DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, sistematika RPJMD Tahun 2025-2029, pelaksanaan RPJMD, pengendalian dan evaluasi, dan perubahan RPJMD.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; WALlKOTABANDUNG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang WAU 1t..-.. ......uNO PROVINSIJAWA BARAT RANCANGAN PERATURANDAERAHKOTABANDUNG NOMOR 8 TAHUN2025 TENTANG RENCANAPEMBANGUNANJANGKA MENENGAHDAERAH TAHUN2025-2029 [ SALIMAN ) )

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah WaH Kota Bandung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTA BANDUNG dan WALl KOTA BANDUNG
6.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024);
9.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 5);
10.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 5); Menetapkan
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun pada tingkat provinsi dan kabupaterr/kota yang berpedoman pada RPJPN.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden dengan berpedoman pada RPJPN.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
11.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
13.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRWadalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kota yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan wilayah kota dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. 15.Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Pasal 2

(1)Maksud penetapan RPJMD adalah sebagai pedoman dalam penyusunan:
1. a.Renstra-PD;
2. b.RKPD;dan
3. c.Renja-PD. 17.Misiadalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkanvisi. 18.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima)tahunan. 19.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan , berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.
  1. 20.Strategi adalah langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkanvisi dan misi.
  2. 21.Kebijakan adalah arab /tlndakan yang diambil oleh PemerintahDaerah kota untuk mencapai tujuan.
  3. 22.Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
  4. 23.Programadalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, dikoordinasikanoleh Pemerintah Daerah Kota untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah.
  5. 24.Kegiatanadalah bagian dari Programyang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi,dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
  6. 25.Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu Kegiatan, Program atau Sasaran dan Tujuan dalam bentuk keluaran, hasil, dampak.
  7. 26.Kinerja adalah keluaranZhasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Pasal 5

Uraian RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

d.BABIV Pendahuluan; Gambaran Umum KondisiDaerah; Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah; Program Perangkat Daerah dan Kinerja PenyelenggaraanPemerintah Daerah; dan Penutup.e. BABV sebagai berikut:
a.BABI
b.BABII
c.BABIII Pasal 4 RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika BABIII SISTEMATlKARPJMDTAHUN2025-2029 Pasal 3 RPJMDTahun 2025-2029 merupakan:
a.penjabaran Visi, Misi dan Program Wali Kota ke dalam Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakanumum, Program prioritas WaliKota, dan arah Kebijakankeuangan Daerah, dengan mempertimbangkan RPJPDdan RTRW;
b.dokumen perencanaan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh pelaku Pembangunan Daerah dalam mewujudkan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan; dan
c.pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah, pengelolaan Pembangunan Daerah dan pelayanan publik.

(2)Tujuan penetapan RPJMDadalah untuk:
1. a.merumuskan gambaran umum kondisi Daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis Daerah, sebagai dasar prioritas penanganan Pembangunan Daerah 5 (lima) tahun kedepan, sehingga dokumen ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dalam menyusun Renstra-PDPeriode2025-2029;
2. b.merumuskan pedoman pengelolaan terhadap Kebijakan keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakanumum, dan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029;
3. c.merumuskan dan menetapkan berbagai Program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target Indikator Kinerjayang akan dilaksanakan pada Tahun 2025-2029; dan
4. d.merumuskan Indikator Kinerja sebagai dasar penilaian dan evaluasi Kinerjatahunan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 9

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

Perubahan RPJMD dapat dilakukan dalam hal:

a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.terjadi perubahan yang disebabkan terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan Kebijakan nasional. BABVI PERUBAHANRPJMD

Pasal 7

(1)Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD dilakukan dalam rangka menjamin dan memastikan tercapainya Visi dan Misi Wali Kota yang dituangkan dalam RPJMD.
(2)Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan, melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(3)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan Pembangunan Daerah, indikasi Program prioritas, dan kebutuhan pendanaan.
(4)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikasi rencana Program prioritas, kebutuhan pendanaan untuk mencapai Misi, Tujuan , dan Sasaran dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah Daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD diatur dengan Peraturan Wali Kota. BABV PENGENDALIANDANEVALUASI Pasal 6
(1)RPJMD dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Renstra -PD dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. BABIV PELAKSANAANRPJMD S.H. Salinan sesuai dengan aslinya .....-::;::::::=::~ALABAGIAN HUKUM DAERAH KOTA BANDUNG, LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 8 NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT (8/130/2025) ISKANDAR ZULKARNAIN ttd. Diundangkan di Bandung pada tanggal 20 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, MUHAMMAD FARHAN ttd. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 20 Agustus 2025 WALl KOTA BANDUNG, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Pasal 10

Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VII

PENUTUP II. PASALDEMI PASAL Pasall Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas. Pasa15 Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan"pemangku kepentingan" adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah selama periode lima tahun RPJMD. I. UMUM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD memuat Visi, Misi, Sasaran Strategi, arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2025-2045 serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Darah Provinsi Jawa Barat. RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan Daerah dan nasional, serta tantangan dan peluang yang dihadapi Daerah. Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan visi pembangunan nasional yaitu Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan dengan tema periodisasi tahun 2025-2029 adalah perkuatan fondasi transformasi. Hal ini menjadi landasan Daerah untuk menyusun RPJMD Tahun 2025-2029 yang selaras dan mendukung pencapaian visi nasional tersebut. Daerah berfokus pada penguatan fondasi pembangunan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Program Prioritas Pembangunan Daerah yang lebih operasional dan terukur dalam kurun waktu lima tahun. Oleh karena itu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 untuk memberikan arah kebijakan yang sistematis dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Daerah yang berkelanjutan. PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKOTABANDUNG NOMOR TAHUN2025 TENTANG RENCANAPEMBANGUNANJANGKAMENENGAHDAERAH TAHUN2025-2045 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 8 Pasa17 Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…