DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 27 April 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Pengangkatan Perangkat Desa, Registrasi Perangkat Desa, Kewajiban, Hak Dan Larangan Perangkat Desa, Pemberhentian Perangkat Desa, Kekosongan Jabatan Perangkat Desa, Unsur Staf Perangkat Desa, Mutasi Perangkat Desa, Sanksi, Pakaian Dinas Dan Atribut Perangkat Desa, Kesejahteraan Perangkat Desa, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR dan WALI KOTA BANJAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan. 3
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14.Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi.
15.Kepala Urusan adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Desa dibawah sekretaris desa yang bertugas membantu sekretaris desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi.
16.Kepala Seksi adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang bertugas mendukung Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan.
17.Kepala Dusun adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana kewilayahan yang bertugas mendukung Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan.
18.Staf Perangkat Desa adalah unsur staf yang diangkat oleh Kepala Desa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa, yang bertugas membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun. 4
19.Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
20.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
21.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
22.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
23.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
24.Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.
25.Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, antara lain rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pos pelayanan terpadu dan lembaga pemberdayaan masyarakat.
26.Tim Fasilitasi Kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh Camat dengan tugas melakukan fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa.
27.Tim Pengangkatan Perangkat Desa adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa dengan tugas menyelenggarakan proses Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa.
28.Bakal Calon Perangkat Desa adalah warga negara Indonesia yang melamar dan mengikuti Penjaringan administratif sebagai Calon Perangkat Desa.
29.Calon Perangkat Desa adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang telah lulus mengikuti Penjaringan administratif dan berhak untuk mengikuti proses penyaringan calon Perangkat Desa.
30.Calon Perangkat Desa terpilih adalah Calon Perangkat Desa yang telah lulus proses penyaringan sesuai dengan ketentuan.
31.Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa untuk mendapatkan Calon Perangkat Desa melalui seleksi administrasi pendaftaran. 5
32.Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa untuk mendapatkan Calon Perangkat Desa terpilih melalui serangkaian tes/seleksi.
33.Mutasi adalah perpindahan jabatan perangkat desa dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan.
34.Promosi adalah kenaikan jabatan perangkat desa dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sesuai ketentuan.
35.Demosi adalah penurunan jabatan perangkat desa dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan.
36.Rotasi adalah pergeseran jabatan perangkat desa pada jabatan yang setara dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan.
37.Hari adalah hari Kerja.
38.Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
39.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
40.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili pengadilan.
41.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Pemerintah Desa merencanakan Pengangkatan Perangkat Desa dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
(2)Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 3

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui tahap:

a.persiapan;
b.penjaringan;
c.penyaringan;
d.penetapan; dan
e.pelantikan. 6

Pasal 4

(1)Kepala Desa menyampaikan rencana pengangkatan perangkat desa kepada Wali Kota melalui camat secara tertulis, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan penjaringan perangkat desa.
(2)Camat menindaklanjuti rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan membentuk Tim Fasilitasi Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
(3)Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), bertugas memfasilitasi dan melakukan pemantauan pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa.
(4)Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 5

(1)Kepala Desa membentuk Tim Pengangkatan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari unsur Perangkat Desa dan/atau unsur lembaga kemasyarakatan desa dan/atau unsur masyarakat.
(4)Tugas, wewenang dan kewajiban Tim Pengangkatan Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 6

(1)Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan umum dan khusus.
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah; 7
3. c.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
4. d.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
5. e.terdaftar sebagai warga negara Indonesia;
6. f.sehat jasmani dan rohani;
7. g.berkelakuan baik;
8. h.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya minimal 5 (lima) tahun penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
9. i.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya sebagai berikut:
1. a.bersedia bertempat tinggal tetap di Desa setempat selama menjadi Perangkat Desa;
2. b.khusus untuk pelaksana kewilayahan, bersedia bertempat tinggal di wilayah dusun yang bersangkutan selama menjabat;
3. c.PNS yang mencalonkan menjadi Perangkat Desa, di samping memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian;
4. d.Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa, disamping memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga yang bersangkutan harus mendapat izin tertulis dari atasan sesuai peraturan perundang-undangan;
5. e.Bakal Calon Perangkat Desa yang berasal dari Anggota BPD atau Lembaga Kemasyarakatan Desa atau karyawan BUMN/BUMD/pegawai non pemerintah lainnya di samping memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengundurkan diri sementara/cuti dari keanggotaan BPD atau Lembaga Kemasyarakatan Desa atau pekerjaannya sejak ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa; dan
6. f.Apabila bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf e terpilih menjadi perangkat desa, maka wajib mengundurkan diri secara tetap.

Pasal 7

(1)Tim Pengangkatan Perangkat Desa melakukan penelitian berkas administrasi pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa sesuai dengan kelengkapan persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.
(2)Tim Pengangkatan Perangkat Desa menetapkan Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan menjadi Calon Perangkat Desa sesuai jenis formasi yang dibutuhkan. 8

Pasal 8

(1)Penyaringan Calon Perangkat Desa dilaksanakan dengan cara:
1. a.ujian tertulis;
2. b.tes wawancara; dan
3. c.tes keterampilan dasar komputer.
(2)Materi penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dipersiapkan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa dengan difasilitasi Tim Fasilitasi Kecamatan.
(3)Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan soal pilihan ganda, dengan materi terdiri dari:
1. a.Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan pengetahuan umum;
2. b.bahasa Indonesia;
3. c.matematika;
4. d.Peraturan Perundang-undangan tentang Desa; dan
5. e.perilaku dan kepribadian.
(4)Materi tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai jenis formasi yang dilamar oleh calon perangkat desa.
(5)Tes keterampilan dasar komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa ujian praktek.

Pasal 9

(1)Tim Pengangkatan Perangkat Desa dapat menambah materi Penyaringan Calon Perangkat Desa selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, dengan memperhatikan hak asal- usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat.
(2)Materi Penyaringan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan materi dalam menilai kompetensi calon perangkat desa terkait dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jenis formasi yang dilamar.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang penambahan materi Penyaringan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Desa tentang Pedoman Teknis Pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 10

(1)Penentuan hasil penyaringan Calon Perangkat Desa merupakan penjumlahan antara nilai ujian tertulis, nilai tes wawancara, nilai tes keterampilan dasar komputer dan nilai materi tambahan Penyaringan Calon Perangkat Desa. 9
(2)Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sekurang-kurangnya 2 (dua) calon Perangkat Desa dengan nilai tertinggi yang berbeda ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa yang akan diajukan untuk mendapatkan rekomendasi Camat.
(3)Apabila berdasarkan hasil seleksi terdapat 2 (dua) atau lebih nilai tertinggi yang sama pada jenis formasi Perangkat Desa yang dibutuhkan, maka diadakan ujian tertulis ulang yang diikuti hanya oleh calon perangkat desa yang memiliki nilai tertinggi yang sama untuk mendapatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) calon perangkat desa dengan nilai tertinggi yang berbeda.

Pasal 11

(1)Tim Pengangkatan Perangkat Desa menyampaikan laporan hasil Penyaringan Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
(2)Kepala Desa mengkonsultasikan Hasil Penyaringan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.
(3)Camat memberikan rekomendasi tertulis selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima permohonan konsultasi dari Kepala Desa.
(4)Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
(5)Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
(6)Dalam hal Camat menolak seluruh calon Perangkat Desa yang diajukan oleh Kepala Desa, maka Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan ulang.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…