DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bandung

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan pengawasan terhadap gedung dan fasilitas umum milik Daerah;
c.bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi, dilakukan penamaan gedung dan fasilitas umum milik Daerah;
d.bahwa berdasarkan huruf a, b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penamaan Gedung dan Fasilitas Umum Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota- kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang … JalanWastukancana Nomor 2 Telp. (022) 432338-4207706 Fax (022) 4236150 Bandung, ProvinsiJawa Barat 2
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725;
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan … 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4609);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembukuan Nama Rupabumi;
13.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG dan WALIKOTA BANDUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMAAN GEDUNG DAN FASILITAS MILIK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Maksud pemberian nama gedung dan fasilitas umum milik Daerah, dalam rangka:

a.mengidentifikasi;
b.menertibkan; dan
c.memberi kemanfaatan setiap potensi sumber daya yang ada.

Pasal 3

Tujuan pemberian nama gedung dan fasilitas umum milik Daerah untuk:

a.memudahkan memperoleh informasi mengenai nama gedung dan fasilitas umum milik Daerah;
b.penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan;
c.pengawasan … 6
c.pengawasan aset-aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah;
d.mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam pemberian nama gedung dan fasilitas milik Daerah;
e.mewujudkan peran masyarakat dalam pemberian nama gedung dan fasilitas milik Daerah;
f.mewujudkan pemberian layanan optimal kepada masyarakat mengenai informasi berkaitan dengan nama- nama gedung dan fasilitas umum serta berpihak pada kepentingan masyarakat;
g.mewujudkan sistem pengelolaan identitas yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya penamaan gedung dan fasilitas umum milik Daerah; dan
h.terwujudnya nama gedung dan fasilitas umum milik Daerah yang dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum.

Pasal 4

Prinsip yang digunakan dalam penaman gedung dan fasilitas umum milik Daerah meliputi:

a.penggunaan abjad romawi;
b.satu fasilitas umum satu nama;
c.penggunaan nama lokal;
d.menghormati keberadaan suku, agama, ras dan golongan;
e.menghindari nama diri atau nama orang yang masih hidup;
f.menggunakan bahasa indonesia dan/atau bahasa daerah;
g.paling banyak tiga kata; dan
h.berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

OBJEK

Pasal 5

Objek penamaan gedung dan fasilitas umum milik Daerah meliputi:

a.jalan umum;
b.jembatan;
c.gedung fasilitas bersama;
d.gedung pertemuan;
e.gedung olahraga;
f.tempat rekreasi
g.taman kota;
h.pasar;
i.lapangan;
j.rumah sakit umum daerah;
k.puskesmas;
l.terminal kendaraan umum;
m.rumah ibadah;
n.rumah adat;
o.asrama; dan
p.gedung serta fasilitas umum lainnya.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 6

(1)Walikota berwenang memberikan penamaan gedung dan fasilitas umum milik Daerah.
(2)Kewenangan pemberian penamaan gedung dan fasilitas umum milik Daerah sebagaimana dimaksdu pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB IV

KRITERIA

Pasal 7

Kriteria untuk penamaan gedung dan fasilitas umum milik Daerah, meliputi:

a.nama pahlawan nasional;
b.nama pahlawan regional;
c.nama pahlawan lokal;
d.nama tokoh agama yang berjasa menyebarluaskan agama yang telah meninggal dunia;
e.nama tokoh masyarakat yang dianggap berjasa dan telah meninggal dunia baik pada masa revolusi fisik maupun pada masa pembangunan;
f.nama yang mencerminkan semangat membangun persatuan dan kesatuan;
g.nama flora atau fauna;
h.nama pulau-pulau di indonesia; dan
i.nama lain yang tidak bertentangan dengan:
1. 1.peraturan perundang-undangan;
2. 2.norma agama; dan
3. 3.norma sosial.

BAB V

TATA CARA

Pasal 8

(1)Penamaan gedung dan fasilitas umum milik Daerah dapat diusulkan oleh masyarakat.
(2)Pengusulan penamaan gedung dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis.
(3)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen yang diperlukan untuk mendukung usulan pencalonan penamaan gedung dan fasilitas umum.
(4)Pengusulan … 9
(4)Pengusulan penamaan gedung dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
1. a.Pemerintah Daerah; dan/atau
2. b.DPRD.
(5)Tim Penilai memberikan penilaian terhadap usulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan pertimbangan kepada Walikota dan/atau DPRD.
(6)Penilaian dari Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan hasil penelitian, pembahasan, dan verifikasi.
(7)Dalam hal Walikota dan DPRD menyetujui yang disampaikan Tim Penilai, Walikota atas persetujuan DPRD menetapkan nama gedung dan fasilitas umum milik Daerah.
(8)Penamaan gedung dan fasilitas umum milik Daerah dilakukan pada peringatan hari ulang tahun Kota Bandung dalam suatu acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan DPRD.
(9)Pemberian penamaan gedung dan fasilitas umum milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(10)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penamaan gedung dan fasilitas umum milik Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Pasal 9

(1)Walikota berwenang membentuk sebuah Tim Penilai.
(2)Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berkedudukan sebagai lembaga non struktural dan bersifat independen.
(3)Tim … 10
(3)Tim Penilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Daerah.

Pasal 10

Tim Penilai dibentuk dengan tujuan:

a.membantu Walikota dalam membuat kebijakan yang berhubungan dengan penamaan gedung dan fasilitas umum milik Daerah agar komprehensif, efektif, dan efisien; dan
b.meningkatkan efektifitas tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam menjalankan tuas pokok dan fungsi.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan pengawasan terhadap gedung dan fasilitas umum milik Daerah;
c.bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi, dilakukan penamaan gedung dan fasilitas umum milik Daerah;
d.bahwa berdasarkan huruf a, b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penamaan Gedung dan Fasilitas Umum Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota- kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang … JalanWastukancana Nomor 2 Telp. (022) 432338-4207706 Fax (022) 4236150 Bandung, ProvinsiJawa Barat 2
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725;
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan … 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4609);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembukuan Nama Rupabumi;
13.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG dan WALIKOTA BANDUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMAAN GEDUNG DAN FASILITAS MILIK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Maksud pemberian nama gedung dan fasilitas umum milik Daerah, dalam rangka:

a.mengidentifikasi;
b.menertibkan; dan
c.memberi kemanfaatan setiap potensi sumber daya yang ada.

Pasal 3

Tujuan pemberian nama gedung dan fasilitas umum milik Daerah untuk:

a.memudahkan memperoleh informasi mengenai nama gedung dan fasilitas umum milik Daerah;
b.penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan;
c.pengawasan … 6
c.pengawasan aset-aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah;
d.mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam pemberian nama gedung dan fasilitas milik Daerah;
e.mewujudkan peran masyarakat dalam pemberian nama gedung dan fasilitas milik Daerah;
f.mewujudkan pemberian layanan optimal kepada masyarakat mengenai informasi berkaitan dengan nama- nama gedung dan fasilitas umum serta berpihak pada kepentingan masyarakat;
g.mewujudkan sistem pengelolaan identitas yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya penamaan gedung dan fasilitas umum milik Daerah; dan
h.terwujudnya nama gedung dan fasilitas umum milik Daerah yang dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum.

Pasal 4

Prinsip yang digunakan dalam penaman gedung dan fasilitas umum milik Daerah meliputi:

a.penggunaan abjad romawi;
b.satu fasilitas umum satu nama;
c.penggunaan nama lokal;
d.menghormati keberadaan suku, agama, ras dan golongan;
e.menghindari nama diri atau nama orang yang masih hidup;
f.menggunakan bahasa indonesia dan/atau bahasa daerah;
g.paling banyak tiga kata; dan
h.berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

OBJEK

Pasal 5

Objek penamaan gedung dan fasilitas umum milik Daerah meliputi:

a.jalan umum;
b.jembatan;
c.gedung fasilitas bersama;
d.gedung pertemuan;
e.gedung olahraga;
f.tempat rekreasi
g.taman kota;
h.pasar;
i.lapangan;
j.rumah sakit umum daerah;
k.puskesmas;
l.terminal kendaraan umum;
m.rumah ibadah;
n.rumah adat;
o.asrama; dan
p.gedung serta fasilitas umum lainnya.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 6

(1)Walikota berwenang memberikan penamaan gedung dan fasilitas umum milik Daerah.
(2)Kewenangan pemberian penamaan gedung dan fasilitas umum milik Daerah sebagaimana dimaksdu pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB IV

KRITERIA

Pasal 7

Kriteria untuk penamaan gedung dan fasilitas umum milik Daerah, meliputi:

a.nama pahlawan nasional;
b.nama pahlawan regional;
c.nama pahlawan lokal;
d.nama tokoh agama yang berjasa menyebarluaskan agama yang telah meninggal dunia;
e.nama tokoh masyarakat yang dianggap berjasa dan telah meninggal dunia baik pada masa revolusi fisik maupun pada masa pembangunan;
f.nama yang mencerminkan semangat membangun persatuan dan kesatuan;
g.nama flora atau fauna;
h.nama pulau-pulau di indonesia; dan
i.nama lain yang tidak bertentangan dengan:
1. 1.peraturan perundang-undangan;
2. 2.norma agama; dan
3. 3.norma sosial.

BAB V

TATA CARA

Pasal 8

(1)Penamaan gedung dan fasilitas umum milik Daerah dapat diusulkan oleh masyarakat.
(2)Pengusulan penamaan gedung dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis.
(3)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen yang diperlukan untuk mendukung usulan pencalonan penamaan gedung dan fasilitas umum.
(4)Pengusulan … 9
(4)Pengusulan penamaan gedung dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
1. a.Pemerintah Daerah; dan/atau
2. b.DPRD.
(5)Tim Penilai memberikan penilaian terhadap usulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan pertimbangan kepada Walikota dan/atau DPRD.
(6)Penilaian dari Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan hasil penelitian, pembahasan, dan verifikasi.
(7)Dalam hal Walikota dan DPRD menyetujui yang disampaikan Tim Penilai, Walikota atas persetujuan DPRD menetapkan nama gedung dan fasilitas umum milik Daerah.
(8)Penamaan gedung dan fasilitas umum milik Daerah dilakukan pada peringatan hari ulang tahun Kota Bandung dalam suatu acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan DPRD.
(9)Pemberian penamaan gedung dan fasilitas umum milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(10)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penamaan gedung dan fasilitas umum milik Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Pasal 9

(1)Walikota berwenang membentuk sebuah Tim Penilai.
(2)Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berkedudukan sebagai lembaga non struktural dan bersifat independen.
(3)Tim … 10
(3)Tim Penilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Daerah.

Pasal 10

Tim Penilai dibentuk dengan tujuan:

a.membantu Walikota dalam membuat kebijakan yang berhubungan dengan penamaan gedung dan fasilitas umum milik Daerah agar komprehensif, efektif, dan efisien; dan
b.meningkatkan efektifitas tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam menjalankan tuas pokok dan fungsi.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945