DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Banjar

regulasi_utama

Ringkasan

Ketentuan Umum, Sistematika Rpjmd, Pengendalian Dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjabarkan visi, misi, dan program Wali Kota Banjar terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, keuangan daerah, dan program perangkat daerah perlu disusun rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
c.bahwaberdasarkan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Tahun 2018-2023; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2
4.Undang-UndangNomor 17 Tahun 2007 tentangRencana Pembangunan JangkaPanjangNasionalTahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelahbeberapa kali diubahterakhirdenganUndang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahanKeduaatasUndang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.PeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, PengendaliandanEvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817;
7.PeraturanPemerintahNomor 33 Tahun 2008 tentangPelaksanaanTugasdanWewenangGubernurSebagaiWakil PemerintahPusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8.Peraturan Daerah ProvinsiJawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentangRencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah ProvinsiJawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah ProvinsiJawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, TambahanLembaran Daerah ProvinsiJawa Barat Nomor 45) sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali, terakhirdenganPeraturan Daerah ProvinsiJawa Barat Nomor7Tahun 2019tentangPerubahanKeduaAtasPeraturan Daerah ProvinsiJawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentangRencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah ProvinsiJawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah ProvinsiJawa Barat Tahun 2019Nomor7 Seri E, TambahanLembaran Daerah ProvinsiJawa Barat Nomor236);
9.Peraturan Daerah ProvinsiJawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentangSistemPerencanaan Pembangunan Daerah ProvinsiJawa Barat (Lembaran Daerah ProvinsiJawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, TambahanLembaran Daerah ProvinsiJawa Barat Nomor 64);
10.Peraturan Daerah ProvinsiJawa Barat Nomor22Tahun 2010 tentangRencana Tata Ruang Wilayah ProvinsiJawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah ProvinsiJawa Barat Tahun 2010Nomor 21 Seri E, TambahanLembaran Daerah ProvinsiJawa Barat Nomor 88);
11.Peraturan Daerah ProvinsiJawa Barat Nomor8Tahun 2019 tentangRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah ProvinsiJawa Barat Tahun2018-2023 (Lembaran Daerah ProvinsiJawa Barat Tahun 2019Nomor8 Seri E, TambahanLembaran Daerah ProvinsiJawa Barat Nomor 237)’;
12.Peraturan Daerah Kota BanjarNomor 9 Tahun 2009 tentangRencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah Kota 3 BanjarTahun 2005-2025 (Berita Daerah Kota BanjarTahun 2008 Nomor 9 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR Dan WALI KOTA BANJAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
8.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
9.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada. 10.Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun. 4 11.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005- 2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Daerah. 12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 13.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 14.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Daerah. 15.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebutRenstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 16.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebutRenja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 17.Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi Daerah. 18.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 19.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 20.Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi. 21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalahrencanakeuangantahunan Daerah yang ditetapkandenganPeraturan Daerah.

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. 5

BAB II

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

a.bab I : pendahuluan;
b.bab II : gambaran umum kondisi Daerah;
c.bab III : gambaran keuangan Daerah;
d.bab IV : permasalahan dan isu strategis Daerah;
e.bab V : visi, misi, tujuan, dan sasaran;
f.bab VI : strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
g.bab VII : kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat Daerah;
h.bab VIII : kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah;dan
i.bab IX : penutup.

Pasal 4

Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalamPasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilaksanakan sesuai denganketentuanperaturan perundang-undangan.
(2)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bappeda.

Pasal 6

(1)Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan, Penyusunan RKPD berpedoman pada RPJPD, Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
(2)RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Wali Kota terpilih berikutnya. 6

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar. Ditetapkan di Banjar pada tanggal 29 Mei 2019 WALIKOTA BANJAR, ADE UU SUKAESIH Diundangkan di Banjar pada tanggal 29 Mei 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR, ADE SETIANA LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR, PROVINSI JAWA BARAT (2 / 83 /2019) 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023 I. UMUM Dalamrangkapenyelenggaraanpemerintahandaerahdisusunperencanaanpemb angunandaerahsebagaisatukesatuandalamsistemperencanaanpembangunannas ional.Perencanaanpembangunandaerahharusdilaksanakandenganprinsipterara h, terintegrasi, efektif, efisiendanakuntabeluntukmeningkatkankesejahteraanmasyarakatdanmemajuk ankondisidaerah. Tahun 2018 Kota BanjartelahmengadakanpemilihankepaladaerahdantelahterpilihWali Kota baru.Olehkarenaitupenyusunan RPJMD 2018-2023 bertujuanuntukmenjabarkanvisi, misi, dan program Wali Kota Banjarterpilih yang memuattujuan, sasaran, strategi, arahkebijakan, pembangunandaerah, keuangandaerah, dan program perangkatdaerahdalamkurunwaktu 5 (lima) tahunmendatang. Undang-undangNomor 25 Tahun 2004 tentangSistemPerencanaan Pembangunan NasionaldanUndang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah mengamanatkanbahwaPemerintah Daerah dalammenyelenggarakanpemerintahannyadiwajibkanmenyusunperencanaanpe mbangunan. Perencanaanpembangunandaerahsebagaimanadimaksud, disusunsecaraberjenjangmeliputiRencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) danRencanaKerjaPemerintah Daerah (RKPD).DalamUndang-UndangNomor 25 Tahun 2004 padaPasal 5 Ayat (2) danUndang-UndangNomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 Ayat (3) dijelaskanbahwaRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) merupakanpenjabarandarivisi, misidan program kepaladaerah yang penyusunannyaberpedomanpadaRencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD) danmemperhatikan RPJM Nasional, memuatarahkebijakankeuangandaerah, strategipembangunandaerah, kebijakanumumdan program Perangkat Daerah denganrencana- rencanakerjadalamkerangkapendanaan yang bersifatindikatif. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas.

Pasal 2

Cukupjelas.

Pasal 3

Cukupjelas. 8

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

Pasal 4

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

Pasal 4

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014