DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024

Nomor: 9
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur antara lain tentang fungsi dan tujuan keolahragaan, hak dan kewajiban masyarakat, orang tua dan pemerintah daerah kota. selain itu juga mengatur tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah kota, ruang lingkup olahraga, pengelola keolahragaan, penyelenggaraan kejuaraan olahraga, pelaku olahraga, prasarana dan sarana olahraga, pendanaan keolahragaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan informasi keolahragaan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pembangunan bidang keolahragaan merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmani, rohani, dan sosial untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, adil, makmur, sejahtera dan berbudi luhur;
b.bahwa penyelenggaraan keolahragaan di Kota Bandung harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan masyarakat Kota Bandung, yang memiliki kebugaran, kesehatan dan prestasi pada olahraga, baik tingkat nasional maupun intemasional;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan keolahragaan, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan Keolahragaan; WALlKOTABANDUNG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PROVINSIJAWA BARAT PERATURANDAERAHKOTABANDUNG NOMOR9 TAHUN2024 TENTANG PENYELENGGARAANKEOLAHRAGAAN WALl KOTA BANDUNG (SALINAN ] Menimbang

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Mengingat 2
6.Undang-Undang Nomor 11 Tabun 2022 tentang Keolabragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubab dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olabraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 ten tang Pendanaan Keolabragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
10.Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2007 tentang pengesaban International Convention Against Doping in Sport (Konvensi Internasional Menentang Doping dalam Olabraga) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
11.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olabraga (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor23);
12.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
13.Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2021 Nomor212); 3 Pasal 1 Dalam Rancangan Peraturan Daerah mi yang dimaksud dengan:
1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Lembaga Mitra adalah lembaga yang membantu Pemerintah Daerah Kota dalam menyelenggarakan urusan keolahragaan.
6.Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya. Umum BABI KETENTUANUMUM PERATURANDAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN. MEMUTUSKAN: WALlKOTABANDUNG, dan Dengan Persetujuan Bersama, DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTABANDUNG
14.Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75); 4 Menetapkan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
10.Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi peolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
11.Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
12.Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
13.Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/ atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
14.Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan. danterpadusecarakepentinganpemangku
7.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
8.Keolahragaan Nasional adalah Keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai Keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan Olahraga.
9.Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematik yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan 5
15.Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
16.Masyarakat adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/ atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
17.Suporter adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap cabang Olahraga tertentu.
18.Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
19.Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
20.Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, betjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
21.Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
22.Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
23.Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik seseorang.
24.Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga. 6
25.Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang darr/ atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga.
26.Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
27.Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/ atau nonmaterial.
28.Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/ atau penyelenggaraanKeolahragaan.
29.Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
30.Doping adalah penggunaan zat darr/atau metode terlarang untuk meningkatkan Prestasi Olahraga serta segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan anti- Doping.
31.Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
32.Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sarna dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33.Komite Olahraga Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KONIadalah organisasi keolahragaan nasional yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan setiap dan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi setiap anggota di Daerah.
34.Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KONI Daerah adalah Komite Olahraga NasionalIndonesia KotaBandung.
35.Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, yang selanjutnya disingkat KORMI merupakan wadah berhimpun organisasi Olahraga Masyarakat Indonesia di Daerah. 7
36.Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KORMI Daerah adalah Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kota Bandung.
37.Komite Paralimpiade Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KPNIadalah wadah keolahragaan penyandang olahraga disabilitas di Indonesia yang berwenang mengkoordinasikan dan membina setiap dan seluruh olahraga prestasi penyandang disabilitas Indonesia di Daerah.
38.Komite Paralimpiade Nasional Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPNI Daerah adalah Komite Paralimpiade Nasional Indonesia Kota Bandung.
39.Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jerns Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasicabang Olahragainternasional.
40.Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi Masyarakat, darr/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
41.Standar Nasional Keolahragaanadalah kriteria minimal aspek yang berhubungan dengan Pembinaan dan PengembanganKeolahragaansecara nasional.
42.Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.
43.Kompetensiadalah kemampuan minimal yang dimiliki tenaga keolahragaan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang keolahragaan.
44.Standar Kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimalyang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimilikiseseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi. 8
45.Uji Kompetensi adalah kegiatan untuk melakukan pengukuran terhadap kemampuan minimal yang dipersyaratkan bagi seseorang untuk dapat melaku- kan pekerjaan atau tugas tertentu yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang keolahragaan.
46.Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan Standar Nasional Keolahragaan yang berkaitan dengan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
47.Sertifikasi adalah pemberian pengakuan atas pemenuhan Standar Nasional Keolahragaan.
48.Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.
49.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
50.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.
51.Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan Daerah adalah sebuah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis berjenjang, dan berkesinambungan oleh perseorangan atau kelompok masyarakat, dan/ atau organisasi kemasyarakatan di Kota Bandung untuk mencapai tujuan keolahragaan, baik lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, Olahraga Prestasi , dan Olahraga Penyandang Disabilitas.
52.Perkumpulan Olahraga adalah organisasi yang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan dalam bidang Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi misalnya sanggar, klub, federasi, perserikatan, liga, persatuan, dan jenis perkumpulan lainnya. 9 kebugaran, prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia;

b.menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif,dan disiplin;
c.mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
d.memperkukuh ketahanan nasional;
e.mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan daerah dan bangsa;
f.menjagaperdamaian daerah, nasional, dan dunia;
g.memelihara dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya daerah; dan
h.memajukan perekonomian daerah berbasis industri olahraga. dankesehatan Pasal 3 Keolahragaandaerah bertujuan untuk:
a.memelihara dan meningkatkan Pasa12 Keolahragaan daerah berfungsi untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadianmasyarakat KotaBandung.
1. 53.Perpindahan olahragawan adalah proses kegiatan beralihnya olahragawan dari satu tempat ke tempat lainnya, antarklub atau perkumpulan, antardaerah, dan/ atau antarnegara.
2. 54.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
3. 55.Koordinasi adalah suatu proses kegiatan untuk penyesuaian dan pengaturan diantara para pihak dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan agar terjadi kerja sarna yang harmonis dan sinergis.
4. 56.Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. 57.Indeks Pembangunan Olahraga atau Sport Development Index yang selanjutnya disingkat SDI adalah indeks gabungan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan keolahragaan. 10 Pasal 6

(1)Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, mengawasi, dan memperoleh informasi tentang perkembangan keolahragaan anaknya.
(2)Orang tua berkewajiban:
1. a.memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berpartisipasi dalam berolahraga;
2. b.menjaga anaknya dari ancaman terhadap keselamatan, kesehatan fisik dan mental akibat latihan yang tidak sesuai dengan taraf tumbuh kembang anak dalam berolahraga; dan
3. c.mengikuti segala aturan dan ketentuan yang berlaku di setiap penyelenggaraan keolahragaan.

Pasal 4

(1)Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan.
(2)Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh pengetahuan tentang Keolahragaan dan informasi kemajuan Olahraga nasional dan/ atau informasi kemajuan Olahraga di daerahnya masing-rnasing.
(3)Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Keolahragaan.
(2)Kebijakan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dituangkan dalam desain olahraga daerah.
(3)Pemerintah Daerah Kota melaksanakan kebijakan keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai desain olahraga daerah diatur dengan Peraturan WaHKota. kebijakan keolahragaan nasional; dan
1. b.mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keolahragaan daerah berdasarkan kebijakan keolahragaan nasional. melaksanakan kebijakan Daerah Kota berdasarkan dan di
2. a.menetapkan keolahragaan Pasal 8
(1)Pemerintah Daerah Kotamempunyai tugas:

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah Kota mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraankeolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemerintah Daerah Kota berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamm terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
(1)Koordinasi bidang keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)huruf b, meliputi:
1. a.koordinasi vertikal dengan Pemerintah Pusat danjatau Pemerintah Provinsi;
2. b.koordinasi horizontal antar Perangkat Daerahjinstansi terkaitjPemerintah Daerah KabupatenjKota lain; dan
3. c.koordinasi dengan LembagaMitra danj atau masyarakat KotaBandung.

Pasal 9

Kebijakan keolahragaan di Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:

a.penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, olahraga prestasi, dan olahraga penyandang disabilitas;
b.pembinaan dan pengembangan olahraga;
c.penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
d.pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga; peolahraga, olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan;
e.pembinaan, pengembangan, dan pengawasan olahraga profesional;
f.peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
g.pendanaan keolahragaan;
h.penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
i.peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
j.pengembangankerjasama dan informasikeolahragaan;
k.pembinaan dan pengembanganindustri olahraga;
1. 1.penyelenggaraan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi;
m.pencegahaan dan pengawasan terhadap doping;
n.penerapan standar nasional keolahragaan;
o.pemberian penghargaan;
p.pelaksanaan Pengawasan;dan
q.evaluasi nasional terhadap standar nasional keolahragaan. 13 Pasal 13 Ruang lingkup Olahraga meliputi kegiatan:
a.Olahraga Pendidikan;
b.Olahraga Masyarakat; dan
c.Olahraga Prestasi. BABIII RUANGLINGKUPOLAHRAGA Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan.
(2)Pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. a.melaksanakan desain besar olahraga nasional dengan menetapkan desain Olahraga daerah;
2. b.mengatur, membina, dan mengembangkan keolahragaan daerah; dan
3. c.mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan keolahragaan Daerah.
(2)Lembaga Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c an tara lain:
1. a.KONI;
2. b.KORMI;
3. c.KPNI;
4. d.Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI);dari/atau
5. e.organisasi Olahraga lainnya. 14 Pasal 14
(1)Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diselenggarakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
(2)Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, baik pada jalur pendidikan formal melalui kegiatan intrakurikuler dan Zatau ekstrakurikuler, maupun nonformal melalui bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.
(3)Olahraga pendidikan dimulai dari usia dini dengan berpedoman pada taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
(4)Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
(5)Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan dengan dibimbing oleh tutor secara terstruktur dan berjenjang serta dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan lain.
(6)Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan dibimbing oleh guru/ dosen olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan lain yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.
(7)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkewajiban menyiapkan prasarana Olahraga dan saran a Olahraga pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
(8)Setiap satuan pendidikan perlu melakukan kejuaraan Olahraga dan Zatau festival olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antar satuan pendidikan yang setingkat guna memupuk rasa persaudaraan, keterampilan sosial , dan belajar berkompetisi.
(9)Kejuaraan olahraga dan/ atau festival Olahraga satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilanjutkan pada tingkat kabupaterr/kota, provinsi, wilayah, nasional, dan intemasional. 15 Pasal 15
(1)Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau orgamsasi olahraga.
(2)Olahraga Masyarakat bertujuan untuk:
1. a.membudayakan aktivitas fisik;
2. b.menumbuhkan kegembiraan;
3. c.mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh;
4. d.membangun hubungan sosial;
5. e.melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional;
6. f.mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. g.meningkatkan produktivitasekonominasional.
(3)Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga masyarakat.
(4)Setiap orang yang menyelenggarakan olahraga masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan prasarana dan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:
1. a.menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai denganjenis olahraga;
2. b.menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan jenis olahraga darr/atau memilikisertifikatkompetensi;dan
3. c.menyediakantenaga kesehatan yang kompeten.
(5)Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau organisasi olahraga serta didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologiKeolahragaan.
(6)Setiap orang yang melakukan olahraga masyarakat dapat membentuk perkumpulan olahraga masyarakat. 16 Pasal 16
(1)Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 13 huruf c, dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat, watak, dan martabat bangsa.
(2)Olahraga Prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi.
(3)Olahraga Prestasi dilaksanakan melalui pembinaan dan pengembangan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologikeolahragaan.
(4)Pemerintah Daerah Kotadarr/atau masyarakat berkewajiban menyelenggarakan,mengawasi,dan mengendalikankegiatan olahraga prestasi.
(5)Untuk memajukan olahraga prestasi, Pemerintah Daerah Kotadan/ atau masyarakat dapat:
1. a.membentuk perkumpulan olahraga;
2. b.memberikan kemudahan menjadi anggota perkumpulan olahraga;
3. c.memberdayakan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang efektifdan efisienberstandar internasional;
4. d.mengembangkansentra pembinaan olahraga prestasi;
5. e.melakukan pembinaan kemampuan manajerial organisasi olahraga;
6. f.memberikan pendidikan dan pelatihan kepada tenaga keolahragaan;
(7)Perkumpulan olahraga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menerima bantuan pendanaan dari APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(8)Pembentukan perkumpulan olahraga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Terhadap penyelenggara Olahraga Masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4),tidak diberikan izin kegiatan. 17 Pasal 17
(1)Olahraga Penyandang Disabiltas dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan rasa percaya diri, kebugaran, kesehatan, kemandirian, dan prestasi yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik seseorang.
(2)Pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan, penataran, pelatihan, dan kejuaraan atau kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, provinsi,nasional, dan intemasional.
(3)Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di:
1. a.klub atau perkumpulan olahraga;
2. b.cabang olahraga;
3. c.sentra olahraga disabilitas;
4. d.pusat pembinaan dan pengembangan olahraga di luar jalur pendidikan;atau
5. e.lembaga pendidikan sebagai pusat pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas melaluijalur pendidikan.
(4)Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan, dan penyelenggaraankejuaraan atau kompetisi olahraga disabilitas pada tingkat daerah, provinsi, nasional dan intemasional disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
1. g.menyediakan prasarana Olahraga dan sarana Olahraga prestasi;
2. h.mengembangkan sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga;
  1. 1.mengembangkansistem informasiKeolahragaan;
3. j.mengembangkan sistem kesejahteraan Olahragawandan tenaga Keolahragaan;
4. k.melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan intemasional sesuai dengan kebutuhan;
5. l.mengembangkan sistem pengembangan dan promosi kualifikasipelatih; dan
6. m.mengembangkanOlahragaberbasis teknologi. 18 Pasal 19
(1)Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilaksanakan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
(2)Pemerintah Daerah Kota wajib melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

Pasal 18

(1)Pemerintah Daerah Kota membina dan mengembangkan Olahraga yang berbasis teknologi digital/ elektronik.
(2)Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam lingkup Olahraga Prestasi, Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Penyandang Disabilitas.
(3)Dalam melakukan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berorientasi pada kebugaran, kesehatan, interaksi sosial, dan /atau prestasi.
(4)Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didorong untuk mendukung pengembangan Industri Olahraga.
(5)Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, sosial, budaya, literasi fisik, keamanan, norma kepatutan dan kesusilaan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan Olahragawan pada setiap kegiatan pelatihan dan penyelenggaraan kejuaran /kompetisi, pembina atau penyelenggara kegiatan wajib menyediakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan Olahraga Prestasi. Umum BABIV PEMBINAANDANPENGEMBANGANOLAHRAGA penyandang disabilitas. olahragapengembangandanpembinaansentra
(5)Pemerintah Daerah Kota dan Zatau organisasi olahraga disabilitas yang ada di masyarakat dapat membentuk 19 Pasa121
(1)Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Pusat danjatau Pemerintah Daerah Kotamaupun atas prakarsa sendiri.
(2)Pembinaan dan pengembangan Olahraga oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perkumpulan Olahraga di lingkungan masyarakat setempat. Pasa120 Pemerintah Daerah Kota melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui penetapan kebijakan, pendidikan, pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, kompetisi, bantuan, pemudahan, perizinan, pengawasan, dan evaluasi. untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.
(6)Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (5)bertujuan untuk:
1. a.membentuk karakter;
2. b.memberikanpengetahuan dasar berolahraga;
3. c.meningkatkan derajat kebugaran dan kesehatan; dan
4. d.menciptakan kebiasaan gaya hidup sehat dan aktif sepanjang hayat. peningkatan Prestasi.
(5)Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur Masyarakat yang berbasis pada pengembangan Olahraga
(3)Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan Olahraga.
(4)Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilakukan secara sistematis melalui tahap pengenalan, pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat secara berkelanjutan, dan 20 Pasa123
(1)Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
(2)Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan melalui pembelajaran yang dilakukan oleh guru Zdosen pendidikan jasmani dan Olahraga yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi serta didukung oleh ketersediaan sumber belajar, prasarana Olahraga, dan saran a Olahraga dengan mempertimbangkan kemampuan Daerah.
(3)Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan pada semua jenjang pendidikan berpedoman pada kurikulum nasional yang dilengkapi dengan program ekstrakurikuler.
(1)Lembaga pemerintah maupun swasta di Daerah Kota berkewajiban menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga secara berkala dan berkelanjutan bagi karyawannya untuk meningkatkan pemulihan, kesehatan, kebugaran, kesejahteraan mental, relasi sosial, serta kualitas dan produktivitas kerja sesuai dengan kondisi masing-masing.
(2)Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa kegiatan Olahraga yang murah, mudah, masal, menyehatkan atau bentuk Olahraga lain sesuai kemampuannya.
(3)Masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) dapat membentuk organisasi cabang Olahraga yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 21
(4)Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
(5)Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
(6)Untuk menumbuhkembangkan prestasi Olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah Olahraga, serta diselenggarakannyakompetisiOlahraga yang berjenjang dan berkelanjutan.
(7)Unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, atau sekolah Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didampingi pelatih Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang Olahraga.
(8)Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dapat menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis Olahraga, modifikasi Olahraga, danIatau pendekatan berbasis gerak dengan memanfaatkan aneka permainan, Olahraga tradisional, dan kegiatan di alam terbuka.
(9)Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan bagi semua peserta didik wajib melaksanakan evaluasi belajar terkait literasi fisik yang mencakup pengetahuan, keterampilan,kemampuan, dan sikap.
(10)Peserta didik yang melaksanakan dan mengembangkan minat dan bakat Olahraga untuk prestasi wajib diberi layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan. 22 Pasal 24
(1)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan di bidang kesehatan.
(2)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan Olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.
(3)Pembinaan dan pengembangansebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota danjatau Masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, prasarana Olahraga, dan sarana Olahraga Masyarakat.
(4)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan Olahraga tradisional yang ada dalam Masyarakat.
(5)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan berbasis Masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan masal.
(6)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan sebagai upaya menumbuh kembangkan sentra-sentra dan mengaktifkan perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat, meningkatkan pariwisata Olahraga, dan menyelenggarakan festival Olahraga Masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan intemasional.
(7)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan dengan berorientasi pada wawasan lingkungan hidup.
(6)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melibatkan Olahragawan muda potensial dari hasil pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi.
(7)Pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi harus didukung oleh kerja sarna orang tua, pimpinan sekolab./perguruan tinggi/Instansi, darr/atau pimpman klub/organisasi Olahraga. memberdayakan perkumpulandilaksanakan dengan Pasal 25
(1)Pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi Olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
(2)Pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh induk organisasi cabang Olahraga tingkat kabupaten/kota, induk organisasi cabang Olahraga tingkat provinsi, hingga induk organisasi cabang Olahraga tingkat nasional.
(3)Pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(4)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan melalui jalur klub, sentra pembinaan Olahraga, instansi pemerintab/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, darr/atau swasta.
(5)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4)
(1)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas Daerah Kota dilaksanakan dan diarahkan sebagai upaya mewujudkan kesetaraan berolahraga untuk meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, kebugaran, dan Prestasi Olahraga.
(1)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk:
1. a.terciptanya pre stasi Olahraga;
2. b.berkembangnya karier Olahragawan;
3. c.terciptanya lapangan kerja dan usaha;
4. d.meningkatnya sumber pendapatan; dan
5. e.berkembangnya lndustri Olahraga.
(2)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/ atau Organisasi Olahraga Profesional.
(3)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis secara beretika.
(2)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia, organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, danjatau Induk Organisasi Cabang Olahraga melalui pengembangan kapasitas organisasi, kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
(3)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan di unit layanan disabilitas.
(4)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan dalam lingkup Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi berdasarkan jenis Olahragasesuai dengan kondisidisabilitas fisik,intelektual, mental, danj atau sensorik.
(5)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia, organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, darr/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga di tingkat pusat dan daerah dengan menekankan peningkatan kemampuan manajerial melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
(6)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas menerapkan model pembinaan Olahraga Prestasi untuk Olahragawan nondisabilitas dengan menyesuaikan klasifikasi disabilitas fisik, intelektual, mental, danj atau sensorik.
(7)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memperhatikan latihan yang proporsional untuk menghindari terjadinya cidera yang memperparah kondisi disabilitas. 26 Pasal 30
(1)Untuk kepastian hukum perlindungan bagi Olahragawan dan pelaku Olahraga dalam peningkatan prestasi, masyarakat membentuk 1 (satu) induk organisasi cabang Olahraga.
(2)Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelolasecara profesional oleh pengurus yang memilikikompetensi keolahragaan.
(3)Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga.
(4)Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang merumuskan dan menetapkan model pengelolaan, penyelenggaraan pembinaan, dan pengembangan Olahraga.
(5)Pemerintah Daerah Kotamemberikan bantuan kepada induk organisasi cabang Olahraga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang prioritas cabang olahraganya ditetapkan dalam desain Olahraga daerah.
(6)Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(7)Mekanisme pemberian hibah pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa129
(1)Pemerintah Daerah Kota melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, dan penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemerintah Daerah Kota wajib mengelola paling sedikit 2 (dua) cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/ atau intemasional. Umum BABV PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN 27 penyelenggaraanpekan Olahraga tingkat daerah;
1. c.membantu organisasi cabang Olahraga dalam pengembangan dan penggalian bibit Olahragawan di daerah;
2. d.membantu organisasi cabang Olahraga di lingkungan daerah dalam pemasalan cabang Olahraga potensial; dan
3. e.membantu Pemerintah Daerah Kota dalam penyelenggaraan kejuaraan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
(2)KONIDaerah mempunyaiwewenang:
1. a.memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kota dalam merumuskan kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga Prestasi;
2. b.mengoordinasikaninduk organisasi cabang Olahraga dan induk organisasi Olahraga fungsional di daerah; dan dalamKota Pasal 32
(1)KONIDaerah mempunyai tugas:
1. a.melakukan koordinasi dengan organisasi cabang Olahraga di tingkat kota dalam rangka pengembangan dan pembinaan Prestasi Olahraga;
2. b.membantu Pemerintah Daerah Pasal 31
(1)Pengelolaan Olahraga Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kotadengan dibantu oleh KONIDaerah.
(2)KONI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh induk organisasi cabang Olahraga daerah dan badan fungsionaldi daerah.
(3)KONIDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesionaloleh pengurus yang memilikikompetensi Keolahragaan.
(4)Pengorganisasian KONI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. a.memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kota dalam merumuskan kebijakan keolahragaan daerah di bidang pembinaan, pemasalan dan pengembanganlingkup Olahraga Masyarakat;
2. b.mengarahkan, mengatur, mengkoordinasikan, membimbing, memberdayakan, mengembangkan, dan mengawasi penyelenggaraan Olahraga Masyarakat pada induk organisasi di daerah; dan
3. c.menentukan mempersiapkan pelaksanaan keikutsertaan cabang Olahraga Masyarakat dalam kegiatan Olahraga lintas daerah dan nasional.

Pasal 34

(1)Pengelolaan Olahraga Masyarakat di daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kotadengan dibantu oleh KORMI.
(2)KORMI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh induk organisasi Olahraga Masyarakat Daerah.
(3)KORMI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.membantu Pemerintah Daerah Kota dalam melaksanakan, melestarikan dan mengembangkanOlahraga masyarakat;
2. b.membantu Pemerintah Daerah Kota dalam meningkatkan angka partisipasi Masyarakat berolahraga dan tingkat kebugaran Masyarakat; dan
3. c.melakukan kerjasama dengan lembaga atau pihak lain dalam penyediaan sarana dan prasarana Olahraga Masyarakat.
(4)KORMI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
1. c.menentukan dan mempersiapkan pelaksanaan keikutsertaan cabang Olahraga prestasi dalam kegiatan Olahragayang bersifat lintas daerah dan nasional. 29 nasional; dan
2. e.membantu dan mendukung penyelenggaraan kejuaraan- kejuaraan yang diselenggarakan oleh organisasi cabang Olahraga penyandang disabilitas daerah yang menjadi anggota KPNIDaerah. mengkoordinasikan, dan mengikuti Olahraga paralympic provinsi dan pengelolaan, pembinaan dan Olahraga prestasi berdasarkan
3. c.melaksanakan pengembangan kewenangannya;
4. d.melaksanakan, kegiatan pekan Pasal 35
(1)KPNI Daerah dibentuk oleh organisasi cabang Olahraga penyandang disabilitas daerah dan organisasi Olahraga fungsionalpenyandang disabilitas daerah.
(2)KPNI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyaitugas:
1. a.membantu Pemerintah Daerah Kota dalam membuat kebijakan daerah dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga prestasi bagi penyandang disabilitas daerah;
2. b.mengkoordinasikan organisasi Olahraga fungsional daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi Olahraga bagi penyandang disabilitas;
(5)KORMIDaerah memiliki tanggung jawab untuk ikut serta mewujudkan visi, misi, dan fungsi dalam perumusan serta penetapan kebijakan dan supervisi Pemerintan Daerah Kota dalam PenyelenggaraanOlahraga Masyarakat melalui induk organisasi Olahraga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. 30 Pasa137 Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 bertujuan untuk:
1. a.memasyarakatkan Olahraga;
2. b.menjaring bibit olahragawan potensial;
3. c.meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
4. d.meningkatkan prestasi Olahraga;
5. e.memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
6. f.meningkatkan ketahanan nasional;
7. g.meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
8. h.mewujudkan rasa saling menghormati keberagaman antar bangsa;dan
  1. 1.mewujudkan persahabatan dan perdamaian dunia.
9. a.pekan Olahraga kota, pekan Olahraga provinsi, pekan Olahraga wilayah,dan pekan Olahraga nasional;
10. b.kejuaraan Olahraga tingkat klub/perkumpulan, tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat wilayah, dan tingkat nasional; dan/ atau
11. c.kejuaraan lainnya.
(3)Pemerintah Daerah Kota dan / atau Masyarakat dapat menyelenggarakankejuaraan Olahraga tingkat nasional dan internasional setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Pusat. sebagaimana Pasa136
(1)Setiap penyelenggaraan kejuaraan Olahraga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota dari/atau Masyarakat wajib memperhatikan tujuan Keolahragaanserta prinsip penyelenggaraanKeolahragaan.
(2)Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga dimaksud pada ayat (1)meliputi:
(2)Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik.
(3)Setiap penyelenggaraan kejuaraan Olahraga wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Kota setelah menerima rekomendasidari induk cabang Olahraga.
(4)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan/ atau
3. c.pencabutan izin. sebagaimanaOlahragakejuaraan(I) Penyelenggaraan Pasal 39 Pasal 38
(1)Pekan Olahraga di lingkungan Pemerintah Daerah Kota diselenggarakansecara periodikdan berkesinambungan.
(2)Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menugaskan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang keolahragaan.
(3)Induk cabang Olahraga di Daerah Kota bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kejuaraan Olahraga, kompetisi Olahraga, dan/ atau bentuk kejuaraan atau kompetisi lainya secara periodikdan berkesinambungan. 32 yangketenagakerjaanb. memenuhi ketentuan dipersyaratkan; dan
1. c.memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA 31 dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan dengan prinsip efisiensi, keunggulan, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan.

Pasal 42

(1)Olahragawan Profesional melaksanakan kegiatan Olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya.
(2)Setiap orang dapat menjadi Olahragawan Profesionalsetelah memenuhi persyaratan:
1. a.pemah menjadi OlahragawanAmatirdanjatau mengikuti kompetisi secara periodik;
2. c.mengikuti kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi danj atau kompetisi;
3. d.memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan Olahraga di tingkat daerah, nasional, dan intemasional; dan
4. e.beralih status menjadi olahragawan Profesional. danjataua. meningkatkan prestasi melalui klub perkumpulan Olahraga;
5. b.mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang Olahraga yang diminati; Pasa141
(1)Olahragawan Amatirmelaksanakan kegiatan Olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya.
(2)Olahragawan Amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak: Pasa140 Olahragawan meliputi Olahragawan Amatir dan Olahragawan Profesional.
(1)Olahragawan Penyandang Disabilitas merupakan Olahragawan yang melaksanakan Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik.
(2)Olahragawan Penyandang Disabilitas melaksanakan kegiatan Olahraga khusus bagi Penyandang Disabilitas.
(3)Setiap Olahragawan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk:
1. a.meningkatkan Prestasi melalui klub darr/atau perkumpulan Olahraga Penyandang Disabilitas;
2. b.mendapatkan pembinaan cabang Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan / atau sensorik;
3. c.mengikuti pekan dan kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas di tingkat daerah, nasional, dan internasional setelah melalui seleksi dan/ atau kompetisi;
4. d.memperoleh layanan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang sesuai dengan standar disabilitas dan dapat diakses; dan
5. e.mendapatkan hak yang sarna untuk memperoleh penghargaan sesuai dengan Prestasi yang dicapai.
(3)Setiap Olahragawan Profesional dalam melaksanakan profesinya mempunyai hak untuk:
1. a.didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga kesehatan, psikolog, ahli hukum, dan tenaga ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan;
2. b.mengikuti kejuaraan pad a semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;
3. c.mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang Olahraga, organisasi Olahraga profesional, atau organisasi Olahraga fungsional; dan
4. d.mendapatkan pendapatan yang layak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh cabang Olahraga Profesional. 34 Pasal 48
(1)Pembina Olahraga meliputi pembina perkumpulan, induk organisasi cabang Olahraga, atau lembaga Olahraga di Daerah Kota yang telah dipilih/ ditunjuk menjadi pengurus. perkumpulan, antar daerah, dan antar negara. dapat an tar Olahragawan Olahragawan Pasal 46 Pembinaan dan pengembangan dilaksanakan melalui perpindahan Pasa145
(1)Olahragawan Amatir memperoIeh pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang Olahraga amatir.
(2)Olahragawan Profesional memperoleh pembinaan dan pengembangan dari cabang Olahraga profesional dan/ atau bergabung dalam cabang Olahraga amatir.

Pasal 44

Setiap Olahragawan berkewajiban:

a.menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan Olahraga yang dilaksanakan;
c.menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang Olahraga yang diikuti darr/atau yang menjadi profesinya;
d.menaati norma, budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
e.ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup. 35 Pasal 51

(1)Tenaga Keolahragaan terdiri atas pelatih, asisten pelatih, guruj dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluhjpenggerak, instruktur, tenaga kesehatan, ahli biomekanika, psikolog, tenaga pengawas doping, relawan, dan tenaga teknis atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakankegiatan Olahraga.
1. a.memilikikualifikasidan kompetensi;
2. b.mendapatkan rekomendasi dari induk organisaer cabang Olahragayang bersangkutan;
3. c.mendapatkan izin dari instansi Pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.menaati norma, budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
5. e.mengalihkan pengetahuan dan keterampilan terkait pembinaan Olahraga pada umumnya danj atau cabang Olahraga spesifikyang dibinanya.

Pasal 49

(1)Pembina Olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum.
(2)PembinaOlahraga berkewajiban:
1. a.melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap organisasi Olahraga, Olahragawan,tenaga Keolahragaan, dan pendanaan keolahragaan;dan
2. b.melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggaraanKeolahragaan. dan dan pembinaan dengan tugas Pembina Olahraga melakukan pengembangan Olahraga sesuai fungsinyadalam organisasi.
(2)36 Pasal 53 Tenaga Keolahragaan asing yang bertugas pada setiap Organisasi Olahraga dan/ atau lembaga Olahraga wajib:
1. a.memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi;
2. b.mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga atau institusi lain yang relevan;
3. c.mendapatkan izin dari instan si Pemerintah Pusat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;dan
4. d.menaati norma, budaya, dan adat istiadat Masyarakat setempat.

Pasal 52

Tenaga Keolahragaan dalam melaksanakan profesinya berhak untuk mendapatkan:

a.pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan; dan
b.pengembangan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan/ atau penghargaan.

(2)Tenaga Keolahragaan yang bertugas dalam setiap organisasi Olahraga dan/ atau lembaga Olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh induk organisasi cabang Olahraga bersangkutan darr/atau lembaga sertifikasi kompetensi Tenaga Keolahragaan lainnya,
(3)Tenaga Keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan Zatau kewenangan Tenaga Keolahragaan yang bersangkutan.
(4)Pengadaan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan darr/atau pelatihan oleh lembaga khusus yang berkompeten sesuai dengan bidangnya. 37 Pasal 54
(1)Pemerintah Daerah Kota dan Masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana Olahraga.
(2)Pemerintah Daerah Kota menjamin ketersediaan, mengelola, dan memelihara prasarana Olahraga dan saran a Olahraga serta ruang terbuka sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
(3)Jumlah dan jenis prasarana Olahraga yang dibangun wajib mempertimbangkan pemerataan di seluruh wilayah termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar untuk kepentingan Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi dilengkapi kemudahan akses bagi penyandang disabilitas dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
(4)Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman berkewajiban menyediakan prasarana Olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang selanjutnya diserahkan kepada masyarakat sebagai asetjmilik Pemerintah Daerah setempat.
(5)Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi administratif atau bentuk sanksi lainnya.
(6)Setiap orang dilarang meniadakan danjatau mengalih fungsikan prasarana Olahraga yang telah menjadi asetjmilik Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kota tanpa rekomendasi Menteri dan tanpa izin atau tanpa persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Ketentuan mengenai tata cara peniadaan danjatau pengalih fungsi prasarana Olahraga yang telah menjadi asetjmilik Pemerintah Daerah Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan. BAB VIn PRASARANA OLAHRAGA DAN SARANA OLAHRAGA 38 Pasal 58
(1)Pemerintah Daerah Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan mengalokasikan anggaran untuk pendanaan keolahragaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian pelaksanaan desain besar Olahraga nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota. Pasa157
(1)Sumber pendanaan Keolahragaan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan dan keberlanjutan.
(2)Perencanaan pendanaan Keolahragaan didasarkan atas kebutuhan, program, dan capaian yang diharapkan sesuai dengan desain Olahraga daerah.
(3)Sumber pendanaan keolahragaan dapat diperolehdari:
1. a.APBD;
2. b.Masyarakat;
3. c.kerja sarna;
4. d.sumbangan badan usaha;
5. e.hasil usaha Industri Olahraga; dan/ atau
6. f.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 56

Perusahaan perseroan terbatas /badan usaha berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan Masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap pembinaan keolahragaan.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…