DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang penyelenggaraan pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, peran serta masyarakat, kerja sama, pembinaan dan pengawasan, evaluasi dan pelaporan, pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, menjawab tantangan zaman dan permasalahan ideologis berupa masalah kerukunan dan toleransi masyarakat yang dapat mengancam keutuhan dan kebhinekaan dengan memberikan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dasar Pancasila kepada penyelenggara negara, aparatur sipil negara, dan semua elemen masyarakat, sehingga dapat menjadi nilai dan fondasi di masyarakat sehingga terwujud masyarakat Daerah Kota Banjar yang menjiwai Pancasila;
c.bahwa guna memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangan penyelenggaraan pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, perlu pengaturan penyelenggaraan pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR dan WALI KOTA BANJAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
6.Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat PIP adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7.Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Forum Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk menyelenggarakan program pembinaan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan PIP dan Wawasan Kebangsaan yaitu:

a.demokratis, gotong royong, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan ke-bhinneka tunggal ika-an;
b.sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan
c.sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Pasal 3

Penyelenggaraan PIP dan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk:

a.meningkatkan dan mengembangkan penjiwaan tentang nilai Pancasila dan membentuk karakter kebangsaan yang menjadi landasan teraktualisasinya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
b.menanamkan, mengamalkan dan melestarikan nilai Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di Daerah;
c.mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air di Daerah;
d.menciptakan dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa di Daerah; dan
e.mewujudkan dan meningkatkan kerukunan dan ketenteraman masyarakat di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggaraan PIP dan Wawasan Kebangsaan;
b.peran serta Masyarakat;
c.kerja sama;
d.pembinaan dan pengawasan;
e.evaluasi dan Pelaporan; dan
f.pembiayaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah menyelenggarakan PIP dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan PIP dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
1. a.kesatuan bangsa dan politik;
2. b.pendidikan;
3. c.pemuda, dan olah raga;
4. d.kebudayaan dan pariwisata; dan
5. e.kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
(2)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan PIP dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 7

Penyelenggaraan PIP dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditujukan kepada:

a.perangkat daerah;
b.pemerintah desa;
c.siswa/mahasiswa/peserta didik lain;
d.organisasi politik;
e.organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
f.aparatur sipil negara;
g.guru/pendidik;
h.tokoh agama/masyarakat/adat; dan
i.masyarakat/kelompok lainnya.

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan manusia di Daerah.
(2)Pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melaksanakan kegiatan PIP dan Wawasan Kebangsaan.
(2)PIP dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bentuk kegiatan:
1. a.sosialisasi;
2. b.pendidikan dan pelatihan; dan
3. c.advokasi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kegiatan PIP dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan PIP dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
(2)Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.media sosial;
2. b.media penyiaran; dan/atau
3. c.media digital dan non digital.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…