(1)Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon II/a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2)Sekretaris DPRD, inspektur daerah, asisten sekretaris daerah, kepala dinas daerah, kepala badan daerah dan staf ahli Wali Kota, merupakan jabatan eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(3)Sekretaris inspektorat daerah, inspektur pembantu, sekretaris dinas daerah, sekretaris badan daerah, kepala bagian, dan camat merupakan jabatan struktural eselon III/a atau jabatan administrator.
(4)Kepala bidang pada dinas dan badan, serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon III/b atau jabatan administrator.
(5)Lurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan daerah, kepala seksi pada dinas dan badan daerah, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kelas A, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IV/a atau jabatan pengawas.
(6)Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan Kelas A, kepala subbagian pada sekretariat kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IV/b atau jabatan pengawas.
(7)Kepala UPTD yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Dihapus.
(9)Kepala UPTD yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
(10)Pada unit organisasi bersifat khusus rumah sakit umum terdiri atas:
a.direktur unit organisasi bersifat khusus rumah sakit umum kelas A dan kelas B merupakan jabatan eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
b.direktur unit organisasi bersifat khusus rumah sakit umum kelas C, wakil direktur unit organisasi bersifat khusus rumah sakit umum kelas A dan kelas B merupakan jabatan eselon III/a atau jabatan administrator;
c.direktur unit organisasi bersifat khusus rumah sakit umum kelas D, kepala bagian dan kepala bidang pada unit organisasi bersifat khusus rumah sakit umum kelas A, kelas B, dan kelas C merupakan jabatan eselon III/b atau jabatan administrator; dan
d.kepala subbagian dan kepala seksi pada unit organisasi bersifat khusus rumah sakit umum merupakan jabatan eselon IV/a atau jabatan pengawas.
(11)Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:
a.kepala pelaksana merupakan jabatan struktural eselon III/a atau jabatan administrator; dan
b.sekretaris dan kepala seksi merupakan jabatan struktural eselon IV/a atau jabatan pengawas.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar. Ditetapkan di Banjar pada tanggal 8 April 2026 WALI KOTA BANJAR, Ttd. SUDARSONO Diundangkan di Banjar pada tanggal 8 April 2026 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR, Ttd. SONI HARISON LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2026 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR, PROVINSI JAWA BARAT (1/15/2026) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BANJAR I. UMUM Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah, perlu adanya sinkronisasi program kegiatan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk menciptakan sinergi dalam pengembangan potensi unggulan antara organisasi perangkat daerah dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan sebagaimana berikut:
1.Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 37 ayat (7) huruf a bahwa khusus untuk Urusan Pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilaksanakan oleh:
a.dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
b.dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.
2.Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 40 ayat (4) huruf a bahwa Perumpunan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata, dan dalam rangka menciptakan sinergitas program-program yang saling beririsan antara urusan kebudayaan dengan urusan pariwisata agar menciptakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan daya dukung antara bidang kebudayaan, bidang pariwisata dan bidang olahraga.
3.Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), menyatakan rumah sakit umum kabupaten/kota merupakan unit organisasi bersifat khusus, sebagai unit organisasi bersifat khusus tersebut rumah sakit umum memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
4.Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, menegaskan BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN sehingga nomenklatur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dilakukan penyesuaian menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
5.Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor:
3164/OT.01/ORG tanggal 5 Mei 2025 Hal: Hasil Evaluasi Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, hasil evaluasi struktur organisasi perangkat daerah Kota Banjar yaitu Nomenklatur Perangkat Daerah belum seluruhnya sesuai dengan pedoman nomenklatur yang sudah ditentukan oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sehubungan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah sebagai berikut:
a.Dinas Pemuda dan Olahraga nomenklatur organisasinya menjadi Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
b.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nomenklatur organisasinya menjadi Dinas Pendidikan;
c.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan nomenklatur organisasinya menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
d.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan nomenklatur organisasinya menjadi Dinas Arsip dan Perpustakaan;
e.Dinas Tenaga Kerja nomenklatur organisasinya menjadi Dinas Ketenagakerjaan; dan
f.Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah nomenklatur organisasinya menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
Selain itu, Pemerintah Daerah juga perlu menyesuaikan tipologi Perangkat Daerah berdasarkan kondisi eksisting sebagai berikut:
a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menjadi Dinas Pendidikan Tipe B; dan
b.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C.
Pengaturan mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar dipandang sudah sudah tidak sesuai dengan pesatnya perkembangan dan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 100