DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2021

Nomor: 11
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Banjar

regulasi_utama

Ringkasan

Terdiri dari 22 Pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 18 Nopember Tahun 2021;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2022; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 3
13.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224):
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 53); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR dan WALI KOTA BANJAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. 4

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Kota Banjar.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
5.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7.Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

Pasal 2

APBD terdiri atas :

a.pendapatan daerah;
b.belanja daerah; dan
c.pembiayaan daerah.

Pasal 3

APBD Kota Banjar Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp759.578.574.571,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan Rp722.754.208.526
2.Belanja Rp759.578.574.571 Defisit/Surplus (Rp36.824.366.045)
3.Pembiayaan Daerah

a.Penerimaan Rp40.724.366.045
b.Pengeluaran Rp3.900.000.000 Pembiayaan Neto Rp36.824.366.045 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0 5

Pasal 4

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp722.754.208.526,00 (tujuh ratus dua puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus delapan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 5

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp148.253.952.972,00 (seratus empat puluh delapan miliar dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.931.112.407,00 (lima belas miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus dua belas ribu empat ratus tujuh rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.507.753.810,00 (empat miliar lima ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.031.940.000,00 (empat miliar tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp123.783.146.755,00 (seratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 6

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp555.455.755.554,00 (lima ratus lima puluh lima miliar empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp525.768.207.000,00 (lima ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu rupiah). 6
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.687.548.554,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).

Pasal 7

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp19.044.500.000,00 (sembilan belas miliar empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.044.500.000,00 (sembilan belas miliar empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp759.578.574.571,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasional;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 9

(1)Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp638.170.683.858,00 (enam ratus tiga puluh delapan miliar seratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibah; dan
4. d.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp367.262.161.124,00 (tiga ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh dua juta seratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh empat rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp247.719.089.937,00 dua ratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan belas juta delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah). 7
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.511.157.797,00 (lima belas miliar lima ratus sebelas juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.678.275.000,00 (tujuh miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 10

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp58.189.964.645,00 (lima puluh delapan miliar seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal peralatan dan mesin.
2. b.belanja modal bangunan dan gedung.
3. c.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan.
4. d.belanja modal aset tetap lainnya.
(2)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.690.241.195,00 (empat belas miliar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).
(3)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.724.648.950,00 (empat belas miliar tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
(4)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.406.811.000,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus enam juta delapan ratus sebelas ribu rupiah).
(5)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp368.263.500,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 18 Nopember Tahun 2021;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2022; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 3
13.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224):
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 53); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR dan WALI KOTA BANJAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. 4

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Kota Banjar.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
5.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7.Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

Pasal 2

APBD terdiri atas :

a.pendapatan daerah;
b.belanja daerah; dan
c.pembiayaan daerah.

Pasal 3

1.Pendapatan Rp722.754.208.526
2.Belanja Rp759.578.574.571 Defisit/Surplus (Rp36.824.366.045)
3.Pembiayaan Daerah

a.Penerimaan Rp40.724.366.045
b.Pengeluaran Rp3.900.000.000 Pembiayaan Neto Rp36.824.366.045 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0 5

Pasal 4

a.pendapatan asli;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 5

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp148.253.952.972,00 (seratus empat puluh delapan miliar dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.931.112.407,00 (lima belas miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus dua belas ribu empat ratus tujuh rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.507.753.810,00 (empat miliar lima ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.031.940.000,00 (empat miliar tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp123.783.146.755,00 (seratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 6

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp555.455.755.554,00 (lima ratus lima puluh lima miliar empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp525.768.207.000,00 (lima ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu rupiah). 6
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.687.548.554,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).

Pasal 7

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp19.044.500.000,00 (sembilan belas miliar empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.044.500.000,00 (sembilan belas miliar empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 8

a.belanja operasional;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 9

(1)Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp638.170.683.858,00 (enam ratus tiga puluh delapan miliar seratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibah; dan
4. d.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp367.262.161.124,00 (tiga ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh dua juta seratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh empat rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp247.719.089.937,00 dua ratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan belas juta delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah). 7
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.511.157.797,00 (lima belas miliar lima ratus sebelas juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.678.275.000,00 (tujuh miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 10

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp58.189.964.645,00 (lima puluh delapan miliar seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal peralatan dan mesin.
2. b.belanja modal bangunan dan gedung.
3. c.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan.
4. d.belanja modal aset tetap lainnya.
(2)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.690.241.195,00 (empat belas miliar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).
(3)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.724.648.950,00 (empat belas miliar tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
(4)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.406.811.000,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus enam juta delapan ratus sebelas ribu rupiah).
(5)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp368.263.500,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).