DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 26 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Penanaman Modal dengan sistematika berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Azas, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup Penanaman Modal 3. Kebijakan Dasar Penanaman Modal 4. Promosi Penanaman Modal 5. Kerjasama Penanaman Modal 6. Pelayanan dan Perizinan Penanaman Modal 7. Ketenagakerjaan 8. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal 9. Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi 10. Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian 12. Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha 13. Penyelesaian Sengketa 14. Sanksi 15. Laporan Kegiatan Penanaman Modal 16. Ketentuan Peralihan 17. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja sehingga perlu menciptakan kemudahan kepastian 2 berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal;
c.bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi didaerah perlu mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif berorientasi kepada kesejahteraan rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, berwawasan lingkungan dan berkeadilan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan di Kota Banjar diperlukan iklim usaha yang semakin menarik, dan lebih menjamin kelangsungan kegiatan penanaman modal melalui reformasi di bidang Investasi, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjar tentang Penanaman Modal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 3
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 4 Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
19.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 6 Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
20.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
21.Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
22.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 42);
23.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 507);
24.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 tahun 2009 tentang pedoman dan tata cara permohonan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 508);
25.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea masuk atas impor mesin serta 7 barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 432);
26.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Seri E), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 15 Seri E);
27.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 4 Seri E);
28.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2014-2033 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 5 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR dan WALIKOTA BANJAR 8 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kota Banjar.
4.Daerah adalah Kota Banjar.
5.Walikota adalah Walikota Banjar.
6.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. 9
7.Perangkat Daerah Kota Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM adalah unsur pembantu kepala daerah dengan fungsi utamanya melakukan koordinasi dan/ atau mendapat pendelegasian wewenang atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal di Daerah.
8.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing.
9.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
10.Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
11.Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disebut PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. 10
12.Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau Daerah, yang melakukan penanaman modal di wilayah negara
13.Penanam Modal Asing adalah perseorangan Warga Negara Asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara
14.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang, yang dimiliki oleh penanam modal dan mempunyai nilai ekonomis.
15.Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan Warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
16.Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan Warga Negara Asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
17.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 11
18.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
19.Izin Prinsip penyelenggaraan penanaman modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah suatu izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada penanam modal atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di suatu daerah.
20.Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
21.Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22.Promosi adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial.
23.Promosi Dalam Negeri adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial, yang dilaksanakan di dalam negeri.
24.Promosi Luar Negeri adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial yang dilaksanakan di luar negeri.
25.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi 12 kriteria Usaha Mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
26.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
27.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
28.Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. 13
29.Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
30.Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
31.Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
32.Perusahaan penanaman modal adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
33.Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya di sebut LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tatacara sebagaimana yang ditetapkan.
34.Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain. 14

BAB II

AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP PENANAMAN MODAL

Pasal 2

Penyelenggaraan Penanaman Modal di daerah berlandaskan asas:

a.Kepastian hukum;
b.Akuntabilitas;
c.Keterbukaan;
d.Kebersamaan;
e.Perlakuan yang sama;
f.Berkelanjutan;
g.Efisiensi berkeadilan;
h.Berwawasan lingkungan;
i.Kemandirian; dan
j.Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Tujuan dari Penyelenggaraan Penanaman Modal adalah :

a.meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah;
b.menciptakan lapangan kerja;
c.meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
d.meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
e.meningkatkan kemampuan teknologi dan kapasitas; 15
f.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
g.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
h.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Sasaran Penanaman Modal di Daerah, yaitu :

a.terciptanya iklim investasi yang kondusif;
b.meningkatnya sarana dan prasarana pendukung penanaman modal;
c.meningkatnya kemampuan Sumber Daya Manusia;
d.meningkatnya jumlah penanaman modal;
e.meningkatnya realisasi penanaman modal;
f.optimalisasi potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya; dan
g.meningkatnya potensi peluang penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan Penanaman Modal, meliputi :

a.kebijakan penanaman modal di daerah; 16
b.promosi penanaman modal;
c.pelayanan dan perizinan di bidang penanaman modal;
d.insentif dan kemudahan penanaman modal; dan
e.kerjasama di bidang penanaman modal;
f.hak, kewajiban dan tanggung jawab;
g.kelembagaan Bidang Penanaman Modal;
h.peran serta masyarakat dan dunia usaha;
i.pelayanan realisasi investasi; dan
j.pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB III

PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal untuk :
1. a.upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka penguatan daya saing perekonomian di daerah; dan
2. b.mempercepat peningkatan realisasi penanaman modal.
(2)Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui :
1. a.menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan 17 berusaha bagi penanam modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.pemberian perlakuan yang sama bagi penanam modal dengan memperhatikan kepentingan daerah; dan
3. c.mengembangkan dan memberikan perlindungan dan/atau kesempatan penanaman modal kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
(3)Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan promosi Penanaman Modal atas potensi dan peluang investasi secara aktif baik di dalam negeri maupun luar negeri.
(2)Dalam penyelenggaraan promosi Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara mandiri dan/atau bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah 18 Kabupaten/Kota lainnya dan Lembaga non Pemerintah.

BAB IV

KERJASAMA PENANAMAN MODAL

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama Penanaman Modal yang bersifat Lokal, Regional maupun Internasional sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Kerja sama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah atau swasta.
(3)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
1. a.perencanaan penanaman modal;
2. b.pengembangan ekonomi lokal;
3. c.promosi penanaman modal;
4. d.pelayanan penananaman modal;
5. e.pengendalian penanaman modal; dan
6. f.kegiatan penanaman modal lainnya.
(4)Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama Penanaman Modal dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui koordinasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah. 19

BAB V

PELAYANAN DAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Pasal 9

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Penanaman Modal meliputi :

a.jenis bidang usaha;
b.penanam modal;
c.bentuk badan usaha;
d.perizinan;
e.lokasi penanaman modal; dan
f.PTSP.

Pasal 10

Semua jenis bidang usaha atau jenis usaha, terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali :

a.jenis bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup; dan
b.jenis bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 20

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…