DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar No. 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Asas dan Prinsip 3. Maksud dan Tujuan 4. Sasaran dan Fungsi 5. Kelembagaan 6. Standar Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7. Wewenang Penetapan Izin 8. Ruang Lingkup 9. Penolakan Perizinan 10. Pencabutan dan Pembatalan Perizinan 11. Pengaduan 12. Informasi 13. Kepuasan Masyarakat 14. Insentif Pegawai 15. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian 16. Pelaporan 17. Ketentuan Peralihan 18. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan

Mengingat

Pasal 349 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu diatur penyederhanaan jenis dan prosedur 364 pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 365 Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 366
10.Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
15.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
16.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 7 seri C); 367
17.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 2 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2);
18.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13);
19.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR dan WALI KOTA BANJAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU. 368

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Banjar.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjar. 369
7.Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, disingkat DPMPTSP atau sebutan lainnya sesuai peraturan perundang- undangan.
8.Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
9.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Perda dan/atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan, badan hukum, dan/atau bukan badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10.Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
11.Perizinan paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terapdu dan bersamaan.
12.Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerahterkait yang 370 mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perijinan.
13.Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang perseorangan, badan hukum, dan/atau bukan badan hukum.
14.Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
15.Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
16.Pengaduan adalah pemberitahuan yang menginformasikan ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan yang telah ditentukan.
17.Indeks Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari 371 aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

a.transparansi;
b.akuntabilitas;
c.kondisional;
d.partisipatif;
e.kesamaan hak;
f.Keseimbangan hak dan kewajiban;
g.efisiensi; dan
h.efektivitas.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu meliputi :

a.kesederhanaan;
b.kejelasan;
c.kepastian waktu;
d.akurasi;
e.keamanan/kepastian hukum; 372
f.tanggungjawab;
g.kelengkapan sarana dan prasarana;
h.kemudahan akses;
i.kedisiplinan, kesopanan dan keramahan;
j.profesionalisme; dan
k.kenyamanan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Perda ini dimaksudkan sebagai dasar penyelenggaraan perizinan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu bertujuan untuk :

a.memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
b.memperpendek proses pelayanan;
c.mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, terjangkau; dan
d.mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat. 373

BAB IV

SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 6

Sasaran penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, meliputi :

a.mendorong tumbuhnya investasi di Daerah;
b.meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di Daerah;
c.menghindari kesalahan prosedur serta penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan izin dan non izin di Daerah;
d.sinkronisasi dan harmonisasi perizinan antar sektor antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;
e.meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
f.mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik

Pasal 7

Penyelenggaran Pelayanan terpadu satu pintu berfungsi:

a.mengatur tindakan dan perilaku masyarakat yang selaras dengan tujuan dan syarat-syarat penerbitan izin dan non izin;
b.merekayasa pembangunan yang memberikan insentif dan efek ganda 374 untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
c.membina dan memberdayakan kegiatan usaha masyarakat; dan
d.mengatur tindakan penerima izin dan non izin sesuai dengan tujuan dan syarat-syarat dalam pemberian perizinan.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
(2)Untuk meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Teknis yang ditetapkan oleh Wali Kota.
(3)Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari perwakilan unsur perangkat Daerah teknis terkait yang mempunyai kompetensi di bidangnya dan mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin yang memerlukan pertimbangan teknis. 375
(4)Adapun izin yang memerlukan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah izin bagi kegiatan usaha yang pada dasarnya akan menimbulkan dampak yang besar terhadap lingkungan sekitarnya.
(5)Kepala perangkat Daerah teknis terkait bertanggung jawab terhadap substantif atas keputusan yang diambil oleh anggota tim teknis yang berasal dari perangkat Daerahnya.
(6)Perangkat Daerah teknis yang secara teknis terkait dengan perijinan, berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas perizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VI

STANDAR PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 9

Prosedur pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a.pemohon mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penjelasan persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan perizinan; 376
b.pemohon mengisi formulir permohonan dengan dilengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan;
c.pemohon menyerahkan formulir permohonan dan persyaratan yang diperlukan ke loket pendaftaran;
d.petugas di loket pendaftaran melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen permohonan serta kelengkapan persyaratan; dan
e.dalam hal persyaratan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d telah terpenuhi, dilakukan pemrosesan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
f.proses penyelenggaraan pelayanan dapat dilakukan untuk satu jenis pelayanan tertentu atau pelayanan paralel.
g.dalam hal penyelenggeraan pelayanan paralel sebagaimana dimaksud pada huruf f satu kali permohonan dan pemeriksaan teknis dapat digunakan untuk memproses berbagai izin dan non izin yang berkaitan.

(1)Dinas memberikan pelayanan perizinan yang dilaksanakan secara tepat waktu. 377
(2)Batas waktu proses penyelesaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Besaran biaya retribusi pelayanan dihitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan Perda atau produk hukum lainnya.
(2)Pembayaran retribusi wajib dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pelaksanaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan melalui kas daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(4)Tata cara pelaksanaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014