DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 14 Tahun 2023

Nomor: 14
Tahun: 2023
Ditetapkan: 16 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemilihan kepala desa secara serentak, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa, pemilihan kepala desa antarwaktu melalui musyawarah desa, kepala desa, perangkat desa dan pegawai negeri sipil sebagai calon kepala desa, pengangkatan kepala desa, pemberhentian kepala desa, tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban kepala desa, sanksi bagi kepala desa, anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala desa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin pemilihan kepala desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, perlu pengaturan pemilihan kepala desa untuk mewujudkan pemilihan kepala desa yang efektif dan efisien;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan penyelenggaraan pemilihan kepala desa sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR dan WALI KOTA BANJAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Kota Banjar.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6.Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD, khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
13.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15.Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Wali Kota pada tingkat kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16.Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
17.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
18.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
19.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
20.Pemungutan Suara adalah serangkaian proses yang dimulai dari pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara sampai dengan penetapan Calon Terpilih yang sekaligus sebagai penutupan.
21.Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dan mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan kepada Panitia Pemilihan untuk mengikuti pencalonan Kepala Desa.
22.Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
23.Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa Terpilih yang telah ditetapkan oleh BPD dalam bentuk Keputusan BPD atas Usulan Panitia Pemilihan.
24.Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Wali Kota untuk menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa dalam kurun waktu sampai dengan pelantikan Kepala Desa atau selama Kepala Desa melaksanakan cuti dikarenakan kembali mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.
25.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
26.Hari adalah Hari kerja.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK

Pasal 2

(1)Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak 1 (satu) kali dalam waktu 6 (enam) tahun.
(2)Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Daerah Kota.

Pasal 3

Hari, tanggal dan bulan pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 4

(1)Wali Kota membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kota dengan Keputusan Wali Kota.
(2)Panitia Pemilihan Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.Ketua dijabat oleh Sekretaris Daerah;
2. b.Wakil Ketua dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan;
3. c.Sekretaris dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. d.Anggota terdiri atas Camat, unsur Perangkat Daerah dan/atau instansi/lembaga lain sesuai kebutuhan;
(3)Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Kota berada pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
(4)Panitia Pemilihan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempunyai tugas meliputi:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengawasi semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan tingkat desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Pemilihan Kepala Desa;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat kota;
7. g.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; dan
8. h.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

(1)Panitia Pengawas Pemilihan dibentuk oleh BPD sebelum pembentukan Panitia Pemilihan dan tugasnya berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji calon Kepala Desa terpilih.
(2)Ketentuan mengenai Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan suara; dan
d.penetapan.

Pasal 7

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas kegiatan:

a.pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
b.pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c.laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Wali Kota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
d.perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Wali Kota melalui Camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
e.persetujuan biaya pemilihan dari Wali Kota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 8

Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas kegiatan:

a.pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
b.penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
c.penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
d.penetapan DPT untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
e.pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari; dan
f.masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.

Pasal 9

(1)Yang dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
1. a.warga negara Republik Indonesia;
2. b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
6. f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. g.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
8. h.tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
9. i.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. j.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang- ulang;
11. k.sehat jasmani dan rohani serta bebas narkotika, pshychotropika, dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah;
12. l.tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
13. m.sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat Kepala Desa;
14. n.berkelakuan baik; dan
15. o.bukan sebagai pengurus partai politik.
(2)PNS yang mencalonkan diri selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
(3)TNI/POLRI yang mencalonkan diri selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyertakan syarat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang mencalonkan diri harus mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang.
(5)Anggota BPD yang mencalonkan diri diberhentikan dari keanggotaannya sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
(6)Perangkat Desa harus mengundurkan diri dari jabatannya, apabila dinyatakan terpilih.

Pasal 10

Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas kegiatan:

a.pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
b.penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
c.dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 14 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017