DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 4 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bandung

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memastikan terwujudnya pertanggungjawaban atas segala keputusan yang dibuat, tindakan yang dilakukan, kinerja yang dicapai, dan dampak yang dihasilkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang … 2
2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); Dengan … 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG dan WALIKOTA BANDUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bandung.
2.Walikota adalah Walikota Bandung.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
4.Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah kota bandung.
5.Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban setiap penyelenggara pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan hasil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.Akuntabilitas Kejujuran adalah pertanggungjawaban untuk menghindar dari penyalahgunaan jabatan.
7.Akuntabilitas Kebijakan adalah pertanggungjawaban pejabat penyelenggara pemerintahan daerah atas kebijakan-kebijakan yang diputuskan dalam sektor publik.
8.Akuntabilitas Program adalah pertanggungjawaban terhadap tujuan yang ditetapkan untuk memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
9.Akuntabilitas … 4
9.Akuntabilitas Prosedur adalah pertanggungjawaban mengenai aspek suatu penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan yang mempertimbangkan masalah moral, etika, kepastian hukum dan ketaatan pada keputusan politik untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan.
10.Akuntabilitas Keuangan adalah pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan sasaran laporan keuangan mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah.
11.Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
12.Akuntabilitas Manfaat adalah pertanggungjawaban untuk memberi perhatian pada hasil-hasil dari kegiatan pemerintahan daerah yang hasil kegiatannya terfokus pada efektivitas, tidak sekedar kepatuhan terhadap prosedur, dan bukan hanya pada output tetapi sampai outcome.
13.Akuntabilitas Hukum adalah pertanggungjawaban jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik.
14.Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah adalah akuntabilitas kinerja dari setiap penyelenggara pemerintahan daerah.
15.Sistem Akuntabilitas Kinerja adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Pasal 2

Pengaturan tentang Akuntabilitas Pemerintah Daerah dimaksudkan agar setiap SKPD mempertanggungjawabkan setiap tindakan hasil atau kinerja sebagaimana diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.meningkatkan efektivitas dan efisiensi SKPD;
b.meningkatkan akuntabilitas SKPD; dan
c.mendorong transparansi dan demokratisasi dalam penyusunan penerapan kebijakan pada SKPD.

BAB II

TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

SKPD memiliki tugas dan kewajiban:

a.menjamin akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan mengintegrasikan ke dalam setiap rencana, kebijakan, dan program Pemerintah Daerah;
b.melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel secara konsekuen dan konsisten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui:
1. 1.pengalokasian anggaran yang berbasis kinerja;
2. 2.penerapan penghargaan dan hukuman;
3. 3.pengawasan yang efektif; dan
4. 4.mengumumkan kepada publik laporan kinerja aparatur pemerintahan.
c.melakukan … 6
c.melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keseluruhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
d.bertindak secara proaktif, objektif, teratur, terstruktur dan terukur;
e.membuka ruang publik untuk partisipasi masyarakat; dan
f.mempertanggungjawabkan kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

INDIKATOR AKUNTABILITAS

Pasal 5

(1)Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah harus mencakup:
1. a.Indikator kinerja kegiatan;
2. b.Indikator kinerja program;
3. c.Indikator kinerja sasaran; dan
4. d.Indikator kinerja utama.
(2)Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi oleh SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
(3)Jenis-jenis akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri dari: akuntabilitas kejujuran; akuntabilitas kebijakan; akuntabilitas program; akuntabilitas prosedur; akuntabilitas keuangan; akuntabilitas kinerja; akuntabilitas manfaat; akuntabilitas hukum.

Pasal 6

(1)Aparatur Pemerintah Daerah wajib bertindak dengan penuh kejujuran dengan menghindari dan tidak menyalahgunakan jabatan.
(2)Dalam … 7
(2)Dalam hal Aparatur Pemerintah Daerah menyalahgunakan jabatan, maka yang bersangkutan wajib mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Akuntabilitas aparat pemerintah daerah dalam memutuskan kebijakan harus sesuai dengan:
1. a.peraturan perundang-undangan; dan
2. b.dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
(2)Keputusan …
(2)Keputusan kebijakan aparat pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan pada masyarakat.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

(1)Penyusunan program yang dibuat oleh aparat pemerintah daerah paling kurang mempertimbangkan:
1. a.akuntabilitas pencapaian tujuan; dan
2. b.alternatif program yang memberikan hasil yang sebesar- besarnya dengan biaya yang sekecil-kecilnya
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntabilitas program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan walikota.

Pasal 9

(1)Aparat pemerintah daerah dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan harus sesuai dengan akuntabilitas prosedur.
(2)Ketentuan … 8
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara akuntabilitas prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memastikan terwujudnya pertanggungjawaban atas segala keputusan yang dibuat, tindakan yang dilakukan, kinerja yang dicapai, dan dampak yang dihasilkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang … 2
2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); Dengan … 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG dan WALIKOTA BANDUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bandung.
2.Walikota adalah Walikota Bandung.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
4.Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah kota bandung.
5.Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban setiap penyelenggara pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan hasil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.Akuntabilitas Kejujuran adalah pertanggungjawaban untuk menghindar dari penyalahgunaan jabatan.
7.Akuntabilitas Kebijakan adalah pertanggungjawaban pejabat penyelenggara pemerintahan daerah atas kebijakan-kebijakan yang diputuskan dalam sektor publik.
8.Akuntabilitas Program adalah pertanggungjawaban terhadap tujuan yang ditetapkan untuk memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
9.Akuntabilitas … 4
9.Akuntabilitas Prosedur adalah pertanggungjawaban mengenai aspek suatu penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan yang mempertimbangkan masalah moral, etika, kepastian hukum dan ketaatan pada keputusan politik untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan.
10.Akuntabilitas Keuangan adalah pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan sasaran laporan keuangan mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah.
11.Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
12.Akuntabilitas Manfaat adalah pertanggungjawaban untuk memberi perhatian pada hasil-hasil dari kegiatan pemerintahan daerah yang hasil kegiatannya terfokus pada efektivitas, tidak sekedar kepatuhan terhadap prosedur, dan bukan hanya pada output tetapi sampai outcome.
13.Akuntabilitas Hukum adalah pertanggungjawaban jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik.
14.Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah adalah akuntabilitas kinerja dari setiap penyelenggara pemerintahan daerah.
15.Sistem Akuntabilitas Kinerja adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Pasal 2

Pengaturan tentang Akuntabilitas Pemerintah Daerah dimaksudkan agar setiap SKPD mempertanggungjawabkan setiap tindakan hasil atau kinerja sebagaimana diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.meningkatkan efektivitas dan efisiensi SKPD;
b.meningkatkan akuntabilitas SKPD; dan
c.mendorong transparansi dan demokratisasi dalam penyusunan penerapan kebijakan pada SKPD.

BAB II

TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

SKPD memiliki tugas dan kewajiban:

a.menjamin akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan mengintegrasikan ke dalam setiap rencana, kebijakan, dan program Pemerintah Daerah;
b.melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel secara konsekuen dan konsisten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui:
1. 1.pengalokasian anggaran yang berbasis kinerja;
2. 2.penerapan penghargaan dan hukuman;
3. 3.pengawasan yang efektif; dan
4. 4.mengumumkan kepada publik laporan kinerja aparatur pemerintahan.
c.melakukan … 6
c.melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keseluruhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
d.bertindak secara proaktif, objektif, teratur, terstruktur dan terukur;
e.membuka ruang publik untuk partisipasi masyarakat; dan
f.mempertanggungjawabkan kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

INDIKATOR AKUNTABILITAS

Pasal 5

(1)Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah harus mencakup:
1. a.Indikator kinerja kegiatan;
2. b.Indikator kinerja program;
3. c.Indikator kinerja sasaran; dan
4. d.Indikator kinerja utama.
(2)Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi oleh SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
(3)Jenis-jenis akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri dari: akuntabilitas kejujuran; akuntabilitas kebijakan; akuntabilitas program; akuntabilitas prosedur; akuntabilitas keuangan; akuntabilitas kinerja; akuntabilitas manfaat; akuntabilitas hukum.

Pasal 6

(1)Aparatur Pemerintah Daerah wajib bertindak dengan penuh kejujuran dengan menghindari dan tidak menyalahgunakan jabatan.
(2)Dalam … 7
(2)Dalam hal Aparatur Pemerintah Daerah menyalahgunakan jabatan, maka yang bersangkutan wajib mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Akuntabilitas aparat pemerintah daerah dalam memutuskan kebijakan harus sesuai dengan:
1. a.peraturan perundang-undangan; dan
2. b.dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
(2)Keputusan …
(2)Keputusan kebijakan aparat pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan pada masyarakat.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

(1)Penyusunan program yang dibuat oleh aparat pemerintah daerah paling kurang mempertimbangkan:
1. a.akuntabilitas pencapaian tujuan; dan
2. b.alternatif program yang memberikan hasil yang sebesar- besarnya dengan biaya yang sekecil-kecilnya
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntabilitas program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan walikota.

Pasal 9

(1)Aparat pemerintah daerah dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan harus sesuai dengan akuntabilitas prosedur.
(2)Ketentuan … 8
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara akuntabilitas prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

INDIKATOR AKUNTABILITAS

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

INDIKATOR AKUNTABILITAS

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945