DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 1 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang meliputi Ketentuan umum, Perencanaan penyusunan perda, Mekanisme penyusunan propemperda, Tata cara penyusunan propemperda di linkungan DPRD, Tata cara penyusunan propemperda di lingkungan pemerintah daerah kota, Tata cara penyusunan propemperda antara DPRD dengan pemerintah daerah kota, Pelaksanaan propemperda, Rancangan peraturan daerah kumulatif terbuka, Rancangan peraturan daerah di luar propemperda, Perubahan propemperda, Peran serta masyarakat, Penyebarluasan, Pembinaan dan pengawasan, Penganggaran, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTA BANDUNG dan WALl KOTA BANDUNG 4 Menetapkan Pasal 2 Penyusunan Propemperda dilakukan berdasarkan asas:

a.terencana;
b.keterpaduan;
c.sistematis;
d.keterbukaan; dan Iatau
e.keberlanjutan.
1. 8.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
2. 9.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
3. 10.Bagian Hukum adalah Unit Kerja yang membidangi hukum pada Sekretariat Daerah.
4. 11.Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. 12.Unit Kerja adalah unsur Bagian dari Sekretariat Daerah.
6. 13.Pimpinan Pengusul Rancangan Perda adalah Pejabat Eselon II darr/atau Eselon III di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
7. 14.Skala prioritas adalah urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan.
8. 15.Analisis Kebutuhan Perda yang selanjutnya disingkat AKP adalah mekanisme penyusunan Propemperda dalam rangka pembentukan Perda yang berbasis pada kewenangan daerah, urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyelenggaraan pembangunan daerah, dan kebutuhan masyarakat.
9. 16.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 5 Pasal 6 Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan oleh DPRDdan Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 5

Perencanaan Penyusunan Perda meliputi kegiatan:

a.penyusunan Propemperda;
b.perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka; dan
c.perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda.
a.perencanaan Propemperda;
b.penyusunan dan pembahasan Propemperda;
c.penyebarluasan Propemperda; dan
d.penganggaran. proses perencanaan penyusunan Perda. serta masyarakat dalamc. meningkatkan peran
b.membangun kesepahaman, sinergi dan harmoni antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kota dalam perencanaan penyusunan Perda; dan PropemperdapenyusunancaraPengaturan tata bertujuan untuk:
a.menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dan DPRD dalam penyusunan Propemperda; Pasal 3 6 disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk hasil pembahasan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota, dan kepada Pimpinan DPRD untuk hasil pembahasan di lingkungan DPRD. PropemperdapenyusunanBapemperda untuk lingkungan DPRD.

(4)Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 8
(1)Hasil inventarisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berupa daftar rancangan Perda.
(2)Daftar Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diseleksi dan dibahas berdasarkan kesesuaian atas:
1. a.perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
2. b.rencana pembangunan daerah;
3. c.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
4. d.aspirasi masyarakat Daerah Kota.
(3)Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Tim AKP dengan dikoordinasikan oleh Bagian Hukum untuk penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Kota, dan oleh
1. a.inventarisasi;
2. b.penyeleksian ;
3. c.pembahasan;
4. d.penetapan; dan
5. e.penyebarluasan.

BAB II

PERENCANAANPENYUSUNANPERDA Pasal 4 Ruang lingkup Perda ini meliputi:

Pasal 7

Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melalui tahapan: BABIII MEKANISMEPENYUSUNANPROPEMPERDA 7

Pasal 10

(1)Pengoordinasian prakarsa Rancangan Perda dari Komisi dilaksanakan oleh Pimpinan Komisi dengan memperhatikan:
1. a.skala prioritas bidang tugas Komisi;
2. b.masukan dari Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerja Komisi;dan/ atau
3. c.aspirasi masyarakat.

Pasal 9

(1)Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
(2)Pimpinan DPRD dalam rangka penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan permintaan pengajuan prakarsa Rancangan Perda kepada Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi,atau Bapemperda. BABIV TATACARAPENYUSUNANPROPEMPERDA DI LINGKUNGANDPRD
(5)Wali Kota menyampaikan hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai usulan Propemperda untuk kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.
(6)Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)dibahas oleh Bapemperda dengan Bagian Hukum untuk mendapatkan kesepakatan bersama.
(7)Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
(8)Kesepakatan bersama ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
(9)Keputusan DPRDsebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat disebarluaskan kepada masyarakat. 8

Pasal 12

(1)Bapemperda memberi kesempatan kepada masyarakat darr/atau pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan terhadap prakarsa Rancangan Perda yang akan diusulkan dalam Propemperda dari lingkungan DPRD.
(2)Masukan terhadap prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lisan danz'atau tertulis dan ditujukan kepada Pimpinan DPRD melalui Bapemperda.
(3)Bapemperda melakukan inventarisasi dan penyeleksian terhadap masukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), selanjutnya hasilnya menjadi dasar penetapan prakarsa Rancangan Perda untuk masuk dalam Propemperdadari DPRD.

Pasal 11

(1)Dalam penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD, Bapemperda melakukan seleksi substantif dan skala prioritas terhadap prakarsa Rancangan Perda dari lingkungan DPRD.
(2)Seleksi substantif dan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
(2)Pimpinan Komisidan / atau Gabungan Komisi,Anggota DPRD menyampaikan prakarsa Rancangan Perda secara tertulis kepada Pimpinan DPRD,disertai daftar nama dan tanda tangan pemrakarsa.
(3)Penyampaian prakarsa Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat sebelum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya.
(4)Prakarsa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam matrik usulan Propemperdasebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 9 Pasal 13
(1)Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) paling lama ditetapkan akhir bulan Agustus dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti pembahasannya dengan Pemerintah Daerah Kota.
1. d.lokakarya; atau
2. e.rapat terbatas dan Iatau konsultasi.
(8)AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk menentukan kelayakan Propemperda.
1. c.seminar;
(4)Penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui AKPdengan cara antara lain:
1. a.penilaian terhadap berkas yang dilampirkan;
2. b.mensinergikan dengan urusan wajib dan urusan pilihan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. c.mensinergikan dengan prioritas pembangunan daerah; dan
4. d.mensinergikan dengan kebutuhan masyarakat.
(5)AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan oleh Tim AKP yang dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
(6)Tim AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melibatkan:
1. a.pejabat fungsional perancang peraturan perundang- undangan, analis hukum dan analis legislatif;
2. b.kelompokpakar atau tim ahli;
3. c.akademisi;
4. d.instansi terkait; dan Iatau
5. e.pemangku kepentingan lainnya.
(7)AKPsebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan antara lain dalam bentuk:
1. a.forum diskusi publik;
2. b.forum dialog; 10 atas:
3. a.Wali Kota;
4. b.Sekretaris Daerah;
5. c.unsur Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah;
6. d.unsur Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
7. e.un sur Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan kepegawaian;
8. f.Perangkat Daerah darr/atau Unit Kerja terkait sebagai pemrakarsa; dan
9. g.Kepala Bagian Hukum;
10. h.Pejabat fungsional Perancang Perundang-undangan dan Analis Hukum; dan
  1. 1.kelompok pakar atau tim ahli, dan / atau unsur lain sesuai kebutuhan.
(3)Tim AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
1. a.melakukan inventarisasi, penyeleksian, terhadap usulan Rancangan Perda yang diajukan oleh Perangkat Daerah dan Zatau Unit Kerja Pengusul; KotaWaliPropemperda,(1) Dalam penyusunan membentuk Tim AKP.
(2)Tim AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri Pasal 15 BABV TATACARAPENYUSUNANPROPEMPERDADI LINGKUNGANPEMERINTAHDAERAHKOTA

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

(2)Pembahasan usulan untuk Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan bersama. 11 Pemerintah Daerah Kota dilakukan berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah dan/ atau Unit Kerja.
(2)Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
(3)Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Sekretaris Daerah:
1. a.mengirimkan surat permintaan pengajuan Rancangan Perda yang akan diusulkan untuk Propemperda kepada Kepala Perangkat Daerah dan/ atau Unit Kerja; dan
2. b.melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah darr/atau Unit Kerja pengusul, dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan dan aset; serta yang membidangi perencanaan pembangunan dan penelitian, juga dengan instansi terkait yang diperlukan masukannya. lingkungandi Pasal 16 Propemperda(1)Penyusunan
3. b.menentukan skala prioritas;
4. c.menyusun dan merumuskan daftar Rancangan Perda dalam daftar usulan Propemperda dari Pemerintah Daerah Kota; dan
5. d.melakukan pembahasan dengan Bapemperda untuk merumuskan kesepakatan Propemperda an tara Pemerintah Daerah Kota dengan DPRD.
(4)Tim AKP dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait sesuai dengan:
1. a.kewenangan;
2. b.materi muatan; atau
3. c.kebutuhan. 12 Pasal 17
(1)Kepala Perangkat Daerah darr/atau Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a wajib menyampaikan jawaban atas surat permintaan Sekretaris Daerah.
(2)Kepala Perangkat Daerah darr/atau Unit Kerja pemrakarsa menyampaikan prakarsa Rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam usulan Propemperda sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan skala prioritas dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
(3)Penyampaian prakarsa Rancangan Perda yang akan dimuat dalam usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat sebelum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
(4)Prakarsa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam matrik daftar usulan Propemperda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5)Daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disertai dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan peru ndan g- undangan lainnya, yang merupakan keterangan secara lengkap mengenai konsepsi Rancangan Perda melipu ti:
1. a.latar belakang dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang akan diwujudkan;
3. c.pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
4. d.jangkauan dan arah pengaturan.
(6)Dalam hal penjelasan atau keterangan darr/atau Naskah Akademik rancangan Perda telah disusun, daftar Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) cukup dengan melampirkan penjelasan atau keterangan dan Iatau Naskah Akademik Rancangan Perda. 13

Pasal 19

(1)Wali Kota menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Kota kepada Bapemperdamelalui Pimpinan DPRD.

Pasal 18

(1)Bagian Hukum dalam kapasitasnya sebagai bagian Tim AKP dan sesuai dengan tugas fungsinya melakukan inventarisasi, penyeleksian, dan pembahasan terhadap usulan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah danjatau Unit Kerja pengusul.
(2)Hasil inventarisasi, penyeleksian, dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar Rancangan Perda dalam Propemperda dari Pemerintah Daerah Kota.
(3)Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilaporkan oleh Sekretaris Daerah kepada WaliKota.
(7)Kepala Perangkat Daerah danj atau Unit Kerja yang tidak menyampaikan jawaban atas surat permintaan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dikualifikasikan sebagai tindakan menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
(8)Kepala Perangkat Daerah danj atau Unit Kerja yang secara nyata melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danjatau yang menghambat kinerja penyusunan maupun pelaksanaan Propemperda dikenai hukuman disiplin ringan berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; atau
3. c.pernyataan tidak puas secara tertulis.
(9)Ketentuan pemberian hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang disiplin Aparatur SipilNegara. 14 dan / atau Unit Kerja pengusul, Perangkat Daerah terkait dan rnasing-masing Tim AKP.
(6)Rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan sebagai sarana penyebarluasan usulan Propemperda dalam rangka menghimpun aspirasi, informasi dan/ atau masukan dari masyarakat, pakar dan ahli, dan Iatau pemangku kepentingan terkait. DaerahPerangkatmengikutsertakan Pasal 20
(1)Penyusunan Propemperda antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Kota dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
(2)Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembahasan bersama, dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi atas masing- masing usulan Propemperda untuk mendapatkan kesepakatan bersama.
(3)Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan dalam:
1. a.rapat kerja; dan Iatau
2. b.rapat dengar pendapat umum.
(4)Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan antara Bapemperda dengan Bagian Hukum.
(5)Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
(2)Penyampaian Propemperda dari Pemerintah Daerah Kota paling lamb at bulan Agustus. 15

BAB VI

TATACARAPENYUSUNAN PROPEMPERDAANTARADPRDDENGAN PEMERINTAHDAERAHKOTA

Pasal 22

(1)DPRD dan Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pembentukan Perda berdasarkan Propemperda.
(2)Dalam pelaksanaan Propemperda, Bapemperda berwenang:
1. a.meneliti dan menguji kelayakan Rancangan Perda yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kota sebelum memasuki pembahasan penjadwalan persidangan oleh Badan Musyawarah DPRD; dan
(1)Hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilaporkan oleh Bapemperda dalam rapat Paripuma DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Bersama an tara Pemerintah Daerah Kota dengan DPRD.
(2)Propemperda yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah Kota dengan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
(3)Penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama akhir bulan September dalam tahun berjalan.
(4)Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk daftar Rancangan Perda.
(5)Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran pada dokumen perencanaan anggaran.
1. a.akibat putusan Mahkamah Agung; dan
2. b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. b.mengkaji Rancangan Perda mengenai kesesuaiannya dengan skala prioritas, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Apabila pelaksanaan Propemperda tahun berjalan belum memenuhi target, maka dilanjutkan dan dicantumkan dalam Propemperda tahun berikutnya berdasarkan kesepakatan bersama setelah memperhatikan skala prioritas.
(4)Jumlah Rancangan Perda pada Propemperda tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mempertimbangkan realisasi Perda yang ditetapkan dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
(5)Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rapat Paripurna dan dituangkan dalam Keputusan DPRD tentang Propemperda tahun berikutnya.
(6)Dalam pelaksanaan lanjutan pembahasan Rancangan Perda yang berasal dari tahun yang lalu, hak keuangannya terbatas pada hak yang belum dilaksanakan.
(7)Masa kerja pembahasan Rancangan Perda oleh Panitia Khusus paling lama 1 (satu) tahun.
(8)Apabila pembahasan Rancangan Perda oleh Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ternyata melebihi masa kerjanya, maka Panitia Khusus terse but harus dibubarkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 17 Pasal 26
(1)Dalarn hal usulan pengajuan Rancangan Perda di luar Propemperda dilakukan oleh DPRD, maka pengajuan Rancangan Perda dimaksud dilakukan setelah adanya hasil AKPoleh Tim AKPDPRD. Pasa125
(1)Dalarn keadaan tertentu, DPRD atau Wali Kota dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Propemperda.
(2)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alarn;
2. b.menindaklanjuti kerja sarna dengan pihak lain;
3. c.mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; dan
4. d.perintah dari ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan. BABIX RANCANGANPERATURANDAERAH DI LUARPROPEMPERDA Pasal 24
(1)Usulan Rancangan Perda akibat putusan Mahkarnah Agung sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 23 huruf a dapat diusulkan oleh DPRD atau Pemerintah Daerah Kota.
(2)Usulan Rancangan Perda mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 23 huruf b diusulkan oleh Pemerintah Daerah Kota. 18 Pasal 28
(1)Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan berdasarkan hasil pembahasan Bapemperda dengan Bagian Hukum.
(2)Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan adanya kepentingan perubahan Propemperda untuk disetujui bersama. Pasa127
(1)Propemperda dapat dilakukan perubahan berdasarkan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah Kota dan DPRD.
(2)Perubahan Propemperda dapat diajukan oleh Pemerintah Daerah Kota darr/atau DPRD.
(3)Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
1. a.penambahan Rancangan Perda;
2. b.penghapusan Rancangan Perda; atau
3. c.penggantian Rancangan Perda.
(4)Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dalam tahun berjalan sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BABX PERUBAHANPROPEMPERDA
(2)Dalam hal usu1an pengajuan Rancangan Perda di luar Propemperda dilakukan oleh Wali Kota, maka pengajuan Rancangan Perda dimaksud dilakukan setelah adanya hasil AKP oleh Tim AKP Pemerintah Daerah Kota.
(3)AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan untuk memastikan kepentingan yang mendasari pengajuan Rancangan Perda di luar Propemperda sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 19 Pasal 31 Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Propemperda yang dilakukan oleh DPRDdan Pemerintah Daerah Kota.

BAB VIII

RANCANGANPERATURANDAERAH KUMULATIFTERBUKA

Pasal 30

(1)Pemerintah Daerah Kota dan DPRD memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta memberikan masukan dalam penyusunan Propemperda.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan secara lisan darr/atau tertulis.
(3)Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka rencana Propemperda harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. BABXI PERANSERTAMASYARAKAT Pasal 29 Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disepakati dalam rapat paripuma DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
(3)Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Bapemperda dan Kepala Bagian Hukum.
(4)Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), paling sedikit memuat:
1. a.penjelasan mengenai urgensi keadaan tertentu yang menyebabkan pentingnya perubahan Propemperda; dan
2. b.rekomendasi kepada Pimpinan DPRD dan Wali Kota mengenai disepakati atau tidaknya peru bahan Propemperda. 20 Pasa134
(1)Pengawasan pelaksanaan Propemperda dilakukan secara bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kota.
(2)Pengawasan pelaksanaan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Pembinaan dalam penyusunan Propemperda di lingkungan DPRDdikoordinasikan oleh Bapemperda. di lingkungan penyusunan Propemperda Pemerintah Daerah Kota dalam(2)Pembinaan Pemerintah Daerah Kota. Propemperda DPRD dan

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…