DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bandung

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembubaran, Ketentuan Lain-lain, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Perusahaan Daerah Kebersihan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan persampahan dan peningkatan pendapatan asli daerah;
b.bahwa pada praktek penyelenggaraan kebersihan oleh Perusahaan Daerah Kebersihan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum di bidang pengelolaan sampah sebagai urusan wajib pemerintahan yang penyelenggaraannya dilakukan oleh perangkat daerah, pengaturan tentang kelembagaan perangkat daerah, dan teknis manajerial pengelolaan sampah;
c.bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap pembubaran suatu perusahaan daerah, diperlukan pengaturan mengenai pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 338 ayat

(2)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
1. d.bahwa ... SALINAN 2 https://jdih.bandung.go.id/home/
2. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota- kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan ... 3 https://jdih.bandung.go.id/home/
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
6.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG dan WALI KOTA BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3.Perusahaan Daerah Kebersihan yang selanjutnya disingkat PD Kebersihan adalah Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.
4.Direksi adalah Organ PD Kebersihan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
5.Likuidasi adalah tindakan penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat pembubaran PD Kebersihan Kota Bandung. BAB … 4 https://jdih.bandung.go.id/home/

BAB II

PEMBUBARAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, PD Kebersihan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 14) dinyatakan dibubarkan.

Pasal 3

(1)Pelaksanaan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan keberlangsungan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan pengelolaan sampah yang sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
(3)Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
1. a.tahapan pengalihan;
2. b.tahapan likuidasi;
3. c.tahapan pembentukan kelembagaan pengelolaan sampah di Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup; dan
4. d.tahapan operasional pengelolaan sampah.

Pasal 4

(1)Pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dalam rangka pembubaran PD Kebersihan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memperhatikan tahapan-tahapan sebagai berikut:
1. a.pengumuman dan pemberitahuan pembubaran PD Kebersihan;
2. b.inventarisasi harta kekayaan PD Kebersihan; dan
3. c.inventarisasi keberatan pihak ketiga yang terkait hubungan hukum dengan pihak PD Kebersihan.
(3)Tahapan … 5 https://jdih.bandung.go.id/home/
(3)Tahapan pelaksanaan pembubaran serta likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 5

(1)Seluruh keuangan dan aset kekayaan PD Kebersihan setelah dilikuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi aset dan kekayaan Pemerintah Daerah Kota.
(2)Hak dan kewajiban PD Kebersihan setelah dilikuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 beralih menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Daerah Kota.
(3)Kewajiban Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebatas jumlah penyertaan modal kepada PD Kebersihan.

Pasal 6

(1)Dengan dibubarkannya PD Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pengawas, Direksi, dan Karyawan PD Kebersihan diberhentikan dengan hormat.
(2)Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan hak-hak organ dan karyawan yang diberhentikan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian status, hak dan kewajiban, serta pemberhentian Badan Pengawas, Direksi dan Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

(1)Proses pelaksanaan pembubaran PD Kebersihan dilaksanakan paling lambat tanggal 16 Oktober 2021.
(2)Selama proses pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas, Direksi dan Seluruh karyawan PD Kebersihan dapat melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban paling lambat sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB … 6 https://jdih.bandung.go.id/home/

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 14), dan semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 23 September 2021 WALI KOTA BANDUNG, TTD. ODED MOHAMAD DANIAL Diundangkan di Bandung pada tanggal 23 September 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, TTD. TTD. EMA SUMARNA LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 8 NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT (6/148/2021) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, ASEP MULYANA, SH Pembina NIP. 19631021 199603 1 001 H. BAMBANG SUHARI, S.H. 7 https://jdih.bandung.go.id/home/ Pembina Tingkat I NIP. 19650715 198603 1 027 1 https://jdih.bandung.go.id/home/ PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG I. UMUM Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bahwa pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda. Selanjutnya pada ayat (3) menyebutkan bahwa BUMD terdiri atas:

a.Perusahaan umum Daerah; dan
b.Perusahaan perseroan Daerah. Dalam ketentuan peralihan Pasal 138 Ayat (1) menyebutkan bahwa Perusahaan daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, dapat diubah menjadi BUMD. Berkenaan dengan adanya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tersebut, maka BUMD Peraturan DaerahKebersihan Kota Bandung yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02/PD/1985 yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diganti dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Kota Bandung, diajukan untuk diubah disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan kebijakan dalam pengelolaan sampah. Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan persampahan, dan peningkatan pendapatan asli daerah, namun karena Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundan-undangan, sehingga perlu dibubarkan. Pembubaran … 2 https://jdih.bandung.go.id/home/ Pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihan tersebut, untuk memenuhi ketentuan normatif dan memberikan kepastian hukum yang dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 338 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihan yang diwujudkan dengan pencabutan dan pernyataan tidak berlakunya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, maka kewenangan pengelolaan sampah beralih pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 huruf b angka 11 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, berbunyi:“…Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintah bidang lingkungan hidup”. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…