan di fasilitas kesehatan;
2. 2.program dan kegiatan terkait dengan persalinan di fasilitas kesehatan; 7 https://jdih.bandung.go.id
3. 3.monitoring angka kematian bayi melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan dan fasilitas kesehatan, meliputi Puskesmas, Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit swasta, bidan, dukun beranak/dukun bayi/paraji;
4. 4.monitoring angka kelahiran bayi melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan dan fasilitas kesehatan, yang meliputi Puskesmas, Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit swasta, bidan, dukun beranak/ dukun bayi/paraji;
5. 5.monitoring angka kematian Ibu;
6. 6.monitoring cakupan kepemilikan Buku Kesehatan Ibu dan Anak; dan
7. 7.kemitraan antar Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa dalam menangani persalinan di fasilitas kesehatan serta program inovasi agar ibu hamil melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. b.prevalensi status gizi balita:
8. 1.kebijakan Daerah Kota terkait tentang pencegahan dan penanganan masalah gizi kurang, gizi lebih, pendek, dan kurus;
9. 2.monitoring jumlah kekurangan gizi (underweight) pada Anak balita dan jumlah Anak balita dengan masalah gizi lebih;
10. 3.monitoring jumlah stunting (pendek dan sangat pendek) pada Anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
11. 4.menciptakan mekanisme penanganan masalah gizi;
12. 5.melaksanakan peningkatan pemahaman tentang Konvensi Hak Anak untuk sumber daya manusia penyelenggara pencegahan dan penanganan masalah gizi;
13. 6.kemitraan antar Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi serta menciptakan program inovasi pencegahan dan penanganan masalah gizi; dan
14. 7.monitoring jumlah Kelurahan Pangan Aman.
c.persentase cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun:
1. 1.kebijakan Daerah Kota terkait tentang Inisiasi Menyusu Dini (IMD), ASI Eksklusif pada bayi usia di bawah 6 (enam) bulan, Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang tepat mulai usia 6 (enam) bulan, dan ASI diteruskan sampai usia 2 (dua) tahun dan tambahan 1 (satu) tahun untuk proses penyapihan, jika diperlukan;
2. 2.monitoring jumlah bayi usia di bawah 6 (enam) bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif;
3. 3.monitoring jumlah imunisasi dini pada Anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
4. 4.monitoring jumlah Anak usia 6-23 (enam sampai dengan dua puluh tiga) bulan yang menerima MP-ASI;
5. 5.monitoring jumlah Anak yang masih mendapatkan ASI pada usia 2 (dua) tahun; 8 https://jdih.bandung.go.id
6. 6.menyediakan dan monitoring Ruang ASI yang tersebar di fasilitas kantor, fasilitas umum;
7. 7.menyediakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi di Daerah Kota;
8. 8.menciptakan dan memonitoring jumlah dan kualitas layanan Konselor ASI di setiap Kelurahan, Kecamatan hingga tingkat Daerah Kota;
9. 9.membentuk dan memonitoring jumlah Kader/Konselor Pemberian Makan pada Bayi dan Anak di setiap Kelurahan, Kecamatan hingga tingkat Daerah Kota;
10. 10.melaksanakan peningkatan pemahaman tentang Konvensi Hak Anak untuk sumber daya manusia penyelenggara peningkatan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun; dan
11. 11.kemitraan antar Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa dalam peningkatan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun serta menciptakan program inovasi dalam peningkatan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun. d.persentase fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak:
12. 1.kebijakan Daerah Kota terkait tentang Fasilitas Kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;
13. 2.menciptakan dan memonitoring jumlah Rumah Sakit, Puskesmas dengan pelayanan ramah Anak;
14. 3.melaksanakan peningkatan pemahaman tentang Konvensi Hak Anak untuk sumber daya manusia Rumah Sakit, Puskesmas telah dilatih Konvensi Hak Anak; dan
15. 4.kemitraan antar Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak serta menciptakan program inovasi dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak.
e.persentase rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak:
1. 1.kebijakan Daerah Kota tentang peningkatan rumah tangga dengan akses air minum, akses sanitasi yang layak;
2. 2.memonitoring jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak maupun tidak layak baik dari PDAM maupun dari sumber lain;
3. 3.memonitoring kualitas air minum yang dikonsumsi rumah tangga yang non-PDAM;
4. 4.menciptakan mekanisme dalam melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan akses penyediaan air minum yang layak dan aman di skala rumah tangga mencegah rekontaminasi dan penyakit;
5. 5.memonitoring dan menciptakan sarana sanitasi yang layak (jamban, penampungan yang aman, dan jarak penampungan limbah rumah tangga ke sumber air yang aman) bagi semua rumah tangga; dan 9 https://jdih.bandung.go.id
6. 6.kemitraan antar Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa dalam penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga serta menciptakan program inovasi penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga.
f.tersedia Kawasan Tanpa Rokok:
1. 1.kebijakan Daerah Kota tentang tentang penyediaan Kawasan Tanpa Rokok;
2. 2.memonitoring dan menjamin bahwa semua fasilitas umum dan tempat di mana Anak banyak berkumpul, bebas asap rokok;
3. 3.memonitoring dan menjamin tidak adanya iklan rokok, di tempat publik di mana Anak banyak berkumpul;
4. 4.menciptakan dan memonitoring Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas Pendidikan;
5. 5.penyediaan Kawasan Tanpa Rokok serta bebas iklan rokok di fasilitas tempat umum, fasilitas tempat Anak bermain, fasilitas kesehatan, pendidikan, tempat umum, tempat Anak bermain, alun-alun;
6. 6.membentuk tim pengawas di Kawasan Tanpa Rokok; dan
7. 7.kemitraan antar Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa dalam pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok serta menciptakan program inovasi pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok. V. Klaster IV tentang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Budaya, dan Rekreasi, meliputi:
a.persentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI), terdiri dari:
1. 1.kebijakan Daerah Kota tentang PAUD-HI;
2. 2.menjamin bahwa PAUD-HI tersedia di setiap Kelurahan;
3. 3.melaksanakan peningkatan pemahaman tentang Konvensi Hak Anak untuk sumber daya manusia pelayanan PAUD-HI; dan
4. 4.menciptakan kemitraan dengan Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa lain dalam pelayanan PAUD-HI serta menciptakan program inovasi pengembangan PAUD-HI. b.persentase wajib belajar 12 tahun:
5. 1.menjamin bahwa Anak perempuan dan Anak laki-laki mendapatkan haknya atas pendidikan hingga mencapai 100% (seratus persen);
6. 2.kebijakan Daerah Kota tentang program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
7. 3.melaksanakan peningkatan pemahaman tentang Konvensi Hak Anak untuk sumber daya manusia penyelenggara program wajib belajar 12 (dua belas) tahun (Guru dan Tenaga Kependidikan) melalui pelatihan Konvensi Hak Anak; 10 https://jdih.bandung.go.id
8. 4.menciptakan kemitraan dengan Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha dalam mewujudkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
9. 5.menciptakan kemitraan dengan media massa dalam penyebarluasan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
10. 6.menciptakan kemitraan dengan Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam mengembangkan program inovasi untuk mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
c.persentase Sekolah Ramah Anak:
1. 1.kebijakan Daerah Kota tentang Sekolah Ramah Anak 100% (seratus persen) di Daerah Kota;
2. 2.kebijakan dan monitoring pelaksanaan sekolah anti kekerasan terhadap Anak;
3. 3.monitoring pelaksanaan Sekolah Ramah Anak tingkat SD/MI dan SMP/MTs yang sudah mempunyai Keputusan dari Dinas terkait (Kepala Daerah, Pendidikan, Agama, PP-PA);
4. 4.monitoring jumlah sekolah Inklusi yang sudah/belum mempunyai Surat Keputusan dan telah atau belum mempunyai Anak dengan disabilitas;
5. 5.memonitoring jumlah sekolah yang mengembangkan program penyehatan lingkungan sekolah/penghijauan;
6. 6.memonitoring jumlah sekolah yang mempunyai program hak Anak atas kesehatan terkait makanan dan kantin sekolah (misalnya: kantin sehat dan atau pangan jajan sehat, dan lain- lain);
7. 7.memonitoring jumlah sekolah yang mempunyai program kantin sehat yang mempunyai sertifikat laik sehat;
8. 8.memonitoring jumlah sekolah yang mempunyai program hak Anak atas kesehatan terkait (misalnya: UKS dan PHBS, dan lain- lain;
9. 9.memonitoring jumlah sekolah yang mempunyai program sebagai Kawasan Tanpa Rokok, Tanpa Napza;
10. 10.memonitoring jumlah sekolah yang mempunyai program aman dari bencana serta mempunyai standar bangungan ramah Anak;
11. 11.memastikan setiap sekolah mempunyai tata tertib sekolah yang dibuat bersama-sama dengan murid;
12. 12.memastikan setiap sekolah mempunyai group komunikasi antara sekolah dan Orang Tua serta sekolah yang mempunyai sistem pengaduan untuk penanganan kasus di sekolah;
13. 13.melaksanakan peningkatan pemahaman tentang Konvensi Hak Anak untuk sumber daya manusia pengelola Sekolah Ramah Anak (Guru dan Tenaga Kependidikan) melalui pelatihan Konvensi Hak Anak;
14. 14.menciptakan kemitraan dengan Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak, serta mengembangkan program inovasi untuk pengembangan Sekolah Ramah Anak; dan 11 https://jdih.bandung.go.id
15. 15.menciptakan pemantauan dan evaluasi terhadap Sekolah Ramah Anak. d.tersedia fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak:
16. 1.tersedia fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak yang dapat diakses semua Anak, tidak berbayar (gratis) dan bisa diakses oleh Anak dengan disabilitas;
17. 2.menciptakan Pusat Kreativitas Anak di tiap Kelurahan serta kegiatan pengembangan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi Anak;
18. 3.kebijakan Daerah Kota tentang kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi Anak;
19. 4.memonitoring jumlah Pusat Kreatifitas Anak yang sudah mempunyai Keputusan dari Wali Kota/Dinas terkait;
20. 5.membentuk dan memastikan berfungsinya lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi Anak;
21. 6.melaksanakan peningkatan pemahaman tentang Konvensi Hak Anak untuk sumber daya manusia pengelola kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi Anak dilatih tentang Konvensi Hak Anak; dan
22. 7.menciptakan kemitraan dengan Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi Anak serta mengembangkan program inovasi dalam kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi Anak. VI. Klaster V tentang Perlindungan Khusus, meliputi:
a.Anak korban kekerasan dan penelantaran yang terlayani, terdiri dari:
1. 1.kebijakan Daerah Kota tentang tentang penanganan Anak korban kekerasan dan penelantaran;
2. 2.memastikan Anak korban kekerasan dan penelantaran dilayani 100% (seratus persen);
3. 3.tersedia lembaga layanan termasuk sistem rujukan bagi Anak korban kekerasan dan penelantaran;
4. 4.monitoring lembaga layanan bagi Anak korban kekerasan dan penelantaran;
5. 5.menciptakan mekanisme monitoring terhadap Anak korban kekerasan dan penelantaran dan keluarganya pasca penanganan;
6. 6.memastikan sistem pencatatan dan pelaporan Anak korban kekerasan, sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi On-Line Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (SIMFONI PPA);
7. 7.memastikan mekanisme dan pelaksanaan monitoring bagi Anak korban kekerasan dan penelantaran telah mendapatkan layanan;
8. 8.melaksanakan peningkatan pemahaman tentang Konvensi Hak Anak untuk sumber daya manusia terlatih termasuk (psikolog, pekerja sosial, konselor dan psikiater) dalam penanganan Anak 12 https://jdih.bandung.go.id korban kekerasan dan penelantaran melalui pelatihan Konvensi Hak Anak;
9. 9.menciptakan kemitraan dengan Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam upaya pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan penelantaran, serta mengembangkan program inovasi untuk pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan penelantaran;
b.persentase Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak:
1. 1.kebijakan Daerah Kota tentang pencegahan dan penanganan Pekerja Anak dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA);
2. 2.menetapkan Standar Operasional Prosedur pencegahan dan penarikan Anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk;
3. 3.memastikan Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak hingga mencapai angka 100% (seratus persen);
4. 4.tersedia lembaga layanan bagi Anak yang ditarik dari pekerjaan terburuk serta monitoring lembaga layanan dalam memberikan layanan dan diperoleh Anak yang ditarik dari Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
5. 5.monitoring jumlah Anak yang terlibat di dalam Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
6. 6.menciptakan mekanisme pemantauan, pencatatan dan pelaporan terhadap Anak korban eksploitasi dan Anak yang telah ditarik dari pekerjaan terburuk;
7. 7.menciptakan kemitraan dengan Perangkat Daerah terkait dan dunia usaha dalam pencegahan dan penarikan Anak yang bekerja pada bentuk pekerjaan terburuk;
8. 8.menciptakan kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam pencegahan dan penanganan pekerja Anak;
9. 9.menciptakan kemitraan dengan media massa dalam pencegahan Anak yang bekerja pada bentuk pekerjaan terburuk; dan
10. 10.menciptakan kemitraan dengan Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam mengembangkan program inovasi untuk pencegahan dan penanganan pekerja Anak.
c.Anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV/AIDS yang terlayani:
1. 1.kebijakan Daerah Kota tentang pencegahan dan penanganan Anak korban pornografi, korban penyalahgunaan NAPZA, Anak terinfeksi HIV/AIDS;
2. 2.Anak korban pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV/AIDS yang dilayani 100% (seratus persen);
3. 3.menciptakan lembaga layanan bagi Anak korban pornografi, Anak korban penyalahgunaan NAPZA, Anak terinfeksi HIV/AIDS;
4. 4.menetapkan sistem pencatatan dan pelaporan Anak korban pornografi, Anak korban NAPZA dan Anak terinfeksi HIV/AIDS; 13 https://jdih.bandung.go.id
5. 5.monitoring layanan agar semua Anak korban pornografi, Anak korban penyalahgunaan NAPZA, Anak terinfeksi HIV/AIDS terlayani dengan baik;
6. 6.melaksanakan peningkatan pemahaman bagi sumber daya manusia (psikolog, pekerja sosial, psikiater, konselor dan lainnya) tentang Konvensi Hak Anak dan teknis pelayanan untuk sumber daya manusia yang menangani Anak korban pornografi, Anak korban penyalahgunaan NAPZA dan Anak terinfeksi HIV/AIDS; dan
7. 7.menciptakan kemitraan dengan Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam pencegahan dan penanganan Anak korban pornografi, penyalahgunaan NAPZA dan terinfeksi HIV/AIDS, serta menciptakan program inovasi untuk pencegahan dan penanganan Anak korban pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV AIDS.
d.Anak korban bencana dan konflik yang terlayani:
1. 1.kebijakan Daerah Kota tentang penanganan Anak korban bencana dan Anak korban konflik;
2. 2.Anak korban bencana dan konflik yang dilayani 100% (seratus persen);
3. 3.menetapkan lembaga layanan serta fasilitas bagi Anak korban bencana, Anak korban konflik;
4. 4.menetapkan early warning system bencana yang dipahami Anak serta jalur evakuasi ramah Anak;
5. 5.menetapkan sistem pencatatan dan pelaporan Anak korban bencana serta Anak korban konflik;
6. 6.melaksanakan peningkatan kapasitas tentang Konvensi Hak Anak bagi sumber daya manusia (psikolog, pekerja sosial, psikiater, konselor dan lainnya) penanganan Anak korban bencana dan Anak korban konflik; dan
7. 7.menciptakan kemitraan dengan Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam pencegahan dan penanganan Anak korban bencana dan konflik serta menciptakan program inovasi dalam pencegahan dan penanganan Anak korban Bencana dan Anak korban konflik.
e.Anak dengan disabilitas, dan Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani:
1. 1.kebijakan Daerah Kota tentang Anak dengan disabilitas, perlindungan Anak kelompok minoritas dan terisolasi di Daerah Kota;
2. 2.Anak dengan disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi dilayani 100% (seratus persen);
3. 3.menciptakan sistem pencatatan dan pelaporan Anak dengan disabilitas; 14 https://jdih.bandung.go.id
4. 4.tersedia lembaga layanan bagi Anak dengan disabilitas di Daerah Kota bagi semua jenis disabilitas;
5. 5.menjamin sistem pengasuhan bagi Anak dengan disabilitas dijalankan dengan baik, baik yang dilakukan oleh Orang Tua, wali atau lembaga yang melayani Anak dengan disabilitas;
6. 6.menciptakan akses pendidikan yang inklusi/khusus bagi Anak dengan disabilitas;
7. 7.menciptakan sarana dan prasarana publik yang telah memperhatikan aksesibilitas yang mudah bagi Anak dengan disabilitas;
8. 8.tersedia layanan kesehatan yang ramah bagi Anak dengan disabilitas;
9. 9.menjamin kesempatan, partisipasi dan apresiasi bagi Anak dengan disabilitas;
10. 10.menjamin hak bagi Anak minoritas dan terisolir atas pengembangan linguistik (bahasa/cara hidup), budaya dan keyakinan mereka; dan
11. 11.melaksanakan peningkatan kapasitas tentang Konvensi Hak Anak dan teknis layanan bagi sumber daya manusia dalam penanganan Anak dengan disabilitas, kelompok minoritas dan terisolir.
f.kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (khusus pelaku) yang terselesaikan melalui diversi:
1. 1.kebijakan Daerah Kota tentang dengan perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
2. 2.Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (khusus pelaku) yang terselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dan diversi sebanyak 100% (seratus persen);
3. 3.monitoring jumlah kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang dilakukan proses diversi di tingkat penyidikan, proses diversi di tingkat penuntutan dan proses diversi di tingkat pengadilan;
4. 4.monitoring jumlah kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum pasca diversi memperoleh layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
5. 5.monitoring jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang mendapatkan bantuan hukum (termasuk untuk Anak penyandang disabilitas);
6. 6.melaksanakan peningkatan kapasitas tentang Konvensi Hak Anak bagi Polisi, Jaksa dan Hakim, Pengacara, Pekerja Sosial/TKS, Staf Balai Pemasyarakatan serta tokoh masyarakat;
7. 7.memastikan koordinasi berjalan dengan baik agar: 15 https://jdih.bandung.go.id a) tersedia Aparat Penegak Hukum (Polisi di tingkat Polrestabes, Jaksa, Hakim) yang bersertifikasi Anak; dan b) penguatan pemahaman Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang mendapatkan bantuan hukum tentang keadilan restoratif dan diversi berdasarkan Konvensi Hak Anak.
8. 8.memastikan koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan khusus bagi Anak dalam penanganan Aparat Penegak Hukum;
9. 9.peningkatan pemahaman kepada masyarakat dan lembaga masyarakat tentang keadilan restoratif dan diversi dalam penanganan tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang mendapatkan bantuan hukum melalui pelatihan Konvensi Hak Anak; dan
10. 10.menciptakan kemitraan dengan Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang mendapatkan bantuan hukum melalui keadilan restoratif dan diversi, serta menciptakan program inovasi dalam pencegahan dan penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang mendapatkan bantuan hukum.
g.Anak korban jaringan terorisme yang terlayani:
1. 1.kebijakan Daerah Kota tentang dengan perlindungan Anak korban jaringan terorisme;
2. 2.pelayanan dan monitoring perlindungan Anak korban jaringan terorisme;
3. 3.menciptakan upaya pencegahan Anak menjadi korban jaringan terorisme; dan
4. 4.menciptakan kemitraan dengan Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam pencegahan dan penanganan Anak korban jaringan terorisme serta menciptakan program inovasi dalam pencegahan dan penanganan Anak korban jaringan terorisme.
h.Anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya yang terlayani:
1. 1.kebijakan Daerah Kota tentang perlindungan Anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya;
2. 2.pelayanan Anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya;
3. 3.monitoring jumlah Anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya atas segala jenis kasus- kasus; 16 https://jdih.bandung.go.id
4. 4.menciptakan strategi dan program untuk upaya pencegahan stigmatisasi;
5. 5.menciptakan strategi dan program untuk menangani dan merehabilitasi Anak korban stigmatisasi; dan
6. 6.menciptakan kemitraan dengan Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam pencegahan dan penanganan Anak korban stigmatisasi serta menciptakan program inovasi dalam pencegahan dan penanganan Anak korban stigmatisasi. WALI KOTA BANDUNG, TTD. ODED MOHAMAD DANIAL Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, H. BAMBANG SUHARI, SH NIP. 19650715 198603 1 027

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melindungi dan memenuhi hak Anak telah dibentuk Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, namun dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sehingga perlu dilakukan perubahan;
c.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang … SALINAN 2 https://jdih.bandung.go.id
2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6.Undang-Undang … 3 https://jdih.bandung.go.id
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24);
9.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG dan WALI KOTA BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK. Pasal … 4 https://jdih.bandung.go.id Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 10), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
6.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah Kota.
7.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8.Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
9.Keluarga … 5 https://jdih.bandung.go.id
9.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10.Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota, masyarakat, dan Orang Tua, yang ditujukan untuk perlindungan Anak termasuk perlindungan khusus.
11.Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
12.Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan Anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan Anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan Anak memperoleh haknya.
13.Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap Anak, termasuk menempatkan Anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan Anak.
14.Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang Anak, termasuk membiarkan Anak dalam situasi bahaya.
15.Pencegahan … 6 https://jdih.bandung.go.id
15.Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap Anak.
16.Pengurangan Resiko adalah tindakan dini terhadap Anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
17.Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan/atau penelantaran.
18.Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh Orang Tua dan pengasuhan di luar pengasuhan Orang Tua, terdiri dari pengasuhan oleh Orang Tua asuh atau Orang Tua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan Anak atau nama lain sejenisnya.
19.Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data Anak yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
20.Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kota Layak Anak hingga ke tingkat Kelurahan.
21.Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
22.Kelembagaan … 7 https://jdih.bandung.go.id
22.Kelembagaan adalah upaya untuk mewujudkan Kota Layak Anak melalui pengadaan Peraturan Daerah/kebijakan tentang KLA, Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah, anggaran, serta mendengarkan, menghormati dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh atas pandangan anak, Gugus Tugas KLA, Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA, Profil Anak, Kecamatan Layak Anak (KELANA) dan Kelurahan Layak Anak (KELA), Publikasi KLA serta Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media dalam pemenuhan hak dan Perlindungan Anak.
23.Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
24.Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
25.Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
26.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faklor nonalam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
27.Bencana … 8 https://jdih.bandung.go.id
27.Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
28.Klaster adalah sebagai kumpulan kelompok, himpunan atau gabungan sasaran yang memiliki karakter tertentu untuk terjamin dan terpenuhinya Hak Anak.
2.Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan Anak dan Pengembangan KLA berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak meliputi:

a.non diskriminasi;
b.kepentingan terbaik bagi Anak;
c.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak;
d.penghargaan terhadap pandangan Anak; dan
e.tata pemerintahan yang baik.
1. 3.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan Hak Anak termasuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran, secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan.
(2)Pengembangan … 9 https://jdih.bandung.go.id
(2)Pengembangan KLA bertujuan untuk membangun inisiatif Pemerintah Daerah Kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep Hak Anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak di Daerah Kota.

4.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi:

a.pencegahan;
b.pengurangan resiko;
c.penanganan;
d.sistim informasi data anak; dan
e.peningkatan peran:
1. 1.orang perseorangan;
2. 2.Lembaga Perlindungan Anak;
3. 3.Lembaga kesejahteraan sosial;
4. 4.organisasi kemasyarakatan;
5. 5.Lembaga pendidikan;
6. 6.media massa;
7. 7.dunia usaha; dan
8. 8.forum Anak.
9. 5.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Setiap Anak memiliki hak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah Kota.
(2)Hak … 10 https://jdih.bandung.go.id
(2)Hak-hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perlindungan Anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan terhadap Anak, eksploitasi terhadap Anak, dan penelantaran Anak meliputi:
1. a.atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
2. b.untuk beribadah menurut agamanya atas bimbingan Orang Tua;
3. c.untuk mengetahui Orang Tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh Orang Tuanya sendiri;
4. d.memperoleh pelayanan kesehatan;
5. e.memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat umur, kondisi fisik dan mental, kecerdasan serta minat dan bakatnya;
6. f.menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari, dan memberikan informasi;
7. g.beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi, berkreasi untuk pengembangan diri;
8. h.memperoleh perlindungan dari:
  1. 1.penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  2. 2.pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  3. 3.pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
  4. 4.pelibatan Anak dalam bentuk pekerjaan terburuk; dan
  5. 5.kejahatan seksual.
9. i.memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang Anak; dan
10. j.memperoleh Hak Anak lainya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. 6.Ketentuan … 11 https://jdih.bandung.go.id
  2. 6.Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)Kebijakan pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan Hak Anak melalui penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster.
(2)Pemenuhan Hak Anak melalui 5 (lima) klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.hak sipil dan kebebasan;
2. b.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
5. e.perlindungan khusus.
(3)Ketentuan mengenai indikator kebijakan pengembangan KLA dalam pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7.Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

a.kebijakan Daerah Kota tentang Kota Layak Anak yang mencakup 5 (lima) Klaster KLA, yang didukung dengan:
1. 1.sumber alokasi dana;
2. 2.KLA memperhatikan kepentingan dan pandangan Anak; dan
3. 3.upaya tindak lanjut kepentingan dan pandangan Anak. b.pembentukan Gugus Tugas KLA serta memastikan kebijakan KLA berjalan dengan baik melalui monitoring secara berkala;
c.tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA Daerah Kota; d.data dan informasi Profil Anak dikelompokkan dan diperbarui setiap tahun;
e.terbentuknya Kecamatan Layak Anak (KELANA) di seluruh Daerah Kota dan memastikan berfungsi dengan baik melalui monitoring secara berkala, website maupun kunjungan lapangan;
f.terbentuknya Kelurahan Layak Anak (KELA) di seluruh Daerah Kota dan memastikan berfungsi dengan baik melalui monitoring secara berkala, website maupun kunjungan lapangan;
g.Kelurahan Layak Anak (KELA) yang mengintegrasikan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan sejenisnya;
h.penyelenggaraan pelatihan Konvensi Hak-hak Anak yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah terkait setiap tahun berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak;
i.pelaksanaan evaluasi efektivitas pelatihan Konvensi Hak-hak Anak yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, dan perlindungan Anak; dan
j.keterlibatan Forum Anak, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus Anak. II. Klaster I tentang Hak Sipil dan Kebebasan, meliputi:
a.persentase Anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran: 2 https://jdih.bandung.go.id
1. 1.memastikan bahwa pencatatan kelahiran Anak mencapai 100% (seratus persen) setiap tahun;
2. 2.memastikan bahwa pencatatan kematian Anak mencapai 100% (seratus persen) setiap tahun;
3. 3.memastikan keterlibatan Forum Anak dalam peningkatan kesadaran masyarakat dalam pencatatan kelahiran dan pencatatan kematian;
4. 4.memastikan kemitraan berjalan harmonis di antara Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa dalam pelaksanaan pencatatan kelahiran mencapai 100% (seratus persen) setiap tahun; dan
5. 5.mengembangkan program inovasi pencatatan kelahiran. b.tersedia fasilitas Informasi Layak Anak:
6. 1.monitoring jumlah Informasi Layak Anak yang dapat diakses oleh setiap Anak dan tanpa pungutan biaya serta bentuk fasilitas Informasi Layak Anak;
7. 2.mengembangkan mekanisme pengawasan, pembinaan serta monitoring untuk konten informasi yang tidak layak Anak;
8. 3.monitoring jumlah Anak yang mengakses layanan Informasi Layak Anak di layanan internet/wifi gratis;
9. 4.kebijakan Daerah Kota terkait dengan layanan Informasi Layak Anak;
10. 5.melaksanakan peningkatan pemahaman tentang KHA untuk sumber daya manusia/penyelenggara layanan Informasi Layak Anak;
11. 6.kemitraan antar Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa serta program inovasi dalam pengembangan layanan Informasi Layak Anak serta program inovasi untuk pengembangan layanan Informasi Layak Anak;
12. 7.memastikan tersedianya Telepon Sahabat Anak dan sejenisnya serta jumlah Anak yang memanfaatkannya; dan
13. 8.evaluasi secara berkala atas efektivitas TeSA.
c.terlembaganya partisipasi Anak:
1. 1.kebijakan Daerah Kota terkait pembentukan Forum Anak/kelompok Anak di Daerah Kota;
2. 2.monitoring jumlah Forum Anak di Daerah Kota yang aktif melalui pelaporan atau data yang selalu diperbarui setiap 6 (enam) bulan;
3. 3.menciptakan dan menjamin partisipasi secara penuh peran Forum Anak yang berperan sebagai pelopor dan pelapor;
4. 4.menciptakan dan menjamin partisipasi secara penuh peran Forum Anak dalam proses perencanaan pembangunan daerah (termasuk MUSRENBANG) di tingkat Kelurahan, Kecamatan hingga Daerah Kota; 3 https://jdih.bandung.go.id
5. 5.monitoring jumlah Forum Anak di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
6. 6.melaksanakan peningkatan pemahaman tentang Konvensi Hak Anak untuk Forum Anak/kelompok Anak di tiap Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Daerah Kota;
7. 7.kemitraan antar Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa untuk peningkatan kapasitas Forum Anak/kelompok Anak, serta program inovasi dalam peningkatan peran Forum Anak/kelompok Anak;
8. 8.Forum Anak/kelompok Anak berperan dalam percepatan kepemilikan Akta Kelahiran;
9. 9.Forum Anak/kelompok Anak berperan dalam layanan Informasi Layak Anak;
10. 10.Forum Anak/kelompok Anak berperan dalam pencegahan perkawinan Anak;
11. 11.Forum Anak/kelompok Anak berperan dalam program Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), Bina Keluarga Balita (BKB)/ Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan sejenisnya;
12. 12.Forum Anak/kelompok Anak berperan dalam pelayanan Lembaga Pengasuhan Alternatif;
13. 13.Forum Anak/kelompok Anak berperan dalam penyelenggaraan Ruang Bermain Ramah Anak;
14. 14.Forum Anak/kelompok berperan dalam program Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah;
15. 15.Forum Anak/kelompok Anak berperan dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi;
16. 16.Forum Anak/sejenisnya berperan dalam kampanye pentingnya persentase cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
17. 17.Forum Anak/kelompok Anak berperan dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;
18. 18.Forum Anak/kelompok Anak berperan dalam penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak;
19. 19.Forum Anak/kelompok Anak berperan terkait Kawasan Tanpa Rokok; 4 https://jdih.bandung.go.id
20. 20.Forum Anak/kelompok Anak berperan dalam mewujudkan Sekolah Ramah Anak;
21. 21.Forum Anak/kelompok Anak berperan dalam mewujudkan Pusat Kreativitas Anak;
22. 22.Forum Anak/kelompok Anak berperan dalam pencegahan kekerasan dan penelantaran:
23. 23.Forum Anak/kelompok Anak berperan dalam pencegahan pekerja Anak;
24. 24.Forum Anak/kelompok Anak berperan dalam pencegahan penyalahgunaan NAPZA; dan
25. 25.Forum Anak/kelompok Anak berperan dalam pengelolaan risiko bencana. III. Klaster II tentang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, meliputi:
a.persentase perkawinan Anak, terdiri dari:
1. 1.kebijakan Daerah Kota pencegahan perkawinan Anak;
2. 2.program dan kegiatan pencegahan perkawinan Anak termasuk melalui kampanye, promosi, pelatihan, talkshow radio dan media cetak (leaflet, brosur) tentang kerugian bagi Anak yang kawin pada usia Anak;
3. 3.monitoring angka perkawinan Anak dan perceraian Anak melalui kerjasama dengan Kandepag (KUA) dan pengadilan;
4. 4.kemitraan antar Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa serta program inovasi dalam pencegahan perkawinan Anak. b.tersedia lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga, terdiri dari:
5. 1.kebijakan Daerah Kota tentang lembaga pendidikan bagi Orang Tua (parenting education/skill) konsultasi bagi Anak dan Orang Tua;
6. 2.kebijakan tersebut dilaksanakan atas biaya Pemerintah Daerah Kota;
7. 3.kebijakan tersebut dilaksanakan oleh kelompok organisasi profesi serta mudah diakses, seperti: Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), Bina Keluarga Balita (BKB)/ Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan sejenisnya; 5 https://jdih.bandung.go.id
8. 4.monitoring jumlah Orang Tua dan/atau keluarga yang memanfaatkan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), Bina Keluarga Balita (BKB)/ Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan sejenisnya, serta evaluasi secara berkala atas efektifitas kebijakan tersebut;
9. 5.melaksanakan peningkatan pemahaman tentang Konvensi Hak Anak untuk sumber daya manusia pada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), Bina Keluarga Balita (BKB)/ Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan sejenisnya, melalui penyelenggaraan pelatihan; dan
10. 6.kemitraan antar pengembangan mekanisme sinergi antara Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa terkait dengan program LK3, LPKS, PPKS, BKB/BKR, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan sejenisnya serta program inovasi dalam pengembangan LK3, LPKS, PPKS, BKB/BKR, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan sejenisnya.
c.persentase lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi, terdiri dari:
1. 1.kebijakan Daerah Kota terkait dengan penyelenggaraan Lembaga Pengasuhan Alternatif;
2. 2.monitoring jumlah Lembaga Pengasuhan Alternatif termasuk jumlah Lembaga Pengasuhan Alternatif yang sesuai standar Kementerian Sosial;
3. 3.monitoring jumlah Lembaga Pengasuhan Alternatif bagi Anak dengan disabilitas serta jumlah Anak dengan disabilitas yang telah/tidak diadopsi;
4. 4.pembentukan dan penguatan lembaga yang melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kondisi Anak yang ditempatkan di Lembaga Pengasuhan Alternatif;
5. 5.melaksanakan peningkatan pemahaman tentang KHA untuk sumber daya manusia pelayanan Lembaga Pengasuhan Alternatif; dan
6. 6.kemitraan antar pengembangan mekanisme sinergi antara Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa terkait pelayanan dan penyelenggaraan Lembaga Pengasuhan Alternatif serta program inovasi dalam penyelenggaraan Lembaga Pengasuhan Alternatif. 6 https://jdih.bandung.go.id d.tersedia infrastruktur (sarana dan prasana) di ruang publik yang ramah Anak:
7. 1.kebijakan Daerah Kota terkait dengan Ruang Bermain Ramah Anak;
8. 2.monitoring jumlah Ruang Bermain Ramah Anak tidak berbayar (gratis), serta monitoring jumlah Anak yang memanfaatkan Ruang Bermain Ramah Anak termasuk Anak dengan disabilitas;
9. 3.monitoring jumlah Ruang Bermain Ramah Anak sesuai standar, kondisi fisik, serta pelaksanaan audit Ruang Bermain Ramah Anak;
10. 4.melaksanakan peningkatan pemahaman tentang Konvensi Hak Anak untuk Sumber Daya Manusia Ruang Bermain Ramah Anak; dan
11. 5.kemitraan antar pengembangan mekanisme sinergi antara Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa terkait penyediaan Ruang Bermain Ramah Anak serta program inovasi dalam pengembangan Ruang Bermain Ramah Anak.
e.Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah:
1. 1.kebijakan Daerah Kota terkait dengan Program Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah;
2. 2.monitoring jumlah sekolah/lembaga pendidikan yang memiliki Program Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah;
3. 3.penyediaan fasilitas pejalan kaki di sekitar sekolah serta fasilitas penyeberangan yang telah ramah Anak termasuk ramah ketika diakses oleh Anak dengan disabilitas;
4. 4.melaksanakan peningkatan pemahaman tentang Konvensi Hak Anak untuk Sumber Daya Manusia program Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah;
5. 5.kemitraan antara Perangkat Daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa terkait Program Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah;
6. 6.menciptakan mekanisme pemantauan terhadap keberadaan program, prasarana, dan sarana perjalanan Anak ke dan dari sekolah untuk menekan jumlah/angka kecelakaan lalu-lintas pada Anak; dan
7. 7.program inovasi dalam pengembangan infrastruktur Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah. IV. Klaster III tentang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, meliputi:
a.persentase persalinan di fasilitas kesehatan;
1. 1.kebijakan Daerah Kota terkait tentang persalinan di fasilitas kesehatan;
2. 2.program dan kegiatan terkait dengan persalinan di fasilitas kesehatan; 7 https://jdih.bandung.go.id
3. 3.monitoring angka kematian bayi melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan dan fasilitas kesehatan, meliputi Puskesmas, Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit swasta, bidan, dukun beranak/dukun bayi/paraji;
4. 4.monitoring angka kelahiran bayi melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan dan fasilitas kesehatan, yang meliputi Puskesmas, Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit swasta, bidan, dukun beranak/ dukun bayi/paraji;
5. 5.monitoring angka kematian Ibu;
6. 6.monitoring cakupan kepemilikan Buku Kesehatan Ibu dan Anak; dan
7. 7.kemitraan antar Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa dalam menangani persalinan di fasilitas kesehatan serta program inovasi agar ibu hamil melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. b.prevalensi status gizi balita:
8. 1.kebijakan Daerah Kota terkait tentang pencegahan dan penanganan masalah gizi kurang, gizi lebih, pendek, dan kurus;
9. 2.monitoring jumlah kekurangan gizi (underweight) pada Anak balita dan jumlah Anak balita dengan masalah gizi lebih;
10. 3.monitoring jumlah stunting (pendek dan sangat pendek) pada Anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
11. 4.menciptakan mekanisme penanganan masalah gizi;
12. 5.melaksanakan peningkatan pemahaman tentang Konvensi Hak Anak untuk sumber daya manusia penyelenggara pencegahan dan penanganan masalah gizi;
13. 6.kemitraan antar Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi serta menciptakan program inovasi pencegahan dan penanganan masalah gizi; dan
14. 7.monitoring jumlah Kelurahan Pangan Aman.
c.persentase cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun:
1. 1.kebijakan Daerah Kota terkait tentang Inisiasi Menyusu Dini (IMD), ASI Eksklusif pada bayi usia di bawah 6 (enam) bulan, Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang tepat mulai usia 6 (enam) bulan, dan ASI diteruskan sampai usia 2 (dua) tahun dan tambahan 1 (satu) tahun untuk proses penyapihan, jika diperlukan;
2. 2.monitoring jumlah bayi usia di bawah 6 (enam) bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif;
3. 3.monitoring jumlah imunisasi dini pada Anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
4. 4.monitoring jumlah Anak usia 6-23 (enam sampai dengan dua puluh tiga) bulan yang menerima MP-ASI;
5. 5.monitoring jumlah Anak yang masih mendapatkan ASI pada usia 2 (dua) tahun; 8 https://jdih.bandung.go.id
6. 6.menyediakan dan monitoring Ruang ASI yang tersebar di fasilitas kantor, fasilitas umum;
7. 7.menyediakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi di Daerah Kota;
8. 8.menciptakan dan memonitoring jumlah dan kualitas layanan Konselor ASI di setiap Kelurahan, Kecamatan hingga tingkat Daerah Kota;
9. 9.membentuk dan memonitoring jumlah Kader/Konselor Pemberian Makan pada Bayi dan Anak di setiap Kelurahan, Kecamatan hingga tingkat Daerah Kota;
10. 10.melaksanakan peningkatan pemahaman tentang Konvensi Hak Anak untuk sumber daya manusia penyelenggara peningkatan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun; dan
11. 11.kemitraan antar Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa dalam peningkatan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun serta menciptakan program inovasi dalam peningkatan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun. d.persentase fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak:
12. 1.kebijakan Daerah Kota terkait tentang Fasilitas Kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;
13. 2.menciptakan dan memonitoring jumlah Rumah Sakit, Puskesmas dengan pelayanan ramah Anak;
14. 3.melaksanakan peningkatan pemahaman tentang Konvensi Hak Anak untuk sumber daya manusia Rumah Sakit, Puskesmas telah dilatih Konvensi Hak Anak; dan
15. 4.kemitraan antar Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak serta menciptakan program inovasi dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak.
e.persentase rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak:
1. 1.kebijakan Daerah Kota tentang peningkatan rumah tangga dengan akses air minum, akses sanitasi yang layak;
2. 2.memonitoring jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak maupun tidak layak baik dari PDAM maupun dari sumber lain;
3. 3.memonitoring kualitas air minum yang dikonsumsi rumah tangga yang non-PDAM;
4. 4.menciptakan mekanisme dalam melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan akses penyediaan air minum yang layak dan aman di skala rumah tangga mencegah rekontaminasi dan penyakit;
5. 5.memonitoring dan menciptakan sarana sanitasi yang layak (jamban, penampungan yang aman, dan jarak penampungan limbah rumah tangga ke sumber air yang aman) bagi semua rumah tangga; dan 9 https://jdih.bandung.go.id
6. 6.kemitraan antar Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa dalam penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga serta menciptakan program inovasi penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga.
f.tersedia Kawasan Tanpa Rokok:
1. 1.kebijakan Daerah Kota tentang tentang penyediaan Kawasan Tanpa Rokok;
2. 2.memonitoring dan menjamin bahwa semua fasilitas umum dan tempat di mana Anak banyak berkumpul, bebas asap rokok;
3. 3.memonitoring dan menjamin tidak adanya iklan rokok, di tempat publik di mana Anak banyak berkumpul;
4. 4.menciptakan dan memonitoring Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas Pendidikan;
5. 5.penyediaan Kawasan Tanpa Rokok serta bebas iklan rokok di fasilitas tempat umum, fasilitas tempat Anak bermain, fasilitas kesehatan, pendidikan, tempat umum, tempat Anak bermain, alun-alun;
6. 6.membentuk tim pengawas di Kawasan Tanpa Rokok; dan
7. 7.kemitraan antar Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa dalam pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok serta menciptakan program inovasi pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok. V. Klaster IV tentang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Budaya, dan Rekreasi, meliputi:
a.persentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI), terdiri dari:
1. 1.kebijakan Daerah Kota tentang PAUD-HI;
2. 2.menjamin bahwa PAUD-HI tersedia di setiap Kelurahan;
3. 3.melaksanakan peningkatan pemahaman tentang Konvensi Hak Anak untuk sumber daya manusia pelayanan PAUD-HI; dan
4. 4.menciptakan kemitraan dengan Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa lain dalam pelayanan PAUD-HI serta menciptakan program inovasi pengembangan PAUD-HI. b.persentase wajib belajar 12 tahun:
5. 1.menjamin bahwa Anak perempuan dan Anak laki-laki mendapatkan haknya atas pendidikan hingga mencapai 100% (seratus persen);
6. 2.kebijakan Daerah Kota tentang program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
7. 3.melaksanakan peningkatan pemahaman tentang Konvensi Hak Anak untuk sumber daya manusia penyelenggara program wajib belajar 12 (dua belas) tahun (Guru dan Tenaga Kependidikan) melalui pelatihan Konvensi Hak Anak; 10 https://jdih.bandung.go.id
8. 4.menciptakan kemitraan dengan Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha dalam mewujudkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
9. 5.menciptakan kemitraan dengan media massa dalam penyebarluasan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
10. 6.menciptakan kemitraan dengan Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam mengembangkan program inovasi untuk mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
c.persentase Sekolah Ramah Anak:
1. 1.kebijakan Daerah Kota tentang Sekolah Ramah Anak 100% (seratus persen) di Daerah Kota;
2. 2.kebijakan dan monitoring pelaksanaan sekolah anti kekerasan terhadap Anak;
3. 3.monitoring pelaksanaan Sekolah Ramah Anak tingkat SD/MI dan SMP/MTs yang sudah mempunyai Keputusan dari Dinas terkait (Kepala Daerah, Pendidikan, Agama, PP-PA);
4. 4.monitoring jumlah sekolah Inklusi yang sudah/belum mempunyai Surat Keputusan dan telah atau belum mempunyai Anak dengan disabilitas;
5. 5.memonitoring jumlah sekolah yang mengembangkan program penyehatan lingkungan sekolah/penghijauan;
6. 6.memonitoring jumlah sekolah yang mempunyai program hak Anak atas kesehatan terkait makanan dan kantin sekolah (misalnya: kantin sehat dan atau pangan jajan sehat, dan lain- lain);
7. 7.memonitoring jumlah sekolah yang mempunyai program kantin sehat yang mempunyai sertifikat laik sehat;
8. 8.memonitoring jumlah sekolah yang mempunyai program hak Anak atas kesehatan terkait (misalnya: UKS dan PHBS, dan lain- lain;
9. 9.memonitoring jumlah sekolah yang mempunyai program sebagai Kawasan Tanpa Rokok, Tanpa Napza;
10. 10.memonitoring jumlah sekolah yang mempunyai program aman dari bencana serta mempunyai standar bangungan ramah Anak;
11. 11.memastikan setiap sekolah mempunyai tata tertib sekolah yang dibuat bersama-sama dengan murid;
12. 12.memastikan setiap sekolah mempunyai group komunikasi antara sekolah dan Orang Tua serta sekolah yang mempunyai sistem pengaduan untuk penanganan kasus di sekolah;
13. 13.melaksanakan peningkatan pemahaman tentang Konvensi Hak Anak untuk sumber daya manusia pengelola Sekolah Ramah Anak (Guru dan Tenaga Kependidikan) melalui pelatihan Konvensi Hak Anak;
14. 14.menciptakan kemitraan dengan Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak, serta mengembangkan program inovasi untuk pengembangan Sekolah Ramah Anak; dan 11 https://jdih.bandung.go.id
15. 15.menciptakan pemantauan dan evaluasi terhadap Sekolah Ramah Anak. d.tersedia fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak:
16. 1.tersedia fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak yang dapat diakses semua Anak, tidak berbayar (gratis) dan bisa diakses oleh Anak dengan disabilitas;
17. 2.menciptakan Pusat Kreativitas Anak di tiap Kelurahan serta kegiatan pengembangan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi Anak;
18. 3.kebijakan Daerah Kota tentang kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi Anak;
19. 4.memonitoring jumlah Pusat Kreatifitas Anak yang sudah mempunyai Keputusan dari Wali Kota/Dinas terkait;
20. 5.membentuk dan memastikan berfungsinya lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi Anak;
21. 6.melaksanakan peningkatan pemahaman tentang Konvensi Hak Anak untuk sumber daya manusia pengelola kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi Anak dilatih tentang Konvensi Hak Anak; dan
22. 7.menciptakan kemitraan dengan Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi Anak serta mengembangkan program inovasi dalam kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi Anak. VI. Klaster V tentang Perlindungan Khusus, meliputi:
a.Anak korban kekerasan dan penelantaran yang terlayani, terdiri dari:
1. 1.kebijakan Daerah Kota tentang tentang penanganan Anak korban kekerasan dan penelantaran;
2. 2.memastikan Anak korban kekerasan dan penelantaran dilayani 100% (seratus persen);
3. 3.tersedia lembaga layanan termasuk sistem rujukan bagi Anak korban kekerasan dan penelantaran;
4. 4.monitoring lembaga layanan bagi Anak korban kekerasan dan penelantaran;
5. 5.menciptakan mekanisme monitoring terhadap Anak korban kekerasan dan penelantaran dan keluarganya pasca penanganan;
6. 6.memastikan sistem pencatatan dan pelaporan Anak korban kekerasan, sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi On-Line Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (SIMFONI PPA);
7. 7.memastikan mekanisme dan pelaksanaan monitoring bagi Anak korban kekerasan dan penelantaran telah mendapatkan layanan;
8. 8.melaksanakan peningkatan pemahaman tentang Konvensi Hak Anak untuk sumber daya manusia terlatih termasuk (psikolog, pekerja sosial, konselor dan psikiater) dalam penanganan Anak 12 https://jdih.bandung.go.id korban kekerasan dan penelantaran melalui pelatihan Konvensi Hak Anak;
9. 9.menciptakan kemitraan dengan Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam upaya pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan penelantaran, serta mengembangkan program inovasi untuk pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan penelantaran;
b.persentase Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak:
1. 1.kebijakan Daerah Kota tentang pencegahan dan penanganan Pekerja Anak dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA);
2. 2.menetapkan Standar Operasional Prosedur pencegahan dan penarikan Anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk;
3. 3.memastikan Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak hingga mencapai angka 100% (seratus persen);
4. 4.tersedia lembaga layanan bagi Anak yang ditarik dari pekerjaan terburuk serta monitoring lembaga layanan dalam memberikan layanan dan diperoleh Anak yang ditarik dari Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
5. 5.monitoring jumlah Anak yang terlibat di dalam Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
6. 6.menciptakan mekanisme pemantauan, pencatatan dan pelaporan terhadap Anak korban eksploitasi dan Anak yang telah ditarik dari pekerjaan terburuk;
7. 7.menciptakan kemitraan dengan Perangkat Daerah terkait dan dunia usaha dalam pencegahan dan penarikan Anak yang bekerja pada bentuk pekerjaan terburuk;
8. 8.menciptakan kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam pencegahan dan penanganan pekerja Anak;
9. 9.menciptakan kemitraan dengan media massa dalam pencegahan Anak yang bekerja pada bentuk pekerjaan terburuk; dan
10. 10.menciptakan kemitraan dengan Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam mengembangkan program inovasi untuk pencegahan dan penanganan pekerja Anak.
c.Anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV/AIDS yang terlayani:
1. 1.kebijakan Daerah Kota tentang pencegahan dan penanganan Anak korban pornografi, korban penyalahgunaan NAPZA, Anak terinfeksi HIV/AIDS;
2. 2.Anak korban pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV/AIDS yang dilayani 100% (seratus persen);
3. 3.menciptakan lembaga layanan bagi Anak korban pornografi, Anak korban penyalahgunaan NAPZA, Anak terinfeksi HIV/AIDS;
4. 4.menetapkan sistem pencatatan dan pelaporan Anak korban pornografi, Anak korban NAPZA dan Anak terinfeksi HIV/AIDS; 13 https://jdih.bandung.go.id
5. 5.monitoring layanan agar semua Anak korban pornografi, Anak korban penyalahgunaan NAPZA, Anak terinfeksi HIV/AIDS terlayani dengan baik;
6. 6.melaksanakan peningkatan pemahaman bagi sumber daya manusia (psikolog, pekerja sosial, psikiater, konselor dan lainnya) tentang Konvensi Hak Anak dan teknis pelayanan untuk sumber daya manusia yang menangani Anak korban pornografi, Anak korban penyalahgunaan NAPZA dan Anak terinfeksi HIV/AIDS; dan
7. 7.menciptakan kemitraan dengan Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam pencegahan dan penanganan Anak korban pornografi, penyalahgunaan NAPZA dan terinfeksi HIV/AIDS, serta menciptakan program inovasi untuk pencegahan dan penanganan Anak korban pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV AIDS.
d.Anak korban bencana dan konflik yang terlayani:
1. 1.kebijakan Daerah Kota tentang penanganan Anak korban bencana dan Anak korban konflik;
2. 2.Anak korban bencana dan konflik yang dilayani 100% (seratus persen);
3. 3.menetapkan lembaga layanan serta fasilitas bagi Anak korban bencana, Anak korban konflik;
4. 4.menetapkan early warning system bencana yang dipahami Anak serta jalur evakuasi ramah Anak;
5. 5.menetapkan sistem pencatatan dan pelaporan Anak korban bencana serta Anak korban konflik;
6. 6.melaksanakan peningkatan kapasitas tentang Konvensi Hak Anak bagi sumber daya manusia (psikolog, pekerja sosial, psikiater, konselor dan lainnya) penanganan Anak korban bencana dan Anak korban konflik; dan
7. 7.menciptakan kemitraan dengan Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam pencegahan dan penanganan Anak korban bencana dan konflik serta menciptakan program inovasi dalam pencegahan dan penanganan Anak korban Bencana dan Anak korban konflik.
e.Anak dengan disabilitas, dan Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani:
1. 1.kebijakan Daerah Kota tentang Anak dengan disabilitas, perlindungan Anak kelompok minoritas dan terisolasi di Daerah Kota;
2. 2.Anak dengan disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi dilayani 100% (seratus persen);
3. 3.menciptakan sistem pencatatan dan pelaporan Anak dengan disabilitas; 14 https://jdih.bandung.go.id
4. 4.tersedia lembaga layanan bagi Anak dengan disabilitas di Daerah Kota bagi semua jenis disabilitas;
5. 5.menjamin sistem pengasuhan bagi Anak dengan disabilitas dijalankan dengan baik, baik yang dilakukan oleh Orang Tua, wali atau lembaga yang melayani Anak dengan disabilitas;
6. 6.menciptakan akses pendidikan yang inklusi/khusus bagi Anak dengan disabilitas;
7. 7.menciptakan sarana dan prasarana publik yang telah memperhatikan aksesibilitas yang mudah bagi Anak dengan disabilitas;
8. 8.tersedia layanan kesehatan yang ramah bagi Anak dengan disabilitas;
9. 9.menjamin kesempatan, partisipasi dan apresiasi bagi Anak dengan disabilitas;
10. 10.menjamin hak bagi Anak minoritas dan terisolir atas pengembangan linguistik (bahasa/cara hidup), budaya dan keyakinan mereka; dan
11. 11.melaksanakan peningkatan kapasitas tentang Konvensi Hak Anak dan teknis layanan bagi sumber daya manusia dalam penanganan Anak dengan disabilitas, kelompok minoritas dan terisolir.
f.kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (khusus pelaku) yang terselesaikan melalui diversi:
1. 1.kebijakan Daerah Kota tentang dengan perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
2. 2.Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (khusus pelaku) yang terselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dan diversi sebanyak 100% (seratus persen);
3. 3.monitoring jumlah kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang dilakukan proses diversi di tingkat penyidikan, proses diversi di tingkat penuntutan dan proses diversi di tingkat pengadilan;
4. 4.monitoring jumlah kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum pasca diversi memperoleh layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
5. 5.monitoring jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang mendapatkan bantuan hukum (termasuk untuk Anak penyandang disabilitas);
6. 6.melaksanakan peningkatan kapasitas tentang Konvensi Hak Anak bagi Polisi, Jaksa dan Hakim, Pengacara, Pekerja Sosial/TKS, Staf Balai Pemasyarakatan serta tokoh masyarakat;
7. 7.memastikan koordinasi berjalan dengan baik agar: 15 https://jdih.bandung.go.id a) tersedia Aparat Penegak Hukum (Polisi di tingkat Polrestabes, Jaksa, Hakim) yang bersertifikasi Anak; dan b) penguatan pemahaman Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang mendapatkan bantuan hukum tentang keadilan restoratif dan diversi berdasarkan Konvensi Hak Anak.
8. 8.memastikan koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan khusus bagi Anak dalam penanganan Aparat Penegak Hukum;
9. 9.peningkatan pemahaman kepada masyarakat dan lembaga masyarakat tentang keadilan restoratif dan diversi dalam penanganan tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang mendapatkan bantuan hukum melalui pelatihan Konvensi Hak Anak; dan
10. 10.menciptakan kemitraan dengan Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang mendapatkan bantuan hukum melalui keadilan restoratif dan diversi, serta menciptakan program inovasi dalam pencegahan dan penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang mendapatkan bantuan hukum.
g.Anak korban jaringan terorisme yang terlayani:
1. 1.kebijakan Daerah Kota tentang dengan perlindungan Anak korban jaringan terorisme;
2. 2.pelayanan dan monitoring perlindungan Anak korban jaringan terorisme;
3. 3.menciptakan upaya pencegahan Anak menjadi korban jaringan terorisme; dan
4. 4.menciptakan kemitraan dengan Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam pencegahan dan penanganan Anak korban jaringan terorisme serta menciptakan program inovasi dalam pencegahan dan penanganan Anak korban jaringan terorisme.
h.Anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya yang terlayani:
1. 1.kebijakan Daerah Kota tentang perlindungan Anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya;
2. 2.pelayanan Anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya;
3. 3.monitoring jumlah Anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya atas segala jenis kasus- kasus; 16 https://jdih.bandung.go.id
4. 4.menciptakan strategi dan program untuk upaya pencegahan stigmatisasi;
5. 5.menciptakan strategi dan program untuk menangani dan merehabilitasi Anak korban stigmatisasi; dan
6. 6.menciptakan kemitraan dengan Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam pencegahan dan penanganan Anak korban stigmatisasi serta menciptakan program inovasi dalam pencegahan dan penanganan Anak korban stigmatisasi. WALI KOTA BANDUNG, TTD. ODED MOHAMAD DANIAL Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, H. BAMBANG SUHARI, SH NIP. 19650715 198603 1 027