DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Yang Mengatur Tentang Desa, dimana Pasal 1 mengatur mengenai rincian Peraturan Daerah yang dicabut dan Pasal 2 mengenai pengaturan mengenai Sumber Pendapatan Desa, Pedoman dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kota Kepada Desa dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah merupakan kebijakan pemerintah daerah yang diformulasikan dalam bentuk produk hukum dan merupakan satu kesatuan dari sistem hukum nasional, sehingga tidak boleh bertentangan dengan kebijakan nasional, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
c.bahwa di Pemerintah Kota Banjar terdapat beberapa peraturan daerah yang mengatur tentang desa dan sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Banjar tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Yang Mengatur tentang Desa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 119 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia 120 Tahun 2015 Nomor 296);
11.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR dan WALIKOTA BANJAR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH YANG MENGATUR TENTANG DESA.

Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Beberapa Peraturan Daerah Yang Mengatur tentang Desa, dengan rincian sebagai berikut :

a.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2007 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 05); 121
b.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
c.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2009 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 3);
d.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kota Kepada Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 3);
e.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 3); 122

Pasal 2

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka pengaturan mengenai Sumber Pendapatan Desa, Pedoman dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kota Kepada Desa dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengaturan mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Desa pada masing-masing Desa di Kota Banjar.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 123 Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar. Ditetapkan di Banjar pada tanggal 9 Februari 2016 WALIKOTA BANJAR, ttd ADE UU SUKAESIH. Diundangkan di Banjar pada tanggal 9 Februari 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR, ttd FENNY FAHRUDIN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 3 SERI E NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR, PROVINSI JAWA BARAT ( 3/37/2016) Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SURYAMAH, SH,.MH NIP. 196310211992032003 124 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH YANG MENGATUR TENTANG DESA I. PENJELASAN UMUM Bahwa beberapa Peraturan Daerah Kota Banjar yang mengatur tentang Desa sudah tidak sesuai lagi dan bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Bahwa Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang desa, dimaksudkan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dan merupakan kebijakan Pemerintah Kota Banjar yang diformulasikan dalam bentuk produk hukum dan merupakan satu kesatuan dari sistem hukum Nasional, sehingga tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Nasional, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 125 Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu dilakukan Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Yang Mengatur tentang Desa yang diatur dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Pengaturan mengenai Sumber Pendapatan Desa, Pedoman dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kota Kepada Desa dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengaturan mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Desa pada masing- masing Desa di Kota Banjar, dengan rincian sebagai berikut :

1.Ketentuan mengenai Sumber Pendapatan Desa diatur dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 126
2.Ketentuan mengenai Pedoman dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa diatur dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
3.Ketentuan mengenai Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kota Kepada Desa diatur dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
4.Ketentuan mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; dan
5.Ketentuan mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dalam Peraturan 127 Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 3

Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 10

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…