DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 162

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang pengelolaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan, penerimaan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, peran serta orang tua dan masyarakat dalam pendidikan, ketentuan perizinan, kerja sama, pembinaan dan pengawasan, sistem informasi dan pelaporan, sanksi administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah ikut bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berbudaya dan berahlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang bermanfaat bagi pembangunan melalui penyelenggaraan pendidikan di daerah;
c.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah memiliki urusan pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjar tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246); 2
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR dan WALI KOTA BANJAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
6.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang melaksanakan Urusan bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
7.Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Daerah Kota, penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan nasional pada satuan atau program pendidikan, pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 4
9.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
10.Tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi Warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
11.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, serta keaksaraan atau kesetaraan.
12.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13.Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
14.Taman Kanak-kanak yang diselanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
16.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat.
17.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.
18.Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
19.Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. 5
20.Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
18.Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
19.Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat Kober adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
20.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
21.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
22.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
23.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
24.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
25.Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau Wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
27.Penjaminan Mutu Pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan oleh masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah untuk menaikan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.
28.Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
29.Fasilitasi adalah membantu dan menguatkan masyarakat agar dapat memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya sendiri sesuai potensi yang dimilikinya. 6

Pasal 2

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Kota berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.pemberdayaan;
c.keseimbangan, keserasian, keselarasan;
d.kreatif dan inovatif;
e.ketertiban dan kepastian hukum; dan
f.kearifan lokal dan kebangsaan.

BAB II

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pasal 3

Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh:

a.pemerintah daerah kota;
b.penyelenggara satuan pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat; dan
c.satuan atau program pendidikan.

Pasal 4

Pengelolaan Pendidikan ditujukan untuk menjamin:

a.kebijakan Daerah Kota di bidang Pendidikan;
b.akses masyarakat atas pelayanan pendidikan di Daerah Kota;
c.mutu, daya saing, serta relevansi dan kebutuhan dan kondisi masyarakat di Daerah Kota; dan
d.efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan di Daerah Kota.

Pasal 5

Pengelolaan Pendidikan didasarkan pada kebijakan nasional bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7

Pasal 6

Pemerintah Daerah Kota mengelola Sistem Pendidikan Nasional di Daerah Kota untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi masyarakat di Daerah Kota.

Pasal 7

Wali Kota bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah Kota dan merumuskan serta menetapkan kebijakan Daerah bidang pendidikan sesuai dengan kewenangan.

Pasal 8

(1)Kebijakan Daerah Kota bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi kebijakan manajemen pendidikan, kurikulum muatan lokal, pendidik dan tenaga kependidikan, izin pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, serta pengembangan bahasa dan sastra Daerah Kota .
(2)Kebijakan Daerah Kota bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
1. a.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
2. b.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
3. c.Rencana Strategis Pendidikan Daerah;
4. d.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota;
5. e.Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah Kota; dan
6. f.Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota di bidang Pendidikan.
(3)Kebijakan Daerah Kota bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
1. a.Pemerintahan Daerah Kota;
2. b.penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat di Daerah Kota;
3. c.satuan pendidikan di Daerah Kota;
4. d.Dewan Pendidikan;
5. e.Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis di Daerah Kota;
6. f.peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di Daerah Kota ;
7. g.orang tua/Wali peserta didik di Daerah Kota;
8. h.masyarakat dan pihak lain pemangku kepentingan pendidikan di Daerah Kota; dan 8
9. i.Lembaga masyarakat.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah Kota menetapkan:
1. a.target tingkat partisipasi Pendidikan pada PAUD dan Pendidikan Dasar;
2. b.target tingkat pemerataan partisipasi Pendidikan, meliputi:
  1. 1.antar kecamatan;
  2. 2.antar desa/kelurahan; dan
  3. 3.antara laki-laki dan perempuan;
3. c.target tingkat rata-rata lama sekolah.
(2)Target tingkat partisipasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicapai melalui jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal.
(3)Pencapaian target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota wajib mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal.
(4)Pemerintah Daerah Kota menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/Wali nya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus dan layanan khusus untuk satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
(5)Peserta didik pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
(6)Peserta didik layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari peserta didik yang mengalami bencana alam dan bencana sosial.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah Kota menyediakan anggaran pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari APBD yang ditetapkan dan dipenuhi secara bertahap.
(2)Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam rangka menjamin ketersediaan dan ketercukupan pendanaan untuk:
1. a.wajib belajar Pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun;
2. b.rintisan wajib PAUD 1 (satu) tahun; dan
3. c.subsidi bagi kelangsungan pendidikan Peserta Didik yang orang tua/Wali nya tidak mampu baik bagi peserta didik di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota, dan masyarakat. 9
(3)Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dan Masyarakat dipergunakan untuk biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah Kota.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) untuk masing-masing satuan pendidikan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan yang pengaturannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks162PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020