DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 26 Maret 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kota Banjar dibeberapa ketentuan yakni: 1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a diubah mengenai Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah mengenai Objek retribusi tempat khusus parker 3. Ketentuan Pasal 8 diubah mengenai Objek retribusi tempat rekreasi dan olah raga 4. Ketentuan Pasal 9 diubah mengenai Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 5. Ketentuan Pasal 11 diubah mengenai Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir 6. Ketentuan Pasal 13 diubah mengenai Subjek retribusi tempat rekreasi dan olah raga 7. Ketentuan Pasal 16 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diubah dan ditambahkan 2 (dua) huruf baru yaitu huruf f dan huruf g mengenai tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 8. Ketentuan Pasal 17 huruf a diubah mengenai tarif Retribusi Terminal 9. Ketentuan Pasal 18 diubah mengenai Tarif Retribusi Tempat Parkir khusus 10. Ketentuan Pasal 20 diubah mengenai Tarif retribusi tempat rekreasi dan tempat olah raga 11. Ketentuan Pasal 21 ditambah 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (4) mengenai peninjauan Tarif Retribusi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan objek dan tarif retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai dengan perkembangan pada saat ini, maka Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar perlu ditinjau 54 kembali dan diadakan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 55 Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 9 Seri C); 56 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR Dan WALIKOTA BANJAR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI KOTA BANJAR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 6 Seri C) diubah, sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 4 ayat (1) huruf a berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) adalah:
1. a.pelayanan penyediaan fasilitas Gedung Serba Guna Graha Banjar Idaman, Pusat Kegiatan Dakwah Islam/Islamic Centre, serta Aula di lingkup Pemerintah Kota Banjar; 57
  1. 2.Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 ayat (1) huruf berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Objek retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) adalah :
1. a.pelayanan penyediaan fasilitas tempat parkir di terminal bis Kota Banjar;
2. b.pelayanan penyediaan fasilitas tempat parkir di lapangan bhakti; dan
3. c.pelayanan penyediaan fasilitas tempat parkir di Pusat Kegiatan Dakwah Islam (Islamic Centre); Yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
  1. 3.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Objek retribusi tempat rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) adalah pelayanan penyediaan fasilitas sarana olah raga gedung basket, lapangan bhakti serta yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 58

4.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memakai kendaraan/alat berat, mendapat pelayanan laboratorium kontruksi, memakai/menggunakan tanah serta menggunakan gedung serba guna graha banjar idaman, pusat kegiatan Dakwah Islam/Islamic Centre, dan Aula di lingkup Pemerintah Kota Banjar.

5.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menikmati/mendapatkan pelayanan parkir di lokasi Terminal Bis Kota Banjar, Lapangan Bhakti dan Pusat Kegiatan Dakwah Islam (Islamic Centre).

6.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Subjek retribusi tempat rekreasi dan olah raga adalah orang pribadi atau badan yang menikmati/ menggunakan Gedung Basket dan Lapangan Bhakti. 59

7.Ketentuan Pasal 16 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diubah dan ditambahkan 2 (dua) huruf baru yaitu huruf f dan huruf g, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

a.Graha Banjar Idaman : NO KLASIFIKASI TARIF GEDUNG (Rp) 1 2 3
1. 1.Pertemuan/Rapat dan kegiatan sejenis 2.000.000/hari
2. 2.Resepsi/pesta pernikahan 3.000.000/hari
3. 3.Pameran/Eksibisi 3.500.000/hari
b.Pusat Kegiatan Dakwah Islam/Islamic Centre : NO KLASIFIKASI TARIF GEDUNG (Rp) 1 2 3
1. 1.Kegiatan Keagamaan Pertemuan/Rapat dan kegiatan sejenis 1.000.000,-/hari
2. 2.Resepsi/pesta pernikahan 2.000.000,-/hari
3. 3.Pameran/Eksibisi 2.500.000,-/hari
4. 4.Panggung Terbuka 1.500.000,-/hari 60
c.Pemakaian kendaraan /alat berat : No Jenis Harga Sewa Per Jam (Rp) Harga Sewa Per hari (Rp) 1 2 3 4
1. 1.Mesin Gilas 4 -6 Ton - 173.000
2. 2.Mesin Gilas 6-8 Ton - 159.000
3. 3.Mesin Gilas 10-12 Ton - 75.000
4. 4.Mesin Gilas 1 Ton - 32.000
5. 5.Dump Truck 3,5 Ton - 63.000
6. 6.Bulldozer 125.000 -
7. 7.Excavator 150.000 -
8. 8.Stamper - 40.000
9. 9.Compresor dan Jack Hammer 16.000 -
10. 10.Backhue Loader 140.000 -
d.Pelayanan Laboratorium Kontruksi : NO JENIS PENGUJIAN TARIF (Rp) 1 2 3
1. 1.Rencana Pembuatan Campuran beton 175.000,-/R.C
2. 2.Pengujian kuat tekan kubus beton 10.000,-/ sampel
3. 3.Pengujian Lapen 125.000,-/sampel
4. 4.Pengujian LPA 150.000,-/ sampel
5. 5.Pengujian LPB 150.000,-/ sampel
6. 6.Pengujian tanah di Laboratorium 150.000,-/ sampel
7. 7.Pengujian material batu dan pasir 150.000,-/ sampel 61 1 2 3
8. 8.Pengujian kadar aspal (ekstraksi) 75.000,-/ sampel
9. 9.Tes Sondir 350.000,-/ titik
10. 10.Test Core Dril 30.000,-/ titik
11. 11.Test Sandcone 31.250,-/titik
12. 12.Test DCP 30.000/ titik
e.Pemakaian/Penggunaan Tanah : Pemakaian/penggunaan tanah diseluruh lahan milik Pemerintah Kota Banjar dikenakan retribusi dengan rumusan : NO Klasifikasi Rumusan Perhitungan Ket 1 2 3 4
1. 1.Pemakaian Tanah digunakan Bangunan Permanen 3,33% x (Luas Tanah x NJOP) per bulan per m²
2. 2.Pemakaian Tanah digunakan Bangunan Semi/Non Permanen 3,33% x (Luas Tanah x NJOP) x 75% per bulan per m² 3. Pemakaian Tanah Insidentil/Musiman 3,33% x (Luas Tanah x NJOP) x 50%/30 per hari per m² 4. Pemakaian Tanah untuk Kontruksi Reklame 3,33% x (Panjang x Lebar x Ketinggian x NJOP) per bulan per m²
3. 5.Pemakaian tanah untuk lahan pertanian, kolam dan kebun Bagi hasil pengelolaan Per produksi 62
f.Pemakaian/ Penggunaan Tanah dan Bangunan: Pemakaian/ penggunaan tanah dan bangunan di seluruh lahan dan bangunan milik Pemerintah Kota Banjar dikenakan retribusi dengan rumusan : NO Klasifikasi Rumusan Perhitungan Ket 1 2 3 4
1. 1.Pemakaian Tanah dan Bangunan selain Kontruksi Reklame ( 3,33% x Luas Tanah x NJOP Tanah) + (6,64% x Luas Bangunan x Harga Satuan Bangunan x Nilai Sisa Bangunan/100%) per bulan per m²
g.Aula di lingkup Pemerintah Kota Banjar : NO Jenis Kegiatan Tarif (Rp) 1 2 4
1. 1.Kegiatan Pesta/Resepsi Pernikahan 500.000,-/hari
2. 2.Pertemuan/Rapat dan kegiatan sejenis 300.000,-/hari
3. 3.Kegiatan Olah raga - Siang - Malam 5.000,-/jam 8.000,-/jam Sarana pungutan, tata cara pemungutan dan petunjuk pelaksaan lainnya terkait ketentuan pasal 16 huruf e dan f, diatur lebih lanjut oleh Walikota. 63
4. 8.Ketentuan Pasal 17 huruf a diubah, sehingga Pasal 17 huruf a berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Tarif Retribusi Terminal:

a.Pelayanan penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bis umum : NO. JENIS KENDARAAN TARIF (Rp) 1 2 3
1. 1.Bis Besar Rp 1.500,- x 2 = Rp 3.000,-
2. 2.Bis Sedang Rp 1.250,- x 2 = Rp 2.500,-
3. 3.Bis Kecil Rp 1.000,- x 2 = Rp 2.000,-
4. 4.Mobil Penumpang Rp 600,-
5. 5.Angkot Rp 600,-
6. 9.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Tarif Retribusi Tempat Parkir khusus:

a.Terminal Bis Kota Banjar : NO. JENIS KENDARAAN TARIF (Rp) KET. 1 2 3 4
1. 1.Bis Besar 5.000,-
2. 2.Bis Sedang 2.500,-
3. 3.Bis Kecil 2.000,- 64
b.Lapangan Bhakti : NO. JENIS KENDARAAN TARIF (Rp) KETERANGAN 1 2 3 4
1. 1.Motor 1.000,- -
2. 2.Mobil Roda 4 2.000,- sejenis sedan
3. 3.Mobil Roda 6 2.000,- sejenis box
c.Pusat Kegiatan Dakwah Islam (Islamic Centre) : NO. JENIS KENDARAAN TARIF (Rp) KETERANGAN 1 2 3 4
1. 1.Motor 1.000,- -
2. 2.Mobil Roda 4 2.000,- sejenis sedan
3. 3.Mobil Roda 6 2.000,- sejenis box
4. 10.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar No. 2 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010