DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2023

Nomor: 13
Tahun: 2023
Ditetapkan: 16 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perangkat desa, pengangkatan, hak, kewajiban dan larangan, pemberhentian, kekosongan jabatan, unsur staf perangkat desa, registrasi perangkat desa, kesejahteraan, penghargaan perangkat desa purna tugas, peningkatan kapasitas aparatur desa, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, pelaksanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa aspek kelembagaan, sumber daya manusia, dan ketatalaksanaan pemerintah desa dilaksanakan oleh perangkat desa sesuai potensi, keanekaragaman budaya, serta kemampuan desa dalam urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat;
c.bahwa pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR dan WALI KOTA BANJAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Camat adalah pimpinan kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
5.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Perangkat Desa terdiri atas :
1. a.sekretariat Desa;
2. b.pelaksana kewilayahan; dan
3. c.pelaksana teknis.
(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(2)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) bidang urusan.
(3)Setiap bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dipimpin oleh kepala urusan.

Pasal 4

(1)Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Jumlah pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
(3)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan oleh kepala dusun.

Pasal 5

(1)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari paling sedikit 2 (dua) seksi dan paling banyak 3 (tiga) seksi.
(3)Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala seksi.

BAB III

PENGANGKATAN

Pasal 6

(1)Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang memenuhi persyaratan umum dan khusus.
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal :
1. a.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;
2. b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
3. c.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal :
1. a.bersedia bertempat tinggal tetap di Desa setempat selama menjadi Perangkat Desa;
2. b.khusus untuk pelaksana kewilayahan, bersedia bertempat tinggal di wilayah dusun yang bersangkutan selama menjabat;
3. c.mendapat izin tertulis dari atasan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. d.mengundurkan diri dari keanggotaan BPD, lembaga kemasyarakatan desa, atau pekerjaan bagi yang berasal dari anggota BPD, lembaga kemasyarakatan desa, atau karyawan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pegawai non pemerintah lainnya.

Pasal 7

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

a.kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
b.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
d.ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
e.akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
f.surat keterangan berbadan sehat dari pusat kesehatan masyarakat atau petugas kesehatan yang berwenang; dan
g.surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi Perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.

Pasal 8

(1)Pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
(2)Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme:
1. a.Kepala Desa dapat membentuk tim penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota;
2. b.Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa yang dilaksanakan oleh tim penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa;
3. c.pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
4. d.hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
5. e.Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima konsultasi dari Kepala Desa;
6. f.rekomendasi tertulis Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
7. g.dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
8. h.dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
(2)Camat dapat membentuk tim fasilitasi pengangkatan Perangkat Desa yang bertugas membina dan mengawasi proses pengangkatan Perangkat Desa.
(3)Tim fasilitasi pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Camat.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

Perangkat Desa berhak:

a.menerima penghasilan tetap;
b.menerima jaminan kesehatan, tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa;
d.memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, pembekalan, sosialisasi, dan bimbingan teknis; dan
e.mendapatkan cuti.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021