DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang perubahan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, penghapusan Pasal 15, perubahan lampiran huruf d.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya penguatan sistem dan kelembagaan partai politik, dilakukan melalui dukungan pendidikan politik dan operasional bagi partai politik di daerah, sehingga perlu diberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh suara dan mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjar tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR dan WALI KOTA BANJAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK. 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2015 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 7) diubah, sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pemilu DPRD adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10.Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah di Kota Banjar. 4
11.Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
12.Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
13.Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga Negara yang yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15.Dewan Pimpinan Daerah partai politik yang selanjutnya disingkat DPD atau Dewan Pimpinan Cabang partai politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kota Banjar yang ditetapkan berdasarkan hasil Musyawarah Daerah atau Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan Dewan Pimpinan di Tingkat Pusat/Provinsi.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.
(2)Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat paling sedikit 60 % (enam puluh persen).
(3)Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. b.meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
3. c.meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. 5
(4)Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila, dalam bentuk:
1. a.seminar;
2. b.lokakarya;
3. c.dialog interaktif;
4. d.sarasehan;
5. e.workshop; dan
6. f.kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.
(5)Kegiatan operasional sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkaitan dengan:
1. a.administrasi umum, meliputi:
  1. 1.keperluan alat tulis kantor;
  2. 2.rapat internal sekretariat;
  3. 3.perjalanan dinas dalam rangka tugas pokok dan fungsi Partai Politik;
  4. 4.transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;
  5. 5.pengadaan inventaris pendukung sekretariat;
  6. 6.sewa kantor;
  7. 7.honor tenaga administrasi sekretariat Partai Politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan
  8. 8.dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat Partai Politik.
2. b.berlangganan daya dan jasa, meliputi:
  1. 1.telpon, internet, listrik, air, jasa pos dan giro, dan surat menyurat;
  2. 2.air minum sekretariat; dan
  3. 3.surat kabar dan media cetak/elektronik;
3. c.pemeliharaan data dan arsip, meliputi:
  1. 1.penyimpanan data elektronik; dan
  2. 2.penyimpanan data manual.
4. d.pemeliharaan peralatan kantor, meliputi:
  1. 1.pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
  2. 2.pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.
(6)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
(7)Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan setiap tahun anggaran, setelah melalui verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi. 6
(8)Penentuan besaran anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

3.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD.
(2)Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah secara nasional yang ditetapkan oleh KPU Kota Banjar.
(3)Penentuan besarnya nilai bantuan persuara sah sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) minimum Rp1.500 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah.
(4)Dalam hal alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan.
(5)Tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan tahun anggaran terakhir sebelum Pemilu DPRD untuk penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pada periode berikutnya.
(6)Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur sebagai pendelegasian dari Menteri Dalam Negeri.
(7)Besaran nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

4.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pengurus Partai Politik Tingkat Daerah Kota mengajukan surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Wali Kota yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
1. a.surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPD atau DPC Partai Politik Tingkat Daerah Kota atau sebutan lainnya, yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir 7 berdasarkan ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga masing-masing Partai Politik;
2. b.foto kopi nomor pokok wajib pajak yang dilegalisir pejabat berwenang;
3. c.surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPU;
4. d.nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
5. e.rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
6. f.laporan pertanggungjawaban realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK berikut Laporan Hasil Pemeriksaan; dan
7. g.fakta integritas dan surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan 1 (satu) asli dan 2 (dua) foto kopi, serta dikirim dengan soft copy berbentuk pdf.
(3)Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2)pada tahun anggaran berjalan, maka bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

5.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Wali Kota melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan keabsahan administrasi.
(2)Verifikasi kelengkapan administrasi dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi kelengkapan administrasi dan keabsahan administrasi pengajuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Daerah Kota.
(3)Tim verifikasi kelengkapan administrasi dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. 8
(4)Keanggotaan tim verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi terdiri dari unsur:
1. a.perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. b.perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
3. c.perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan:
4. d.perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
5. e.KPU.
(5)Tim verifikasi kelengkapan administrasi dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

6.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Ketua atau sebutan lain Partai Politik tingkat Daerah Kota menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Wali Kota melalui PPKD, yaitu berita acara serah terima yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditanda tangani oleh Wali Kota sebagai Pihak Pertama dan Ketua beserta Bendahara DPD atau DPC Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.

7.Ketentuan Pasal 15 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Dihapus.

8.Ketentuan lampiran huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. 9 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar. Ditetapkan di Banjar pada tanggal 28 Juli 2022 WALI KOTA BANJAR, TTD ADE UU SUKAESIH Diundangkan di Banjar pada tanggal 28 Juli 2022 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR, TTD ADE SETIANA LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR, PROVINSI JAWA BARAT : ( 3 / 94 /2022 ) 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK I. UMUM Dalam rangka untuk lebih memperkuat sistem dan kelembagaan Partai Politik, perlu melakukan peningkatan bantuan keuangan kepada Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan Partai Politik serta melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor l Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu disesuaikan. Bantuan keuangan kepada Partai Politik dialokasikan sebagai dana penunjang kegiatan Partai Politik untuk pelaksanaan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik. Hal ini dimaksudkan dalam rangka penguatan kelembagaan Partai Politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Materi muatan perubahan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi penggunaan bantuan keuangan, persyaratan pengajuan bantuan keuangan, penyesaian perangkat daerah, nilai besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kota Banjar yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 58 11 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK ..................... TAHUN ANGGARAN ......................... Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp...................... (...........), yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal .......... bulan .......... tahun............ sebagai berikut: NO JENIS PENGELUARAN JENIS KEGIATAN VOLUME KEGIATAN REALISASI (Rp) KET.
1.PENDIDIKAN POLITIK

a.seminar;
b.lokakarya;
c.dialog interaktif;
d.saresehan;
e.Workshop; dan
f.kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik
1. 2.OPERASIONAL SEKRETARIAT
a.administrasi umum
1. 1.keperluan alat tulis kantor;
2. 2.rapat internal sekretariat;
3. 3.perjalanan dinas dalam rangka tugas pokok dan fungsi Partai Politik;
4. 4.transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;
5. 5.pengadaan inventaris pendukung sekretariat;
6. 6.sewa kantor;
7. 7.honor tenaga administrasi sekretariat Partai Politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan
8. 8.dukungan penyediaan 12 NO JENIS PENGELUARAN JENIS KEGIATAN VOLUME KEGIATAN REALISASI (Rp) KET. obat dan perbekalan kesehatan sekretariat Partai Politik
b.langganan daya dan jasa:
1. 1.telpon, internet, listrik, air, jasa pos dan giro, dan surat menyurat;
2. 2.air minum sekretariat; dan
3. 3.surat kabar dan media cetak/elektronik
c.pemeliharaan data dan arsip
1. 1.penyimpanan data manual; dan
2. 2.penyimpanan data elektrik
d.Pemeliharaan Peralatan kantor
1. 1.pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
2. 2.pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat C. SALDO Rp............... Mengetahui : KETUA , ( ........................................... ) BENDAHARA ( ........................................... ) WALI KOTA BANJAR, TTD ADE UU SUKAESIH

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…