DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar No. 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 17 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman pemberian nama jalan dan penomoran rumah/bangunan dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, ruang lingkup, pemberian nama jalan, pemberian nomor rumah/bangunan, pembiayaan, larangan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perubahan dan perkembangan baru sebagaimana dimaksud pada huruf a khususnya nama-nama jalan/gang dan penomoran rumah/bangunan perlu 48 ditata dengan baik, tertib dan memiliki identitas kota tersendiri sehingga terjadi kejelasan alamat, tertib kawasan serta pemetaan perkotaan dan pedesaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjar tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Penomoran Rumah/Bangunan; Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 49
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 50 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR dan WALIKOTA BANJAR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN PENOMORAN RUMAH/BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Banjar.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 51
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4.Walikota adalah Walikota Banjar.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6.Nama jalan adalah papan nama jalan sebagai tanda/papan pengenal dari suatu jaringan jalan.
7.Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalulintas.
8.Nomor Rumah/bangunan adalah tanda untuk memberikan identitas/alamat rumah atau bangunan.
9.Rumah adalah bangunan tempat tinggal warga masyarakat.
10.Bangunan adalah gedung tempat tinggal, perkantoran, pertokoan dan gedung yang berada di Wilayah Kota Banjar. 52
11.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman ini dilaksanakan berdasarkan atas asas:

a.kemanusiaan;
b.kewargaan;
c.kesamaan kedudukan;
d.kejelasan identitas;
e.kepastian hukum;
f.ketertiban;
g.kemudahan administratif; dan
h.kemitraan. 53

Pasal 3

Pedoman ini dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pemberian nama jalan dan Penomoran Rumah/Bangunan yang bertujuan:

a.sebagai acuan dalam pemberian nama-nama jalan di wilayah daerah;
b.sebagai acuan dalam pemberian nomor-nomor rumah/bangunan;
c.memudahkan pengenalan nama jalan; dan
d.menjaga karakteristik dan kekhasan suatu wilayah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup:

a.Nama dan jenis-jenis jalan;
b.Tata Cara pemberian nama-nama jalan;
c.Pembagian Wilayah untuk pemberian nama-nama jalan;
d.Pembuatan dan Pemasangan Nama- nama jalan;
e.Penomoran rumah dan bangunan;
f.Tata Cara Pemberian Nomor Rumah dan Bangunan; dan
g.Pemberian Plat Nomor Rumah dan Bangunan. 54

BAB IV

PEMBERIAN NAMA JALAN

Pasal 5

(1)Setiap jalan dalam daerah diberi nama untuk memudahkan pengenalan nama jalan.
(2)Nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokan berdasarkan wilayah administrasi.
(3)Pemberian dan penetapan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di masing- masing wilayah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

(1)Jenis-jenis jalan terbagi dua, yaitu jalan umum dan jalan khusus.
(2)Jalan umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang terdiri dari:
1. a.jalan Nasional;
2. b.jalan Provinsi;
3. c.jalan Kota; dan
4. d.jalan Desa. 55
(3)Jalan khusus adalah jalan yang bukan diperuntukan bagi lalu lintas umum.

Pasal 7

(1)Pemberian nama jalan dapat diusulkan oleh :
1. a.organisasi kemasyarakatan;
2. b.tokoh masyarakat;
3. c.keluarga/ahli waris dan tokoh pejuang/masyarakat yang dianggap berjasa bagi negara dan bangsa; dan
4. d.perusahaan pengembang perumahan bagi jalan-jalan dilingkungan permukiman yang dibangunnya.
(2)Usulan pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota yang mekanismenya diatur dalam Peraturan Walikota.
(3)Pemerintah Daerah dapat memberikan nama jalan bagi jalan di wilayah daerah sesuai dengan karakteristik dan kekhasannya. 56

Pasal 8

(1)Untuk nama jalan nasional diberi nama pahlawan Nasional.
(2)Untuk nama jalan Provinsi diberi nama pahlawan yang bersifat regional/lokal.
(3)Untuk nama jalan Daerah diberi nama pahlawan yang ada kaitan sejarah dengan Daerah atau tokoh yang memiliki kaitan dengan masyarakat Daerah dan/atau nama- nama lain sesuai dengan ketentuan pengelompokan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dengan ketentuan sebagai berikut:

a.setiap satu nama pahlawan Nasional untuk disepanjang kilometer (KM) jalan nasional yang ada dilingkup wilayah Daerah;
b.setiap satu nama pahlawan regional Provinsi untuk disepanjang kilometer (KM) jalan regional Provinsi yang ada dilingkup wilayah Daerah; dan 57
c.setiap satu nama jalan Daerah untuk disepanjang kilometer (KM) jalan Daerah.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…