DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2023

Nomor: 17
Tahun: 2023
Ditetapkan: 5 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang jenis, kedudukan dan fungsi, desain, penggunaan dan penempatan, larangan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kota Banjar; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR dan WALI KOTA BANJAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH LAMBANG DAERAH KOTA BANJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat Daerah yang mencerminkan kekhasan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Logo Daerah adalah logo daerah Kota Banjar.
9.Logo DPRD adalah logo DPRD Kota Banjar.
10.Bendera daerah adalah bendera daerah Kota Banjar.
11.Bendera Jabatan Kepala Daerah adalah bendera jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar.
12.Himne Daerah adalah Himne Daerah Kota Banjar.
13.Setiap Orang adalah orang orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II

JENIS

Pasal 2

Lambang Daerah meliputi:

a.Logo Daerah;
b.Logo DPRD;
c.Bendera Daerah;
d.Bendera Jabatan Wali Kota; dan
e.Himne Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Lambang Daerah berkedudukan sebagai tanda identitas Daerah.
(2)Lambang Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Lambang Daerah bukan merupakan simbol kedaulatan Daerah.

BAB IV

DESAIN

Pasal 5

(1)Desain Logo Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf huruf a disesuaikan dengan isi logo yang menggambarkan potensi Daerah, harapan masyarakat Daerah, serta semboyan untuk mewujudkan harapan masyarakat Daerah.
(2)Desain Logo DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan logo daerah yang di lingkari padi dan kapas serta penambahan pita dengan huruf DPRD dibawah.
(3)Desain Bendera Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berbentuk segi 4 (empat) panjang dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) yang memuat logo Daerah dengan warna dasar ungu dengan pinggiran berwarna kuning.
(4)Desain Bendera Jabatan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berbentuk segi 4 (empat) panjang dengan ukuran panjang 30 (tiga puluh) sentimeter, ukuran lebar 20 (dua puluh) sentimeter, dan memuat gambar lambang negara di tengah berwarna perak dengan warna dasar biru dengan pinggiran berwarna perak.
(5)Himne Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berbentuk puisi atau syair yang isinya mengajak masyarakat untuk membangun Daerah, melestarikan budaya, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai desain Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN

Pasal 6

(1)Logo Daerah dapat digunakan pada:
1. a.bangunan resmi Pemerintahan Daerah;
2. b.gapura;
3. c.tanda batas Daerah dengan daerah lain;
4. d.kop surat Perangkat Daerah;
5. e.stempel Perangkat Daerah;
6. f.kantor kecamatan, kelurahan, dan desa; dan/atau
7. g.sebagai lencana, gambar, dan/atau kelengkapan busana.
(2)Logo Daerah tidak digunakan pada:
1. a.pertemuan resmi Wali Kota dengan mitra kerja, badan, dan/atau lembaga dari luar negeri; dan
2. b.dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Wali Kota dengan mitra kerja, badan, dan/atau lembaga dari luar negeri.

Pasal 7

(1)Setiap Orang yang akan menggunakan logo Daerah harus memperoleh izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Ketentuan mengenai tata cara memperoleh izin dan pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

(1)Setiap Logo DPRD dapat digunakan pada:
1. a.bangunan resmi DPRD;
2. b.kop surat DPRD;
3. c.stempel DPRD;
4. d.lencana atau gambar DPRD; dan/atau
5. e.kelengkapan pakaian dinas dan pakaian lain.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan logo DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.

Pasal 9

(1)Bendera Daerah dapat digunakan sebagai pendamping bendera negara pada:
1. a.bangunan resmi Pemerintahan Daerah;
2. b.gapura;
3. c.perbatasan Daerah dengan daerah lain; dan/atau
4. d.sebagai lencana, gambar, dan/atau kelengkapan busana.
(2)Bendera Daerah yang digunakan sebagai pendamping bendera negara, ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari bendera negara.
(3)Bendera Daerah dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan resmi Wali Kota dengan mitra kerja, badan, atau lembaga dari luar negeri.
(4)Penggunaan dan penempatan bendera Daerah dalam pertemuan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pendamping bendera negara.

Pasal 10

Bendera Jabatan Wali Kota digunakan hanya pada upacara hari besar kenegaraan di Daerah dan upacara hari ulang tahun Daerah.

Pasal 11

(1)Himne Daerah sebagai simbol seni budaya Daerah dapat diperdengarkan setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya pada upacara hari besar kenegaraan di Daerah dan upacara hari ulang tahun Daerah.
(2)Himne Daerah tidak diperdengarkan pada pertemuan resmi Wali Kota dengan mitra kerja, badan, dan/atau lembaga dari luar negeri.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…