DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 8 April 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar dengan penetapan batasan pada pengaturannya. Diatur tentang perubahan Pasal 4, Pasal 9, Pasal 10, ayat (9) dan ayat (10) Pasal 11.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan perkembangan kebutuhan kinerja organisasi serta dinamika peraturan perundang-undangan sehingga Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
7.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 50); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR dan WALI KOTA BANJAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BANJAR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 50) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dengan peraturan daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Daerah Tipe B;
d.Perumpunan Dinas Tipe A, terdiri atas:
1. 1.Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian dan bidang kelautan dan perikanan; dan
2. 2.Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, bidang pariwisata dan bidang kebudayaan.
e.Perumpunan Dinas Tipe B, terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum);
4. 4.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. 5.Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan bidang lingkungan hidup;
6. 6.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
7. 7.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian, dan bidang perdagangan;
8. 8.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal; dan
9. 9.Dinas Arsip dan Perpustakaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan.
f.Perumpunan Dinas Tipe C, terdiri atas:
1. 1.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. 2.Dinas Ketenagakerjaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
3. 3.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. 4.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
5. 5.Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
6. 6.Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.
g.Perumpunan Badan Tipe A, terdiri atas:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
h.Perumpunan Badan Tipe B, terdiri atas: Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub kebakaran).
i.Perumpunan Badan Tipe C, terdiri atas:
1. 1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
2. 2.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
j.Kecamatan Tipe A, terdiri atas:
1. 1.Kecamatan Pataruman;
2. 2.Kecamatan Langensari;
3. 3.Kecamatan Banjar; dan
4. 4.Kecamatan Purwaharja.
5. 2.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat UPTD dan unit organisasi bersifat khusus, yaitu:
1. a.untuk UPTD di antaranya:
  1. 1.di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan; dan
  2. 2.di bidang kesehatan berupa pusat kesehatan masyarakat; dan
2. b.untuk unit organisasi bersifat khusus di bidang kesehatan berupa rumah sakit umum.
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
(3)Pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, merupakan unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
(4)Unit organisasi bersifat khusus rumah sakit umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.
(5)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), unit organisasi bersifat khusus Rumah Sakit Umum memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

3.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dijabat oleh Pejabat Fungsional Tenaga Kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
(2)Unit organisasi bersifat khusus Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1)huruf b dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit dijabat oleh Pejabat Struktural.
(3)Direktur unit organisasi bersifat khusus Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
(4)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit.

4.Ketentuan ayat (9) dan ayat (10) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon II/a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2)Sekretaris DPRD, inspektur daerah, asisten sekretaris daerah, kepala dinas daerah, kepala badan daerah dan staf ahli Wali Kota, merupakan jabatan eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(3)Sekretaris inspektorat daerah, inspektur pembantu, sekretaris dinas daerah, sekretaris badan daerah, kepala bagian, dan camat merupakan jabatan struktural eselon III/a atau jabatan administrator.
(4)Kepala bidang pada dinas dan badan, serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon III/b atau jabatan administrator.
(5)Lurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan daerah, kepala seksi pada dinas dan badan daerah, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kelas A, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IV/a atau jabatan pengawas.
(6)Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan Kelas A, kepala subbagian pada sekretariat kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IV/b atau jabatan pengawas.
(7)Kepala UPTD yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Dihapus.
(9)Kepala UPTD yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
(10)Pada unit organisasi bersifat khusus rumah sakit umum terdiri atas:
1. a.direktur unit organisasi bersifat khusus rumah sakit umum kelas A dan kelas B merupakan jabatan eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
2. b.direktur unit organisasi bersifat khusus rumah sakit umum kelas C, wakil direktur unit organisasi bersifat khusus rumah sakit umum kelas A dan kelas B merupakan jabatan eselon III/a atau jabatan administrator;
3. c.direktur unit organisasi bersifat khusus rumah sakit umum kelas D, kepala bagian dan kepala bidang pada unit organisasi bersifat khusus rumah sakit umum kelas A, kelas B, dan kelas C merupakan jabatan eselon III/b atau jabatan administrator; dan
4. d.kepala subbagian dan kepala seksi pada unit organisasi bersifat khusus rumah sakit umum merupakan jabatan eselon IV/a atau jabatan pengawas.
(11)Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:
1. a.kepala pelaksana merupakan jabatan struktural eselon III/a atau jabatan administrator; dan
2. b.sekretaris dan kepala seksi merupakan jabatan struktural eselon IV/a atau jabatan pengawas. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar. Ditetapkan di Banjar pada tanggal 8 April 2026 WALI KOTA BANJAR, Ttd. SUDARSONO Diundangkan di Banjar pada tanggal 8 April 2026 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR, Ttd. SONI HARISON LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2026 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR, PROVINSI JAWA BARAT (1/15/2026) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BANJAR I. UMUM Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah, perlu adanya sinkronisasi program kegiatan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk menciptakan sinergi dalam pengembangan potensi unggulan antara organisasi perangkat daerah dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan sebagaimana berikut:
  1. 1.Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 37 ayat (7) huruf a bahwa khusus untuk Urusan Pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilaksanakan oleh:
3. a.dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
4. b.dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.
  1. 2.Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 40 ayat (4) huruf a bahwa Perumpunan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata, dan dalam rangka menciptakan sinergitas program-program yang saling beririsan antara urusan kebudayaan dengan urusan pariwisata agar menciptakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan daya dukung antara bidang kebudayaan, bidang pariwisata dan bidang olahraga.
  2. 3.Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), menyatakan rumah sakit umum kabupaten/kota merupakan unit organisasi bersifat khusus, sebagai unit organisasi bersifat khusus tersebut rumah sakit umum memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
  3. 4.Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, menegaskan BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN sehingga nomenklatur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dilakukan penyesuaian menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
  4. 5.Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 3164/OT.01/ORG tanggal 5 Mei 2025 Hal: Hasil Evaluasi Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, hasil evaluasi struktur organisasi perangkat daerah Kota Banjar yaitu Nomenklatur Perangkat Daerah belum seluruhnya sesuai dengan pedoman nomenklatur yang sudah ditentukan oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sehubungan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah sebagai berikut:
5. a.Dinas Pemuda dan Olahraga nomenklatur organisasinya menjadi Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
6. b.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nomenklatur organisasinya menjadi Dinas Pendidikan;
7. c.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan nomenklatur organisasinya menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
8. d.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan nomenklatur organisasinya menjadi Dinas Arsip dan Perpustakaan;
9. e.Dinas Tenaga Kerja nomenklatur organisasinya menjadi Dinas Ketenagakerjaan; dan
10. f.Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah nomenklatur organisasinya menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah juga perlu menyesuaikan tipologi Perangkat Daerah berdasarkan kondisi eksisting sebagai berikut:
11. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menjadi Dinas Pendidikan Tipe B; dan
12. b.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C. Pengaturan mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar dipandang sudah sudah tidak sesuai dengan pesatnya perkembangan dan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 100

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…