DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang penggolongan PKL, penataan, hak, kewajiban dan lrangan, larangan bertransaksi, pemberdayaan PKL, monitoring dan evaluasi, pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima telah menimbulkan dampak terhadap kawasan perkotaan serta fungsi sarana dan prasarana kawasan sehingga diperlukan penataan dan pemberdayaan guna menciptakan kebersihan lingkungan, ketertiban, dan keamanan;
c.bahwa dalam rangka memberikan dasar dan jaminan atas dan kepastian hukum terhadap penataan dan pemberdayaan PKL diperlukan pengaturan mengenai penataan dan pemberdayaan PKL sesuai dengan kondisi daerah dan ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil Mikro, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
5.Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR dan WALI KOTA BANJAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.
6.Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7.Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Kota, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
8.Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah Kota dan/atau swasta.
9.Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah Kota, baik bersifat permanen maupun sementara.
10.Nomor Induk berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku usaha dalam Pelaksanaan kegiatan Usahanya.
11.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
12.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
13.Fasilitas umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.

BAB II

PENGGOLONGAN PKL

Pasal 2

PKL dapat digolongkan berdasarkan:

a.lokasi;
b.jenis tempat usaha; dan
c.bidang usaha

Pasal 3

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

a.lokasi PKL sesuai peruntukan; dan
b.lokasi PKL tidak sesuai peruntukan.

Pasal 4

(1)Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
1. a.lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
2. b.lokasi PKL yang bersifat sementara.
(2)Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
(3)Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi PKL yang bersifat permanen dan lokasi PKL yang bersifat sementara diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 5

Lokasi PKL yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 6

(1)Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
1. a.jenis tempat usaha tidak bergerak; dan
2. b.jenis tempat usaha bergerak.
(2)Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.gelaran;
2. b.lesehan;
3. c.tenda; dan
4. d.selter.
(3)Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.tidak bermotor; dan
2. b.bermotor.
(4)Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
1. a.gerobak beroda; dan
2. b.sepeda.
(5)Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
1. a.kendaraan bermotor roda dua;
2. b.kendaraan bermotor roda tiga; dan
3. c.kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 7

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:

a.kuliner;
b.kerajinan;
c.tanaman hias;
d.burung;
e.ikan hias;
f.baju, sepatu dan tas;
g.barang antik; dan
h.komoditas lain.

BAB III

PENATAAN

Pasal 8

(1)Penataan PKL dilakukan terhadap pelaku usaha PKL dan lokasi tempat usaha PKL.
(2)Penataan pelaku usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada upaya pemberdayaan.
(3)Penataan lokasi tempat usaha PKL ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

Penataan PKL dilakukan dengan cara:

a.pendataan PKL
b.pendaftaran PKL;
c.penetapan lokasi PKL;
d.pemindahan dan penghapusan lokasi PKL;
e.peremajaan lokasi PKL; dan
f.perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL.

Pasal 10

Selain penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Wali Kota menyusun program dan kegiatan penataan PKL ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…