DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 25 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dengan sistematika berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Pemberian Bantuan Keuangan 3. Penetapan Besarnya Bantuan 4. Tata Cara Pengajuan 5. Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi 6. Penyaluran Bantuan Keuangan 7. Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 8. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
c.bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 71 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 72
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 73 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
10.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5568);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 74 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; 75
16.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17);
17.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR dan WALIKOTA BANJAR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Banjar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3.Pemerintahan daerah adalah pemerintahan Kota Banjar.
4.Walikota adalah Walikota Banjar. 76
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6.Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar;
7.Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar;
8.Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9.Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik 77 Indonesia Tahun 1945 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10.Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara.
11.Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kota Banjar yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar .
13.Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga Negara yang yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14.Dewan Pimpinan Daerah partai politik yang selanjutnya disingkat DPD atau Dewan Pimpinan Cabang partai politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kota Banjar yang 78 ditetapkan berdasarkan hasil Musyawarah Daerah atau Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan Dewan Pimpinan di Tingkat Pusat / Provinsi.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1)Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.
(2)Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat paling sedikit 60 % (enam puluh persen).
(3)Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. b.meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
3. c.meningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan 79 bangsa.
(4)Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila, dalam bentuk:
1. a.seminar;
2. b.lokakarya;
3. c.dialog interaktif;
4. d.sarasehan; dan
5. e.workshop.
(5)Kegiatan operasional sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkaitan dengan:
1. a.administrasi umum;
2. b.berlangganan daya dan jasa;
3. c.pemeliharaan data dan arsip; serta
4. d.pemeliharaan peralatan perkantoran.
(6)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
(7)Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan setiap tahun anggaran, setelah melalui verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1).
(8)Penentuan besaran anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik memperhatikan kemampuan keuangan daerah. 80

BAB III

PENETAPAN BESARNYA BANTUAN

Pasal 3

(1)Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD.
(2)Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)didasarkan pada hasil penghitungan suara sah secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.
(3)Penentuan besarnya nilai bantuan persuara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya, maka penghitungannya sebagai berikut : Nilai Per Suara = Rp. 398.494.605,60,- = Rp. 4.622, 886.202 (suara tahun 2009)
(4)Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD 81 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD periode berkenaan.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN

Pasal 4

(1)Pengurus Partai Politik Tingkat Kota Banjar mengajukan surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik kepada Walikota yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
1. a.surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD/DPC Partai Politik tingkat Kota atau sebutan lainnya, yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik;
2. b.foto copy NPWP yang dilegalisir pejabat berwenang;
3. c.surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir Ketua atau 82 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah;
4. d.nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
5. e.rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
6. f.laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
7. g.surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang- undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
(3)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, 83 Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik.
(4)Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), (2), (3) pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

BAB V

VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN ADMINISTRASI

Pasal 5

(1)Verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan dan keabsahan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Daerah Kota Banjar.
(2)Tim Verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik.
(3)Keanggotaan Tim Verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 84 terdiri dari unsur Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik, unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah, unsur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, unsur Inspektorat, dan unsur dari Komisi Pemilihan Umum Daerah.
(4)Pembentukan Tim Verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(5)Biaya Verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

BAB VI

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat Kota dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah atas persetujuan Walikota. 85

Pasal 7

Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat Kota menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Banjar yang terdiri dari:

(1)surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani diatas materai yang bernilai cukup oleh Ketua dan Bendahara DPD atau DPC Partai Politik atau sebutan lainnya dengan menggunakan Kop Surat dan Stempel Partai Politik;
(2)berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditanda tangani oleh Walikota sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPD atau DPC Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.

BAB VII

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan. 86

Pasal 9

(1)Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD.
(2)Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.rekapitulasi Realisasi penerimaan dan Belanja bantuan partai politik dan rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Partai Politik per Kegiatan; dan
2. b.barang Inventaris/Modal (Fisik), Barang persediaan Pakai Habis dan Pengadaan/Penggunaan Jasa.
(3)Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…