DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang asas, tujuan dan ruang lingkup pemberdayaan dan pelindungan perempuan, hak perempuan, pemberdayaan perempuan, pelindungan perempuan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, dan pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa perempuan mempunyai kedudukan strategis sebagai aset bangsa, sehingga pemberdayaan dan pelindungan perempuan harus dilakukan secara terpadu dan berkesinarnbungan melalui akselerasi pemenuhan pemberdayaan dan pelindungan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
b.bahwa setiap perempuan berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang dan mendapatkan pelindungan dari an cam an ketakutan, perlakuan yang merendahkan derajat, harga diri, martabat kemanusiaan dan berhak untuk memperoleh akses, kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat berperan dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial;
c.bahwa untuk menjarnin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan pelindungan perempuan serta menjalankan urusan wajib pemerintahan daerah perlu adanya pengaturan dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); WALlKOTABANDUNG, PROVINSIJAWA BARAT PERATURANDAERAHKOTABANDUNG NOMOR7 TAHUN2025 TENTANG PEMBERDAYAANDANPELlNDUNGANPEREMPUAN DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA WALl KOTA BANDUNG SALINAN Mengingat Menimbang
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
7.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6923);
8.Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
10.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 264);

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah WaH Kota Bandung.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi se1uas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perempuan adalah orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui.
7.Pemberdayaan Perempuan adalah upaya untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, so sial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.
8.Pelindungan Perempuan adalah segala upaya untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KOTA BANDUNG dan WALl KOTA BANDUNG
9.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
12.Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan.
13.Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
14.Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
15.Pendamping adalah orang yang dipercaya dan memiliki kompetensi mendampingi Korban dalam mengakses hak at as penanganan, pelindungan dan pemulihan.
16.Pendampingan adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pendamping selama proses pelayanan.
17.Lembaga adalah Dinas /Instanei/Kantor dalam lingkup pemerintah daerah dan/ atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan pendampingan.
18.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/ atau orgamsasi kemasyarakatan.
19.Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
20.Pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multiaspek, lintas fungsi dan sektor bagi Korban, Keluarga Korban, dan/ at au Saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN PEREMPUAN.

Pasal 4

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

a.menjadi panduan bagi penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Perempuan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan Masyarakat;
b.menjamin kepastian hukum pelaksanaan penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan Masyarakat;
c.mewujudkan sinergitas antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan Masyarakat dalam menyelenggarakan layanan penanganan Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan korban tindak kekerasan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
d.memberdayakan Perempuan baik secara individual, keluargay kelompok dan Masyarakat agar mampu hidup mandiri; dan
e.mencegah, melayani dan menangani Perempuan korban tindak kekerasan dan Perempuan yang mengalami kerentanan untuk mencapai kemandirian.
a.pengayoman;
b.non-diskriminasi;
c.kekeluargaan;
d.inklusivitas;
e.sinergitas;
f.ketertiban dan kepastian hukum;
g.keberlanjutan; dan
h.akuntabilitas.

(1)Hak untuk hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
1. a.hak mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan;
2. b.hak memperoleh ketenteraman, keamanan, kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan lahir batin;dan
3. c.hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
(2)Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, yaitu membentuk keluarga, melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sesuai agama dan peraturan perundang-undangan.
(3)Hak mengembangkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:
1. a.hak atas pemenuhan kebutuhan dasar untuk tumbuh dan berkembang secara layak;
2. b.hak atas pelindungan bagi pengembangan pribadi, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan diri dan meningkatkan kualitas hidup agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia;
3. c.hak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya demi kesejahteraan pribadi, bangsa dan negara; Pasa16 Setiap Perempuan di Daerah berhak:
4. a.untuk hidup;
5. b.berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
6. c.mengembangkan diri;
7. d.memperoleh keadilan;
8. e.atas rasa aman;
9. f.atas kesejahteraan; dan
10. g.turut serta dalam pemerintahan. BABIII HAKPEREMPUAN Pasa15 Ruang lingkup Peraturan Daerah In! adalah sebagai berikut:
11. a.hak Perempuan;
12. b.Pemberdayaan Perempuan;
13. c.Pelindungan Perempuan;
14. d.pembinaan dan pengawasan; dan
15. e.peran serta Masyarakat.
16. d.hak memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial sesuai norma agama, sosial, dan hukum;
17. e.hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala j enis sarana yang tersedia sesuai norma agama, sosial, dan hukum;
18. f.hak untuk memperjuangkan pengembangan diri, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sesuai norma agama, sosial, dan hukum;
19. g.hak berpartisipasi dalam melakukan kegiatan sosial sesuai norma agama, sosial, dan hukum;
20. h.hak berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah sesuai peraturan perundang- undangan;
21. i.hak berkumpul dan berserikat sesuai peraturan perundang-undangan; dan
22. j.hak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai norma agama, sosial, dan hukum.
(4)Hak memperoleh keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:
1. a.hak mendapatkan perlakuan yang sarna tanpa diskriminasi; dan
2. b.hak untuk mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi;
(5)Hak atas rasa aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi:
1. a.hak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak milik;
2. b.hak atas pelindungan dari kekerasan di ruang digital termasuk pelecehan siber (cyber harassment) ;
3. c.hak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi; dan
4. d.hak bebas dari ancaman yang melanggar norma agama, sosial, dan hukum.
(6)Hak atas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, meliputi:
1. a.hak melakukan pekerjaan dan mendapatkan upah yang adil sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
2. b.hak cuti melahirkan, diberikan untuk Ibu yang bekerja paling singkat 3 (tiga) bulan pertama, dan 3 (tiga) bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
3. c.hak mendapatkan waktu istirahat, diberikan untuk Ibu yang bekerja 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter, atau bidan apabila mengalami keguguran;

Pasal 9

(1)Pemberdayaan Perempuan di bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, pariwisata dengan peran serta perorangan, Masyarakat, dunia pendidikan dan dunia usaha.
(2)Pemberdayaaan Perempuan di bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan formal secara berjenjang dan penguatan kapasitas perempuan dalam pendidikan informaly nonformal sesuai dengan potensi untuk meningkatkan status sosialnya;

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam upaya Pemberdayaan Perempuan.
(2)Upaya Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.sosial budaya;
2. b.ekonomi;
3. c.hukum; dan
4. d.politik.
5. d.hak mendapatkan kesempatan dan fasilitasi yang layak untuk pelayanan kesehatan dan gizi serta melakukan laktasi selama waktu kerja;
6. e.hak untuk menjamin pemenuhan hak Ibu, suami berhak mendapatkan hak cuti pendampingan istri pada masa persalinan, selama 2 (dua) hari dan dapat diberikan paling lama 3 (tiga)hari berikutnya atau sesuai dengan kesepakatan.
(7)Hak turut serta dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, meliputi:
1. a.hak untuk dipilih dan memilih;
2. b.hak untuk berkarier dalam pemerintahan; dan
3. c.hak untuk menyampaikan asprrasi secara langsung maupun melalui perantara dalam pemerintahan.

Pasal 10

(1)Pernberdayaan Perernpuan di bidang ekonorni sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh :
1. a.Perangkat Daerah yang rnernbidangi urusan Pernberdayaan Perernpuan;
2. b.Perangkat Daerah yang rnernbidangi urusan ketenagakerjaan;
3. c.Perangkat Daerah yang rnernbidangi urusan perindustrian dan perdagangan;
4. d.Perangkat Daerah yang rnernbidangi urusan pariwisata dan budaya;
5. e.Perangkat Daerah yang rnernbidangi urusan koperasi dan usaha rnikro, kecil dan rnenengah;
6. f.Unit Kerja yang rnernbidangi urusan ekonorni;
7. g.Unit Kerja yang rnernbidangi urusan kesejahteraan; dan
8. h.peran serta perorangan, Masyarakat, dunia pendidikan dan dunia usaha.
(2)Pernberdayaan Perernpuan di bidang ekonorni sebagairnana dirnaksud pad a ayat (1) dilaksanakan rnelalui:
1. a.pelatihan kerja;
2. b.usaha ekonorni produktif dan usaha ekonorni bersarna;
3. c.fasilitasi perrnodalan dan aksesibilitas ketenagakerjaan; dan
4. d.fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran.
5. b.peningkatan kesadaran, kernauan dan kernarnpuan untuk rnengatasi rna salah kesehatan rnelalui upaya prornotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas;
6. c.penguatan kapasitas perernpuan rnelalui lernbaga sosial darr/ atau Lernbaga pusat pelestarian budaya;
7. d.peningkatan kesadaran dan pengetahuan ten tang perencanaan keluarga rnandiri, sehat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan;
8. e.peran serta aktif perernpuan dalarn rnensosialisasikan dan rnengedukasi Masyarakat untuk rnengernbangkan diri dibidang sosial dan budaya;
9. f.rnengikutsertakan perernpuan dalarn berbagai event sosial budaya dan pariwisata pada berbagai tingkatan baik lokal, nasional rnaupun internasional; dan
10. g.fasilitasi dan upaya pelestarian adat istiadat dan pengernbangan ilrnu pengetahuan, teknologi, olah raga, seru dan budaya untuk kernajuan Perernpuan. bidang hukum
(1)dilaksanakan
1. b.Unit Kerja yang membidangi urusan hukum; dan
2. c.peran serta perorangan, Masyarakat, dunia pendidikan dan dunia usaha.
(2)Pemberdayaaan Perempuan di sebagaimana dimaksud pada ayat melalui:
1. a.peningkatan kesadaran dan pengetahuan di bidang hukum melalui layanan komunikasi, konsultasi, informasi dan edukasi;
2. b.memfasilitasi akses dan layanan konsultasi dan bantuan hukum;
3. c.melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai hak- hak Perempuan dan kewajiban Perempuan;

Pasal 11

(1)Pemberdayaan Perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, dilaksanakan oleh:
1. a.Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan;
2. a.fasilitasi pemasaran produk usaha perempuan;
3. b.fasilitasi pemasaran produk usaha perempuan di dalam dan luar negeri; dan
4. c.pengikutsertaan kelompok perempuan dalam promosi ekonomi, industri dan perdagangan. pemasaran huruf d berkeadilan
5. c.pendampingan pelaksanaan usaha.
(5)Fasilitasi permodalan dan aksesibilitas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.bantuan saran a dan prasarana kerja;
2. b.fasilitasi modal kerja; dan
3. c.aksesibilitasi ketenagakerjaan yang bagi perempuan.
(6)Fasilitasi pengembangan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
(3)Pe1atihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.pembekalan, workshop, pembimbingan bagi perempuan untuk siap kerja;
2. b.praktek kerja lapangan; dan
3. c.pemagangan.
(4)Usaha ekonomi produktif dan usaha ekonomi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.pe1atihan keterampilan wirausaha;
2. b.fasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama; dan Pasal 13 Dalam rangka mewujudkan terselenggaranya Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui:
3. a.memberikan akses kepada Perempuan terhadap layanan pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial dan layanan strategis lainnya;
4. b.mendorong keterlibatan Perempuan dalam proses pembangunan;
5. c.memberikan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai karakter, budi pekerti, dan ketahanan keluarga; dan
6. d.mendorong program peningkatan kemandirian Perempuan di bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, serta bidang strategis lainnya.

Pasal 12

(1)Pemberdayaan Perempuan di bidang politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d, dilaksanakan oleh:
1. a.Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan;
2. b.Unit Kerja yang membidangi urusan pemerintahan umum;
3. c.peran serta perorangan, Masyarakat, dunia pendidikan dan dunia usaha.
(2)Pemberdayaaan Perempuan di bidang politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.pelibatan Perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan;
2. b.pemberian kesempatan bagi Perempuan untuk menduduki jabatan publik;
3. c.partisipasi dalam aktifitas politik di berbagai kegiatan politik; dan
4. d.pengembangan diri melalui pendidikan politik.
(3)Pemerintah Daerah harus memberikan presentase tertentu kepada Aparatur Sipil Negara Perempuan untuk jabatan manajerial, sesuai dengan kebutuhan dengan melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
1. d.memberikan penguatan kapasitas kepada Perempuan agar dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri dan bertanggung jawab;
2. e.fasilitasi aktifitas diskusi, FGD, pelatihan yang mengangkat isujpermasalahan mengenai hukum dalam perspektif lokal, nasional dan internasional; dan
3. f.mendorong Perempuan agar terlibat aktif dan berkontribusi dalam pendidikan advokasi, dan pemerintahan maupun dunia usaha.
(3)Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 15

(1)Setiap Perempuan korban tindak kekerasan berhak memperoleh pelindungan dan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi.
(2)Penanganan Perempuan korban tindak kekerasan harus dijaga kerahasiaannya kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal terjadi kekerasan, setiap korban berhak memperoleh layanan Pendampingan secara profesional berdasarkan kondisi dan kebutuhan korban.
(4)Pemerintah Daerah memberikan Pelayanan terpadu untuk pelindungan dan penanganan secara komprehensif dan terintegrasi.
(5)Pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. Umum BABV PELINDUNGANPEREMPUAN

Pasal 14

(1)Pembentukan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan dilaksanakan oleh:
1. a.Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak;
2. b.Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan;
3. c.Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan;
4. d.Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata dan budaya;
5. e.Perangkat Daerah yang membidangi urusan koperasi dan us aha mikro, kecil dan menengah;
6. f.Unit Kerja yang membidangi urusan kesejahteraan;
7. g.Unit Kerja yang membidangi urusan ekonomi;
8. h.peran serta perorangan, Masyarakat, dunia pendidikan dan dunia usaha.
(2)Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan diatur dengan Peraturan Wali Kota.
(1)Pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap Perempuan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)Pencegahan tindak kekerasan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi.
(1)Setiap Perempuan korban tindak kekerasan harus mendapat pelindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelindungan terhadap Perempuan korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Perempuan yang mengalami tindak kekerasan di lingkungan keluarga, Masyarakat, dunia pendidikan, perkantoran dan dunia usaha.

Pasal 16

(1)Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan meliputi:
1. a.kekerasan fisik;
2. b.kekerasan seksual;
3. c.kekerasan ekonomi; dan
4. d.kekerasan psikis.
(2)Bentuk kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diantaranya berupa setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cidera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, pingsan dan/ atau menyebabkan kematian.
(3)Bentuk kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diantaranya berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan non komersil lainnya.
(4)Bentuk kekerasan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diantaranya berupa penelantaran Perempuan dengan tidak memberikan nafkah kehidupan secara layak.
(5)Bentuk kekerasan psikis sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya dan/ atau penderitaan psikis lainnya pada korban.
(5)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dan ayat (4) harus memperhatikan hak-hak korban, keluarga korban danj atau pihak lain yang secara hukum terkait dengan korban.
(6)Tindakan pencegahan oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui upaya, sebagai berikut:
1. a.melakukan sosialisasi ten tang tindak kekerasan terhadap Perempuan yang terjadi di ranah domestik danj atau ranah publik;
2. b.melakukan sosialisasi penanganan Perempuan korban tindak kekerasan di ranah domestik danj atau di ranah publik;
3. c.melakukan sosialisasi tentang hak-hak Perempuan;
4. d.mengupayakan peningkatan Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan; layanan tindak
5. c.menyusun laporan penyelenggaraan Pelindungan Perempuan korban
(3)Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melakukan tindakan pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dalam bentuk:
1. a.mengumpulkan data dan informasi kekerasan beserta korban tindak kekerasan dalam lingkungan keluarga, Masyarakat, dunia pendidikan, perkantoran dan dunia usaha sesuai peraturan perundang-undangan;
2. b.melakukan sosialisasi kepada Masyarakat tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap Perempuan;
3. c.melakukan sosialisasi peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelindungan korban tindak kekerasan;
4. d.menetapkan standar layanan Pelindungan Perempuan korban tindak kekerasan;
5. e.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pelindungan Perempuan korban tindak kekerasan; dan
6. f.menyusun laporan penyelenggaraan pencegahan Pelindungan Perempuan korban tindak kekerasan.
(4)Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi Perempuan korban tindak kekerasan dalam bentuk:
1. a.Lembaga layanan untuk Perempuan korban tindak kekerasan;
2. b.mendorong kepedulian Masyarakat tentang kepentingan pelindungan terhadap Perempuan korban tindak kekerasan; dan Pasa120
(1)Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a berupa dukungan untuk menjamin kelangsungan hidup Perempuan dari kerentanan sosial guna menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak.
(2)Pelindungan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b berupa perawatan dan pemulihan luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan tenaga medis dan paramedis pada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dari korban sesuai dengan kebutuhan korban.
(3)Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c berupa Pelayanan dan Pendampingan untuk membantu korban dalam menjalani proses hukum dan peradilan dengan menyediakan bantuan hukum, konsultasi hukum dan Pendampingan hukum kepada korban.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…