DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 28 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, berupa laporan keuangan yang memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, berupa laporan keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional (LO);
5. e.Laporan Arus Kas;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. g.Catatan atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 8

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp6.905.926.043.905,00
b.Belanja dan transfer Rp6.746.043.396.778,00 Surplus/Defisit Rp159.882.647.127,00
c.Pembiayaan - Penerimaan Rp529.382.643.727,01 - Pengeluaran Rp0,00 Pembiayaan neto Rp529.382.643.727,01
d.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp 689.265.290.854,01

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp378.438.426.571,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) : 1) Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp7.284.364.470.476,00 2) Realisasi Pendapatan Rp6.905.926.043.905,00
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp1.067.703.339.939,00 (Satu Triliun Enam Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan): 1) Anggaran Belanja dan transfer setelah Perubahan Rp7.813.746.736.717,00 2) Realisasi Belanja dan transfer Rp6.746.043.396.778,00
c.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp689.264.913.368,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah): 1) Surplus/defisit setelah Perubahan Rp(529.382.266.241,00) 2) Realisasi Surplus/defisit Rp159.882.647.127,00 9
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp377.486,01 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Koma Satu Nol Rupiah): 1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan Rp529.382.266.241,00 2) Realisasi Penerimaan Pembiayaan Rp529.382.643.727,01
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00.
f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp377.486,01 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Koma Satu Nol Rupiah): 1) Anggaran Pembiayaan neto Pembiayaan Rp529.382.266.241,00 2) Realisasi Pembiayaan neto Pembiayaan Rp529.382.643.727,01

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

a.Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal Rp529.382.266.241,01
b.Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp(529.382.643.727,01)
c.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Rp689.265.290.854,01
d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp377.486,00
e.Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Rp689.265.290.854,01 10

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

a.Jumlah Aset Rp53.398.454.230.390,90
b.Jumlah Kewajiban Rp136.092.261.093,75
c.Jumlah Ekuitas Rp53.262.361.969.297,10

Pasal 6

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, adalah sebagai berikut:

a.Pendapatan-LO Rp6.994.888.179.619,70
b.Beban Rp(6.600.246.845.079,16)
c.Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional Rp394.641.334.540,54
d.Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Rp(1.927.823.288,57)
e.Pos Luar Biasa Rp(2.489.019.006,00))
f.Surplus/(Defisit) LO Rp394.080.138.823,11

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

a.Saldo Kas awal per 1 Januari 2023 Rp529.401.369.653,01
b.Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp1.077.605.392.249,00
c.Arus kas bersih dari aktivitas investasi Rp(917.722.745.122,00)
d.Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Rp0,00
e.Arus kas bersih dari aktivitas transitoris Rp(7.012.805,00)
f.Saldo kas akhir per 31 Desember 2023 Rp689.277.003.975,01 11

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

a.Ekuitas Awal Rp45.864.180.496.757,80
b.Surplus/(Defisit) LO Rp394.080.138.823,11
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar terdiri dari Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0,00 dan
d.Lain-Lain (Koreksi Ekuitas Lainnya) Rp7.004.101.333.716,18
e.Ekuitas Akhir Rp53.262.361.969.297,10

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah Kota menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2023.
(2)Pemerintah Daerah Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan instansi terkait sesuai kompetensi dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a.Lampiran I: Laporan Realisasi Anggaran
1. 1.Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 12
2. 2.Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
3. 3.Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
4. 4.Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
b.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Lampiran III : Laporan Operasional;
d.Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
e.Lampiran V : Neraca;
f.Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
g.Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
h.Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i.Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
j.Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
k.Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
l.Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m.Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n.Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
o.Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p.Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah; 13
q.Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r.Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka` Panjang;
s.Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
t.Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri ataas: Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…