DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2023

Nomor: 20
Tahun: 2023
Ditetapkan: 17 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang ruang lingkup, kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, pelaksanaan perizinan berusaha, pelaporan penyelenggaran perizinan berusaha di daerah, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa diperlukan upaya pengendalian pelaksanaan kegiatan berusaha sehingga memberikan kemudahan dan penyederhanaan perizinan sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perizinan berusaha di Kota Banjar diperlukan pengaturan tentang Perizinan Berusaha;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR dan WALI KOTA BANJAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Banjar
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
6.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
7.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
8.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
9.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
10.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar.
11.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
12.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
13.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14.Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
15.Izin adalah persetujuan Pemerintah Daerah Kota untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
16.Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
17.Pembinaan adalah upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan komitmen, kesadaran hukum, dan kinerja yang lebih baik dalam melaksanakan kewajiban dan perintah dalam perizinan berusaha sesuai dengan standar teknis dan peraturan perundang-undangan.
18.Pelaporan adalah dokumen yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pada periode waktu tertentu.
19.Non Berusaha adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termuat di dalam sistem OSS.
20.Non Perizinan adalah pemberian legalitas/rekomendasi kepada seseorang yang peruntukannya bukan usaha/kegiatan tertentu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kota, yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah;
b.pelaksanaan perizinan berusaha;
c.pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha;
d.pendanaan; dan
e.pembinaan dan pengawasan.

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Pasal 3

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kota dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Wali Kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Non Berusaha dan Non Perizinan di Daerah Kota kepada Kepala Dinas.
(2)Pendelegasian kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan Pemerintah Daerah Kota dalam penyelenggaraan Non Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kota dilaksanakan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
(2)Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. b.persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
3. c.perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Pasal 6

(1)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
(2)Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
2. b.persetujuan lingkungan; dan
3. c.persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
(3)Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di daerah kota terdiri atas sektor:
1. a.pertanian;
2. b.lingkungan hidup dan kehutanan;
3. c.perindustrian;
4. d.perdagangan;
5. e.pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
6. f.transportasi;
7. g.kesehatan, obat dan makanan;
8. h.pendidikan dan kebudayaan;
9. i.pariwisata; dan
10. j.ketenagakerjaan.
(4)Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
(5)Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengaturan :
1. a.kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;
2. b.persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. c.pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
4. d.standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.
(6)Perizinan berusaha berbasis risiko, persyaratan dasar perizinan berusaha, dan perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kota dilaksanakan oleh Dinas.
(2)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengintegrasian PTSP antara perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

(1)Dinas dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kota.
(2)Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pelaksanaan pelayanan;
2. b.pengelolaan pengaduan masyarakat;
3. c.pengelolaan informasi;
4. d.penyuluhan kepada masyarakat;
5. e.pelayanan konsultasi; dan
6. f.pendampingan hukum.
(3)Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipungut biaya.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.
(2)Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.
(4)Pemerintah Daerah Kota dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
(2)Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh Dinas.
(3)Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, Dinas melakukan:
1. a.pelayanan berbantuan; dan/atau
2. b.pelayanan bergerak.
(4)Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf a, dilakukan secara interaktif antara Dinas dan Pelaku Usaha.
(5)Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan berbantuan dan/atau pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…