DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 Juli 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan air tanah dengan penetapan bataan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang azas, maksud, dan tujuan pengelolaan air tanah, landasan pengelolaan air tanah, wewenang dan tanggung jawab, pengelolaan air tanah, pengelolaan data air tanah, perijinan, hak dan kewajiban pemegang izin, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, penyidikan, sanksi administrasi, sanksi pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa hak atas air tanah merupakan hak guna air yang pengelolaannya diselenggarakan untuk mewujudkan keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah; 214
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada sehingga diperlukan pengaturan kembali yang dapat menunjang kegiatan pengelolaan air tanah di Kota Banjar;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 215 beberpa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 216 Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 217 Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
15.Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 716.K/10/MEN/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air Tanah;
16.Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 716.K/40/MEN/2003 tentang Batas Horisontal Cekungan Air Tanah di Bidang Pengelolaan Air Tanah;
17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah;
18.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
19.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Seri E), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar 218 Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 15 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR dan WALIKOTA BANJAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Banjar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3.Kepala Daerah adalah Walikota Banjar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar sebagai Badan Legislatif Daerah
5.Walikota adalah walikota Banjar. 219
6.Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar dan/atau yang membidangi pengelolaan teknis air tanah.
8.Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9.Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
10.Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
11.Hidrogeologi adalah ilmu yang membahas mengenai air tanah yang bertalian dengan cara terdapat, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia serta fisika air tanah.
12.Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah yang berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air tanah.
13.Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air tanah.
14.Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, 220 memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
15.Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
16.Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik waktu sekarang maupun yang akan datang.
17.Perlindungan air tanah adalah kegiatan pengamanan kondisi dan lingkungan air tanah dari kerusakan yang ditimbulkan oleh ulah manusia maupun alam.
18.Pemeliharaan air tanah adalah kegiatan perawatan air tanah untuk menjamin kelestarian fungsi air tanah.
19.Pengawasan air tanah adalah pengawasan terhadap kegiatan administrasi dan teknis pengelolaan air tanah agar sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
20.Pemulihan air tanah adalah kegiatan untuk memperbaiki atau merehabilitasi kondisi dan lingkungan air tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula.
21.Pemantauan air tanah adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan secara 221 menerus atas perubahan kuantitas,kualitas, dan lingkungan air tanah.
22.Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan air tanah, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna.
23.Penatagunaan air tanah adalah upaya untuk menentukan zona penggunaan air tanah.
24.Penggunaan air tanah adalah setiap kegiatan pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan.
25.Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan untuk mengeluarkan air tanah melalui sumur gali, sumur bor dan bangunan penurapan atau dengan cara lainnya.
26.Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
27.Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah. 222
28.Pengembangan air tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah sesuai dengan daya dukungnya.
29.Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
30.Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
31.Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
32.Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
33.Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
34.Debit adalah volume air yang melalui suatu penampang tertentu per satuan waktu.
35.Pemohon adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (perseorangan).
36.Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutu air tanah pada akuifer tertentu.
37.Sumur gali adalah sumur yang dibuat dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan air. 223
38.Mata Air adalah air tanah yang mengalir keluar dari permukaan tanah pada suatu tempat atau di mana permukaan muka air tanah (akuifer) bertemu dengan permukaan tanah.
39.Sumur bor adalah sumur yang dibuat dengan di bor untuk mengambil air tanah pada satu atau lebih akuifer.
40.Zona Kritis adalah daerah yang mengalami penurunan muka air tanah > 60% - 80%, zat padat terlarut 10.000 – 100.000 mg/L, daya hantar listrik 1.500 – 5.000 μ S/cm atau telah terjadi amblesan tanah.
41.Eksplorasi adalah melakukan penyelidikan, penelitian air tanah termasuk melakukan pengeboran.
42.Eksploitasi adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang berasal dari sumur bor, sumur pantek, sumur gali dan mata air.
43.Upaya Pengelolaan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat UKL, adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan pengambilan air tanah.
44.Upaya Pemantauan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat UPL, adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan pengambilan air tanah. 224
45.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disingkat Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan pengambilan air tanah yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan serta penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
46.Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah.

BAB II

AZAS, MAKSUD, DAN TUJUAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 2

Pengelolaan air tanah berdasarkan azas pemanfaatan, keseimbangan, dan berkesinambungan.

Pasal 3

Maksud pengelolaan air tanah adalah:

a.tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya air; 225
b.terwujudnya masyarakat yang memiliki sikap dan tindak melindungi serta membina sumber daya air;
c.tercapainya kepentingan akan kebutuhan air bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
d.tercapainya kesinambungan fungsi sumber daya air; dan
e.terkendalinya pemanfaatan sumber daya air secara bijaksana.

Pasal 4

Pengelolaan air tanah bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya air tanah yang berkesinambungan dengan berwawasan lingkungan.

BAB III

LANDASAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 5

(1)Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah yang diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah.
(2)Hak atas air tanah adalah hak guna air.

Pasal 6

(1)Hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berupa hak 226 guna pakai air dan hak guna usaha air.
(2)Hak guna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

Pasal 7

(1)Hak guna pakai air tanah diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan air minum dan rumah tangga dengan debit pemakaian tidak melebihi 100 meter kubik per bulan dan tidak dikomersilkan.
(2)Hak guna pakai air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan izin apabila :
1. a.cara pengambilannya dapat menimbulkan kerusakan akuifer; dan/atau
2. b.ditujukan untuk memenuhi kebutuhan selain.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

(1)Wewenang dan tanggung jawab Walikota meliputi:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan pengelolaan air tanah dengan mengacu pada kebijakan 227 teknis pengelolaan air tanah provinsi;
2. b.menetapkan kerangka dasar pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah;
3. c.menetapkan rencana pengelolaan air tanah;
4. d.mengatur dan menetapkan penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan air tanah pada cekungan air tanah;
5. e.menyediakan dukungan dalam pengembangan dan pemanfaatan air tanah;
6. f.menentukan cekungan air tanah skala lebih besar dari 1 : 50.000;
7. g.mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan air tanah dalam rangka inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah;
8. h.memberikan rekomendasi teknis penerbitan izin penggalian, pengeboran, penurapan, dan pengambilan air tanah termasuk mata air pada cekungan air tanah;
9. i.mengelola dan memberikan pelayanan data dan informasi air tanah di Kota;
10. j.menetapkan daerah imbuhan dan lepasan air tanah pada cekungan air tanah;
11. k.menetapkan dan mengatur jaringan sumur pantau pada cekungan air tanah; 228
12. l.melaksanakan pengelolaan air tanah sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Menteri; dan
13. m.melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah.
(2)Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kebijakan teknis pengelolaan air tanah dan ditujukan dalam penyelenggaraan konservasi tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah, dan informasi air tanah.
(3)Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.
(4)Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas berkoordinasi dengan Instansi terkait.

BAB V

PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 9

(1)Inventarisasi air tanah dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi air tanah. 229
(2)Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap cekungan air tanah.
(3)Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemetaan, penyelidikan, dan penelitian, eksplorasi, serta evaluasi data air tanah untuk menentukan :
1. a.kuantitas dan kualitas air tanah;
2. b.kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah;
3. c.sebaran cekungan air tanah;
4. d.daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
5. e.geometri dan karakteristik akuifer ;
6. f.neraca dan potensi air tanah;
7. g.perencanaan pengelolaan air tanah;
8. h.pengambilan dan pemanfaatan air tanah; dan
9. i.upaya konservasi air tanah.
(4)Kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penyusunan pengembangan terpadu air tanah yang disajikan pada peta skala lebih besar dari 1 : 50.000.
(5)Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar perencanaan konservasi dan pendayagunaan air tanah.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inventarisasi air tanah 230 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

(1)Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan sebagai bahan penyusunan zona konservasi air tanah.
(2)Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya setelah melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.
(3)Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.
(4)Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi:
1. a.zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah; dan
2. b.zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak. 231
(5)Zona konservasi air tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…