DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2019

Nomor: 13
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Usaha Jasa Kontruksi, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan, Hak, Kewajiban Dan Larangan, Pembinaan, Laporan Pertanggungjawaban Perangkat Daerah Yang Memberikanizin Usaha, Sistem Informasi, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menertibkan penyelenggaraan usaha jasa konstruksi di Kota Banjar diperlukan penerbitan izin usaha jasa konstruksi;
c.bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan pemberian izin usaha jasa konstruksi di Kota Banjar diperlukan pengaturan mengenai perizinan usaha jasa konstruksi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ); 2
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR dan WALIKOTA BANJAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Banjar.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsurpenyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
6.Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7.Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
8.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin yang diberikan kepada BUJK untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
9.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing- masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
10.Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang- perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang perencanaan Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
11.Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang- perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pelaksanaan pekerjaan Jasa Konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
12.Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang- perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pengwasan Jasa Konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan. 4
13.Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha Jasa Konstruksi.
14.Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang Jasa Konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang Jasa Konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
15.Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang Jasa Konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
16.Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan Klasifikasi dan Kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang berbentuk badan usaha sebagai syarat diterbitkanya IUJK.
17.Usaha Orang Perseorangan adalah usaha perencana dan pengawas atau pelaksana di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh orang perseorangan yang berkeahlian atau berketerampilan kerja tertentu.
18.Penanggung Jawab Teknik yang selanjutnya disingkat PJT adalah tenaga ahli tetap yang ditunjuk penanggung jawab badan usaha untuk bertanggung jawab terhadap aspek keteknikan dalam operasionalisasi BUJK.
19.Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat TDUP Izin yang diberkian kepada Usaha Orang Perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
20.Sertifikat Keterampilan Kerja adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja orang perseorangan di bidang Jasa Konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian tertentu.
21.Sertifikat Keahlian Kerja adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang Jasa Konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
22.Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
23.Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
24.Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah yang selanjutnya disingkat TPJKD adalah Tim yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi pembinaan jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Wali Kota. 5
25.Institusi Pembina Jasa Konstruksi adalah institusi yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan kegiatan pembinaan Jasa Konstruksi.

BAB II

USAHA JASA KONTRUKSI

Pasal 2

Struktur usaha Jasa Kontruksi meliputi:

a.jenis, sifat, klasifikasidan layanan usaha; dan
b.bentuk dan kualifikasi usaha

Pasal 3

Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi:

a.usaha jasa konsultansi konstruksi;
b.usaha pekerjaan konstruksi; dan
c.usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi.

Pasal 4

(1)SifatusahajasaKonsultansiKonstruksisebagaimanadimaksudd alam Pasal 3 huruf a meliputi:
1. a.umum; dan
2. b.spesialis.
(2)Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a antaralain:
1. a.arsitektur;
2. b.rekayasa;
3. c.rekayasa terpadu; dan
4. d.arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah. 6
(3)Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b antara lain:
1. a.konsultansi ilmiah dan teknis; dan
2. b.pengujian dan analisis teknis.
(4)LayananusahayangdapatdiberikanolehjasaKonsultansiKonstr uksi yangbersifatumumsebagaimanadimaksudpadaayat
(1)hurufa meliputi:
1. a.pengkajian;
2. b.perencanaan;
3. c.perancangan;
4. d.pengawasan; dan/atau
5. e.manajemen penyelenggaraan konstruksi.
(5)LayananusahayangdapatdiberikanolehjasaKonsultansiKonstr uksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud padaayat (1)hurufb meliputi:
1. a.survei;
2. b.pengujian teknis; dan/atau
3. c.analisis.

Pasal 5

(1)SifatusahaPekerjaanKonstruksisebagaimanadimaksuddalam Pasal 3 huruf b meliputi:
1. a.umum; dan
2. b.spesialis.
(2)KlasifikasiusahaPekerjaanKonstruksiyangbersifatumumsebag aimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a . bangunan gedung; dan
1. b.bangunan sipil.
(3)Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bantara lain:
1. a.instalasi;
2. b.konstruksi khusus;
3. c.konstruksi prapabrikasi;
4. d.penyelesaian bangunan; dan
5. e.penyewaan peralatan.
(4)LayananusahayangdapatdiberikanolehpekerjaanKonstruksiya ng bersifat umum sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pembangunan;
2. b.pemeliharaan; c . pembongkaran; dan/atau
3. d.pembangunan kembali. 7
(5)LayananusahayangdapatdiberikanolehpekerjaanKonstruksiya ng bersifat spesialis sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b meliputi pekerjaan bagian tertentudari bangunan konstruksi ataubentuk fisik lainnya.

Pasal 6

(1)Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
1. a.bangunan gedung; dan b . bangunan sipil.
(2)Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), meliputi:
1. a.rancang bangun; dan
2. b.perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.
(1)Bentuk usaha Jasa Konstruksi meliputi:
1. a.orang perseorangan; atau
2. b.BUJKberbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
(2)Kualifikasiusahabagibadanusahasebagaimanadimaksudpada ayat (1)terdiri atas:
1. a.kecil;
2. b.menengah; dan
3. c.besar.
(3)Penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
1. a.penjualan tahunan;
2. b.kemampuan keuangan;
3. c.ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan
4. d.kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi.
(4)Kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan batasan kemampuan usaha dan segmentasi pasar usahaJasa Konstruksi.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota. 8

Pasal 8

(1)Usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7huruf a, hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang:
1. a.beresiko kecil;
2. b.berteknologi sederhana; dan
3. c.berbiaya kecil.
(2)Usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB III

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 9

(1)Setiap Usaha Orang Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki TDUP.
(2)Setiap BUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki IUJK.
(3)TDUP dan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan Pemerintah Daerah kepada usaha Orang Perorangan dan BUJK yang berdomisili di Daerah.
(4)Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
(5)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dapat berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.pengehentian sementara kegiatan layanan jasa kontruksi
4. d.pencantuman dalam daftar hitam; dan/atau
5. e.denda administratif.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

(1)Wali Kota memberikan IUJKkepada BUJK yang telah memenuhi persyaratan. 9
(2)Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Perangkat Daerahyang membidang perizinan untuk memberikan IUJK.
(3)Penunjukkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(4)IUJK diberikan kepada BUJK yang berdomisili di Daerah.
(5)IUJK ditandatangani oleh Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerahyang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas nama Wali Kota.
(6)IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 11

(1)Perangkat Daerah yang membidangi Jasa Konstruksi, memberikan rekomendasi kepada BUJK yang akan mengajukan permohonan IUJK.
(2)Perangkat Daerah yang membidangi Jasa Kontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan oleh Wali Kota.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, mekanisme kerja, wewenang dan tanggung jawab Perangkat Daerahyang membidangi Jasa Kontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…