DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar No. 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 24 Maret 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Izin peruntukan penggunaan tanah dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Ruang Lingkup dan Tujuan 3. Peruntukan dan Penggunaan Tanah 4. Obyek dan Subyek 5. Persyaratan Izin 6. Kewenangan dan Pemberian Izin 7. Penyelenggaraan Perizinan 8. Pembinaan dan Pengawasan 9. Ketentuan Penyidikan 10. Ketentuan Pidana 11. Ketentuan Peralihan 12. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 35 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, masih mengatur tentang retribusinya sehingga perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 223);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
15.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
16.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 18 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor 13 Seri E);
17.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 9);
18.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8);
19.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 11); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR dan WALI KOTA BANJAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Banjar.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjar.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjar.
6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar.
7.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar.
8.Perorangan adalah subyek hukum yang memiliki wewenang dan kecakapan untuk memperoleh, memiliki, dan menggunakan hak dan kewajibannya dalam hukum.
9.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara, atau Badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10.Tim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur- unsur organisasi perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perijinan.
11.Pemohon adalah perorangan, Badan dan/atau instansi yang memohon Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
12.Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
13.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan 4 ruang wilayah, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang wilayah, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan.
14.Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota pada lokasi tertentu.
15.Pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada perorangan atau Badan yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan peraturan teknis lainnya sebagai rencana yang mengikat dalam pelayanan umum.
16.Peruntukan Penggunaan Tanah adalah pemanfaatan atas tanah untuk aktifitas atau kegiatan perorangan atau Badan di wilayah Kota Banjar.
17.Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang selanjutnya disingkat IPPT adalah izin yang dipersyaratkan kepada perorangan dan/atau Badan untuk setiap penggunaan tanah yang dimaksudkan agar peruntukan penggunaan tanahnya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan peraturan teknis lainnya.
18.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan mengenai:

a.peruntukan dan penggunaan tanah;
b.obyek dan subyek;
c.persyaratan izin;
d.kewenangan pemberian izin;
e.penyelenggaraan perizinan;
f.pembinaan dan pengawasan;
g.ketentuan penyidikan; dan
h.ketentuan pidana.

Pasal 3

Pengaturan IPPT bertujuan untuk:

a.memberikan kepastian hukum dalam menyelenggarakan IPPT;
b.terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang; 5
c.mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan
d.terselenggaranya pemanfaatan ruang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

BAB III

PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN TANAH

Pasal 4

(1)Peruntukan dan penggunaan tanah harus memperhatikan:
1. a.kesesuaian dengan fungsi kawasan dalam RTRW dan peraturan teknis lainnya;
2. b.kesesuaian dengan KRK;
3. c.ketersediaan tanah/lahan;
4. d.kesesuaian tanah/lahan berdasarkan kemampuan ruang dan bukan kawasan yang harus dilindungi;
5. e.pola penggunaan tanah yang seimbang dengan rencana kegiatan usaha dalam rangka penanaman modal yang akan dilaksanakan dan bukan merupakan tanah pertanian irigasi teknis;
6. f.kondisi sosial kemasyarakatan setempat; dan
7. g.kondisi kepemilikan dan penguasaan tanah pada lokasi IPPT.
(2)Apabila terjadi perubahan RTRW dan peraturan teknis lainnya, maka penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti RTRW yang terakhir.
(3)Untuk kegiatan yang sudah memperoleh IPPT sebelum terbitnya peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 5

Peruntukan dan penggunaan tanah tidak boleh mengorbankan kepentingan umum, harus mengikuti ketentuan-ketentuan mengenai KRK, garis sempadan jalan, bangunan, sungai, dan sempadan lainnya serta ketinggian bangunan.

BAB IV

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 6

Obyek izin peruntukan penggunaan tanah adalah setiap lahan atau tanah yang akan dimanfaatkan untuk kegiatan usaha dan/atau bangunan. 6

Pasal 7

Subyek izin peruntukan penggunaan tanah adalah perorangan atau Badan dan/atau instansi yang akan memperoleh IPPT untuk kegiatan.

BAB V

PERSYARATAN IZIN

Pasal 8

(1)Persyaratan izin meliputi:
1. a.mengisi formulir permohonan izin;
2. b.fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon lainnya yang masih berlaku;
3. c.fotokopi akta pendirian atau pengesahan dan/atau akta perubahan untuk pemohon Badan hukum/Badan usaha;
4. d.fotokopi sertifikat hak atas tanah atau bukti penguasaan tanah;
5. e.fotokopi pelunasan PBB tahun terakhir;
6. f.sosialisasi kepada masyarakat sekitar untuk kegiatan tertentu;
7. g.gambar rencana tata letak bangunan;
8. h.dokumen lingkungan AMDAL/UKL/UPL/SPPL yang sudah direkomendasikan dari instansi teknis untuk kegiatan tertentu;
9. i.rekomendasi penggunaan lahan dari Bappeda untuk kegiatan tertentu;
10. k.surat kuasa bagi pemohon yang dikuasakan tanpa hak substitusi; dan
11. l.persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(2)Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
1. a.nama pemohon/penanggungjawab;
2. b.alamat pemohon/penanggungjawab;
3. c.nomor Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon lainnya yang masih berlaku;
4. d.nama perusahaan/Badan;
5. e.alamat perusahaan/Badan;
6. f.nomor telepon perusahaan/Badan;
7. g.luas tanah sesuai kepemilikan tanah; dan
8. h.peruntukan lahan.

BAB VI

KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 9

(1)Setiap perorangan dan/atau Badan yang menggunakan tanah untuk kegiatan usaha dan/atau bangunan wajib mendapatkan IPPT dari Wali Kota.
(2)Wali Kota mendelegasikan kewenangan IPPT kepada DPMPTSP. 7
(3)Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan:
1. a.bersifat sosial;
2. b.perumahan;
3. c.usaha;
4. d.industri; dan/atau
5. e.pertanian dalam arti luas.
(4)IPPT dikecualikan bagi pembuatan jalan, jembatan, saluran irigasi, bendungan dan saluran listrik yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Kota.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 10

Prosedur pelayanan IPPT adalah sebagai berikut:

a.pemohon memperoleh informasi dari petugas informasi mengenai IPPT yang akan dimohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.pemohon mengisi formulir permohonan yang telah disediakan atau menyampaikan surat permohonan dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8;
c.pemohon menyerahkan formulir permohonan dan melampirkan persyaratan yang ditentukan ke loket pendaftaran;
d.petugas loket pendaftaran melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan;
e.jika tidak lengkap, maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
f.jika lengkap, maka petugas loket pendaftaran:
1. 1.melakukan pendaftaran dan mencetak tanda terima permohonan;
2. 2.memberikan tanda terima kepada pemohon; dan
3. 3.meneruskan berkas permohonan kepada petugas verifikasi.
g.berdasarkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 3, petugas verifikasi melakukan pemeriksaan teknis;
h.petugas verifikasi melakukan penjadualan dan perencanaan untuk melakukan pemeriksaan lapangan;
i.tim teknis melakukan pemeriksaan lapangan dan/atau pembahasan dilanjutkan dengan pembuatan berita acara pemeriksaan dan/atau berita acara pembahasan;
j.jika diperlukan, tim teknis dapat meminta dan merekomendasikan persyaratan lainnya yang diperlukan sebagai kelengkapan persyaratan IPPT yang dituangkan dalam berita acara pembahasan dan disampaikan kepada pemohon dalam bentuk surat pemberitahuan;
k.hasil pemeriksaan teknis yang dilakukan oleh tim teknis dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan/atau Berita Acara Pembahasan apakah perizinan dan non perizinan dapat diberikan atau tidak dan/atau diberikan dengan syarat tertentu; 8
l.jika hasil rekomendasi tim teknis menyatakan bahwa IPPT ditolak, maka petugas verifikasi membuat surat penolakan dan menyampaikan kepada petugas informasi untuk disampaikan kepada pemohon;
m.jika hasil rekomendasi tim teknis menyatakan bahwa IPPT disetujui, maka petugas verifikasi menyampaikan kepada petugas penerbitan dan pelaporan perizinan untuk proses pencetakan naskah IPPT untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas;
n.IPPT yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas disampaikan kepada petugas penyerahan dokumen perizinan untuk dilakukan pengadministrasian dan pengarsipan; dan
1. 1.petugas penyerahan dokumen menyampaikan IPPT kepada pemohon setelah menerima bukti resi tanda terima berkas yang asli dan pemohon menandatangani bukti penerimaan dokumen.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…